Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Harun Masiku. Jokowi menghormati proses hukum yang berjalan.

"Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada, udah," katanya di gedung Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (25/12/2024).

Disinggung mengenai namanya yang masih disangkutkan dengan kasus tersebut, Jokowi menjawab santai. Ia menegaskan dirinya sudah purnatugas.

"(Nggak apa-apa nama dibawa di kasus tersebut) He-he-he..., sudah purnatugas, pensiunan," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi masih disebut-sebut pihak PDIP terlibat dalam penetapan tersangka Hasto. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan tersangka adalah karena politisasi. Dia juga menyinggung soal Jokowi.

"Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di pengujung kekuasaan mantan presiden Joko Widodo," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12).

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: PDIP Duga Alasan Hasto Tersangka Imbas Kritik Cawe-cawe Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya,"

Bandarlampung (ANTARA) - Empat warga binaan terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandarlampung, Rajabasa mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung Kusnali dalam keterangannya di Bandarlampung, Rabu, mengatakan empat warga binaan terorisme yang telah mengucapkan ikrar setia kepada NKRI tersebut diantaranya M Arifin, Teuku Maulizansyah, Afrizal, dan Supriatin.

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Dia melanjutkan, di Lampung sendiri ada sebanyak 16 warga binaan kasus terorisme yang tersebar di lima Unit Pelaksana Teknis (UPT), diantaranya Bandarlampung, Kotabumi, Gunung Sugih, dan Kota Agung.

"Dari 16 warga binaan terorisme ini sebelum empat orang yang hari ini mengucapkan ikrar setia pada NKRI, tujuh lainnya telah terlebih dahulu melakukannya," kata dia.

Ia mengatakan pelaksanaan ikrar warga binaan terorisme tersebut merupakan keberhasilan dari upaya bersama antara Lapas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Densus 88.

"Semua pihak terlibat dalam proses pembinaan yang intensif untuk mengubah pandangan para warga binaan tersebut. Dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dalam membina para warga binaan kasus terorisme. Semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua dan mudah-mudahan langkah empat warga binaan ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Kepala Lapas Kelas I Bandarlampung, Saiful Sahri menyampaikan rasa syukur atas hasil pembinaan yang telah dilakukan bersama dengan stakeholder terkait.

Menurut dia, ikrar setia pada NKRI yang dilakukan oleh empat warga binaan tersebut merupakan langkah positif yang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih cinta kepada tanah air.

"Semoga mereka bisa istiqomah dan terus berkembang menjadi manusia yang baru. Saya berharap ini adalah awal yang baik untuk mereka," kata dia.

Pewarta: Agus Wira Sukarta/Damiri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya,"

Bandarlampung (ANTARA) - Empat warga binaan terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandarlampung, Rajabasa mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung Kusnali dalam keterangannya di Bandarlampung, Rabu, mengatakan empat warga binaan terorisme yang telah mengucapkan ikrar setia kepada NKRI tersebut diantaranya M Arifin, Teuku Maulizansyah, Afrizal, dan Supriatin.

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Dia melanjutkan, di Lampung sendiri ada sebanyak 16 warga binaan kasus terorisme yang tersebar di lima Unit Pelaksana Teknis (UPT), diantaranya Bandarlampung, Kotabumi, Gunung Sugih, dan Kota Agung.

"Dari 16 warga binaan terorisme ini sebelum empat orang yang hari ini mengucapkan ikrar setia pada NKRI, tujuh lainnya telah terlebih dahulu melakukannya," kata dia.

Ia mengatakan pelaksanaan ikrar warga binaan terorisme tersebut merupakan keberhasilan dari upaya bersama antara Lapas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Densus 88.

"Semua pihak terlibat dalam proses pembinaan yang intensif untuk mengubah pandangan para warga binaan tersebut. Dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dalam membina para warga binaan kasus terorisme. Semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua dan mudah-mudahan langkah empat warga binaan ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Kepala Lapas Kelas I Bandarlampung, Saiful Sahri menyampaikan rasa syukur atas hasil pembinaan yang telah dilakukan bersama dengan stakeholder terkait.

Menurut dia, ikrar setia pada NKRI yang dilakukan oleh empat warga binaan tersebut merupakan langkah positif yang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih cinta kepada tanah air.

"Semoga mereka bisa istiqomah dan terus berkembang menjadi manusia yang baru. Saya berharap ini adalah awal yang baik untuk mereka," kata dia.

Pewarta: Agus Wira Sukarta/Damiri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Sebanyak 191 orang warga binaan di Lapas Kelas I Cipinang mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan di momen Natal 2024. Enam orang warga binaan di antaranya bebas bersyarat.

"Remisi ini merupakan bentuk apresiasi atas kedisiplinan, komitmen, dan perilaku baik warga binaan selama mengikuti program pembinaan. Kami berharap momen ini menjadi dorongan semangat untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah masa pidana berakhir," kata Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas I Cipinang Fonika Affandi dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).

Fonika menambahkan, pemberian remisi pada Natal ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya cinta kasih. Dengan remisi yang diberikan, warga binaan diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

"Kami percaya bahwa setiap individu memiliki kesempatan kedua. Natal ini mengajarkan kita semua, baik petugas maupun warga binaan, tentang pentingnya cinta kasih dan harmoni untuk menciptakan suasana yang lebih baik di lapas," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Registrasi Lapas Kelas I Cipinang, Nur Abimantrana Pamungkas, merinci 191 orang narapidana mendapatkan remisi. Sebanyak lima orang di antaranya langsung bebas, dan satu orang lainnya bebas bersyarat.

"Dari total 191 warga binaan yang memperoleh pengurangan masa pidana berupa remisi, lima warga binaan dinyatakan bebas. Selain itu, terdapat satu warga binaan bebas melalui program reintegrasi pembebasan bersyarat (PB), sebagai wujud nyata komitmen Lapas Cipinang dalam mendukung reintegrasi sosial bagi warga binaan," imbuhnya.

Lihat juga Video: 8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

[Gambas:Video 20detik]

Surabaya (ANTARA) - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Perak Surabaya melakukan deportasi terhadap 36 warga negara asing (WNA) yang diketahui melanggar aturan keimigrasian sepanjang 2024.

Kepala Kanim (Kakanim) Kelas 1 TPI Tanjung Perak Surabaya I Gusti Bagus M Ibrahiem mengungkapkan terdapat sebanyak 2.595 WNA yang berada di wilayahnya sepanjang 2024, berdasarkan data izin tinggal yang telah diterbitkan.

"Berdasarkan tujuan kedatangan WNA ke Indonesia, paling banyak dalam rangka bekerja sebagai tenaga kerja ahli. Selain itu untuk penyatuan keluarga," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu.

Ibrahiem merinci, terhadap WNA tersebut, sepanjang 2024, pihaknya telah menerbitkan izin tinggal kunjungan (ITK) sebanyak 869 permohonan. Selain itu izin tinggal terbatas (ITAS) sebanyak 1.594 permohonan dan izin tinggal tetap (ITAP) sebanyak 132 permohonan.

"Terhadap WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian telah ditindak tegas. Sebanyak 36 WNA dideportasi sepanjang tahun 2024. Selain dideportasi, terhadap 31 orang diantaranya dikenakan sanksi penangkalan," ujarnya.

Ibrahiem memastikan Kanim Kelas 1 TPI Tanjung Perak Surabaya terus menggencarkan komunikasi kepada perusahaan-perusahaan maupun masyarakat yang mempekerjakan tenaga kerja asing agar mematuhi aturan-aturan keimigrasian.

"Pada saat masuk ke Indonesia, WNA tentu harus mematuhi aturan-aturan yang disiapkan sampai dengan mereka pulang ke negara asalnya. Kita terus melakukan sosialisasi dan diseminasi ," tuturnya.

Mayoritas dari total 36 WNA yang dideportasi maupun diberikan sanksi penangkalan sepanjang tahun 2024 disebabkan melebihi masa izin tinggal atau overstay.

Jelang tutup tahun 2024, Kanim Kelas 1 TPI Tanjung Perak Surabaya mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp67,5 miliar atau meningkat 16,52 persen dibanding 2023.

"Pemasukan tertinggi masih berasal dari layanan penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) yang tahun ini melayani sebanyak 129.629 permohonan, sehingga menghasilkan Rp57 miliar," ucap Kakanim I Gusti Bagus M Ibrahiem.

Hehee... sudah purnatugas, sudah pensiunan

Solo (ANTARA) - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dijadikan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai proses hukum yang patut dihormati.

"Ya hormati seluruh proses hukum yang ada," katanya di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

Disinggung soal namanya yang masih disebut-sebut sebagai buntut penetapan status tersangka tersebut, ia tersenyum.

"Hehee..sudah purnatugas, sudah pensiunan," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan (24/12).

Setyo mengungkapkan Hasto berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

“Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya,” ujarnya.

Ketua KPK juga mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan berdasarkan proses ekspose atau gelar perkara dan dinyatakan cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sebanyak 1.916 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima remisi khusus (RK) Natal 2024. Dari jumlah itu, 3 narapidana langsung bebas.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) NTT Maliki mengatakan pemberian remisi bagi WBP termasuk pengurangan masa pidana kepada anak binaan merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi narapidana yang telah berkelakukan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menurun tingkat risikonya. "Apresiasi ini juga bertujuan untuk menstimulus agar warga binaan dapat lebih cepat berintegrasi kembali dengan masyarakat," tuturnya, Rabu (25/12/2024).

Maliki menerangkan tiga narapidana yang mendapatkan remisi khusus dan langsung bebas tersebar di Lapas Waikabubak sebanyak satu WBP, Lapas Ende (1), dan seorang anak binaan. Mereka dibui karena beragam tindak pidana yakni penganiayaan, merusak barang orang lain, dan mengganggu ketertiban.

Pemberian remisi Natal 2024 dilakukan secara simbolis kepada beberapa perwakilan WBP dari Lapas Kelas IIA Kupang, LPKA Kelas I Kupang, LPP Kelas IIB Kupang, dan Rutan Kelas IIB Kupang. Acara itu dilakukan di Lapas Kelas IIA Kupang.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) merespons penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus korupsi Harun Masiku. Meski sudah purnatugas, nama Jokowi masih disangkutkan mengenai penetapan Hasto sebagai tersangka korupsi bersama Harun Masiku.

"Ya hormati seluruh proses hukum yang ada, udah," katanya di Gedung Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Solo, Rabu (25/12/2024).

Disinggung mengenai namanya yang masih disangkutkan dengan kasus tersebut Jokowi menjawab santai. Ia menyebut bahwa dirinya sudah purnatugas.

"(Nggak apa-apa nama dibawa di kasus tersebut) Hehe, sudah purnatugas pensiunan," pungkasnya.

Seperti diketahui nama Jokowi masih disebut-sebut terlibat dalam penetapan tersangka Hasto. Ketua DPP PDIP Rony Talapessy menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan tersangka adalah karena politisasi, dia juga menyinggung soal Jokowi.

"Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12), dikutip dari 20detik.

KPK Tetapkan Hasto Tersangka

Dilansir detikNews, KPK resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Dia awalnya menjelaskan awal mula pengusutan kasus ini sejak 2020. Dia menyebut ada tiga orang yang telah diproses hukum hingga divonis bersalah, yakni Wahyu, Agustiani Tio, dan Saeful. Sementara itu, Harun Masiku masih jadi buron.

Dia kemudian menjelaskan peran Hasto Kristiyanto (HK). Dia mengatakan kasus ini berawal saat Hasto menempatkan Harun di Dapil Sumsel I.

Dia menyebut Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku.

"Bahkan surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh HK (Hasto Kristiyanto)," ujar Setyo.

Video PDIP: Kami Dikasih Hadiah Natal dengan Sekjen Jadi Tersangka

Video PDIP: Kami Dikasih Hadiah Natal dengan Sekjen Jadi Tersangka

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Khusus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Agus Raharjo menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka merupakan kemajuan bagi kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati demikian, Agus mengingatkan KPK agar tetap berfokus pada aspek hukum, meskipun terdapat potensi pro dan kontra terhadap status tersangka Hasto Kristiyanto.

"Persoalannya adalah sampai sejauh mana KPK kebal terhadap intervensi orang, institusi, atau kekuatan-kekuatan politik yang akan memengaruhi penanganan kasus tersebut," kata Agus seperti dilansir Antara, Rabu (25/12/2024).

Menurut dia, kesan politis tidak dapat dilepaskan begitu saja dalam penetapan Hasto. Namun dia mengatakan KPK tentu mempunyai alasan untuk baru menetapkan Hasto sebagai tersangka.

Sementara itu, dia mengatakan terdapat kemungkinan PDIP tidak akan tinggal diam karena Hasto bukan termasuk kader biasa.

"Dalam beberapa pernyataan petinggi partai tersebut menunjukkan bagaimana upaya menjadikan Hasto sebagai tersangka dianggap sebagai serangan terhadap partai, dan terlebih lagi ketua partainya," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia juga mengingatkan media untuk berhati-hati dalam memberitakan kasus Hasto tersebut.

"Jika perdebatan tentang status ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh Hasto terus berlanjut dan dibumbui dengan akrobatik politik, maka akan menambah kesulitan dalam melakukan pendeteksian, penuntutan, dan pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Hasto dan kawan-kawan," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka karena kecukupan alat bukti. Selain itu, dia mengatakan penetapan tersebut merupakan murni penegakan hukum.

Penetapan Hasto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024.

Dalam sprindik itu, Hasto disebut terlibat tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Kemudian berdasarkan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku tersebut. Adapun Harun Masiku masih termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas telah memberikan remisi khusus Hari Raya Natal terhadap 191 warga binaan di Lapas Kelas I Cipinang.

Kepala Registrasi Lapas Kelas I Cipinang, Nur Abimantrana Pamungkas merincikan dari 191 orang yang mendapat remisi, terdapat lima warga binaan dinyatakan bebas.

“186 warga binaan yang memperoleh pengurangan masa pidana berupa remisi, lima warga binaan dinyatakan bebas," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (25/12/2024).

Selain itu, kata Nur, dalam momen ini juga terdapat satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas usai melalui program reintegrasi Pembebasan Bersyarat (PB).

Di samping itu, Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Fonika Affandi mengatakan pemberian remisi ini sebagai bentuk komitmen pihaknya untuk mendorong warga binaan ke arah yang positif.

Selain itu, pemberian remisi juga merupakan bentuk apresiasi atas kedisiplinan, komitmen, dan perilaku baik warga binaan selama mengikuti program pembinaan.

"Kami berharap momen ini menjadi dorongan semangat untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah masa pidana berakhir,” pungkasnya.

SEMARANG, iNews.id – Aipda Robig Zaenudin (38) anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang tersangka pembunuhan siswa SMK masih ditahan di Polda Jateng. Aipda Robig tidak dicampur dengan tahanan lain.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan, Aipda Robig statusnya tahanan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng, selaku yang menangani kasus pidananya.

“Ya tempat khusus dong (bukan lokasi tahanan umum), iya kan. Karena tahanan Polri, tahanan anggota tidak bisa disatukan dengan tahanan umum lainnya,” ujar Kombes Artanto, Rabu (25/12/2024).

Perihal permohonan banding dari Aipda Robig terkait putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari sidang di tingkat pertama Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dia belum bisa memberi informasi lebih lanjut.

“Karena saya belum dapat informasi lebih lanjut,” katanya.

Dia menyampaikan, kondisi Aipda Robig dalam keadaan sehat. “Karena semua tahanan itu kan dicek kesehatan, fisik dan sebagainya,” katanya.  

Diketahui, Aipda Robig merupakan pelaku penembakan terhadap sejumlah pelajar SMK di Semarang, Minggu (24/11/2024). Saat itu, ada tiga pelajar yang sedang berkendara motor.

Aipda Robig kemudian mengumbar empat kali tembakan mengarah para korban. Tembakan tersebut menyebabkan satu tewas, dua lainnya luka-luka.

Selain ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana, Aipda Robig juga diproses internal. Dalam sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) Polda Jateng yang digelar Senin (9/12/2024) memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri. Aipda Robig kemudian mengajukan banding

Editor: Kurnia Illahi

SEMARANG, iNewsSemarang.id -  Aipda Robig Zaenudin (38), anggota Satnarkoba Polrestabes Semarang, tersangka pembunuhan Gamma Rizkynata Oktafandy (17), siswa SMK Negeri 4 Semarang masih ditahan di Polda Jateng. Namun, Robig tak dicampur penahanannya dengan tahanan lain.

“Ya tempat khusus dong (bukan lokasi tahanan umum), iya kan. Karena tahanan Polri, tahanan anggota tidak bisa disatukan dengan tahanan umum lainnya,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Rabu (25/12/2024). 

Aipda Robig, sebut Artanto, statusnya saat ini penahanan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jateng, selaku pihak yang menangani kasus pidananya.

Perihal permohonan banding dari Aipda Robig terkait putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari sidang di tingkat pertama Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Artanto belum bisa memberi informasi lebih lanjut.

“Saya belum bisa menyampaikan (putusan bandingnya), karena saya belum dapat informasi lebih lanjut,” ujarnya. Dia menyebut kondisi Aipda Robig dalam keadaan sehat.

“Kondisinya sehat, karena semua tahanan itu kan dicek kesehatan, fisik dan sebagainya,” tandasnya. Aipda Robig adalah pelaku penembakan kepada sejumlah pelajar, terjadi di wilayah Semarang Barat, Minggu (24/11/2024).

Saat itu, dini hari, ada 3 pelajar yang sedang berkendara sepeda motor, tanpa sebab jelas ditembak. Aipda Robig mengumbar 4 kali tembakan langsung mengarah ke tubuh para korban. Satu tewas, 2 lainnya luka-luka. 

Selain ditetapkan sebagai tersangka, Aipda Robig juga diproses internal. Sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) Polda Jateng pada Senin (9/12/2024). 

Salah satu fakta dari sidang KKEP itu, Aipda Robig terbukti menembak anak-anak yang sedang berkendara sepeda motor. Secara internal, Robig dijatuhi putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, namun dia mengajukan banding.

Editor : Ahmad Antoni