Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dalam rangka Natal 2024 yang diterima 15.807 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menjelaskan, sebanyak 15.691 narapidana diantaranya menerima pengurangan sebagian masa pidana (RK I) dan 116 narapidana lainnya langsung bebas (RK II).

Selain itu, Kemenimipas juga memberikan pengurangan masa pidana (PMP) kepada 169 anak binaan. Adapun rinciannya, yakni 166 anak binaan mendapatkan pengurangan sebagian (PMP I) dan tiga lainnya langsung bebas (PMP II).

Dengan demikian, total narapidana maupun anak binaan yang mendapatkan remisi khusus maupun pengurangan masa pidana dalam momentum Natal tahun ini berjumlah 15.976 orang.

Agus menjelaskan, pemberian remisi dan pengurangan masa pidana merupakan penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, aktif mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan penurunan tingkat risiko.

“Sistem pemasyarakatan melihat pemidanaan bukan sebagai balas dendam semata, tetapi harus mengedepankan pada aspek pembinaan sehingga mampu mengantarkan warga binaan untuk bertaubat dan sadar atas kesalahan yang dilakukan,” kata Agus.

Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan penerima remisi khusus Natal 2024 terbanyak, yaitu sebanyak 3.196 narapidana, disusul Nusa Tenggara Timur dengan 1.894 Narapidana dan Papua dengan 1.447 Narapidana.

Sementara itu, anak binaan penerima pengurangan masa pidana terbanyak berasal dari Sumatera Utara dan Papua Barat yang masing-masing tercatat sebanyak 23 orang. Anak binaan asal Papua juga terbilang banyak, yakni 20 orang.

Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Menteri Imipas mengucapkan selamat kepada narapidana dan anak binaan yang merayakan Natal dan mendapatkan remisi. Dia mendorong pada narapidana dan anak binaan untuk senantiasa produktif dan memperbaiki diri.

Agus juga mengapresiasi petugas pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya atas kontribusi yang diberikan dalam mendukung pembinaan warga binaan.

“Saya berharap, pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial sehingga kembalinya saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat,” pesan Menteri Imipas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai.

Dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lantaran Undang-Undang (UU) tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena UU Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata Supratman, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh jaksa agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari UU tentang Kejaksaan.

Ia menyebutkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung.

“Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung,” kata Supratman.

Kendati demikian, ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto bakal bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut.

Supratman menyebutkan, dalam menangani kasus korupsi, Pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset.

Menurut dia, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

“Yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," ujar mantan Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Apabila pemulihan asetnya bisa baik, kata dia, pengembalian kerugian negara pun bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum.

Politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana merupakan hak konstitusional presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Pemerintah tengah menunggu arahan Presiden Prabowo untuk implementasinya.

“Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kami belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa,” ucap Supratman.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana (napi).

Menurut Supratman, usulan pemberian amnesti itu sudah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pengampunan terhadap beberapa kategori narapidana.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pelanggaran UU ITE, Presiden meminta untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan pada 13 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan masih mempertimbangkan usulan pembebasan bersyarat bagi mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) narapidana terorisme yang sedang menjalani hukuman, termasuk dua eks pemimpinnya, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih dalam proses hukum maupun yang telah menjalani pidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat ditemui di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/12/2024).

Abu Rusydan, yang sempat menjadi pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba’asyir pada awal 2000-an, saat ini menjalani hukuman enam tahun penjara dan telah melewati separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, mantan Amir JI yang ditangkap pada 2019, divonis tujuh tahun penjara pada 2020, dan kini juga telah menjalani lebih dari separuh pidananya.

Yusril menjelaskan, kajian ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk syarat pembebasan bersyarat.

"Pembebasan bersyarat biasanya diberikan setelah 2/3 masa pidana dilalui dan ada bukti perilaku yang baik," ujar Yusril.

Ia juga menyoroti opsi grasi yang dapat diajukan oleh mantan anggota JI secara perseorangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Sedangkan amnesti atau tidak, keputusan itu sedang dikaji dan akan ditentukan oleh Presiden," ucap Yusril.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2024, Jemaah Islamiyah secara resmi menyatakan pembubaran organisasi dalam deklarasi di Surakarta, Jawa Tengah. Ribuan mantan anggota JI yang hadir dalam deklarasi itu menyatakan komitmen kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum, serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus korupsi Harun Masiku. Jokowi menyatakan hormat terhadap proses hukum yang berjalan.

"Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada," kata Jokowi di Gedung Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (25/12/2024) dilansir dari detikJateng.

Jokowi menyebutkan dirinya sudah purnatugas dan tidak terlibat dalam kasus tersebut. "Sudah purnatugas pensiunan," kata Jokowi dengan santai.

Jokowi disebut-sebut terlibat dalam kasus yang menjerat Hasto. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Rony Talapessy, menyebutkan penetapan Hasto sebagai tersangka memiliki motif politis, termasuk cawe-cawe Jokowi.

"Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," ujar Rony.

Komisi Pemilihan Umum (KPK) telah mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Hasto dituduh terlibat dalam kasus tersebut bersama Harun Masiku.

KPK telah mengusut kasus ini sejak 2020. Tiga orang telah divonis bersalah, yaitu Wahyu, Agustiani Tio, dan Saeful. Harun Masiku masih menjadi buron.

Hasto Kristiyanto dituduh terlibat dalam kasus tersebut dengan menempatkan Harun Masiku di Dapil Sumsel I dan berupaya agar Harun menjadi anggota DPR lewat PAW.

Artikel ini telah tayang di detikJateng. Baca selengkapnya di sini!

Video: KPK Tegaskan Penetapan Hasto Jadi Tersangka Murni Penegakan Hukum

Video: KPK Tegaskan Penetapan Hasto Jadi Tersangka Murni Penegakan Hukum

Menemukan kesalahan boleh, tapi mencari kesalahan kan tidak boleh

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK harus betul-betul murni merupakan penegakan hukum.

Dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI sudah mendorong agar setiap kasus hukum yang diproses oleh KPK untuk diluruskan dan dimurnikan. Jangan sampai, kata dia, ada kesan tendensi politik dalam penegakan hukum oleh lembaga antirasuah itu.

"Menemukan kesalahan boleh, tapi mencari kesalahan kan tidak boleh," kata Rudianto saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Sebagai sesama politisi, dia mengaku cukup berat untuk mengomentari masalah terkait Hasto. Namun sebagai legislator di bidang hukum, dia pun menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK. "Dan pasti ada mekanisme hukum yang berjalan jikalau memang keberatan dengan pernyataan seseorang tersangka," kata dia.

Dia juga mengatakan jika penegakan hukum di KPK terkesan memiliki tendensi politik, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut justru akan menurun. Sehingga dia pun berharap pimpinan KPK yang baru dilantik bakal membuat penegakan hukum semakin murni dan lurus.

"Ada yang mengatakan tendensi politik, ini menargetkan orang per orang, dan sebagainya. Ini yang tidak baik untuk KPK, karena itu kita dorong KPK dalam penanganan kasus apapun itu, harus meluruskan dan memurnikan," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo mengungkapkan Hasto berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Sebanyak 43 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menerima surat keputusan pengurangan masa hukuman atau remisi khusus Natal tahun 2024.

Kepala Lapas Cikarang Imam Sapto Riadi mengatakan remisi khusus Natal ini diberikan dalam rangka memenuhi hak para warga binaan, khususnya umat Nasrani sehingga turut merasakan kebahagiaan di hari raya keagamaan ini.

"Selain mendapatkan hak menjalankan ibadah Natal, ada momen yang paling ditunggu oleh seluruh warga binaan beragama Nasrani yaitu pemberian remisi khusus Natal tahun ini," katanya di Cikarang, Rabu.

Ia mengatakan remisi merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

"Selain itu juga sebagai bentuk perhatian pemerintah dan kesempatan bagi narapidana memulai hidup baru," katanya.

Dia menyebutkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima program remisi khusus ini di antaranya berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan.

Kemudian telah menunjukkan penurunan tingkat risiko yang dinilai melalui instrumen skrining penempatan narapidana (ISPN) dan memenuhi syarat lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 tahun 2022.

Imam menerangkan ada 43 narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal tahun 2024 dari total 47 narapidana beragama Nasrani di Lapas Cikarang.

"43 narapidana itu kami usulkan dan telah memperoleh Surat Keputusan Remisi Khusus Natal tahun 2024. Namun ada empat narapidana yang belum dapat kami usulkan karena tidak memenuhi syarat administratif," katanya.

Rangkaian kegiatan pemberian Remisi Khusus Natal tahun 2024 dipimpin secara terpusat melalui aplikasi zoom di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung yang diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Dalam kesempatan tersebut Agus menyatakan bahwa remisi merupakan apresiasi yang bertujuan untuk menstimulasi warga binaan agar dapat lebih cepat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Agus Andrianto memberikan ucapan selamat sekaligus berpesan kepada warga binaan di seluruh Indonesia untuk mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan, proses serta kegiatan program pembinaan di masa mendatang.

"Jadilah insan dan pribadi yang baik, taat hukum serta berkontribusi secara aktif dalam kehidupan masyarakat di lingkungan tempat tinggal saudara," katanya.

"Berjanjilah pada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan masa lalu, kembali kepada keluarga dan masyarakat. Saya berharap pembinaan yang telah diterima dapat membangun kapasitas sebagai SDM yang potensial sehingga memberikan nilai manfaat di tengah masyarakat," imbuh dia mengakhiri.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dosen Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Hasibuan, menilai penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK di kasus dugaan suap yang juga menyeret Harun Masiku sudah sesuai prosedur. Edi mengatakan kasus tersebut murni masalah hukum.

"Kami melihat penetapan tersangka KPK itu sudah melewati proses yang panjang. Kami minta jangan dikaitkan dengan politik. Kami melihat ini murni masalah hukum," kata Edi kepada wartawan, Rabu (25/12/2024).

Edi mengatakan semua pihak harus menghormati proses hukum di KPK. Dia mengatakan Indonesia merupakan negara hukum.

"Misalnya melihat ada pelanggaran hukum, KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu menetapkan seseorang menjadi tersangka, mungkin termasuk kepada Sekjen PDIP," ujar dia.

Selain itu, Edi juga menyarankan Hasto untuk menempuh langkah hukum lain jika keberatan dengan status tersangka KPK.

"Bila merasa tidak bersalah kami sarankan PDIP atau Sekjen PDIP sebaiknya melakukan upaya hukum lain, itu diatur dalam UU," kata dia.

Hasto Tersangka KPK

KPK sebelumnya resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Dia awalnya menjelaskan awal mula pengusutan kasus ini sejak 2020. Dia menyebut ada tiga orang yang telah diproses hukum hingga divonis bersalah, yakni Wahyu, Agustiani Tio dan Saeful. Sementara, Harun Masiku masih buron.

Dia kemudian menjelaskan peran Hasto Kristiyanto (HK). Dia mengatakan kasus ini berawal saat Hasto menempatkan Harun di Dapil Sumsel I.

Dia menyebut Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku.

"Bahkan surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh HK (Hasto Kristiyanto)," ujar Setyo.

Singkat cerita, Hasto melakukan suap ke Wahyu. Dia mengatakan Wahyu merupakan kader partai yang menjadi komisioner KPU.

Dia mengatakan Hasto mengatur Saeful dan DT, yang sudah lebih dulu menjadi tersangka, dalam pemberian suap ke Wahyu. KPK pun menetapkan Hasto sebagai tersangka.

"Tersangka HK (Hasto Kristiyanto)," ucapnya.

Medan (ANTARA) - Sebanyak 302 warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara menerima remisi khusus Natal tahun 2024 dan delapan orang di antaranya langsung bebas.

“Dari 302 warga binaan yang mendapatkan remisi dengan rincian, sebanyak 93 orang menerima remisi 15 hari, 193 orang menerima remisi satu bulan, delapan orang menerima remisi satu bulan 15 hari, dan delapan orang langsung bebas,” ujar Kepala Rutan Kelas I Medan Alanta Imanuel Ketaren di Medan, Rabu (25/12).

Acara penyerahan SK remisi yang dilaksanakan secara simbolis di Aula Sahardjo Rutan Kelas I Medan, dipimpin langsung Kepala Rutan Kelas I Medan dan dihadiri oleh Kasi Yantah Ronny Hutapea, Kasubsi Adper Nico Nainggolan, dan pejabat struktural lainnya serta warga binaan yang memperoleh remisi.

“Pemberian remisi ini adalah bentuk apresiasi bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan berhasil menurunkan tingkat resiko kejahatannya,” jelasnya.

Pihaknya berharap remisi ini bisa memberi makna mendalam bagi para warga binaan, terutama pada momen Natal tahun 2024.

“Ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan, dan kami harap para warga binaan yang menerima remisi dapat bersyukur serta terus berupaya memperbaiki diri,” ujar dia.

Alanta berpesan agar mereka (warga binaan), yang mendapatkan remisi terus menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi, serta bagi yang dibebaskan, untuk menjadi pribadi yang taat hukum dan aktif berkontribusi dalam masyarakat.

“Penyerahan remisi khusus Natal ini menjadi bagian dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Rutan Kelas I Medan, sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada perbaikan diri warga binaan,” kata Alanta Imanuel Ketaren.

Surabaya (ANTARA) -

Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal status tersangka Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di KPK. Pemecatan kader termasuk Jokowi sempat disinggung Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy saat merespons penetapan status hukum Hasto.

Saat ditanya kasus Hasto, Jokowi enggan bicara banyak. 

Ia meminta semua menghormati proses hukum.

"Ya hormati seluruh proses hukum yang ada," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/12) seperti dilansir dari Antara.

Disinggung soal namanya yang masih disebut-sebut sebagai buntut penetapan status tersangka tersebut, ia tersenyum.

"Sudah purnatugas, sudah pensiunan," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan (24/12).

Setyo mengungkapkan Hasto berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

"Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya," ujarnya.

Setyo membantah penetapan tersangka ini bernuansa politik. Menurutnya penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum. 

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengunjungi Gereja Katedral Roh Kudus Denpasar, Bali, saat momen Natal. Natalius Pigai mengunjungi gereja Katolik terbesar di Pulau Dewata itu pada Selasa (24/12/2024).

Ketua Panitia Natal dan Tahun Baru di Gereja Katedral Denpasar, Ursula Septima Sadi, mengatakan kunjungan menteri asal Papua itu tak berlangsung lama. Sebab, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu datang secara mendadak.

"Pak Menteri berada di gereja hanya dalam hitungan menit saja karena datangnya juga dadakan. Selain itu, dia tidak lewat protokoler dan datang lewat pintu samping gereja," kata Ursula di Gereja Katedral Denpasar, Rabu (25/12/2024).

Menurut Ursula, Natalius Pigai hanya berada di area depan Gereja Katedral Denpasar dan tidak masuk ke dalam. Dia hanya menyampaikan beberapa kalimat kepada pihak gereja.

"(Pesan dari Natalius Pigai) saya hanya berkunjung di sini. Semoga semuanya aman," cerita Ursula.

Sebagai informasi, ribuan umat Katolik mendatangi Gereja Katedral Denpasar untuk beribadah Natal. Hujan tak menghalangi mereka untuk beribadah di gereja tersebut.

Selain umat yang berada di Pulau Dewata, Gereja Katedral Denpasar juga didatangi jemaat dari luar Bali dan wisatawan mancanegara. Tujuannya sama, yaitu untuk beribadah Natal.

"Saya lihat tadi juga ada umat dari Jakarta dan wisatawan mancanegara juga datang karena mereka sedang liburan dan ingin sekaligus menikmati momen Natal-an di Bali. Wisatawan mancanegara yang datang berasal dari Filipina, Australia, dan Eropa," tutur Ursula.

Video Pigai Minta Anggaran Rp 20 T: Saya Bisa Bikin Lebih dari 1.000 Program

Video Pigai Minta Anggaran Rp 20 T: Saya Bisa Bikin Lebih dari 1.000 Program

SOLO, investor.id – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto untuk menghormati. Hal ini Jokowi sampaikan menjawab pertanyaan media terkait penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hormati seluruh proses hukum yang ada,” ujarnya usai acara tasyakuran aqiqah cucunya, putri pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Bebingah Sang Tansahayu di Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/12/2024).

Jokowi enggan berkomentar banyak saat namanya dibawa-bawa perihal elite PDIP tersebut. Jokowi menegaskan dirinya sudah pensiun dan tidak mau ambil pusing mengenai persoalan itu. 

“Saya kan sudah purna tugas, sudah pensiun. Nggak ngurusi yang seperti itu,” ucapnya sembari tertawa.

Sebagaimana diberitakan, KPK resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto tersandung kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. Hasto pun jadi tersangka perintangan penyidikan KPK.

Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara Jumat (20/12/2024). KPK melakukan pengembangan dalam kasus Harun tersebut dan menemukan adanya bukti atas dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus tersebut. 

“KPK selanjutnya melakukan proses ekspose dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News