JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ketujuh RI Joko Widodo merespons status tersangka suap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Adapun Jokowi merupakan mantan kader PDIP. Ia dipecat per 4 Desember 2024 lalu karena dianggap melanggar kode etik partai dan tak mendukung calon yang diusung PDIP saat Pemilihan Presien 2024.

Menurut Jokowi, semua pihak harus menghormati proses yang sedang berjalan di KPK.

"Hormati seluruh proses hukum yang ada," ujar Jokowi di Solo, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (25/12/2024).

Di hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menanggapi status Hasto sebagai tersangka suap. Ia menegaskan, penersangkaan Hasto tak ada kaitan dengan dirinya.

Putra pertama Jokowi ini meminta media menanyakan isu tersebut ke KPK.

"Kenapa yang ditanyakan saya. Tanya ke KPK, enggak ada kaitan dengan saya, nggak ada kaitannya," kata Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto sebagai tersangka pemberi suap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, suap itu dilakukan bersama-sama dengan calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P tahun 2019, Harun Masiku yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO).

“KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK/00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristiyanto bersama-sama Harun masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Setyo menyebut, suap diberikan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel), menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Namun, operasi itu tidak berjalan mulus karena caleg dengan suara terbanyak kedua, Riezky Aprilia menolak menyerahkan kursinya dan tidak mau mengundurkan diri.

Hasto kemudian mengendalikan bawahannya, Saeful Bahri dan DTI menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina selaku anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“(Suap) sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar saudara Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” tutur Setyo.

Tersangka usai Jokowi dan Gibran dipecat

Selain Jokowi, Gibran juga dipecat PDIP. Alasannya hampir sama. Keduanya, tidak mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung PDIP.

Pemecatan Jokowi tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Hasto sebagai Sekjen.

Sementara pemecatan Gibran tertuang dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024.

Beberapa hari setelah pemecatan itu, Hasto diumumkan sebagai tersangka suap oleh KPK.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Jokowi dan Gibran Respons Hasto Kristiyanto PDIP Jadi Tersangka KPK, Wapres Sebut Tak Ada Kaitan"

Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi menyebut Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dicekal ke luar negeri selama enam bulan.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam menyebut pencekalan itu dilakukan pihaknya sesuai permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hasto K dan Yasonna Laoly. Pencegahan ke LN dilakukan pada tanggal 24 Desember 2024. (Pencekalan) Selama 6 bulan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/12).

Sementara itu Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan permohonan cekal dilakukan penyidik untuk mempermudah pengusutan kasus suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

"Keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut," tuturnya.

Hasto dijerat dua kasus hukum oleh KPK. Pertama kasus dugaan suap dan kedua dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Selain itu, orang kepercayaan Hasto, Donny Tri Istiqomah juga jadi tersangka suap.

Hasto sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik KPK terkait ini sejak Januari 2020. Ia juga pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Terakhir kali Hasto diperiksa pada Juni 2024 lalu.

Harun Masiku yang merupakan eks calon anggota legislatif dari PDIP sudah buron selama lima tahun. Dia diduga menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat komisioner KPU agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR tetapi meninggal dunia.

Harun Masiku diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta sebagai pelicin melenggang ke Senayan untuk periode 2019-2024.

Sementara itu Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas atau pergerakan seseorang keluar-masuk Indonesia, beberapa waktu lalu sudah dilakukan pemeriksaan.

Pekalongan, inewsPantura.id
Rabu, 25/12/2024

Perayaan Natal Tahun 2024 ini sangat berarti bagi warga binaan Rutan Pekalongan yang beragama Kristen dan Katolik. Diawali kegiatan Ibadah Natal Bersama secara serentak sehari sebelumnya (25/12/2024), warga binaan tersebut bersama Karutan Pekalongan dan pejabat struktural mengikuti kegiatan Pemberian Remisi Khusus dan Pengurangan Masa Pidana Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2024 oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto secara virtual di Aula Rutan. Di Rutan Pekalongan terdapat 5 warga binaan yang memperoleh Remisi Khusus Natal.

Karutan Pekalongan, Sastra Irawan menjelaskan bahwa, dari 8 warga binaan beragama non muslim, 5 diantaranya memperoleh Remisi Khusus Natal dengan besaran remisi masing-masing 15 hari. Dimana, 1 orang warga binaan dinyatakan bebas sebelum Peringatan Hari Raya Natal, dan 2 orang lainnya masih dalam proses pengusulan remisi khususnya.

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tadi, remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana bagi warga binaan yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

Karutan Sastra juga menyampaikan bahwa pemberian Remisi Khusus Natal ini perlu disyukuri oleh warga binaan dan menjadi memotivasi mereka untuk terus memperbaiki diri sehingga menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana dan diterima kembali oleh masyarakat.

Kasubsi Pelayanan Tahanan, Muhammad Anang Saefulloh menambahkan bahwa, sistem pemasyarakatan melihat pemidanaan bukan sebagai balas dendam semata, namun harus mengedepankan pada aspek pembinaan.

"Di Rutan Pekalongan, kami rutin menyelenggarakan Bintal Rohani Agama Kristen bagi warga binaan bersama GKI Pekalongan setiap hari Sabtu. Meski minoritas, kami tetap prioritas. Seluruh warga binaan memperoleh hak yang sama dalam beribadah sesuai dengan agamanya. Kita lihat bersama, seluruh warga binaan yang hadir penuh sukacita merayakan Natal," pungkasnya.

Editor : Suryo Sukarno

Penetapan tersangka terhadap HK murni penegakan hukum, lantaran bukti yang dimiliki oleh KPK itu telah lebih terang dari cahaya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah murni penegakan hukum.

"Penetapan tersangka terhadap HK murni penegakan hukum, lantaran bukti yang dimiliki oleh KPK itu telah lebih terang dari cahaya," kata Sugeng dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sugeng juga memberikan apresiasi kepada KPK atas penetapan tersangka Hasto Kristiyanto yang diumumkan langsung oleh Setyo Budiyanto, Ketua KPK pada Selasa (24/12).

KPK menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan, yakni dugaan korupsi suap dengan Nomor Sprind.Dik/153/DIK.00/12/2024, dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a. atau pasal 5 ayat (1) huruf b. atau pasal 13 UU Tipikor, dan perintangan penyidikan, sebagaimana Sprind.Dik/152/DIK.00/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024, dengan pasal 21 UU Tipikor.

”Berdasarkan analisis IPW, bersamaan dengan penetapan Harun Masiku (HM) sebagai tersangka, sejatinya KPK sudah memiliki dua alat bukti untuk menjerat HK, " ucap Sugeng.

Akan tetapi menurut Sugeng sangat mungkin KPK sengaja menunggu Jokowi lengser terlebih dahulu, guna menghindari adanya kesan politis.

"Fakta menarik yang harus diungkap KPK, dan dijelaskan kepada publik, adalah soal uang suap yang ternyata bukan bersumber dari HM, melainkan milik HK, " katanya.

Padahal menurut Sugeng tujuan uang suap kepada Wahyu Setiawan (WS) yang saat itu berstatus Komisioner KPU untuk kepentingan meloloskan HM yang berasal dari Sulawesi Selatan itu menjadi calon pergantian antarwaktu anggota DPR RI dari Sumatera Selatan.

"Mengapa HK yang membiayai sebagian untuk kepentingan pribadi HM. Bagaimana historical background (latar belakang sejarah) yang logis, ini yang harus dijelaskan KPK," ucap Sugeng.

KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo mengungkapkan Hasto berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

“Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya,” ujarnya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), melakukan renovasi kantor MPC Pemuda Pancasila (PP) Tapsel. Renovasi itu menggunakan Rp 300 juta.

Hal ini diketahui dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Tapsel seperti dilihat, Rabu (25/12/2024). Tender ini memiliki kode RUP 50328562.

Tender dibuat pada 12 Juli 2024 dan prosesnya kini sudah selesai. Tender ini menggunakan APBD Tapsel tahun 2024.

"Nilai pagu paket Rp 300.000.000, nilai HPS paket Rp 299.850.000," demikian tertulis di LPSE.

Kantor MPC PP yang akan direhabilitasi itu berada di Kecamatan Sipirok. Adapun yang akan dikerjakan dalam proses rehabilitasi antara lain pengecatan hingga pengerjaan sanitasi.

Video: Polisi Ungkap Penyebab Bentrok Pemuda Pancasila Vs Grib di Sergai

Video: Polisi Ungkap Penyebab Bentrok Pemuda Pancasila Vs Grib di Sergai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengonfirmasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta pihaknya untuk mencegah dua elite PDI-P, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Hamomangan Laoly bepergian ke luar negeri.

"Benar kami menerima surat permintaan cekal dari KPK terhadap Pak HK (Hasto Kristiyanto) dan YSL (Yasonna Laoly)," kata Agus saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

Hasto merupakan Sekretaris Jenderal PDI-P yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Sementara itu, Yasonna berstatus sebagai saksi dalam kasus suap tersebut.

Kendati demikian, Agus enggan menjelaskan kasus yang menjadi dasar KPK mengajukan permohonan cegah.

Ia meminta persoalan itu ditanyakan langsung kepada KPK.

"Bukan kapasitas saya menjawab itu," ujar Agus.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang permohonan cegah ke luar negeri atas nama Hasto dan Yasonna pada Selasa (24/12/2024).

Upaya paksa ini diajukan terkait penyidikan dugaan korupsi suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku sebagai tersangka.

Pencegahan diajukan agar Hasto dan Yasonna tetap berada di dalam negeri ketika keterangannya dibutuhkan penyidik.

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," ujar Tessa dalam keterangannya.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengonfirmasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta pihaknya untuk mencegah dua elite PDI-P, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Hamomangan Laoly bepergian ke luar negeri.

"Benar kami menerima surat permintaan cekal dari KPK terhadap Pak HK (Hasto Kristiyanto) dan YSL (Yasonna Laoly)," kata Agus saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

Hasto merupakan Sekretaris Jenderal PDI-P yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Sementara itu, Yasonna berstatus sebagai saksi dalam kasus suap tersebut.

Kendati demikian, Agus enggan menjelaskan kasus yang menjadi dasar KPK mengajukan permohonan cegah.

Ia meminta persoalan itu ditanyakan langsung kepada KPK.

"Bukan kapasitas saya menjawab itu," ujar Agus.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang permohonan cegah ke luar negeri atas nama Hasto dan Yasonna pada Selasa (24/12/2024).

Upaya paksa ini diajukan terkait penyidikan dugaan korupsi suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku sebagai tersangka.

Pencegahan diajukan agar Hasto dan Yasonna tetap berada di dalam negeri ketika keterangannya dibutuhkan penyidik.

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," ujar Tessa dalam keterangannya.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan masih mempertimbangkan usulan pembebasan bersyarat bagi mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) narapidana terorisme yang sedang menjalani hukuman, termasuk dua eks pemimpinnya, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih dalam proses hukum maupun yang telah menjalani pidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat ditemui di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/12/2024).

Abu Rusydan, yang sempat menjadi pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba’asyir pada awal 2000-an, saat ini menjalani hukuman enam tahun penjara dan telah melewati separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, mantan Amir JI yang ditangkap pada 2019, divonis tujuh tahun penjara pada 2020, dan kini juga telah menjalani lebih dari separuh pidananya.

Yusril menjelaskan, kajian ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk syarat pembebasan bersyarat.

"Pembebasan bersyarat biasanya diberikan setelah 2/3 masa pidana dilalui dan ada bukti perilaku yang baik," ujar Yusril.

Ia juga menyoroti opsi grasi yang dapat diajukan oleh mantan anggota JI secara perseorangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Sedangkan amnesti atau tidak, keputusan itu sedang dikaji dan akan ditentukan oleh Presiden," ucap Yusril.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2024, Jemaah Islamiyah secara resmi menyatakan pembubaran organisasi dalam deklarasi di Surakarta, Jawa Tengah. Ribuan mantan anggota JI yang hadir dalam deklarasi itu menyatakan komitmen kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum, serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Situbondo (ANTARA) - Sebanyak enam orang warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, mendapatkan remisi khusus atau pengurangan masa pidana pada perayaan Natal 2024.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Rudi Kristiawan di Situbondo, Rabu, menjelaskan bahwa dari tujuh orang warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang beragama Nasrani ada enam orang yang memperoleh pengurangan masa pidana Natal tahun ini.

"Penyerahan remisi khusus Natal ini di pusatkan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, dan enam Warga binaan Rutan Situbondo yang mendapatkan remisi mengikuti secara virtual," ujarnya.

Rudi Kristiawan mengemukakan, pengurangan masa hukuman ini diberikan kepada narapidana pada momen perayaan Natal 2024 yang telah menyelesaikan syarat administratif dan substantif.

Remisi khusus Natal bagi enam warga binaan beragama Nasrani ini, lanjut ia, masing-masing mendapatkan pengurangan masa pidana 15 hari sampai dengan 1 bulan.

Rudi juga menyampaikan pesan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andianto, bahwa pemberian remisi kepada narapidana merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan.

"Saya ucapkan selamat atas pengurangan masa pidana tahun ini bagi warga binaan, ke depan tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan,proses, kegiatan program pembinaan di rumah tahanan negara dengan baik dan siapkan diri untuk kembali lagi ke tengah masyarakat," kata Rudi Kristiawan.

Data diperoleh, enam orang warga binaan Rutan Situbondo yang mendapatkan remisi khusus Natal 2024, yakni Krisliawan (kasus penipuan), Kristin Halim (kasus penipuan), Melkianus (kasus pencurian), Noven Ardiansyah (kasus narkotika), Oni Suganda (kasus pencurian) dan Viktor Rudi Hartono (kasus narkotika).

Remisi khusus Natal ini merupakan hak narapidana Nasrani yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai peraturan perundang-undangan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 35 narapidana tindak pidana korupsi yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, menerima remisi Natal Tahun 2024.

Kepala Lapas Sukamiskin, Wachid Wibowo, mengungkapkan bahwa saat ini, Lapas Sukamiskin dihuni oleh 389 narapidana, di mana sekitar 46 di antaranya beragama Nasrani.

"Yang mendapatkan remisi ada 35 orang, dengan rincian 34 orang menerima remisi selama 1 bulan, dan 1 orang menerima remisi selama 2 bulan," jelas Wachid, yang ditemui usai kegiatan pemberian remisi Natal di Lapas Perempuan Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (25/12/2024).

Dalam acara tersebut, dua perwakilan dari Lapas Sukamiskin menerima remisi secara simbolis dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang hadir di Lapas Perempuan Bandung.

"Pemberian remisi ini dilakukan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terpusat di Lapas Perempuan Bandung, dan diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, termasuk di Lapas Sukamiskin," tambahnya.

Namun, meskipun puluhan narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapatkan remisi, tidak ada satu pun yang dibebaskan.

"Untuk yang di Sukamiskin hari ini tidak ada yang bebas, jadi semuanya hanya mendapatkan remisi khusus," tegas Wachid.

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 169 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas kelas IIA Ambon menerima Remisi Khusus (RK) atau pemotongan masa tahanan pada Natal 2024 berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor : PAS-2542.PK.05.04 Tahun 2024, PAS-2543.PK.05.04 Tahun 2024, dan PAS-2544.PK.05.04 Tahun 2024

“Pada perayaan Natal kali ini tercatat ada sebanyak 169 orang warga binaan yang mendapatkan remisi natal dari jumlah 225 warga binaan yang beragama Kristen. Warga binaan tersebut telah memenuhi sejumlah persyaratan baik substantif maupun administratif,” ungkap Kepala Lapas Ambon, Mukhtar di Ambon, Rabu.

Pemberian remisi khusus Natal tersebut dilakukan usai melangsungkan ibadah Hari Natal di Lapas kelas IIA Ambon.

Mukhtar menjelaskan bahwa jumlah warga binaan Lapas Ambon saat ini sebanyak 404 orang dari angka tersebut yang beragama Kristen sejumlah 225 orang dan yang menerima RK adalah 169 orang.

“Warga binaan yang mendapatkan remisi khusus adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya telah berstatus sebagai narapidana minimal enam bulan pidana penjara, tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan di lapas/rutan,” tuturnya.

Mukhtar menegaskan, Remisi Natal diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menjalankan program pembinaan dengan baik, serta untuk memberikan motivasi agar mereka terus meningkatkan perilaku positif. Kebijakan ini juga selaras dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Dirinya berharap dengan diberikannya remisi tersebut diharapkan warga binaan dapat menjadi insan yang semakin berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur dan dapat mengakui segala kesalahan yang dibuatnya

Pemberian remisi khusus hari natal ini dilakukan secara serempak yang dipusatkan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung Jawa Barat kemudian diselenggarakan secara virtual. Giat pemberian remisi tersebut juga diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maizar.

Satu dari dua tahan yang kabur dari Lapas Kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel bernama Taufik Hidayat berhasil ditangkap di Banyuasin. Saat ini, petugas masih memburu satu tahanan.

"Tahanan yang sudah ditangkap atas nama Taufik Hidayat, dan ditahan di Lapas Kayuagung," kata Kasubag Humas Rbti Kemenkumham Sumsel Hamsir saat dikonfirmasi detikSumbagsel Rabu (25/12/2024).

Dari informasi yang dihimpun, tahanan tersebut berhasil diamankan saat berada di rumahnya di Kabupaten Banyuasin, Sumsel pada Senin (23/12/2024) sekitar pukul 23.30 WIB.

"Tertangkapnya di daerah Air Gading (Muara Padang) Jembatan 20 Bunyuasin. Sekarang kita amankan di straft cell (sel pengasingan)," ujarnya.

Saat ini, kata dia, petugas masih melakukan pengejaran terhadap satu tahanan atas nama Herli Dewanto (HD).

Diberitakan sebelumnya, dua tahanan yang kabur dari Lapas Kelas IIB Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, masih diburu. Lapas Kayuagung telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengejaran terhadap dua tahanan bernama Taufik Hidayat dan Herli Dewanto.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Ada 5 orang tahanan yang kabur, namun 3 di antaranya sudah diamankan. Para tahanan ini kabur dengan memanjat tembok menggunakan tali.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kayuagung, Kgs M Alfha Rezha menyebut pihaknya membentuk lima tim untuk memburu dua tahanan yang masih kabur. Selain itu, tim juga dibantu oleh TNI/Polri untuk menangkap dua tahanan tersebut.

"Saat ini (kemarin) saya dan tim sedang berkunjung ke Muara Kuang, OKI untuk pergi ke salah satu rumah tahanan yang kabur. Kami pergi ke sana untuk menemui orang tuanya dan keluarganya," kata Rezha saat dihubungi detikSumbagsel, Senin (23/12/2024).

Rezha menyebut akan memberikan reward kepada keluarga yang mau mengembalikan tahanan ke Lapas Kayuagung.

"Jadi kami harapkan tahanan yang masih berkeliaran di luar sana untuk segera menyerahkan diri," tuturnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba