REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Sebuah insiden pelarian massal terjadi di penjara dengan keamanan maksimum di dekat ibu kota Mozambik, Maputo. Para tahanan kabur menyusul kerusuhan yang dipicu oleh pengumuman hasil akhir pemilihan presiden negara tersebut.

Dilaporkan oleh media setempat, pada Senin (23/12), Dewan Konstitusi Mozambik mengonfirmasi hasil pemilihan umum Oktober, yang menetapkan kemenangan kandidat dari partai yang berkuasa, FRELIMO, Daniel Chapo. Pengumuman tersebut memicu kerusuhan di berbagai wilayah negara tersebut.

"Kami mengonfirmasi adanya pelarian ini, tetapi tim kami masih berada di lapangan untuk menentukan jumlah pasti dan rincian lainnya," ujar Sekretaris Tetap Kementerian Kehakiman, Justino Tonela, kepada kantor berita setempat.

Pada hari yang sama, Agence France-Presse melaporkan bahwa, menurut Komandan Jenderal Polisi Bernardino Rafael, sebanyak 1.534 narapidana kabur dalam insiden tersebut. Rafael juga menyebutkan bahwa 33 narapidana tewas dan 15 lainnya terluka selama pelarian.

"Polisi berhasil menangkap sekitar 150 narapidana yang kabur," kata Rafael menambahkan.

Penjara Keamanan Maksimum Maputo, yang terletak sekitar 14 kilometer dari ibu kota, menampung lebih dari 3.000 narapidana yang sebagian besar dihukum atas kejahatan kekerasan, terutama pembunuhan, menurut Kementerian Kehakiman Mozambik.

Pemilihan umum di Mozambik diadakan pada 9 Oktober, dengan hasil awal menunjukkan Chapo memimpin dalam pemilihan presiden. Kandidat independen, Venancio Mondlane, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap hasil sementara dan menyerukan aksi pembangkangan sipil secara luas.

JAKARTA - Original Series V+ Inul & Adam terus menyuguhkan cerita seru yang penuh humor, drama, dan pesan moral yang mendalam. Dalam episode kali ini, cerita berfokus pada dinamika yang terjadi di kantor hukum Adam Suseno, yang kali ini kedatangan klien baru, Ari Kriting, yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi.

Ari Kriting, seorang pria yang terjebak dalam masalah besar, menghubungi Adam setelah mengetahui bahwa data pribadinya, termasuk KTP, telah disalahgunakan oleh temannya untuk mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuannya.

Adam yang dikenal sebagai pengacara andal tentu saja setuju untuk membantu Ari menyelesaikan masalah tersebut, namun tak disangka, masalah yang awalnya sederhana ini berkembang menjadi kekacauan yang mengganggu suasana kantor hukum mereka.

Kekacauan dimulai ketika Dodi, yang juga sedang diteror oleh debt collector akibat pinjaman online, salah paham dan mengira Ari adalah salah satu penagih hutang. Sementara itu, Ari sendiri menganggap Dodi adalah debt collector yang ingin menagih hutang darinya.

Ketika keduanya bertemu di sebuah pesta yang diadakan oleh Adam, kebingungannya memunculkan ketegangan dan saling tuduh, yang akhirnya berujung pada keributan.

Puncak keributan terjadi ketika salah satu kolega Adam tercebur ke kolam renang akibat kekacauan tersebut, yang membuat para tamu pesta merasa terganggu dan meragukan kredibilitas Adam sebagai pengacara.

Sebagai pengacara profesional yang sangat dihormati, Adam tentu harus menghadapi banyak pertanyaan dan kritik tajam dari rekan-rekannya. Namun, dalam situasi tegang ini, Inul hadir sebagai penengah dengan cara yang sangat menyentuh. Dengan menyanyikan lagu yang indah, Inul berhasil meredakan ketegangan dan mengembalikan suasana pesta menjadi hangat dan penuh canda tawa.

Episode ini tidak hanya memberikan hiburan yang segar dan penuh tawa, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan.

Jangan lupa saksikan Inul & Adam dan ikuti perjalanan hidup penuh drama dan harapan dari Original Series V+ Inul dan Adam! setiap hari pukul 15.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan koneksi yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.

Jakarta -

PDIP menghormati KPK melakukan pencekalan terhadap kadernya Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy yakin keduanya akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Ya itu kewenangan KPK, dan sebagai warga negara yang baik, pasti beliau berdua akan mengikuti proses hukum yang ada," kata Ronny kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Ronny mengatakan pihaknya tengah berfokus menyiapkan langkah hukum untuk keduanya. Langkah tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada waktunya nanti.

"Saat ini kami lagi fokus persiapan langkah-langkah hukum kami. Ini terkait strategi nanti pada waktunya kami sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan surat keputusan pencekalan Yasonna dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. KPK membutuhkan keterangan untuk proses penyidikan.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," katanya.

KPK sempat memeriksa Yasonna sebagai saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku (HM). Saat itu, KPK mendalami soal dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Simak juga Video 'PDIP Duga Alasan Hasto Tersangka Imbas Kritik Cawe-cawe Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/idh)

Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Sebanyak empat orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menerima remisi atau pengurangan masa tahanan dalam momentum Hari Raya Natal 2024.

"Dalam rangka momentum Hari Raya Natal 2024 ada sebanyak empat orang WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan yang menerima remisi atau pengurangan masa tahanan," kata Kepala Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Gowim Mahali di Tanjungpandan, Kamis.

Ia mengatakan, pemberian remisi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah guna memberikan pembinaan yang humanis kepada WBP.

Menurut dia, selain itu, pemberian remisi ini sekaligus mendorong warga binaan untuk terus berupaya memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

"Kami berharap dengan adanya remisi ini dapat memperbaiki pribadi WBP menjadi lebih baik lagi ke ke depan," ujarnya.

Gowim menambahkan, pihaknya meningkatkan pengamanan di Lapas Kelas II B Tanjungpandan terutama pada jam rawan khusus selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.

Dikatakan, pengamanan Lapas Kelas II B Tanjungpandan diperkuat juga oleh personel Batalyon B Satbrimob Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Selama perayaan Natal 2024 kondisi Lapas Kelas II B Tanjungpandan sangat kondusif. Pelaksanaan pembinaan dan pengamanan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada potensi gangguan keamanan dan ketertiban," katanya.

Kasubsi Registrasi Bimkemas Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Endang Meidiansyah di Badau, Kamis mengatakan Sebanyak 4 warga WBP menerima Remisi Khusus (RK) I Natal 2024.

"Artinya mereka mendapatkan pengurangan sebagian masa hukuman dengan rincian tiga orang mendapatkan pengurangan 15 hari dan satu orang mendapatkan pengurangan satu bulan," ujarnya.

Endang menambahkan, pengurangan masa pidana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, dan disiplin dalam mengikuti program pembinaan, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan secara administratif dan subtantif.

"Syarat utamanya harus berkelakuan baik selama menjadi warga binaan. Selanjutnya sudah berstatus inkrah atau sudah vonis dan sudah memiliki eksekusi dan minimal menjalankan enam bulan masa pidana baru boleh mendapatkan remisi," katanya.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Oknum polisi berinisial AA berpangkat Bripda, anggota Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jabar, yang diduga menganiaya gadis cantik pemilik akun Instagram @prischalauraa_ akhirnya dijebloskan ke tahanan Mapolda Jabar. 

Tindakan tegas itu dilakukan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jabar setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan penganiayaan tersebut.

Kepala Bid Propam Polda Jabar Kombes Pol Adiwjaya mengatakan, Polda Jabar berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. 

"Kami telah mengambil langkah cepat dengan menahan Bripda AA sejak Selasa 24 Desember 2024 untuk menjalani pemeriksaan intensif. Proses penyidikan terkait pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri kini tengah berlangsung," kata Kabid Propam Polda Jabar dalam rilis resmi Humas Polda Jabar.

Diketahui, kasus dugaan penganiayaan ini mencuat setelah unggahan korban Prischa Laura viral di media sosial (medsos) Instagram dan TikTok.

Korban Prisca mengungkap dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bripda AA sejak Maret 2024 hingga November 2024. Priscabaru melaporkan kejadian yang selama ini dialaminya sejak Maret 2024 ke Polresta Cirebon pada 23 Desember 2024.

Dalam laporan tersebut, Prisca menyebutkan beberapa tindakan kekerasan fisik yang dialami berupa pemukulan, penjambakan, dan tindak lain yang mengakibatkan luka fisik. Pemeriksaan medis menyatakan ada luka lebam di beberapa bagian tubuh korban.

“Kami tidak pernah mentolerir tindakan kekerasan, terlebih yang melibatkan anggota Polri. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan hukum dan kode etik yang berlaku,” ujar Kombes Pol Adiwijaya.

Kabid Propam telah memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan mendalam dan memastikan bahwa kasus ini diusut hingga tuntas. 

Bripda AA juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan hasil yang menunjukkan bahwa dia dalam kondisi stabil secara fisik dan mental.

"Saat ini Bripda AA telah ditahan oleh Bidang Propam Polda Jabar. Sedangkan tuntutan korban dan keluarganya berharap supaya diproses hukum sesuai perbuatannya," tutur Kabid Propam.

Kombes Pol Adiwijaya memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini. Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain klarifikasi terhadap korban dan saksi-saksi terkait. 

Mengumpulkan bukti tambahan guna mendukung proses hukum, pelaksanaan sidang etik dan disiplin untuk memutuskan sanksi yang sesuai.

"Kami memastikan penanganan proses hukum terkait kasus ini akan dilakukan secara profesional, transparan dan berkeadilan," tegas Kombes Adiwijaya.

Editor : Ude D Gunadi

Jakarta -

PDIP menyayangkan pencekalan kadernya Yasonna Laoly ke luar negeri oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan tak ada kejelasan dari KPK terkait alasan pencekalan dan keterlibatan Yasonna dalam kasus Harun Masiku.

"Kami sangat menyayangkan hal ini karena nggak ada kejelasan dan keterlibatan Pak Yasonna juga sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan kasus yang sedang berlangsung ini," kata Chico kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Meski begitu, PDIP menurutnya akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Chico mengingatkan KPK untuk bertindak profesional.

"Namun kami tegaskan PDIP dan semua kadernya tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan tapi dengan catatan dan mengingatkan KPK untuk bertindak profesional dalam menjalankan dan memeriksa proses hukum ini, di tengah dugaan kuat di masyarakat terhadap politisasi yang sedang terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan surat keputusan pencekalan Yasonna dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. KPK membutuhkan keterangan untuk proses penyidikan.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," katanya.

KPK sempat memeriksa Yasonna sebagai saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Saat itu, KPK mendalami soal dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung (MA).

(eva/idh)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberikan remisi khusus natal terhadap 15.807 narapidana di seluruh Indonesia. Mereka yang telah mendapatkan remisi merupakan narapidana yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lainnya.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemberian remisi kepada warga binaan tahanan termasuk pengurangan masa tahanan kepada mereka yang beragama nasrani," ucap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto saat memberikan remisi secara simbolis di Lapas Perempuan Bandung, Rabu (25/12/2024).

Ia menuturkan total narapidana seluruh Indonesia yang mendapatkan remisi khusus natal hampir mencapai 16 ribu. Dengan remisi tersebut, ia berharap menjadi contoh bagi warga binaan lainnya.

"Kalau mereka berkelakuan baik, berprestasi, mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan mereka akan mendapatkan hak mereka karena ini hak mereka yang diatur oleh undang-undang," kata dia.

Dari 15.807 narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal, Agus mengatakan terdapat 119 narapidana yang bebas. Ia berharap mereka yang bebas tidak kembali lagi berurusan dengan masalah hukum.

Ia menyebut remisi khusus Natal tidak berkaitan dengan rencana pemberian amnesti terhadap narapidana narkotika sebanyak 44 ribu orang lebih. Agus menyebut tengah menyusun terkait langkah pemberian amnesti tersebut.

"Mudah-mudahan besok atau pekan depan kita bisa kirimkan nama-namanya ke Menko Hukum, HAM, nanti beliau akan mengajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan untuk diberikan pengampunan," kata Agus.

Ia mengatakan pemberian amnesti bakal dilakukan serentak. Setelah pemberian amnesti, para pengguna narkotika bakal mengikuti program rehabilitasi terlebih dahulu sebelum terjun ke masyarakat.

Sejumlah kriteria penerima amnesti, ia mengatakan sudah ada dalam peraturan. Agus menyebut dari 274 ribu warga binaan di lapas sebanyak 95 persen masih berusia produktif. Oleh karena itu, ia tengah melakukan klasifikasi.

Kepala Lapas Sukamiskin Wachid Wibowo mengatakan terdapat 35 orang warga binaan yang mendapatkan remisi khusus Natal. Pemberian remisi mulai dari satu bulan hingga dua bulan.

"Untuk yang Sukamiskin hari ini nggak ada yang bebas ya, jadi semuanya remisi khusus satu sebagian," kata dia.

Jakarta -

Puasa Rajab adalah amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan Rajab. Terlebih, banyak keutamaan yang terkandung pada puasa tersebut karena Rajab termasuk ke dalam salah satu bulan Haram atau yang dimuliakan.

Menurut buku Dahsyatnya Puasa Wajib & Sunnah oleh Amirulloh Syarbini dan Sumantri Jamhari, kemuliaan Rajab disampaikan dalam hadits Nabi SAW.

"Rajab adalah Syahrullah (bulan Allah), Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku." (HR Dailamy)

Jadwal Puasa Rajab 2025

Puasa Rajab dapat dikerjakan pada sepanjang bulan Rajab. Merujuk pada Kalender Hijriah 2025 yang diterbitkan Kemenag RI, 1 Rajab 1445 H bertepatan dengan Senin, 1 Januari 2025. Adapun, akhir Rajab jatuh pada Kamis, 30 Januari 2025.

Dengan demikian puasa Rajab 1445 H bisa dikerjakan mulai 1 sampai 30 Januari 2025. Artinya, puasa Rajab dapat dilaksanakan selama masih dalam bulan Rajab.

Dijelaskan dalam buku Dakwah Kreatif: Muharram, Maulid Nabi, Rajab dan Sya'ban susunan Udji Asiyah, tidak ada ketentuan mengenai hari khusus melaksanakan puasa Rajab. Meski demikian, muslim juga harus memperhatikan agar puasa tidak dilakukan pada hari-hari yang dilarang.

Tak sampai di situ, puasa Rajab juga bisa digabung dengan Ayyamul Bidh. Tanggal pengerjaan puasa Ayyamul Bidh yaitu pada 13, 14 dan 15 bulan kamariah. Tahun ini, bulan Rajab jatuh pada 1 Januari 2025, karenanya Ayyamul Bidh juga bertepatan dengan 13, 14 dan 15 Januari.

Selain berpuasa pada satu bulan penuh Imam Al Ghazali juga menganjurkan muslim untuk puasa Rajab di hari-hari tertentu, yaitu:

1. Puasa Rajab Hari Senin dan Kamis

• Kamis, 2 Januari 2025
• Senin, 6 Januari 2025
• Kamis, 9 Januari 2025
• Senin, 13 Januari 2025
• Kamis, 16 Januari 2025
• Senin, 20 Januari 2025
• Kamis, 23 Januari 2025
• Senin, 27 Januari 2025
• Kamis, 30 Januari 2025

2. Puasa Rajab Hari Jumat

Pada hari Jumat, muslim dilarang mengerjakan puasa khusus tanpa diikuti puasa di hari sebelum atau setelahnya. Para ulama mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat hukum berpuasa di hari Jumat adalah makruh.

Tetapi, hukum makruh tersebut dapat berubah menjadi mubah jika diikuti dengan puasa di hari sebelum (Kamis) atau setelahnya (Sabtu). Berikut jadwal puasa Rajab di hari Jumat,

• Jumat, 3 Januari 2025
• Jumat, 10 Januari 2025
• Jumat, 17 Januari 2025
• Jumat, 24 Januari 2025

Dalil Hukum Puasa Rajab

Dalil puasa Rajab merujuk pada hadits dari Aisyah RA yang dikuatkan dengan keterangan Ibnu Abbas RA. Dikatakan, Rasulullah SAW sering meningkatkan puasa di bulan Haram, termasuk Rajab. Berikut bunyi sabda beliau,

"Berpuasalah pada bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah! Berpuasalah pada bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah! Berpuasalah pada bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah!" (HR Abu Dawud dan lainnya)

Selain itu, Imam Thabrani meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW tidak menyempurnakan puasa sebulan setelah Ramadan kecuali pada Rajab dan Sya'ban.

Mengutip dari buku Tafsir Hadits Al-Jam'u Wat Taufiq oleh Samsurizal, Al-Syaukani dalam Nailu Al-Authar-nya mengatakan bahwa terdapat hadits yang mengatakan secara implisit tentang bulan Rajab yang disunnahkan untuk berpuasa. Berikut bunyi haditsnya,

"Usamah berkata kepada Nabi SAW, 'Wahai Rasulullah, saya tak melihat rasul melakukan puasa (sunnah) sebanyak yang rasul lakukan dalam bulan Sya'ban.' Rasul menjawab: 'Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang."

Niat Puasa Rajab

Berikut niat puasa Rajab yang dikutip dari buku Kedahsyatan Puasa susunan Syukron Maksum.

نَوَيْتُ صَوْمَ شَهْرِ رَجَتْ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Arab latin: Nawaitu shauma syahri rajaba sunnatan lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya niat puasa bulan Rajab, sunnah karena Allah ta'ala."

Tata Cara Puasa Rajab

Cara melaksanakan puasa Rajab sama seperti puasa sunnah pada umumnya. Pertama-tama, muslim harus membaca niat puasa Rajab pada malam hari atau sebelum fajar terbit.

Niat puasa Rajab juga dapat dilakukan ketika pagi hari apabila lupa berniat pada malam hari. Dengan catatan, belum makan dan minum apa pun sejak waktu fajar.

Selain berniat, muslim baru akan berbuka pada waktu adzan Maghrib. Sebab, puasa artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

(aeb/inf)

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Imigrasi mencegah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yasonna Hamonangan Laoly ke luar negeri.

Larangan ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan dugaan suap perkara pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024.

Kasus tersebut melibatkan eks kader PDI-P Harun Masiku yang masih berstatus sebagai buronan sejak 2020.

Pernah copot Dirjen Imigrasi imbas kasus Harun Masiku

Menilik ke belakang, pada 2020, Yasonna Laoly pernah mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie.

Saat itu, Yasonna masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pencopotan tersebut buntut dari kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Yasonna mengeklaim, pencopotan Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi agar memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan buron Harun Masiku.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti," ujarnya saat itu, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Sebelumnya, pada 16 Januari 2020, Yasonna mengungkapkan Harun Masiku masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020.

Namun, pada 22 Januari 2020, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie mengakui bahwa Harun telah tiba di Indonesia sejak 7 Januari 2020.

Adanya informasi dari Imigrasi mengundang anggapan bahwa Yasonna Laoly telah merintangi penyidikan karena memberikan keterangan tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.

Hingga pada 23 Januari 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya pun melaporkan Menkumham Yasonna Laoly ke KPK.

Kemenkumham klaim ada keterlambatan informasi

Menanggapi, Ronny Sompie mengeklaim telah menyampaikan informasi dengan benar dan tidak merekayasa data lalu lintas penerbangan.

Dia juga membantah anggapan yang menyebut Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan informasi keliru.

Menurut Ronny, penjelasan yang disampaikan Yasonna berasal dari data Ditjen Imigrasi per 13 Januari 2020.

Saat itu, Ditjen Imigrasi baru mencatat Harun Masiku terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020).

Kedatangan Harun pada Selasa (7/1/2020), kata Ronny, tak tercatat diduga karena perubahan sistem di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah menelusuri rekaman CCTV bandara, Imigrasi akhirnya dapat memastikan Harun Masiku memang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 pukul 17.34 WIB, menggunakan pesawat Batik Air.

"Data yang beliau (Yasonna) berikan itu adalah data dari hasil kajian Ditjen Imigrasi tanpa rekayasa juga tanpa arahan Menkumham untuk merekayasa data tersebut," kata Ronny, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/1/2020).

Di sisi lain, Yasonna membentuk tim independen guna memeriksa kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut diisi oleh Direktorat Siber Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan Ombudsman.

Yasonna pun menyebutkan, dengan Ronny Sompie yang tak lagi menjabat Dirjen Imigrasi, maka penyelidikan dapat terlaksana dengan baik.

"Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay (informasi), mengapa data itu tersimpan di PC bandara terminal 2," papar Yasonna pada 2020.

Yasonna diperiksa KPK sebagai saksi

Pekan lalu, Yasonna diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI-P dan eks Menteri Hukum dan HAM.

Dalam kapasitas sebagai mantan Menkumham, dia diperiksa terkait perpindahan Harun Masiku ke luar dan dalam negeri.

Sementara, dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDI-P, dia mengaku dimintai keterangan terkait surat permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai penetapan calon legislatif (caleg) yang meninggal dunia pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Yasonna mengatakan, fatwa tentang Putusan Nomor 57 P/HUM/2019 tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan tafsiran terkait penetapan caleg yang sudah meninggal.

Menurut dia, MA juga sudah membalas surat yang dikirimkan DPP PDI-P dan memberikan pertimbangan hukum.

"Mahkamah Agung membalas fatwa itu dengan pertimbangan hukum soal diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih," kata Yasonna pada Rabu (18/12/2024), dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

Sementara itu, permintaan pencegahan Yasonna Laoly ke keluar negeri tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024, dan berlaku selama enam bulan.

Selain Yasonna Laoly, KPK juga mencegah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ke luar negeri, menyusul penetapan statusnya menjadi tersangka pada Selasa (24/12/2024).

"Larangan bepergian ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

(Sumber: Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo, Rakhmat Nur Hakim, Ardito Ramadhan | Editor: Kristian Erdianto, Diamanty Meiliana)

Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan kasus suap Harun Masiku.

Penetapan tersangka terhadap Hasto ini menuai banyak komentar dari berbagai pihak. PDIP dengan tegas mengatakan hal tersebut adalah bentuk politisasi pemerintah yang disengaja.

Namun Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa proses hukum terhadap Hasto murni penegakan hukum.

"Ya, kami murni melakukan proses penegakkan hukum saja, gitu, ya," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Setyo juga menyampaikan bahwa upaya penindakan terhadap Hasto dan kasus Harun Masiku merupakan memori jabatan yang juga diserahkan dari pimpinan periode sebelumnya.

Tanggapan Pakar Politik

Pakar ilmu politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin menilai penetapan Hasto sebagai tersangka adalah yang tidak mengejutkan.

“Dari sisi politik tidak mengejutkan karena ini hanya mengonfirmasi isu yang sudah beredar lama atau sejak sebelum pemilu bahwa ada petinggi partai politik nonkoalisi pemerintah yang akan menjadi tersangka,” kata Luthfi, dikutip dari ANTARA, Kamis (26/12/2024).

Namun menurutnya, kesan politisasi tidak dapat dihindari karena kasus yang menjerat Hasto merupakan kasus lama.

Oleh sebab itu, nuansa politis penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK ini menjadi ujian bagi komitmen persatuan nasional.

Sejalan dengan itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Khusus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Agus Raharjo menilai penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka adalah bentuk kemajuan bagi kasus yang ditangani oleh KPK.

Meskipun begitu, Agus mengingatkan KPK agar tetap fokus pada aspek hukum. Walau nantinya akan ada potensi pro dan kontra yang terjadi dengan kasus Hasto.

“Persoalannya adalah sampai sejauh mana KPK kebal terhadap intervensi orang, institusi, atau kekuatan-kekuatan politik yang akan mempengaruhi penanganan kasus tersebut,” kata Agus, Rabu.

Dirinya juga mengingatkan kasus Hasto bisa berjalan samar apabila ditambah dengan bumbu akrobrat politik.

Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma juga sempat mengatakan bahwa penetapan Hasto dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional karena PDIP saat ini berada di luar pemerintahan.

“Hal tersebut tentunya akan membentuk pertanyaan besar atau bahkan pandangan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini sangat kental nuansa kepentingan politisnya, meskipun mungkin secara hukum dapat dibuktikan di pengadilan,” kata Ardli, Rabu, dikutip dari Antara.

Penetapan ini, lanjutnya, juga bisa menjelaskan situasi yang menjelaskan bahwa ada jarak antara PDIP dengan Pemerintahan Presiden Prabowo.

“Artinya, hampir dapat dipastikan setelah peristiwa ini maka PDIP akan semakin menegaskan diri sebagai partai yang akan berposisi berseberangan dengan Pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Pernyataan Sikap PDI Perjuangan

Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan pernyataan sikap yang terbagi dalam sembilan poin. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy pada konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Pertama, status tersangka oleh KPK dinilai hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Hasto akan segera dijadikan tersangka.

Kedua, partai menyoroti bahwa penyidik KPK kembali memanggil Hasto pada kasus Harun Masiku ketika dia mulai mengkritik dengan keras kontroversi kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023 soal batas usia pencalonan di Pilpres. Ronny menyebut Hasto merupakan salah satu pihak yang kritis terhadap kontroversi pada Pemilu 2024 itu.

"Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

Indikasi upaya teror dan kriminalisasi itu, ungkap Ronny, terlihat melalui tiga hal yaitu: pembentukan opini publik soal kasus Harun Masiku, upaya pembunuhan karakter melalui narasi penyerangan pribadi Hasto, serta informasi surat perintah penyidikan (sprindik) yang tersebar di media massa.

Ketiga, PDIP mengeklaim tidak ada satu pun bukti yang mengaitkan Hasto dengan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan pada proses persidangan sampai memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Bahkan, para terdakwa yang disidang kini sudah selesai menjalani masa kurungan.

Keempat, PDIP menilai ada upaya pemidanaan yang dipaksakan/ kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024.

Kelima, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menduga pengenaan pasal 21 UU Tipikor tentang perintangan penyidikan merupakan formalitas teknis hukum saja. Mereka menilai alasan penetapan Hastos ebagai tersangka merupakan motif politik.

Alasannya, terang Ronny, utamanya karena Hasto tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya perusakan demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi lain, politisi berlatar belakang pengacara itu menyoroti bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah PDIP mengumumkan secara resmi pemecatan terhadap Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Sebagaimana diketahui, sebelum pemecatan secara resmi pada pekan lalu, ketiganya telah dinyatakan bukan lagi bagian dari PDIP karena berada di kubu berbeda saat Pemilu 2024.

"Bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi," ungkap Ronny.

Keenam, PDIP turut menyoroti tersebarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap Hasto ke media massa. Ketujuh, PDIP dan Hasto menyatakan telah dan akan selalu menaati proses hukum serta bersifat kooperatif. Kedelapan, PDIP menekankan bahwa proses hukum kepada Hasto yang terjadi saat ini merupakan politisasi hukum.

Kesembilan, penetapan Hasto sebagai tersangka dinilai mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember 2024 bahwa partai akan diacak-acak.

"Bahwa PDIP akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujar Ronny.

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Rabu menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Jalur Gaza kembali tertunda karena Israel terus memberi syarat-syarat baru.

Dalam pernyataan singkatnya, Hamas menyoroti sikap bertanggung jawab dan fleksibel yang telah mereka tunjukkan selama negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Doha melalui mediasi oleh Qatar dan Mesir.

"Namun, penjajah (Israel) terus memberi syarat-syarat baru terkait penarikan mundur pasukan, gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan pemulangan pengungsi, sehingga menunda tercapainya kesepakatan," demikian pernyataan Hamas.

Hingga saat ini, belum ada respons dari pihak Israel terkait pernyataan Hamas tersebut.

Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (24/11) mengatakan bahwa tim perunding dari Israel akan kembali dari Qatar untuk membahas usulan pertukaran tahanan dengan Hamas.

Namun, sejumlah pengamat memandang pernyataan Netanyahu tersebut menunjukkan upayanya menunda-nunda negosiasi.

Seusai gencatan senjata singkat pada akhir November 2023, pemimpin rezim Zionis itu telah beberapa kali mengklaim ada kemajuan dalam perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, namun kemudian justru bersikeras melanjutkan agresi di Jalur Gaza.

Israel diyakini menahan lebih dari 10.300 warga Palestina, sementara jumlah sandera Israel di Gaza saat ini diperkirakan hanya tersisa seratusan orang.

Hamas menyebut bahwa puluhan sandera Israel di Gaza terbunuh oleh serangan Israel sendiri yang dilakukan secara membabi buta.

"Kesenjangan antara Israel dan Hamas tak signifikan sehingga membantu kesepakatan tercapai antara mereka," demikian menurut harian Israel, Yedioth Ahronoth, pada Selasa.

Rezim Zionis Israel tak kunjung menghentikan agresi ke Jalur Gaza yang telah menewaskan hampir 45.400 orang, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Bulan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan ketua otoritas pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan atas dugaan tindak genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Sumber: Anadolu

MAPUTO, KOMPAS.com - Kerusuhan Mozambik berujung kaburnya 1.534 tahanan dari penjara dekat Ibu Kota Maputo pada Rabu (25/12/2024).

Peristiwa itu terjadi pada hari ketiga kericuhan, bermula dari kontroversi pemilu yang dimenangi Partai Frelimo.

Ribuan tahanan itu kabur dari penjara berkeamanan tinggi, berlokasi sekitar 15 kilometer dari ibu kota, kata kepala polisi nasional Bernardino Rafael, dikutip dari kantor berita AFP.

Dari para tahanan yang mencoba melarikan diri, 33 orang tewas dan 15 terluka dalam bentrokan dengan staf penjara.

Operasi pencarian yang dibantu tentara berujung penangkapan sekitar 150 buron.

Sekitar 30 tahanan terkait dengan kelompok bersenjata yang mendalangi kerusuhan dan serangan di Provinsi Cabo Delgado tujuh tahun terakhir.

"Kami sangat prihatin dengan situasi ini," kata Rafael, dikutip dari kantor berita AFP.

Pengadilan tertinggi di negara Afrika berbahasa Portugis itu pada Senin (23/12/2024) mengonfirmasi, Frelimo—yang berkuasa sejak 1975—memenangi pemilihan presiden 9 Oktober, memicu kerusuhan selama berminggu-minggu.

Sekelompok pengunjuk rasa kemudian mendekati lembaga pemasyarakatan pada Rabu, disusul kerusuhan di dalam penjara. Para napi merobohkan tembok dan menjadi jalan keluar mereka.

Barikade masih didirikan di beberapa wilayah ibu kota untuk membatasi pergerakan, sedangkan aksi vandalisme terus berlanjut.

Selain toko-toko dan gedung-gedung publik yang dijarah, ambulans dibakar bersama toko obat dan pertokoan lainnya, menurut koresponden AFP.

• Saat Disinformasi Penyakit Kolera di Mozambik Korbankan Hampir 100 Nyawa...
• Jumlah Korban Tewas Topan Freddy di Malawi dan Mozambik Naik Jadi 210 Orang

Beberapa demonstran juga mendirikan meja-meja di jalanan sambil merayakan Natal bersama keluarga atau tetangga, menurut pantauan jurnalis AFP di beberapa distrik kelas pekerja di Maputo.

Otoritas Mozambik mengesahkan hasil pemilu meski banyak pengamat mengeklaim adanya kecurangan

Pemimpin Frelimo, Daniel Chapo, memperoleh 65,17 persen suara, sekitar lima poin lebih sedikit dari hasil awal yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum.

Penantang utama Chapo, yaitu pemimpin oposisi yang diasingkan Venancio Mondlane, mengeklaim pemilihan itu dicurangi.

Kerusuhan Mozambik sejauh ini menewaskan sedikitnya 150 orang, menurut laporan beberapa LSM.