Tasikmalaya (ANTARA) - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap satu orang yang diduga terkait kasus terorisme, di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah membenarkan adanya tim dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan operasi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, yang berlangsung pukul 08.00 sampai 08.30 WIB, lalu ada yang diamankan satu orang.

"Tim melakukan kegiatan kepolisian, dan mengamankan satu orang," kata Kapolres kepada wartawan di Tasikmalaya, Jumat.

Ia menyampaikan tim Densus 88 Anti Teror itu membawa orang tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jabar atau Mabes Polri.

"Saat ini sudah dibawa, dan mungkin dalam rangka pemeriksaan," katanya.

Kapolres menegaskan pihaknya sebagai jajaran kepolisian di wilayah Tasikmalaya hanya membantu tugas tim Densus 88 Anti Teror, seperti pengamanan saat melakukan penggeledahan di rumah warga.

Terkait apa dan siapa, kemudian hasil penggeledahan itu apa, kata Kapolres, nanti akan diberitahukan lebih rinci oleh Humas Polda Jabar maupun Densus 88 Anti Teror.

"Kalau terkait apa, dan inisialnya siapa, mungkin nanti dari pihak Densus dan Humas Polda Jabar yang lebih rinci," katanya.

Kepala Desa Jayaratu, Rudi Kusmayadi mengatakan, orang yang diamankan oleh tim Densus 88 Anti Teror bukan warga Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, melainkan sedang bertamu ke warga sini.

"Bukan warga kami, dia bertamu," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Seorang tersangka kurir narkoba asal Pontianak, MNA, disebut tewas di rumah sakit saat proses penahanan. Ia tewas sebelum sempat mengikuti sidang.

Hal ini diungkapkan Dirresnarkoba Polda Jateng, Kombes Muhammad Anwar Nasir. Ia mengatakan, kurir inisial MNA yang tertangkap di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 21 Agustus 2024 lalu itu membawa sabu 18,73 kilogram (kg).

"Itu kasus yang (dari) Pontianak yang (sabu) 18 kilogram, (meninggal) karena sakit, jadi karena sakit TBC," kata Nasir di Mapolda Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Jumat (27/12/2024).

Nasir menjelaskan, MNA sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit lantaran memiliki riwayat penyakit. Nahasnya, ia meninggal dunia di rumah sakit dan belum bisa mengikuti persidangan.

"Memang ternyata statusnya sebagai tersangka yang bawa 18 kilogram sabu itu. Belum sempat sidang," jelasnya.

Dirresnarkoba Polda Jateng Kombes Muhammad Anwar Nasir di Mapolda Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Jumat (27/12/2024). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng

MNA sendiri merupakan kurir narkoba yang ditangkap saat hendak mengirim sabu menuju Surabaya. Ia sudah sempat ditahan di Polda Jateng sekitar 40 hari.

"Kemarin sempat ditahan 40 hari kalau nggak salah, di rutan Polda, kemudian sakit ya dan itu memang ada sakit bawaan yang bersangkutan TBC," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakapolda Jateng, Brigjen Agus Suryonugroho, mengatakan pengungkapan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 21 Agustus 2024. Saat itu pukul 03.00 WIB, tersangka bernama MNA diamankan.

"Pelaku diamankan berikut barang bukti dengan menumpang di kapal yang nantinya barang tersebut akan diserahkan kepada tersangka lainnya IS dari Surabaya," kata Agus di Polda Jateng, Semarang, Selasa (27/8).

Modus yang digunakan yaitu pelaku membawa dua koper berisi barang yang dibungkus packing hijau teh beraksara China. Ternyata di dalamnya ada sabu seberat 18,73 kg. Selain itu, diamankan juga ekstasi sebanyak 2.425 butir.

Kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Pemerintah di bawah kepresidenan Prabowo Subianto dinilai sedang mencari terobosan atau kebijakan untuk memberi 'karpet merah' terhadap koruptor. Setelah merencanakan pemberian amnesti asal kerugian keuangan negara dikembalikan, kali ini pemerintah menyampaikan opsi lain yakni pengenaan denda damai untuk kasus korupsi.

Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyatakan hal itu dimungkinkan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021.

"Tanpa lewat presiden pun memungkinkan (memberi pengampunan kepada koruptor) karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu," ujar Supratman dalam keterangan resminya tersebut, Senin (23/12).

Namun, sejumlah pengamat dan pakar hukum menilai pernyataan Supratman selaku menteri Prabowo tersebut keliru. Pasalnya pada Pasal 35 ayat 1 UU Kejaksaan dengan tegas mengatur denda damai hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan dan cukai. Sedangkan penyelesaian kasus korupsi tetap mengacu pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Lebih dari itu, sejumlah pengamat dan pakar hukum menilai usul yang disampaikan Supratman tersebut berbahaya karena mengabaikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

Merespons pernyataan Menkum Supratman itu, Dosen hukum pidana Universitas Tarumanegara Mochamad Praswad Nugraha menegaskan denda damai tidak bisa diterapkan dalam tindak pidana korupsi karena merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi, tutur dia, telah mengakibatkan kerusakan yang sangat luar biasa bahkan bisa meruntuhkan negara.

"Ini bukan soal kerugian kayak misalnya tawar-menawar untung rugi, seperti jual-beli di pasar, tapi ini terkait dengan keselamatan bangsa dan negara," ungkap dia saat dihubungi, Jumat (27/12).

"Saya pikir ini yang belum dipahami oleh pemerintahan Bapak Prabowo maupun menteri-menteri kabinetnya, sejahat apa korupsi ini bisa menghancurkan sebuah negara," sambung eks penyidik KPK tersebut.

Atas dasar itu, Praswad meminta Supratman untuk membaca dan belajar lagi. Sebab, apa yang dilakukan saat ini memengaruhi arah kebijakan pemberantasan korupsi di masa mendatang.

"Tentu saja ini harus berhati-hati sekali karena ini kita berada di persimpangan jalan, jalan pemerangan korupsi yang kita pilih hari ini itu akan menentukan ke arah mana Indonesia ke depan, generasi-generasi kita ke depan akan kita bangun ke arah mana," ucap Praswad.

Untuk itu, ia meminta Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi dalam pemberantasan korupsia agar tidak tergoda dan terpengaruh menerapkan denda damai maupun amnesti untuk mempertimbangkan secara matang pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi.

"Jangan sampai semua orang nanti berpikir bahwa silakan saja korupsi nanti kalau ketangkap kita bayar denda damainya. Ini yang sangat berbahaya karena kejahatan korupsi bisa semakin merajalela dan menjamur di tengah masyarakat. Semuanya akan melakukan pungli dari hulu ke hilir, dari mulai istana sampai ke RT-RW akan melakukan pemerasan, melakukan pungli karena tertanam di benak masyarakat bahwa silakan korupsi nanti kalau ketahuan kita bayar dendanya. Kalau enggak ketahuan lanjut terus. Ini sangat berbahaya sekali," katanya.

Sehari sebelumnya, Eks Menko Polhukam Mahfud MD menilai wacana yang diumumkan Menkum Supratman itu salah kaprah lantaran kasus korupsi tak bisa diselesaikan secara damai.

"Saya kira bukan salah kaprah. Salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai. Itu korupsi baru namanya kolusi, kalau diselesaikan secara damai," kata Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Kamis (26/12).

Mahfud mengatakan UU Tipikor dan aturan dalam hukum pidana tidak membenarkan penerapan denda damai untuk kasus korupsi.

Oleh karena itu, dia heran ketika menterinya Prabowo mencari dalil pembenar dengan merujuk UU Kejaksaan untuk menerapkan denda damai.

Mahfud menjelaskan penerapan denda damai di UU Kejaksaan hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi, bukan untuk tindak pidana korupsi. Hal ini terkait dengan pelanggaran tentang bea cukai, perpajakan, dan kepabeanan.

"Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar Rp100 miliar, kok hanya membayar Rp95 Miliar," kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

"Dan itu jelas, ada mekanismenya yaitu dibuat oleh instansi terkait dalam hal ini kementerian keuangan lalu minta izin kejaksaan agung. Minta izin ke Jaksa Agung, jelas tuh prosedurnya. Angkanya jelas, tidak diam-diam," tambahnya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Antikorupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah meminta pemerintah tidak setengah hati memahami kesepakatan dalam konvensi PBB soal pemberantasan korupsi (United Nation Convention Againts Corruption/UNCAC).

Menurut dia, tujuan mengoptimalisasi aset hasil korupsi dengan pengampunan dan denda damai merupakan langkah yang keliru.

Ia memandang diperlukan revisi peraturan untuk memasukkan ketentuan penindakan terhadap suap yang melibatkan pihak asing atau foreign bribery, peningkatan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment, hingga penindakan korupsi di sektor swasta.

"UNCAC berpusat atau menegaskan bahwa pemulihan aset, pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan tapi proses pidana juga tetap harus berjalan bersamaan," ungkap akademisi yang karib disapa Castro tersebut.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintahan Prabowo Subianto menghentikan upaya-upaya untuk mengistimewakan koruptor. Peneliti ICW Diky Anandya menegaskan denda damai sangat kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi.

"Sebab, penyelesaian perkara di luar persidangan dalam tindak pidana korupsi jelas tidak dimungkinkan jika merujuk dalam Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi, di mana pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana," kata Diky saat dihubungi melalui pesan tertulis oleh CNNIndonesia.com, Jumat (27/12).

Menurut dia, konsep denda damai tidak akan menimbulkan efek jera terhadap koruptor. Berdasarkan catatan ICW, terang Diky, vonis ringan menjadi penyebab utama korupsi selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 saja, dari 898 terdakwa di tingkat pengadilan pertama, rata-rata vonis hanya 3 tahun 4 bulan penjara.

"Maka dari itu, bila orientasi pemerintah terletak pada pengembalian aset hasil korupsi, maka yang seharusnya dilakukan adalah mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan langkah konkret mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR," ucap Diky.

"Sebab, regulasi hukum yang ada saat ini, baik dari UU Tipikor maupun UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) belum dipandang efektif untuk merampas aset koruptor," kata dia.

Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito menyatakan secara formil pendekatan denda damai bertentangan dengan ketentuan dalam UU Tipikor. Hal tersebut mengingat ketentuan dalam UU tersebut mensyaratkan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang mengatur secara pokok pidana dimaksud untuk dapat menggunakan denda damai.

IM57+ merupakan organisasi bentukan puluhan mantan pegawai KPK yang dipecat karena dicap tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial di masa kepemimpinan eks Ketua KPK Firli Bahuri.

"Ketentuan pada Pasal 4 UU Tipikor menyatakan secara tegas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana sehingga intsrumen ekonomi tidak dapat sama sekali menghapuskan tindak pidana," tutur Lakso.

Menurutnya pengembalian kerugian keuangan negara memungkinkan untuk menjadi faktor peringan bagi hakim, tetapi dengan catatan harus melalui proses pemidanaan. Atas dasar itu, ia mengingatkan Supratman agar membaca sesuatu secara komprehensif.

"Kedua, secara materiil, penggunaan instrumen denda damai berpotensi akan menjadi 'tumpangan' bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk bebas dari segala pertanggungjawaban," imbuhnya.

Hal tersebut mengingat dari sisi jumlah, proses negosiasi sanksi terjadi di ruang tertutup dan dari rangkaian tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan seluruh tindakan yang pernah dilakukan.

"Sebagai contoh satu tindakan akan berpotensi dijadikan bargain untuk seakan menghapus segala tindakan lainnya," ucap Lakso.

"Selain itu, tidak akan memberikan efek jera karena pelaku akan merasa selalu ada escape way untuk menghindari pertanggungjawaban,"lanjut dia.

Selanjutnya, denda damai juga hanya dapat berlaku untuk korporasi.

"Silakan dibandingkan konsep dalam FCPA di Amerika Serikat, UKBA di Inggris maupun SAPIN II di Prancis, denda damai hanya boleh digunakan pada konteks korporasi karena memang pidana pokok korporasi adalah denda," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Universitas Diponegoro (Undip) akan memberi pendampingan hukum kepada tiga tersangka kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap Aulia Risma Lestari (ARL). ARL merupakan mahasiswi PPDS Anestesia Undip yang diduga bunuh diri akibat dirundung seniornya.

"Karena sudah masuk ke tahap pro-yustisia, tentu Undip akan menghormati proses hukumnya. Undip akan memberikan bantuan hukum, dengan harapan mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran senyatanya, bukan berdasarkan kepentingan pihak tertentu," kata kuasa hukum Undip, Kairul Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/12/2024).

Dia mengonfirmasi bahwa salah satu tersangka adalah kepala Prodi Antesiologi Fakultas Kedokteran (FK) Undip yang berinisial TEN. Menurut Kairul, satu tersangka lainnya yang berinsial SM adalah staf admin Prodi Anestesiologi. Sementara tersangka terakhir, yakni ZYA, adalah dokter residen atau senior ARL.

Kairul mengungkapkan, ketiganya masih menjalankan aktivitas atau pekerjaannya. "Senior dari korban tetap masih mengikuti proses belajar seperti biasa," ujarnya.

"Undip tetap berpegang azas praduga tidak bersalah. Kita akan ikuti proses hukumnya," tambah Kairul.

Polda Jawa Tengah (Jateng) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap ARL. "Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan tiga tersangka kasus PPDS, program pendidikan dokter spesialis, yaitu, satu saudara TEN; kedua saudari SM; ketiga saudari ZYA," ungkap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Mapolda Jateng, Selasa (24/12/2024).

Dia menambahkan, para tersangka dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan dan atau Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan serta Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pengancaman. "Untuk ancamannya maksimal sembilan tahun (penjara)," ujar Artanto.

Namun Artanto belum mengungkap latar belakang para tersangka. Dia hanya menyampaikan bahwa para tersangka belum ditahan. "Pertimbangan penyidik. Nanti penyidiknya akan memberikan informasi," kata Artanto ketika ditanya alasan mengapa Polda Jateng belum menahan para tersangka.

Artanto mengungkapkan bahwa dalam kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap ARL, Polda Jateng mengamankan barang bukti uang senilai Rp 97.007.500. "(Ini uang) dari semua rangkaian peristiwa tersebut," ucapnya.

ARL ditemukan meninggal di kamar kosnya di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang pada 12 Agustus 2024 lalu. Dokter berusia 30 tahun tersebut diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Merespons dugaan bunuh diri dan perundungan yang dialami ARL, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya memutuskan membekukan pelaksanaan PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr Kariadi Semarang.

Keluarga ARL melaporkan kasus dugaan perundungan ke Polda Jateng pada 4 September 2024. Kuasa hukum keluarga ARL, Misyal Achmad, mengungkapkan, selain menghadapi perundungan, ARL juga mengalami pemerasan yang dibungkus sebagai iuran angkatan. Iuran tersebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa senior. Menurut Misyal, sejak ARL menjadi mahasiswa PPDS Anestesia Undip pada 2022, pihak keluarga telah mengeluarkan Rp225 juta untuk membayar iuran angkatan.

Undip dan RSUP Dr Kariadi awalnya menyangkal adanya praktik perundungan dalam pelaksanaan PPDS. Namun sebulan pasca kematian ARL, tepatnya pada 13 September 2024, Undip dan RSUP Dr Kariadi akhirnya mengakui bahwa praktik serta budaya perundungan memang terjadi di PPDS. Kedua lembaga tersebut pun menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan pemerintah.

KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang menginisiasi dan mendukung pembuatan Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dukungan ini dinilai sebagai langkah strategis, dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan modernitas.

Juru Bicara Fraksi PDIP, Tika Evian menyampaikan, bahwa fraksinya berkomitmen secara moral dan politik untuk mengawal proses pembentukan perda ini. Tentunya agar berjalan lancar, berbobot substansinya, dan membawa manfaat bagi masyarakat.

"Kami mendukung penuh inisiatif ini. Semoga semua pihak diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mewujudkan Perda yang tidak hanya sesuai secara teknis, tetapi juga mampu memperkuat jiwa dan nilai-nilai kebangsaan,”ungkapnya, Jumat (27/12).

Menurutnya, proses diskursus publik menjadi langkah penting untuk memperkaya wacana dan mempertajam fokus tema Perda ini.

"Interaksi ide dan gagasan dari berbagai komponen masyarakat dapat memperkuat perspektif dan substansi perda. Sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," ujarnya.

Ia menggambarkan bahwa hubungan antara Pancasila, kebangsaan, dan kenegaraan ibarat pohon, kebun, dan pengelolanya.

"Pancasila adalah pohon yang akarnya menancap kuat pada kebun kebangsaan yang subur. Kebun itu adalah ekosistem kebangsaan kita, dengan tanah air dan tradisinya sebagai unsur dasar. Perda ini diharapkan menjadi jembatan untuk menjaga, menguatkan, dan mengembangkan ekosistem kebangsaan yang berakar pada Pancasila,”jelasnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa membahas Pancasila dan kebangsaan tidak luput dari problematika.

"Diskursus Pancasila sering kali dianggap klise dan hanya retorika. Dalam era modernitas yang serba cepat, nilai-nilai mendalam dari Pancasila sering terlupakan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan media sosial dan logika waktu instan,” katanya.

Fraksi PDIP mengusulkan, agar Perda ini memiliki perspektif kebudayaan sebagai strategi untuk menghadapi tantangan tersebut.

"Kita perlu menawarkan cara pandang baru yang transformatif, bukan sekadar agenda politik kekuasaan, tetapi gerakan kebudayaan yang mampu membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila,”ujarnya.

Sebagai penutup, Tika berharap Perda ini dapat menjadi jangkar bagi penguatan nilai kebangsaan di Kuningan.

"Kita ingin Perda ini bukan hanya berhenti pada pengesahan, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam merealisasikan Pancasila dan kebangsaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari,”tegasnya.

Fraksi PDIP optimis bahwa Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, akan menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman.***

Editor : Andri Yanto

KOMPAS.com – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap pria terduga teroris di salah satu rumah di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), pada Jumat (27/12/2024) pagi.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 07.30 WIB. Tim Densus 88 yang didukung personel Polres Tasikmalaya bergerak cepat ke lokasi dan langsung mengamankan pria tersebut.

"Iya benar tadi pagi pukul 07.30 WIB ada tim Densus 88 membawa pria terduga teroris di wilayah Desa Jayaratu, Sariwangi," kata Camat Sariwangi, Wawan Muhammad Ridwan, Jumat (27/12/2024), dikutip dari TribunJabar.id.

Wawan menjelaskan, pria tersebut bukan warga asli Desa Jayaratu. Menurut informasi yang diterimanya, pria itu diketahui sebagai pendatang dan sudah sepekan menginap di salah satu rumah warga.

"Pria itu bukan warga asli sini. Informasinya, dia sudah menginap sekitar seminggu di rumah warga di sana," ujar Wawan.

Wawan menambahkan, rumah tempat pria itu menginap dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar.

"Soal identitas dan usianya, kami tidak tahu. Pemilik rumahnya memang tertutup dengan warga sekitar," ucap Wawan.

Setelah ditangkap, pria tersebut langsung dibawa oleh tim Densus 88 dengan mobil khusus.

Petugas juga melakukan penggeledahan di rumah yang menjadi lokasi penangkapan dan mengamankan beberapa barang yang diduga terkait aktivitas terorisme.

"Tadi rumahnya langsung digeledah juga dan beberapa barang dibawa petugas. Yang jelas, kami pastikan dia bukan warga asli desa ini," jelasnya.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Haris Dinzah membenarkan soal adanya operasi penangkapan tersebut.

Dia mengatakan, satu orang pria diamankan dalam operasi tersebut dan saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

"Ada satu orang yang diamankan. Identitasnya akan dirinci lebih lanjut oleh Humas Polda Jabar dan tim Densus 88," papar Haris.

Meski begitu, Haris belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterlibatan pria tersebut dalam jaringan terorisme.

"Untuk informasi detailnya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, penggeledahan juga sudah dilakukan di lokasi," pungkasnya.

Mahasiswa S2 hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Billy, menyewa eksekutor bernama Satim untuk menyiram air keras ke mantan pacar Billy inisial NH. Satim meminta bayaran ke Billy sebesar Rp 7 juta.

Dilansir detikJogja, Jumat (27/12/2024), Kasat Reskrim Polresta Jogja Kompol Probo Satrio menyebut Billy dan NH berpacaran sejak 2021 dan putus pada Agustus 2024. Billy disebut terus mengajak korban balikan namun selalu ditolak.

"Pelaku merupakan mahasiswa S2 salah satu perguruan tinggi Jogja. Pelaku tidak terima pacarnya memutuskan hubungan dan datang ke kos korban supaya balikan lagi," kata Kompol Probo di Mapolresta Jogja, Gondomanan, Kota Jogja, Kamis (26/12).

"Namun korban tetap tidak mau, akhirnya ada ancaman dari pelaku intinya kalau mereka tidak bersatu sakit ya sakit semua, sama-sama merasakan, hancur ya hancur semua," ujar Probo.

Korban yang kukuh ogah balikan, bikin Billy membuat postingan di akun Facebook-nya. Dia membutuhkan orang yang mau kerja apa saja. Akhirnya ketemu dengan Satim yang menjadi eksekutor.

Billy pun tak memperlihatkan jati dirinya, dia seolah-olah menjadi perempuan bernama Senlung. Billy merekayasa skenario dia dikhianati suaminya dan direbut oleh pelakor.

Kemudian, Satim meminta imbalan sebesar Rp 7 juta kepada Billy. Disanggupi oleh Billy, namun janji bakal dibayarkan penuh setelah eksekusi.

"Eksekutor ini si S meminta uang Rp 7 juta dan disanggupi oleh B. Namun, uang Rp 7 juta tersebut akan digenapi (dibayarkan full) setelah eksekusi," ucap Probo.

Sebelum melancarkan aksi kejinya, Satim sempat meminta uang operasional kepada Billy. Namun, karena Billy tak mau skenarionya sebagai wanita tersakiti terbongkar, uang operasional Rp 1,6 juta itu dia bayar lewat COD di suatu tempat.

"Kemudian (bungkusan plastik) ini diambil S, sebanyak enam kali kurang lebih jumlahnya Rp 1,6 juta. Termasuk untuk pembelian air keras, jaket ojek online untuk eksekutor (S)," katanya.

Billy menghubungi Satim tepatnya pada Selasa (24/12) pukul 15.00 WIB. Billy memberi informasi korban berada di kos untuk persiapan ke gereja.

"Pelaku S datang jam 18.30 WIB sampai di kos korban. Karena pintu kos agak terbuka S langsung buka pintu dan melihat korban selesai mandi mengenakan handuk," jelas Probo.

"Langsung itu disiramkan air keras kepada korban terkena ke muka dan sekujur tubuhnya," imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan soal isu adanya koruptor menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Supratman menegaskan tidak ada satupun koruptor yang menerima amnesti.

"Menyangkut amnesti yang 44 ribu yang sementara kami siapkan dengan kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan). Sama sekali dari 44 ribu itu tidak ada satupun terkait dengan kasus korupsi, sama sekali tidak ada," kata Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Supratman mengatakan ada 4 kategori yang akan mendapatkan amnesti tersebut, yakni narapidana terkait kasus politik, salah satunya adalah gerakan dugaan makar di Papua dan narapidana yang mengidap sakit berkelanjutan.

"Jadi ada 4, satu menyangkut soal kasus politik, teman-teman di Papua yang dianggap makar tetapi bukan gerakan bersenjata. Kedua terkait dengan orang yang sakit berkelanjutan mungkin karena dia mengalami gangguan jiwa ataupun juga karena ada gangguan penyakit yang agak sulit untuk dilakukan penanganan di lapas kita, terutama yang kena HIV/AIDS," jelasnya.

Selain itu, ada kategori narapidana yang dijerat Pasal UU ITE terkait penghinaan terhadap kepala negara. Terakhir narapidana penyalahgunaan narkotika.

"Ketiga menyangkut orang-orang yang selama ini ditahan atas dasar pengenaan UU ITE menyangkut soal penghinaan ke kepala negara itu yang akan presiden akan beri amnesti," kata dia.

"Keempat adalah siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tapi statusnya sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Tapi harusnya menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan rehabilitasi terhadap mereka karena mereka itu kita kategorikan sebagai korban," jelasnya.

Supratman kembali menegaskan tidak ada koruptor yang akan diberikan amnesti. "Jadi nggak ada (koruptor) dari 44 ribu itu," imbuhnya.

Seorang pria bernama Budianto Simangunsong tewas setelah dua hari ditahan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polrestabes Medan. Enam polisi yang melakukan penangkapan tersebut saat ini diperiksa Paminal Polrestabes Medan.

"Kami sedang melakukan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Paminal Polrestabes Medan terhadap anggota yang melakukan penangkapan. Ada enam orang yang diperiksa termasuk Ipda ID," kata Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, Kamis (27/12).

Gidion mengungkapkan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik dalam proses penangkapan yang dilakukan petugas terhadap Budianto.

"Supaya jelas mana kala memang ada dugaan pelanggaran kode etik ataupun SOP dalam proses penangkapan. Kita akan menyesuaikan dengan ketetapan yang sudah dibuat secara internal. Perwiranya satu. Kita mendalami atas nama ID," ujar Gidion.

Namun begitu, Gidion membantah kabar bahwa Budianto meninggal dunia di dalam RTP Polrestabes Medan. Dia mengatakan Budianto dibawa ke RS Bhayangkara Medan pada Rabu (25/12/2024) pukul 15.05 WIB. Setelah mendapatkan perawatan, nyawa Budianto tak tertolong.

"Yang ingin saya tegaskan adalah beliau tidak meninggal di dalam tahanan, di dalam sel, atau di kantor polisi. Beliau meninggal di rumah sakit pada Kamis jam 10.34 WIB, setelah sebelumnya mendapatkan perawatan," urainya.

Gidion menambahkan Budianto bersama dua temannya G dan D ditangkap di warung tuak di Gang Horas, Desa Sei Semayang, Deliserdang pada Rabu (25/12/2024) sekitar pukul 00.20 WIB. Ketiganya ditangkap karena dugaan pengancaman. Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan satu bilah parang.

"3 orang terduga pelaku ditangkap, karena tertangkap tangan, kemudian kita melakukan pengamanan. Kalau di luar belum ada surat perintah, ya, karena memang pada saat itu dalam posisi tertangkap tangan," jelasnya.

Personel yang melakukan penangkapan sempat bersitegang dengan Budianto di warung tuak tersebut. Warung tuak itu berada tak jauh dari rumah mertua salah satu anggota Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan.

"Seperti yang disampaikan dan diakui keluarga korban bahwa yang bersangkutan (BS) mabuk. Anggota saya ini ada di depan rumah mertuanya. Dari keterangan yang disampaikan keluarga korban, memang BS ini dalam kondisi mabuk dan musiknya kencang mengganggu tetangganya. BS tidak senang ditegur dan mengancam memanggil teman-temannya," pungkasnya.

Gidion mengakui ada dugaan kekerasan yang dialami Budianto saat proses penangkapan. Namun begitu petugas masih melakukan pendalaman.

"Untuk hasil visum ada kekerasan yang dialami yang bersangkutan yaitu luka di kepala, rahang, hasil visum lengkapnya mungkin akan kami sampaikan besok pada progres penyidikan yang kita lakukan. Ada dugaan memang kekerasan terjadi pada proses penangkapan," ungkapnya.

Sebelumnya, seorang pria bernama Budianto Simangunsong meninggal dunia setelah dua hari ditahan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polrestabes Medan. Keluarga mencurigai adanya tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian Budianto.

Dumaria Simangunsong istri dari Budianto mengaku mengetahui kematian suaminya setelah mencari tahu sendiri ke RS Bhayangkara. Wanita tersebut langsung histeris saat melihat kondisi suaminya yang sudah terbujur kaku.

"Gak ada dari kantor polisi yang ngasi tahu kalau suami ku meninggal. Setelah ku datangi ke rumah sakit, barulah aku tahu suami ku sudah meninggal," kata Dumaria menangis histeris di RS Bhayangkara, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan.

Dumaria menceritakan peristiwa bermula pada Selasa (24/12/ 2024) malam. Saat itu Budianto bersama teman-temannya sedang minum-minum di sebuah warung tuak di Gang Horas, Desa Sei Semayang, Deliserdang.

"Tanggal 24 Desember malam mereka minum minum di warung. Mungkin sudah mabuk la. Jadi tetangga dari warung itu keberatan karena sudah larut malam mereka menghidupkan musik dan mabuk mabukan. Diperingatkan tapi gak dihiraukan mereka," jelasnya.

Keesokan malamnya, Budianto dan teman temannya kembali mabuk mabukan diiringi musik yang kencang. Salah seorang polisi yang merupakan menantu dari warga setempat bermarga Siagian mendatangi warung tersebut.

"Malam kedua begitu juga, sudah diperingatkan tapi mereka enggak mau. Polisi yang merupakan menantu dari warga bermarga Siagian itu datang memperingatkan. Tapi kemudian terjadi pertengkaran," katanya.

Setelah itu, Budianto bersama dua orang temannya ditangkap tanpa surat penangkapan. Dumaria baru mengetahui suaminya ditangkap pada pukul 24.00 WIB dari rekan sang suami.

"Setelah itu suami saya dan 2 temannya dibawa polisi tersebut tanpa adanya surat penangkapan. Saya pun tahu kejadian itu jam 24.00 wib malam diberitahu oleh teman suami. Saat itu saya tidak tahu ke mana suami saya dibawa. Lalu saya datang ke Polrestabes Medan," urainya.

Dumaria pun mendatangi Polrestabes Medan pada Kamis (26/12). Di sana, wanita tersebut tidak diizinkan bertemu dengan suaminya. Belakangan ia mendapat kabar bahwa Budianto sudah dibawa ke RS Bhayangkara.

"Saya lapor ke piket di Polrestabes Medan mau jumpai suami saya. Tidak dikasi sama sekali. Orang itu bilang pak Budianto sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi tidak boleh menjenguk kalau tidak ada persetujuan Kanit. Saya telpon Kanit tak mau angkat. Mereka bilang gak bisa sembarangan kalau gak ada Kanit. Jadi saya langsung ke rumah sakit," urainya.

Saat tiba di RS Bhayangkara, betapa terkejutnya Dumaria mendapati suaminya sudah terbujur kaku. Ia pun sempat tak diizinkan melihat jasad suaminya.

"Tiba-tiba saya melihat jenazah suami sudah dibawa ke kamar jenazah. Saya tidak diberitahu apa pun," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa wacana pemberian pengampunan bagi narapidana, termasuk koruptor, bukanlah isu baru.

Meskipun telah lama menjadi menjadi wacana, rencana tersebut hingga saat ini belum terealisasi.

"Wacana memaafkan koruptor itu kan bukan perkara baru. Itu sudah lama," kata Supratman di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa pengampunan semacam ini pernah dibahas oleh Mahfud MD, mantan Menteri Kehakiman dan HAM pada 2001, yang juga mengusulkan gagasan serupa.

“Beliau pernah menyampaikan hal itu, bahkan mencontohkan apa yang dilakukan oleh negara lain seperti Afrika Selatan,” ujarnya.

Supratman menyayangkan bahwa wacana tersebut disalahartikan oleh sebagian masyarakat, yang akhirnya menjadi viral dan dikaitkan dengan kemungkinan pelanggaran undang-undang oleh Presiden.

“Karena itu, terhadap konteks itu kan kemudian akhirnya menjadi berita yang sangat viral," tambahnya.

"Bahkan ada yang menyatakan, kalau Presiden mengampuni koruptor, Presiden bisa dijerat Pasal 55 KUHAP,” tambahnya.

Meski demikian, Supratman menegaskan bahwa wacana tersebut masih sebatas gagasan dan belum ada keputusan konkret.

“Mungkin ada yang lupa terkait dengan hak konstitusional Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, di mana Pasal 14 UUD memberi hak amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi kepada Presiden untuk semua jenis tindak pidana,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa pengampunan dalam hukum pidana sudah menjadi bagian dari praktik di Indonesia, terutama melalui pendekatan restorative justice.

“Kalau kerugian negara hanya Rp 50 juta atau Rp 100 juta, sementara biaya penanganan perkaranya jauh lebih besar, kan itu tidak efektif," ungkap Supratman.

"Jadi, dalam kasus seperti itu, pendekatan restorative justice sudah diterapkan di beberapa lembaga penegak hukum,” imbuhnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara, bisa melalui denda damai.

Ia mengaku omongannya itu viral dan ramai diperbincangkan oleh khalayak publik belakangan.

"Yang saya maksudkan itu adalah meng-compare karena UU Tindak Pidana Korupsi ataupun juga UU Kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (27/12).

Supratman mengaku omongannya itu hanya untuk membandingkan bahwa hukum positif tentang tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara memberikan jalur penyelesaian di luar pengadilan lewat denda damai.

"Nah karena itu, itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak," ujarnya.

Supratman pun menekankan bahwa denda damai sebagaimana yang diatur dalam UU Kejaksaan itu juga bukanlah wewenang presiden, melainkan kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung.

"Tetapi sekali lagi untuk tindak pidana korupsi itu hanya sebagai pembanding bahwa ada aturan yang mengatur soal itu," ucap dia.

Sebelumnya ramai mendapat sorotan publik omongan Supratman yang melempar wacana memberikan pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara lewat denda damai.

Menurutnya, kewenangan denda damai itu dimiliki Kejaksaan Agung sebagaimana yang diatur di Undang-undang Kejaksaan yang baru.

Ia menjelaskan yang dimaksud dengan denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui Jaksa Agung.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) huruf K UU Kejaksaan. Dalam aturan tersebut Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang "menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Kejagung telah merespons ucapan Supratman itu. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyatakan hal itu tak bisa diterapkan pada kasus korupsi.

Ia menjelaskan denda damai itu hanya bisa diterapkan bagi undang-undang sektoral yang merugikan perekonomian negara dan termasuk dalam tindak pidana ekonomi, seperti tindak pidana kepabeanan dan cukai, sedangkan penyelesaian tipikor mengacu pada UU Tipikor.

Eks Menko Polhukam Mahfud MD juga mengkritik keras omongan Supratman. Ia berpendapat wacana ini telah salah kaprah lantaran kasus korupsi tak bisa diselesaikan secara damai.

"Saya kira bukan salah kaprah. Salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai. Itu korupsi baru namanya kolusi, kalau diselesaikan secara damai," kata Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Kamis (26/12).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, ada empat kriteria narapidana yang mendapatkan hak untuk pengampunan atau amnesti dari pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan akan memberi amnesti kepada 44.000 narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi.

Kriteria ini sudah dikaji bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ada empat kategori penerima amnesti yang sedang dalam proses asesmen, pertama, yang berkaitan dengan kasus politik di Papua.

Amnesti diberikan kepada individu yang dianggap terlibat makar, tetapi bukan bagian dari gerakan bersenjata.

“Pertama, menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi bukan gerakan bersenjata,” kata Supratman di kantornya, Jumat (27/12/2024).

Lalu, orang dengan kondisi sakit berkepanjangan. Ini termasuk individu dengan gangguan jiwa atau penyakit kronis, seperti HIV/AIDS, yang sulit ditangani di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Mungkin karena dia mengalami gangguan jiwa ataupun juga karena ada gangguan penyakit yang agak sulit untuk dilakukan penanganan di lapas kita. Terutama yang terkena HIV/AIDS ya,” tambah dia.

Kemudian, terkait dengan kasus pelanggaran undang-undang ITE, khususnya individu yang ditahan atas dasar penghinaan kepada Kepala Negara.

Terakhir, pengguna narkotika dan psikotropika yang dikategorikan sebagai korban.

“Mereka seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan dipenjara,” ujar dia.

Supratman menyebut, saat ini, proses asesmen sedang berlangsung di bawah koordinasi bersama Kementerian Imipas.

Setelah daftar nama final disusun, data tersebut akan disampaikan kepada Presiden.

“Setelah menerima daftar nama yang masih dalam perkiraan 44.000 itu, Presiden akan menyurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Itu mekanismenya,” imbuh dia.