REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, kekecewaan publik terkait vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi PT Timah Tbk sangat bisa dipahami. Hukuman tersebut dinilai terlalu ringan dan dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

"Kami menangkap ada kekecewaan publik atas putusan ini dan itu sangat bisa dipahami karena dianggap tak masuk akal melukai rasa keadilan masyarakat, meski kita juga perlu menghargai dan menghormati independensi hakim yang tidak bisa kita intervensi," ucap dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Pigai mengaku bisa memahami nuansa kebatinan masyarakat yang kecewa dengan vonis tersebut. Bagaimanapun, kata dia, masyarakat mempunyai hak atas rasa keadilan.

Namun demikian, menurut Pigai, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa nilai keadilan merupakan elemen terpenting dalam memberi kepuasan atas tindakan perlawanan hukum.

"Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan besar, hak atas keadilan," demikian Pigai.

Sebelumnya, Senin (23/12/2024), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat memvonis Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain pidana penjara, Harvey Moeis juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 210 miliar subsider 2 tahun penjara.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai turut berkomentar tentang Mahfud MD yang sebelumnya disebut orang gagal oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Sebutan orang gagal disampaikan setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut mengkritisi wacana denda damai bagi koruptor.

Natalius Pigai mengaku telah mengkritik Mahfud MD sejak 2,5 tahun lalu saat menjabat Menko Polhukam. Menurut Pigai, ada tiga kegagalan Utama Mahfud MD.

"1. soal singkronisasi hukum2 yg tumpang tindih. 2. Pembenahan penegakan hukum yg masih dinilai kurang profesional. 3. Tidak mampu Orkestrasi Pemasyarakatan Budaya anti antikorupsi & lebih nimbrung di kasus2 besar itu dianggap kerja2 org yg numpang tenar," tulis Natalius Pigai di akun resmi X pribadinya, Senin (30/12/2024). Dalam cuitannya, Pigai menautkan berita online tentang kritiknya terhadap Mahfud MD pada 2020 silam.



Aktivis HAM tersebut mengucapkan terima kasih dan menghormati kritikan Mahfud MD sebagai masukan bagi bangsa. Namun, ia juga bisa memberikan kritikan sebagai upaya bersama membangun bangsa.

"Mereka juga pernah hargai kritikan kami. Kita sama2 yakinkan rakyat siapa yang benar dan tulus bagi rakyat kita seantero Nusantara," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi komentar Mahfud MD mengenai wacana denda damai untuk koruptor. Wacana denda damai awalnya disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberi kesempatan koruptor bertobat.

"Kalau Pak Mahfud orang gagal nggak usah didengar. Dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan," ujar Habiburokhman dalam jumpa pers di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Dia menilai pernyataan Prabowo terkait pemberian maaf kepada koruptor merupakan pernyataan umum sebagai pimpinan negara yang tidak bisa ditanggapi dengan solusi Mahfud.

"Itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ihwal prosedural ala Mahfud MD," katanya.

"Mahfud MD ini orang gagal, dia sendiri menilai gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skors lima dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud," tuturnya.

Karenanya, Habiburokhman enggan merepsons tanggapan Mahfud soal denda damai terhadap koruptor. Menurutnya, pernyataan Prabowo itu bertujuan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

"Nggak mungkin Pak Prabowo menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita, memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalikan kerugia keuangan negara, itu stressingnya," tuturnya.

Karena itu, hal ini jangan diperdebatkan. Aparat penegak hukum seharusnya yang menerjemahkan arahan Presiden tersebut. "Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan langgar hukum dan lain sebagainya," ucapnya.

Jogja -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut punya video mengenai 'borok' nya pejabat negara yang segera dirilis. Prasteyo pun mempersilakan jika memang video tersebut memang ada.

"Ah ya emangnya ada? Kalau ada ya disampaikan aja. Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah," kata Prasetyo di Indonesia Arena GBK, Jakarta, dilansir detikNews, Sabtu (28/12/2024).

Sebelumnya, Juru bicara (jubir) PDI Perjuangan Guntur Romli pasang badan saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto disebut panik karena membawa-bawa sosok tiga periode setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Guntur menilai, saat ini KPK diisi oleh orang-orang pilihan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau bahasa Jawanya 'nabok nyilih tangan', menampar pakai tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini proses seleksi dan pemilihan di era siapa? Petinggi-petinggi negara, khususnya penegak hukum, siapa yang memilih dan mengangkat? Pengaruh Jokowi masih sangat kuat," kata Guntur, Jumat (27/12).

"Apalagi kalau kita lihat di opini publik, medsos misalnya bagaimana Pak Prabowo, Presiden masih menunduk-nunduk ke Jokowi," imbuhnya.

Selain itu, Guntur juga menyebut Hasto punya sejumlah video soal isu tiga periode. Video tersebut akan dirilis oleh Hasto.

"Jadi Jokowi memang menginginkan tiga periode atau perpanjangan jabatan seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terdekat Jokowi, dan nanti bukti-buktinya ada di video yang akan dirilis Saudara Sekjen," urai Guntur.

Tidak hanya itu, Guntur juga mengatakan Hasto memiliki video lain yang punya daya ledak besar. Salah satunya terkait mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa," ujarnya.

"Khusus untuk seorang mantan petinggi, Saudara Sekjen selalu membersamai dan membela dia dan keluarganya sudah 23 tahun ini. Rahasia sekecil apa pun dan buktinya dipegang Saudara Sekjen," katanya.

(apl/afn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan upaya penghematan anggaran negara dari pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) pejabat pemerintah dapat dialihkan ke program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Akan tetapi, Prasetyo menyatakan pengalihan anggaran itu tidak otomatis dilakukan pemerintah karena harus melihat berbagai faktor.

"Kalau memang kita merasa lebih penting untuk menambah anggaran di makan bergizi, ya akan kita alihkan ke sana. Tapi enggak otomatis juga langsung seperti itu. Hemat di sini pindah ke sana enggak gitu juga. Enggak," kata Prasetyo usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam pekan lalu.

Menurut Prasetyo, anggaran yang berhasil dihemat pun bisa digunakan untuk keperluan lain sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas luar negeri dituangkan melalui surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024, diteken pada 23 Desember 2024.

Surat tersebut mengikuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Oktober dan November 2024 terkait efisiensi perjalanan dinas luar negeri. Langkah ini mengutamakan urgensi tinggi dan dampak substantif dari setiap perjalanan.

Prasetyo menegaskan perjalanan dinas luar negeri tidak sekadar efisiensi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata.

"Makanya kita atur sedemikian rupa. Kalau enggak terlalu penting enggak usah lah, konsentrasi dulu gitu loh di dalam negeri," ucap Prasetyo.

Pembatasan ini mencakup seleksi ketat, pembatasan jumlah peserta, pelaporan pascakegiatan, dan penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pengalokasian anggaran menjadi lebih tepat sasaran, termasuk mendukung program prioritas seperti MBG.

Program MBG dianggap penting guna meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Jakarta -

Pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengenai kemungkinan pemberian "denda damai" bagi pelaku tindak pidana korupsi telah menimbulkan diskusi luas di berbagai kalangan. Dalam kerangka Undang-Undang Kejaksaan yang baru, denda damai diartikan sebagai penghentian perkara di luar pengadilan dengan syarat pelaku membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Meskipun implementasinya masih menunggu peraturan teknis, gagasan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra, khususnya dalam kaitannya dengan keadilan, efektivitas, dan dampak terhadap penegakan hukum di Indonesia. Apakah denda damai mampu menjadi solusi pragmatis dalam mengatasi korupsi atau justru memperburuk ketimpangan dalam sistem hukum kita?

Untuk menjawab pertanyaan ini, analisis mendalam tentang dampak, risiko, dan pembelajaran dari praktik internasional sangatlah diperlukan.

Korupsi Kejahatan Luar Biasa

Korupsi di Indonesia adalah masalah yang tak kunjung usai. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi merusak sendi-sendi pemerintahan, melemahkan perekonomian, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Korupsi tidak hanya berdampak pada angka-angka kerugian negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan struktural yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Dalam konteks ini, penanganan korupsi tidak bisa disamakan dengan tindak pidana biasa. Hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa tujuan utama penghukuman bagi koruptor adalah memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara oleh pelaku tidak menghapuskan pidana. Ini berarti bahwa meskipun kerugian negara telah dikembalikan, koruptor tetap harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Jika gagasan denda damai diterapkan tanpa pengawasan yang ketat, pesan yang sampai ke publik adalah bahwa kejahatan dapat dinegosiasikan. Hal ini justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan tegas dan tanpa kompromi.

Antara Kepentingan Negara dan Keadilan

Pendukung denda damai sering berargumen bahwa mekanisme ini lebih efisien dan ekonomis. Dengan membayar denda, koruptor dapat mengembalikan kerugian negara sekaligus menghindari proses hukum yang panjang dan kompleks. Dalam jangka pendek, negara dapat segera mendapatkan kembali uang yang hilang, dan beban lembaga pemasyarakatan yang sudah penuh sesak dapat berkurang.

Namun, argumen ini memiliki kelemahan mendasar. Pertama, denda damai hanya menyelesaikan sebagian kecil dari masalah korupsi. Efisiensi ekonomi tidak dapat menggantikan keadilan substantif yang menjadi inti dari penegakan hukum. Ketika koruptor hanya dihukum dengan denda tanpa menjalani hukuman pidana, efek jera yang diharapkan akan hilang. Korupsi akan dianggap sebagai kejahatan yang "menguntungkan," selama pelaku mampu membayar denda untuk lolos dari hukuman.

Kedua, mekanisme ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penerapan hukum. Rakyat kecil yang terjerat kasus-kasus hukum ringan tetap harus menghadapi hukuman yang berat tanpa kompromi. Sebaliknya, para koruptor yang memiliki kekayaan justru bisa membeli kebebasan mereka. Ketimpangan ini hanya akan memperkuat persepsi bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Ketiga, sistem denda damai juga membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan di kalangan aparat penegak hukum. Dalam sistem yang belum sepenuhnya bebas dari korupsi, negosiasi denda damai dapat menjadi celah baru bagi kompromi gelap antara pelaku korupsi dan aparat penegak hukum.

Pelajaran dari Negara Lain

Beberapa negara maju telah menerapkan mekanisme penyelesaian perkara melalui denda atau penyelesaian di luar pengadilan untuk kejahatan keuangan, termasuk korupsi. Namun, penerapan mekanisme ini dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sangat ketat untuk memastikan keadilan dan transparansi tetap terjaga.

Amerika Serikat: Deferred Prosecution Agreement (DPA)

Di Amerika Serikat, pendekatan Deferred Prosecution Agreement digunakan untuk menangani kasus kejahatan keuangan. Mekanisme ini memungkinkan pelaku menghindari pengadilan dengan syarat mengakui kesalahan, membayar denda, dan memenuhi kewajiban tambahan seperti reformasi tata kelola di organisasi mereka. Namun, DPA dirancang terutama untuk entitas korporasi, bukan individu, dan diawasi secara ketat oleh hakim independen. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara pemulihan kerugian dan pemberian efek jera, dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

Inggris: Serious Fraud Office (SFO)

Di Inggris, mekanisme penyelesaian perkara melalui denda dijalankan oleh Serious Fraud Office. Dalam berbagai kasus, seperti yang melibatkan perusahaan besar, denda yang dijatuhkan disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan sistem internal dan pengawasan ketat dari pihak otoritas. Pendekatan ini berfokus pada reformasi struktural di perusahaan yang bersalah, dengan memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak menghapus tanggung jawab moral dan institusional pelaku. Sistem ini menempatkan transparansi sebagai inti dari proses hukum, sehingga publik dapat terus memantau pelaksanaannya.

Prancis: Sapin II

Prancis melalui Undang-Undang Sapin II memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian perkara dengan denda bagi kasus korupsi. Namun, pendekatan ini dilengkapi dengan penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat di sektor publik dan swasta. Selain itu, pelaku yang terlibat dalam mekanisme ini tetap diwajibkan untuk melakukan reformasi tata kelola sebagai bagian dari hukuman. Di Prancis, transparansi dan integritas menjadi pilar utama dalam menjalankan mekanisme penyelesaian perkara ini.

Dari ketiga negara itu terlihat bahwa mekanisme penyelesaian perkara melalui denda hanya berhasil jika diterapkan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat. Sistem ini dirancang untuk mengembalikan kerugian negara sambil memastikan bahwa pelaku tetap bertanggung jawab secara moral dan institusional. Selain itu, pendekatan ini cenderung diterapkan pada entitas korporasi, bukan individu, dan diawasi oleh lembaga independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Berbeda dengan kondisi di Indonesia, yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal integritas aparat penegak hukum, penerapan mekanisme serupa tanpa pengawasan yang ketat justru dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan dan ketidakadilan. Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan penegakan hukum, terutama untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi.

Hukuman Harus Berimbang dan Tegas

Prinsip utama dalam penegakan hukum adalah keadilan. Hukuman harus mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan, serta memberikan efek jera yang nyata. Dalam kasus korupsi, hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya kejahatan serupa dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Denda dapat menjadi salah satu instrumen hukuman, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya. Pengembalian kerugian negara adalah kewajiban moral dan hukum, tetapi hukuman pidana tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.

Jika kita serius ingin memberantas korupsi, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Denda damai mungkin tampak seperti solusi cepat dan mudah, tetapi ia tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi landasan sistem hukum kita.

Sebaliknya, fokus utama harus diberikan pada penguatan penegakan hukum dan reformasi sistem peradilan. Aparat penegak hukum harus bebas dari pengaruh politik dan tekanan ekonomi, sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa kompromi. Selain itu, pengawasan terhadap proses hukum harus diperkuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak dapat diatasi dengan solusi pragmatis seperti denda damai. Dalam sistem hukum yang adil, setiap pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa pengecualian. Denda damai mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi ia berisiko merusak prinsip keadilan yang menjadi fondasi sistem hukum kita.

Pragmatismenya tidak boleh mengalahkan keadilan. Penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak bisa dinegosiasikan adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa korupsi benar-benar diberantas hingga ke akarnya.

Firdaus Arifin, S.H, M.Hdosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan

(mmu/mmu)

REPUBLIKA.CO.ID, Nabi Muhammad SAW menganjurkan Muslim untuk segera menikah jika mampu melaksanakannya. Sehingga umum diketahui agama Islam memerintahkan umatnya untuk menikah sebagai ibadah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Namun, perlu diketahui bahwa hukum menikah tidak selamanya wajib. Bisa juga hukumnya jadi makruh bahkan haram. Ustaz Firman Arifandi dalam buku Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan terbitan Rumah Fiqih Publishing menjelaskan empat jenis hukum menikah menurut Islam.

1. Wajib

Seseorang bisa diwajibkan menikah tatkala hasratnya untuk menikah sudah muncul dan sudah sulit baginya menghindari zina. Bagi mereka yang secara finansial sudah berkemampuan untuk menikah hukumnya wajib menikah.

2. Sunah dan Mubah

Menikah bisa menjadi sekedar sunah saja hukumnya. Hal ini berlaku jika seseorang sudah mampu namun belum merasa takut jatuh kepada zina. Dimubahkan juga bagi seseorang untuk menikah tatkala tidak ada hal apapun yang menuntutnya untuk menikah dari segi finansial, biologis, dan usia, dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kezaliman.

3. Makruh

Bagi orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Maka hukumnya makruh bila menikah.

Jakarta: Liverpool terus menjauh di puncak klasemen setelah melibas tuan rumah West Ham United lima gol tanpa balas pada lanjutan pekan ke-19 Liga Premier Inggris di London Stadium, London, Senin 30 Desember 2024 dini hari WIB.

Lima gol the Reds, dicetak masing-masing oleh Luis Diaz menit 30, Gakpo (40), Mohamed Salah (44), Trent Alexander Arnold (54) dan Diogo Jota (84).

Di laga tersebut, striker Liverpool Mohamed Salah menjadi bintang dengan mencetak satu gol dan memberikan dua assist. Salah mencetak gol pada menit 44, sementara assist-nya dberikan kepada Gakpo dan Diogo Jota.

Tambahan tiga poin membuat Liverpool yang sudah dipastikan juara paruh musim ini nyaman di puncak klasemen sementara dengan poin 45 dari 18 laga. Berjarak delapan poin dengan tim peringkat kedua, yang kini dihuni Nottingham Forest.

Baca juga: West Ham Vs Liverpool: Libas Tuan Rumah Lima Gol, The Reds Nyaman Sendirian di Puncak Klasemen

Dengan menyisakan satu laga lebih banyak di paruh musim, Liverpool menjadi tim terproduktif dengan 45 gol, di atas Tottenham (41 gol), Chelsea (38 gol) dan Arsenal (35 gol). Sedangkan Mohamed Salah yang menjadi man of the match di laga tersebut menjadi pencetak gol terbanyak (17 gol) dan pemberi assist terbanyak (13 assist).

Salah salip rekor Luis Suarez

Satu gol sumbangan Salah di laga kontra West Ham tidak hanya membuatnya memuncaki daftar top skor. Melansir dari Squawka, Mo Salah menjadi pemain pertama dengan keterlibatan gol terbanyak di Liga Inggris.

Pemain timnas Mesir tersebut terlibat dalam 52 gol dengan rincian 29 gol dan 23 assist dalam 44 pertandingan bersama Liverpool. Catatan ini membuatnya melewati rekor Luis Suarez sebagai pemain yang mencapai 30 keterlibatan gol tercepat dalam satu musim.

"Hanya dua pemain yang mencapai 30 keterlibatan gol dalam satu musim Liga Primer dalam kurang dari 20 penampilan: 18 pertandingan - Mohamed Salah (24/25), 19 pertandingan - Luis Suárez (13/14)," tulis keterangan Squawka.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

Tangerang (ANTARA) - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan penyataan terkait video pemberhentian Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie 27 Januari 2020 lalu untuk mengaburkan jejak Harun Masiku (HM).

"Berita dan video menyesatkan itu sengaja diframing seolah-olah pemberhentian Dirjen Imigrasi Januari 2020 lalu untuk mengaburkan jejak HM. Namun setelah dicek data-data keimigrasian dan berita di seputar kasus bulan Januari 2020, faktanya tidak sesuai dengan berita-berita hoaks tersebut," kata Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Tangerang Senin (30/12).

Dikatakannya, ketika HM keluar dari Indonesia tanggal 6 Januari 2020, dan kembali tanggal 7 Januari 2020, HM belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dicekal oleh KPK. Sehingga perlintasan HM adalah sah secara hukum.

"Baru pada tanggal 8 Januari, Wahyu Setiawan (WS) di OTT KPK. Berkaitan dengan ini, HM kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 13 Januari, Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie, mengatakan bahwa HM masih di luar negeri, karena sejak tanggal 6 Januari 2020, berdasarkan pengecekan data Sistem Keimigrasian Pusdakim Ditjen Imigrasi, belum menerima catatan HM kembali ke Indonesia. Tanggal 13 Januari, KPK mencekal HM ke luar negeri," jelas Mantan Menkumham di era Jokowi itu.

Yasonna menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly menyatakan HM masih di luar negeri. Namun tanggal 16 Januari, Tempo menyebut bahwa HM sudah berada dalam negeri berdasarkan tangkapan layar CCTV Terminal 2-F, PT. Angkasa Pura II.

"Melihat berita itu, saya memerintahkan Dirjen Imigrasi untuk mengecek kebenarannya serta berkoordinasi dengan PT. Angkasa Pura II untuk mencek data perlintasan di Bandara Soetta. Dari pemeriksaan data di PC counter Imigrasi di Terminal 2-F Bandara Soetta, ternyata HM sudah masuk Indonesia tanggal 7 Januari, tetapi terjadi delay time dalam pemrosesan data perlintasan karena ada pemeliharaan perangkat pemeriksaan keimigrasian, baik kedatangan dan kepergian. Sehingga, data tersebut tidak tersambung langsung ke sistem data perlintasan keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi," tutur Ketua DPP PDIP ini.

Baru pada 22 Januari, lanjut Yasonna, Dirjen Imigrasi mengkonfirmasi bahwa HM telah masuk Indonesia tanggal 7 Januari 2020. Dirjen Imigrasi pun meminta maaf atas kesalahan informasi yang disampaikan kepada dirinya selaku Menkumham.

"Saat itu juga dibentuk Team Gabungan Independen yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman RI, untuk mengusut keterlambatan data perlintasan HM. Keterlibatan instansi di luar Kemenkumham sendiri untuk menjamin independensi dan objektivitas pengusutan, termasuk menonaktifkan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie, dan Direktur Sistem, dan Teknologi Informasi Ditjen Imigrasi," katanya.

Setelah beberapa hari bekerja, ujarnya, Team Gabungan independen mengumumkan hasil temuan mereka bahwa informasi kedatangan HM tanggal 7 Januari 2020 terlambat diketahui karena data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak terkirim ke server lokal dan server Pusat Data Keimigrasian sehingga terjadi ketidaksinkronan data.

"Data tidak terkirim ke server lokal dan selanjutnya tidak terkirim ke server Pusdakim pada Ditjen Imigrasi akibat adanya kesalahan konfigurasi 'Uniform Resource Locator' (URL). Hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam menyinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya. Data kedatangan Harun Masiku baru tercatat di server Pusdakim pada Minggu (19/1/2020), 12 hari setelah Harun tiba di Jakarta. Ini disebabkan adanya perbaikan terhadap konfigurasi baru dimulai pada Jumat (10/1/2020)," jelasnya.

Yasonna menyatakan apa yang dirinya sampaikan ketika itu memang merupakan informasi Dirjen Imigrasi yang mana data perlintasan pada Pusdakim Ditjen Imigrasi baru bisa disinkronisasi kemudian.

"Jadi alasan Menteri Hukum dan Ham menonaktifkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sistem dan Teknologi Imigrasi bukan karena ingin mengaburkan jejak HM, tapi untuk menjamin independensi dan objektivitas tim yang melakukan pengusutan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Bulan Rajab adalah salah satu bulan suci dalam Islam, sehingga pada bulan Rajab banyak muslim yang melakukan ibadah puasa sunnah. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang puasa sunnah di bulan Rajab, ada yang menyunahkan dan ada juga yang melarangnya.

Semua ulama empat madzhab dalam Islam, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat mengenai dibolehkannya puasa bulan Rajab secara tidak penuh. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah terkait berpuasa penuh di bulan Rajab tanpa disertai dengan puasa lainnya. Dan khilafiyah yang terjadi berkisar antara hukum sunnah dengan makruh, bukan haram.

Pendapat Mazhab Hanafi

Para ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa puasa di bulan Rajab secara mutlak adalah perkara yang disukai. Sebagaimana jika seorang bernadzar untuk berpuasa penuh di bulan Rajab, maka ia wajib berpuasa sebulan penuh dengan berpatokan pada hilalnya. (Syarh Fath Al Qadir, 2/391)

Sedangkan dalam buku kumpulan fatwa-fatwa dari madzhab Hanafi, al-Fatawa al-Hindiyyah dijelaskan:

“Macam-macam puasa yang disunnahkan adalah banyak macamnya. Pertama, puasa bulan Muharram, kedua puasa bulan Rajab, ketiga, puasa bulan Sya’ban dan hari Asyura.”

Pendapat Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat mengenai kesunnahan puasa di bulan Rajab secara mutlak, meski dengan sebulan penuh. Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa bulan-bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadhan adalah tiga, yakni Al Muharram, Rajab dan Sya’ban.

Ad Dardir menyatakan bahwasannya disunnahkan puasa bulan Muharram, Rajab dan Sya’ban, demikian juga di empat bulan haram yang di mana paling utama adalah Muharram kemudian Rajab lalu Dzulqa’dah dan Dzulhijjah. (Syarh Ad Dardir ‘ala Khalil, 1/513)

Dalam kitab Syarh al-Kharsyi ‘ala Mukhtashar Khalil (2/241), ketika menjelaskan puasa yang disunnahkan, al-Kharsyi berkata:

“Muharram, Rajab dan Sya’ban. Yakni, disunnahkan berpuasa pada bulan Muharram – bulan haram pertama, dan Rajab – bulan haram yang menyendiri.”

Maksudnya adalah bulan Rajab, bahkan disunnahkan berpuasa pada semua bulan-bulan haram yang empat, yang paling utama bulan Muharram, lalu Rajab, lalu Dzul Qa’dah, lalu Dzul Hijjah.”

London -

Trent Alexander-Arnold melakukan selebrasi gol yang menyedot sorotan. Manajer Liverpool Arne Slot mengungkapkan Trent mengirim pesan terkait masa depannya.

Bek kanan Liverpool itu menyumbang satu gol dalam kemenangan telak di markas West Ham 5-0, Senin (30/12/2024) dinihari WIB. Alexander-Arnold mencetak gol keempat timnya dengan sepakan keras dari luar kotak penalti.

Alexander-Arnold kemudian merayakan golnya dengan melakukan isyarat "ngomong" dengan tangan kanannya. Publik bertanya-tanya mengenai arti di balik gestur tersebut, dan Slot mengatakan hal itu berkaitan dengan keputusan masa depan si pemain.

Seperti diketahui, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, dan Virgil van Dijk sama-sama memasuki bulan-bulan terakhir di kontraknya. Khusus Trent, dia santer dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid untuk menggantikan Dani Carvajal.

"Tidak. Saya kira itu sema sekali bukan hal negatif," ungkap suksesor Juergen Klopp ini dilansir Metro.

"Dia bermain dengan sangat baik, mencetak sebuah gol hebat, dan cara dia merayakan golnya mungkin menunjukkan hal yang cukup pada Anda. Saya kira saya tidak harus mengatakannya lebih banyak soal itu."

"Saya sangat senang dengan Trent, sama senangnya saya dengan Mo dan dengan Virgil. Jadi bagi saya, tidak ada perbedaannya. Dari luar, mungkin tampak ada sedikit lebih banyak spekulasi tentang Trent di media daripada dua pemain lainnya, tapi saya senang dengan ketiganya saat ini," lugas Arne Slot.

Trent Alexander-Arnold nyaris tidak tergantikan di posnya selama Liverpool dibesut Slot. Pemain internasional Inggris itu mengemas satu gol dan lima assist dalam 23 penampilan, dan membantu timnya memuncaki klasemen Premier League, Liga Champions, dan menjejak semifinal Carabao Cup.

[Gambas:Twitter]

(rin/krs)

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Menjelang pergantian tahun, Polres Tasikmalaya Kota menggelar refleksi akhir tahun 2024 pada Senin (30/12/2024). Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono, di Mako Polres Tasikmalaya Kota.

AKBP Joko Sulistiono memaparkan, bahwa sepanjang tahun 2024, Polres Tasikmalaya Kota telah melaksanakan berbagai operasi kepolisian, baik yang bersifat rutin maupun khusus, seperti Operasi Mantap Brata 2024 dan Operasi Mantap Praja 2024. 

Kedua operasi tersebut berjalan sukses, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

“Selama tahun 2024, kami fokus pada upaya preemtif, preventif, dan represif, guna memastikan wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota tetap aman. Meski demikian, ada sejumlah kasus menonjol yang menjadi perhatian masyarakat,” ujar Joko.

AKBP Joko mengungkapkan, Polres Tasikmalaya Kota menerima 405 laporan kasus sepanjang 2024, dengan 295 kasus berhasil diselesaikan. 

Jenis kasus yang paling banyak dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan (191 kasus), pencurian kendaraan bermotor roda dua (52 kasus), penggelapan (101 kasus), penganiayaan (135 kasus), dan penipuan (135 kasus).

“Kami terus berupaya menyelesaikan setiap laporan, terutama kasus-kasus yang berdampak besar terhadap masyarakat,” tegas Joko.

Beberapa kasus kriminal menonjol yang terjadi sepanjang tahun 2024 juga menjadi perhatian khusus. 

Salah satunya adalah penganiayaan di sebuah perusahaan leasing pada 26 Maret 2024, di mana korban dipukul hingga mengalami luka serius. 

Kasus ini ditangani berdasarkan Pasal 351 jo 170 KUHPidana tentang penganiayaan.

Selain itu, pada 10 April 2024, terjadi insiden pembakaran sepeda motor setelah korban terjatuh akibat menabrak trotoar.

Pelaku menghampiri korban, memukulnya, lalu membakar kendaraan korban. Kasus ini juga diproses menggunakan Pasal 351 jo 170 KUHPidana.

Kasus lain yang menonjol adalah penganiayaan berujung kematian di Jalan Letjen Mashudi, Kecamatan Cibeureum.

Korban yang melintas dipukul hingga terjatuh dan mengalami penganiayaan berat, mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Pelaku dijerat dengan Pasal 170 KUHPidana dan UU Perlindungan Anak.

Penanganan Kasus Narkotika

Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota juga mencatat keberhasilan dalam menangani 85 kasus penyalahgunaan narkotika selama tahun 2024. 

Dari total kasus tersebut, sebanyak 105 tersangka diamankan, dengan barang bukti meliputi sabu, ganja, tembakau sintetis, ekstasi, dan psikotropika jenis lain.

“Kami berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum kami. Penanganan kasus ini akan terus menjadi prioritas,” tambah Joko.

AKBP Joko Sulistiono menegaskan komitmen Polres Tasikmalaya Kota untuk terus menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami berharap langkah-langkah ini dapat menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di Kota Tasikmalaya. Profesionalisme dan dedikasi akan selalu menjadi pedoman kami dalam melayani masyarakat,” tutup Joko.

 

Editor : Asep Juhariyono

Jakarta: Liverpool menghancurkan tuan rumah West Ham United dengan kemenangan besar 5-0 untuk menutup 2024 dengan manis, pada pertandingan Liga Inggris di Stadion London, Senin, 30 Desember 2024 dini hari WIB.

Luis Diaz membuka keran gol The Reds pada menit ke-30, sebelum kemudian gol-gol Cody Gakpo pada menit ke-40 dan Mohamed Salah pada menit ke-44 membawa Liverpool unggul 3-0 pada babak pertama.

Setelah turun minum, giliran Trent Alexander-Arnold dengan golnya pada menit ke-54 dan gol pemain pengganti Diogo Jota pada menit ke-84 semakin melengkapi kemenangan pasukan Arne Slot.

Tambahan tiga poin membuat Liverpool semakin kokoh di pucuk klasemen Liga Inggris dengan 45 poin, unggul delapan poin atas tim peringkat kedua Nottingham Forest. Sedangkan The Hammers tertahan di posisi ke-13 dengan 23 poin.

Jalannya laga

Liverpool sempat membuang beberapa peluang sebelum Diaz memecah kebuntuan untuk membawa timnya unggul. Gakpo kemudian mendapat keuntungan dari pergerakan lincah Salah untuk membongkar pertahanan West Ham sebelum memberikan assist yang berbuah gol kedua Liverpool.

Salah lantas menutup babak pertama dengan golnya melalui sepakan mendatar, untuk menjadi gol ke-20 nya musim ini.

Pasukan Julen Lopetegui tidak mampu mencegah kebrutalan Liverpool pada babak kedua. Gawang Alphonse Areola lantas kembali kemasukan dari sepakan jarak jauh Alexander-Arnold untuk menjadi gol keempat Liverpool.

Perbedaan kualitas kembali tersaji menjelang laga usai, ketika Salah mengacak-acak pertahanan West Ham untuk menyodorkan umpan yang dengan apik diselesaikan oleh Jota untuk menjadi gol penutup laga ini. Dok. Instagram/@liverpoolfc


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)