Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan para pelaku korupsi masuk kategori pelanggar HAM. Hal itu karena perilaku korupsi menyebabkan hak-hak dasar masyarakat jadi terhambat.

"Para pelakunya sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat, ya. Mereka melakukan pelanggar HAM," kata Pigai di Graha Pengayoman KemenHAM, Kuningan, Jakarta, (31/12/2024).

"Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pada pangan, energi, terhambat," tambahnya.

Pigai mengatakan seharusnya para koruptor diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Karena koruptor itu membuat rakyat menderita.

"Oleh karena itu, ya harus memberikan punishment atau hukuman itu juga harus sesuai dengan perbuatan yang diterima," tuturnya.

Lebih lanjut, Pigai juga menanggapi vonis kepada Harvey Moeis hingga Helena Lim. Dia mengatakan tidak terima dengan vonis yang diberikan kepada 2 orang tersebut.

"Sebagai menteri, saya mengatakan, kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil," ungkapnya.

Meski begitu, dia mengatakan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun dia mengatakan memang banyak masyarakat yang tidak terima dengan vonis 2 orang tersebut.

"Kami merasakan ada macam perasaan ketidakpuasan di masyarakat, ada rasa ketidakadilan di masyarakat. Ketidakadilan itu mungkin mereka merasa perbuatan yang dilakukan oleh mereka, yang koruptor itu, tidak setimpal dengan hukuman yang diterima oleh mereka," ucapnya.

(ial/yld)

Jakarta -

Polri terus berusaha mewujudkan zero attack terorisme. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa zero attack terorisme bisa berdampak pada kepercayaan publik internasional (international trust).

Pemaparan ini disampaikan Jenderal Sigit dalam rilis akhir tahun 2024. Jenderal Sigit menjelaskan bahwa zero attack terorisme bisa diwujudkan dengan pengamanan pelaku teror sebelum beraksi.

"Dalam rangka mewujudkan zero attack terkait terorisme, Polri terus melakukan Preventive Strike dengan mengamankan para pelaku teror sebelum melakukan aksinya," kata Jenderal Sigit di Ruang Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dia membeberkan bahwa sepanjang 2023-2024 ada 202 tersangka terorisme yang diamankan. Tindakan ini, lanjutnya, bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia.

"Sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024, kami berhasil mengamankan 202 tersangka yang dapat mengancam kelancaran berbagai kegiatan masyarakat, termasuk agenda internasional. Keberhasilan tersebut telah berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia di mata dunia," katanya.

Dia menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku terorisme juga memperkuat hubungan instansi dalam dan luar negeri. Polri saat ini sudah menjalin kerjasama dengan 11 kementerian dan lembaga.

"Kemudian, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri. Sampai saat ini, Polri telah menjalin Kerjasama dengan 11 Kementerian/Lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 Kementerian/Lembaga dalam negeri," jelasnya.

Kapolri menegaskan bahwa upaya ini dilakukan demi memerangi tindak terorisme. Hal ini juga menjadi bukti kesetiaan terhadap nilai Pancasila.

"Tentunya seluruh upaya yang kami lakukan dalam memerangi tindakan terorisme menjadi bukti bahwa kami akan selalu setia menjaga tetap teguhnya Pancasila di bumi nusantara," ujarnya.

Simak juga Video 'BNPT Ungkap Aplikasi Pesan yang Paling Disukai Teroris':

[Gambas:Video 20detik]

(rdp/dhn)

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengatakan pihaknya akan memberikan pelatihan hingga pendidikan kepada 44 ribu warga binaan yang akan diberi amnesti. Nilai-nilai HAM hingga demokrasi akan diberikan pada pelatihan tersebut.

"Sebelum mereka diberikan amnesti atau dalam proses amnesti, kami akan melakukan pendidikan hak asasi manusia. Membangun kesadaran HAM untuk mengubah mindset dan perilaku mereka menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai HAM, demokrasi, perdamaian, dan keadilan," kata Pigai, di Graha Pengayom KemenHAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," kata Pigai.

Pigai mengatakan sebelum amnesti diberikan, pihaknya akan mendatangi sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas). Nantinya akan didata napi-napi yang akan diberikan pelatihan.

"Sebelum mereka diamnesti, kita akan mendatangi lembaga pemasyarakatan, inventarisir. Sudah mulai inventarisir dan nanti kita akan melakukan pendidikan," sebutnya.

Sebelumnya, pemerintah melakukan pembahasan pemberian amnesti terhadap warga binaan atau narapidana. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44 ribu sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Angka tersebut baru sebatas usulan. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto setuju dengan pemberian amnesti dan akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPR.

Supratman mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu, kalau disetujui, dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas. Dia mengatakan overload lapas dapat dikurangi 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," ujarnya.

(ial/yld)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM) Natalius Pigai melantik 56 pejabat eselon II dan III Kementerian HAM.

Acara berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, pada Selasa (31/12/2024).

Dalam pidato sambutannya, Pigai mengungkapkan bahwa sebagian besar pejabat yang dilantik berasal dari Direktorat Jenderal HAM.

"Saya 99,99 persen pegawai Eselon II, III, IV di kementerian ini, saya dari mereka yang berasal dari memang Direktorat Jenderal HAM, pegawai internal," kata Pigai.

Pigai menekankan pentingnya etika, moralitas, integritas, dan antikorupsi bagi seluruh pejabat yang dilantik.

Ia juga mengancam akan mencopot pejabat yang terlibat dalam perjudian.

"Tidak boleh judi online. Saya sudah keluarkan instruksi presiden, tidak boleh main judi online, judi online plus judi offline. Tidak boleh kalau ada yang main judi online, out, copot," ujarnya.

Pelantikan ini awalnya dijadwalkan pada 15 Desember 2024.

Namun, Pigai menilai tanggal 31 Desember adalah momentum yang tepat agar para pejabat dapat memulai tahun baru dengan semangat baru.

"Dengan demikian mereka bisa menyambut 2025 dengan suasana segar, dengan energi yang positif," tuturnya.

Pigai juga menyampaikan rencana Kementerian HAM untuk fokus pada beberapa aspek di tahun 2025.

Fokus tersebut meliputi penguatan HAM di sektor Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah.

"Yang kedua adalah sektor swasta, bisnis. Lalu yang ketiga adalah pemasyarakatan hak asasi manusia, sosialisasi di seluruh Indonesia," ucapnya.

Jakarta -

Menteri HAM Natalius Pigai melantik 56 orang untuk mengisi jabatan manajerial di Kementerian HAM. Pigai mengingatkan jika ada jajarannya yang terlibat judi online, mereka akan langsung dicopot.

"Pada hari ini saya Menteri HAM dengan ini secara resmi melantik sodara dan sodari dalam jabatan di lingkunan KemenHAM," kata Pigai saat melantik pegawai KemenHAM di Graha Pengayoman di lingkungan Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Kemudian Pigai memimpin acara pembacaan sumpah sesuai agama masing-masing. Setelah itu, 56 pegawai KemenHAM tersebut menandatangani pakta integritas.

Dalam sambutannya, Pigai berpesan agar para pegawai tersebut tidak melakukan judi online ataupun offline. Jika ketahuan, maka mereka akan dicopot dari jabatannya.

"Tidak boleh judi online. Saya sudah keluarkan instruksi presiden, tidak boleh main judi online, judi online plus judi ofline. Tidak boleh Kalau ada yang main judi online, out, copot," kata dia.

Dia juga mengingatkan para pegawai tersebut agar tidak boleh berbohong. Para pegawai diminta menjaga integritas dan dilarang korupsi.

"Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukan kejujuran kepada kalian, saya akan angkat kalian semua," imbuh Pigai.

Berikut daftar 56 orang yang dilantik:

1. Siti Fajar Ningrum, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
2. Edwin Aldrin Purba, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
3. Ratih Ekarini Savitri, Sekretaris Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia
4. Sofia Alatas, Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia
5. Novie Soegiharti, Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
6. Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle, Sekretaris Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
7. Osbin Samosir, Direktur Pelayanan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
8. Henny Tri Rama Yanti, Direktur Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
9. Sambiyo, Sekretaris Inspekorat Jenderal
10. Andriyanto Wahyu, Inspektur Wilayah I pada Inspektorat Jenderal

11. Indra Jaya Ali, Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal
12. Aditya Sarsito Sukarsono, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia
13. Linda Pratiwi, Kepala Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia
14. Widi Krisnowahadi, Kepala Bagian Program dan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal
15. Muhammad Dimas Saudian, Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal
16. Fransisca Mirna Widyaningtyas, Kepala Bagian Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal
17. Rachmat Kurniawan, Kepala Bagian Sumber Daya Apartur
18. Apri Setyawan Priantoro, Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
19. Sigit Hidayat, Kepala Bagian Keuangan pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal
20. Rendro Kusrianto, Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal

21. Mikael Azedo Harwito, Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol, dan Hubungan Masyarakat
22. Eka Kurniawan, Kepala Bagian Umum, Rumah Tangga dan Pengelolaan Barang atau Jasa
23. Lidya Roesnanda, Kepala Bagian Program dan Pelaporan
24. Ibrahim Reza, Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
25. Vini Hygieani Waluya, Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
26. Mikeu Asriningpuri, Kepala Subdirektorat Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
27. Lia Mariani, Kepala Subdirektorat Sisten dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha
28. Anggrani Utami Dewi, Kepala Bagian Program dan Pelaporan
29. Bayu Sukma Purwanto, Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
30. Vella Okta Rini, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pengaduan Hak Asasi Manusia

31. Febriyanto Hendy, Kepala Subdirektorat Pembelaan Hak Asasi Manusia
32. Nova Santiur, Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
33. Dewi Yuliana, Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha
34. Roni Pratono Yudistian, Kepala Bagian Program dan Pelaporan
35. Prita Annistya Rukmi, Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
36. Singgih Prabowo, Kepala Subbagian Tata Usaha
37. Lutfhi Waskita Eka Putra, Kepala Subbagian Tata Usaha
38. Dian Oktafiani, Kepala Subbagian Tata Usaha
39. Ilyas Putra Fatchrurhozi, Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri
40. Ardy Utomo, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Staff Ahli dan Staff Khsusus Menteri

41. Dian Yusuf Ponco, Kepala Subbagian Protokol
42. Hefrandry, Kepala Subbagian Umum
43. Irny Widyowati, Kepala Subbagian Tata Usaha
44. Alverina Damayanti Lestari, Kepala Subbagian Tata Usaha
45. Friska Merianti Sihaloho, Kepala Subbagian Tata Usaha
46. Riska Rahayu, Kepala Subbagian Tata Usaha
47. Yunita Christine, Kepala Subbagian Tata Usaha
48. Kadek Naraiswari Anggun, Kepala Subbagian Tata Usaha
49. Tina Terina, Kepala Subbagian Tata Usaha
50. Ainil Mardhiah, Kepala Subbagian Tata Usaha

51. Serafica Kartikavianney Jati, Kepala Subbagian Tata Usaha
52. Dyah Tantri Tillotami, Kepala Subbagian Tata Usaha
53. Nor Ustadi, Kepala Subbagian Tata Usaha
54. Kamandanu Adji, Kepala Subbagian Tata Usaha
55. Reza Putri, Kepala Subbagian Tata Usaha
56. Nova Santiur, Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pelaporan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah

(ial/knv)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut menanggapi vonis penjara 6,5 tahun yang dijatuhi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) kepada Harvey Moies dalam kasus korupsi tata niaga timah.

Pigai mengatakan, ada rasa ketidakadilan di tengah masyarakat terhadap vonis hukuman tersebut.

"Ini saya sikap sebagai menteri ya, bukan pribadi. Sebagai Menteri. Kami merasakan ada macam perasaan ketidakpuasan di masyarakat, ada rasa ketidakadilan di masyarakat," kata Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Pigai menghormati putusan hakim PN Tipikor terhadap Harvey Moeis. Namun, ia mengatakan, ada keprihatinan dan ketidakpuasan dari masyarakat atas vonis tersebut.

"Oleh karena itu, ya harus memberikan punishment atau hukuman itu juga harus sesuai dengan perbuatan yang diterima. Saya kira itu yang paling penting," ujarnya.

Lebih lanjut, Pigai mengatakan, pelaku tindak pidana korupsi telah membuat masyarakat menderita, kemiskinan semakin tinggi, dan pendidikan semakin rendah.

Karenanya, ia mengatakan, pelaku tindak pidana korupsi termasuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM).

"Sehingga para pelakunya sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggar HAM," ucap dia.

Sebagai informasi, Harvey Moeis baru-baru ini dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Kasus ini disebut telah merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

Ada keprihatinan yang kita harus ungkapkan. Saya harus menyampaikan ada sebuah keprihatinan ketidakpuasan di publik. Oleh karena itu, harus memberikan hukuman itu juga harus sesuai dengan perbuatan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa koruptor termasuk ke dalam kategori pelanggar HAM karena perbuatan mencuri uang negara dapat menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat.

"Para pelakunya adalah sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat, ya. Mereka melakukan pelanggaran HAM," kata Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, korupsi berkorelasi dengan penderitaan rakyat, kemiskinan, kesehatan, dan kualitas pendidikan. Pasalnya, korupsi yang merajalela bisa mengganggu kondisi keuangan negara.

"Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pangan (dan) energi terhambat. Kita tidak boleh, dong, kita tidak boleh (korupsi)," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri HAM merespons pertanyaan wartawan terkait vonis terdakwa korupsi PT Timah Tbk, Harvey Moeis dan Helena Lim, yang mendapat sorotan publik belakangan ini.

Pigai mengaku menghormati independensi dan integritas majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Akan tetapi, dia tidak bisa menampik ketidakpuasan masyarakat karena vonis yang dijatuhkan dinilai belum memenuhi rasa keadilan.

"Ada keprihatinan yang kita harus ungkapkan. Saya harus menyampaikan ada sebuah keprihatinan ketidakpuasan di publik. Oleh karena itu, harus memberikan hukuman itu juga harus sesuai dengan perbuatan," ucapnya.

Dia pun mengaku dapat memahami perasaan publik. "Secara pribadi, sebagai menteri, saya mengatakan, kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat, melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil," tegasnya.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/12), memvonis Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada tahun 2015–2022.

Selain pidana penjara, Harvey Moeis juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider 2 tahun penjara.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Harvey sebelumnya dituntut 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 1 tahun penjara, dan uang pengganti Rp210 miliar subsider 6 tahun penjara.

Sementara itu, Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim, Senin (30/12), divonis lima tahun penjara pada kasus yang sama. Helena juga divonis pidana denda Rp750 juta subsider enam bulan penjara dan uang pengganti Rp900 juta subsider satu tahun penjara.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Helena dipidana selama delapan tahun penjara, pidana denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan, serta uang pengganti Rp210 miliar subsider empat tahun penjara.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sebelum mereka diberi amnesti, kami akan mendatangi lembaga pemasyarakatan, inventarisasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto akan diberikan pendidikan HAM terlebih dahulu.

Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pendidikan HAM tersebut untuk membangun kesadaran HAM dan mengubah pola pikir para narapidana dari kriminal menjadi humanis.

"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting ‘kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," ujarnya.

Dia mengatakan pendidikan HAM bagi narapidana yang akan diberi amnesti itu termasuk salah satu fokus Kementerian HAM untuk tahun 2025.

"Sebelum mereka diberi amnesti, kami akan mendatangi lembaga pemasyarakatan, inventarisasi. Sudah mulai inventarisasi dan nanti kita akan melakukan pendidikan," tuturnya.

Wacana pemberian amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana berkembang setelah Presiden memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas usai rapat tersebut menjelaskan, amnesti akan diberikan kepada narapidana kasus penggunaan narkotika, narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan, dan narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan,

Selain itu, narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kasus penghinaan kepala negara, dan kasus aksi bersenjata di Papua juga termasuk ke dalam kategori narapidana yang akan diberi amnesti.

Amnesti diberikan atas dasar pertimbangan aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Di samping itu, langkah ini diambil untuk mengurangi jumlah narapidana yang melebihi kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diproyeksikan sekitar 44 ribu narapidana memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti. Usulan itu nantinya akan diajukan kepada DPR guna mendapatkan pertimbangan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Senin (16/12), mengatakan bahwa pihaknya masih mendata jumlah narapidana yang akan diberi amnesti sekaligus menyusun pertimbangan hukum yang relevan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) Maneger Nasution menyampaikan catatan akhir tahun seputar isu HAM. Menurutnya, ada 15 isu HAM yang layak dialamatkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto .

Dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Maneger menyebut isu pertama adalah turunnya indeks demokrasi Indonesia. Beberapa tahun ini indeks demokrasi Indonesia dinilai menurun, salah satunya karena menyempitnya ruang kebebasan sipil.

"Penting alamatkan bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menjamin tidak terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi, maupun diskriminasi," ujar Maneger, Selasa (31/12/2024).

Isu kedua, publik perlu memastikan strategi pembangunan yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo ke depan tetap sejalan dengan prinsip HAM. Misalnya bagaimana investasi dan infrasturuktur tidak memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain.

Ketiga, publik menunggu bagaimana pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu ditangani. Isu ini terus muncul setiap pemilu, namun tidak pernah mendapat penuntasan karena hanya menjadi alat politik. "Karena itu patut dibahas bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menuntaskan PHB masa lalu, baik secara non-yudisial, sebagaimana telah dimulai oleh Presiden Jokowi, maupun secara yudisial," katanya.

Isu keempat, komitmen dan kesungguhan pemberantasan korupsi. Sejarahnya, kepolisian dan kejaksaan diyakini tidak bisa memberantas korupsi, oleh karena itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai stiger mecanism. Hanya, KPK sekarang berada pada titik nadir terendah. Citra KPK di mata publik lebih rendah dari lembaga penegak hukum lainnya.

"Pilihan tersedia bagi pemerintahan Prabowo adalah menguatkan KPK dengan cara merevisi UU KPK, setidaknya seperti dulu sebelum UU KPK direvisi, dan menyegerakan RUU Perampasan Aset. Atau, kalau KPK sudah tidak bisa diselamatkan, dimuseumkan saja," ujarnya.

Maneger Nasution. Foto/Istimewa

Kelima, di Indonesia ada sejumlah lembaga nasional HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. Pemerintahan Prabowo harus dipastikan berkomitmen agar berbagai lembaga HAM itu diperkuat, jangan sampai dilemahkan.

Keenam, mengakselesai peningkatan Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM). Pada Indeks HAM 2023, skor rata-rata untuk seluruh variabel adalah 3,2, yaitu turun 0,1 dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,3. Skor rata-rata nasional lebih banyak dikontribusi oleh indikator-indikator dalam variabel hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) yang mencapai skor rata-rata 3,3.



"Pada variabel hak sipil dan politik (sipol), negara membukukan capaian di angka 3 dengan indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai penyumbang skor terendah, yakni 1,3 di antara seluruh indikator lainnya."

Ketujuh, lanjut Maneger, menunaikan janji pada masyarakat adat. Penurunan skor pada hak atas tanah sebesar -1,5 dibanding Indeks HAM 2019 dan -0,3 dibanding pada Indeks HAM 2022 menjadi implikasi dari masih menjalarnya konflik agraria. Dihimpun berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2015-2021 mencapai 2.498 kasus, melampaui jauh dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berjumlah 1.770 kasus.

"KPA juga mencatat 73 konflik akibat PSN selama pemerintahan Jokowi dari tahun 2015-2023. Pengaturan dalam UU No. 21/2023 tentang Perubahan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) mengenai pemberian Izin Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun bagi investor di lokasi IKN hanya menjadi pelayan investor dan semakin memperkeruh konflik yang terjadi," jelasnya.

Kedelapan, Presiden Prabowo juga harus mengakselerasi adopsi instrumen HAM internasional melalui ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture dan pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa.

Isu kesembilan, lanjutnya, mengambil tindakan segera untuk mencetak legacy di bidang HAM, di antaranya melalui penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum terealisasi dan menimbulkan pelanggaran HAM, akselerasi penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penuntasan kejahatan pembunuhan atas Munir Said Thalib.

Kesepuluh, Presiden Prabowo hendaknya menjadikan HAM sebagai basis penyusunan perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis pada disiplin hak asasi manusia.

Kesebelas, Presiden Prabowo harus memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

Keduabelas, Presiden Prabowo memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan memastikan semua entitas warga negara memperoleh jaminan pemajuan kesejahteraan tanpa diskriminasi.

Ketigabelas, Presiden Prabowo perlu mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (inclusive governance) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme, guna mewujudkan inclusive society yang memiliki ketahanan atau resiliensi dari virus intoleransi dan radikalisme.

Isu keempatbelas, Presiden Prabowo perlu mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Sistem Pendidikan Nasional, serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi dan kebijakan yang kontra-produktif pada pemajuan HAM seperti UU Cipta Kerja dan UU Perubahan Kedua UU ITE.

"Kelimabelas, penyelesaian masalah Papua secara damai, komprehensif, dan bermartabat dengan mengepankan pendekatan dialog, kesejahteraan, dan keadilan dalam konteks NKRI," pungkas Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI 2019-2024 ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktor laga Donnie Yen kembali beraksi di layar lebar lewat film The Prosecutor, bakal bisa segera disaksikan para penggemarnya di bioskop untuk mengisi tahun baru.

Diproduksi dan disutradarai oleh Donnie Yen sendiri, dia memerankan tokoh utamanya, Fok Chi Ho, seorang polisi yang banting setir menjadi seorang jaksa.

Film ini juga membawa penggemar film aksi Mandarin bernostalgia dengan kehadiran bintang legendaris Francis Ng, Michael Hui, dan Cheung Tin Fu.

The Prosecutor mengisahkan Fok Chi Ho yang melihat adanya kecacatan hukum pada saat dia masih menjadi polisi, yang membuat para penjahat bisa lolos dengan mudahnya.

Dia kemudian memutuskan untuk keluar dari kepolisian dan belajar lagi di sekolah hukum. Tujuh tahun berselang, dia melanjutkan kariernya sebagai seorang jaksa.

Lantas, kisahnya berpusat pada kasus seorang pemuda miskin, Ma Ka Kit, yang dituduh melakukan perdagangan narkoba setelah menjadi korban penipuan.

Setelah meminta perlindungan dari pengacara, dia kembali ditipu karena dihasut untuk mengakui kesalahan yang tidak dia perbuat, agar mendapat keringanan hukuman.

Namun, kehadiran Fok, yang sudah mempelajari hukum dari dua sisi, kepolisian dan kejaksaan, membawa pencerahan untuk mengungkap skema tim pengacara yang ternyata menjadi bagian dari gembong peredaran narkoba.

Review Film The Prosecutor

Sudah menjadi artis senior Donnie Yen berhasil menyajikan aksi-aksi pertarungan menarik, bahkan sejak film baru dimulai.

Lewat film ini, penonton juga diajak mengenang kembali kehebatan Donnie Yen dengan penampilan aksi hebat, tak hanya bertarung, tapi juga parkour melompat di antara lantai-gedung tinggi, tanpa cela dan tak terkalahkan.

Donnie Yen juga berhasil membawakan kisah inspiratif, bagaimana dia banyak berkorban untuk membela kebenaran dan menegakkan hukum, dari menjadi polisi di garda terdepan hingga menjadi jaksa di garda terakhir.

Dengan banyak adegan kekerasan dan terkait dengan peredaran narkoba, film ini mendapat rating untuk bisa disaksikan oleh 17 tahun ke atas.

Bakal segera tayang di bioskop, film ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik untuk mengisi tahun baru.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM untuk tidak terlibat judi dan melakukan korupsi karena akan dicopot dari jabatan jika terbukti melanggar.

“Tidak boleh main judi, judi online plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi, out (keluar), copot,” kata Pigai dalam sambutannya usai melantik 56 pejabat manajerial Kementerian HAM di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, judi tidak sesuai dengan aspek sikap (attitude) yang harus dijaga oleh pejabat Kementerian HAM.

Di samping itu, dia menilai, korupsi termasuk pelanggaran HAM karena dapat menyebabkan pemenuhan hak masyarakat, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan, menjadi terhambat.

Menteri HAM juga mengimbau pejabat di kementeriannya untuk tidak melakukan zina serta menegakkan kejujuran. Pigai menekankan bahwa menjaga moral dan integritas di dalam dan di luar kantor merupakan hal yang wajib sebagai insan Kementerian HAM.

Selain aspek sikap, Pigai juga memperhatikan aspek pengetahuan dan kemampuan dalam mengangkat pejabat manajerial. Dia memastikan, pengangkatan pejabat di lingkungan Kementerian HAM dilandaskan meritokrasi serta tidak berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Ukuran-ukuran yang menyangkut, baik itu kriteria pengetahuan, keterampilan, maupun juga attitude (sikap), mental, dan moral menjadi ukuran yang sangat penting. Maka, semua yang saya angkat ini hampir saya tidak kenal, tapi saya pelajari (latar belakangnya),” ucap dia.

Adapun Pigai melantik sebanyak 56 pejabat manajerial Kementerian HAM pada Selasa guna mempercepat transisi kementerian baru tersebut. Sebagian besar dari pejabat yang dilantik merupakan pegawai Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM.

Ke depannya, Kementerian HAM akan fokus pada pengarusutamaan HAM di Indonesia, baik di sektor kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah pusat dan daerah, hingga sektor swasta dan bisnis.

Sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan HAM tersebut, Pigai mengaku tengah menyiapkan sejumlah peraturan menteri yang akan menjadi payung hukum. Selain itu, pihaknya juga sedang membahas revisi maupun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak asasi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta - (mmu/mmu)