Tim hukum Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol mengatakan surat perintah penangkapan terhadap kliennya ilegal.

Pengacara Yoon, Yun Gap Geun, mengatakan surat perintah penangkapan dan penggeledahan yang dikeluarkan atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO] adalah "ilegal dan tidak sah."

"[CIO] tak punya hak investigasi [atas tuduhan pemberontakan]," ungkap Yun, dikutip Yonhap, Selasa (31/12).

CIO mengajukan surat perintah penahanan ke Pengadilan Distrik Barat Seoul usai Yoon mangkir panggilan ketiga untuk diinvestigasi terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember.

Yoon sedang dalam penyelidikan atas tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait darurat militer.

Pengadilan juga menyetujui surat perintah untuk menggeledah kediaman Yoon di Yongsan, Seoul sehubungan dengan penyelidikan tersebut.

Jika Yoon nantinya ditahan, CIO diharuskan memutuskan dalam waktu 48 jam apakah akan mengajukan surat perintah penangkapan untuk menahan lebih lanjut guna diinvestigasi atau membebaskan dia.

Sebagai presiden, Yoon memiliki impunitas atas kasus pidana. Namun, dia tak kebal hukum jika berkaitan dengan pemberontakan.

Yoon saat ini menunggu nasib status sebagai presiden usai dimakzulkan parlemen pada pertengahan Desember. Mahkamah Konstitusi (MK) Korsel sedang menggodok pemakzulan itu apakah sah atau tidak di mata hukum.

Jika sah, Yoon akan kehilangan kursi kepresidenan tetapi jika tidak, dia kembali menggenggam kekuasaan.

Pasuruan -

Polres Pasuruan Kota dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang bersinergi mendukung program Asta Cita. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembagian makanan bergizi gratis kepada ratusan warga.

Pembagian makanan dilakukan di dua lokasi strategis. Pertama, di Alun-alun Kota Pasuruan, tepatnya di depan Pos Pelayanan Operasi Lilin 2024, dan kedua di kawasan pelabuhan.

Di Alun-alun, sebanyak 200 porsi makanan bergizi disalurkan kepada para tukang becak wisata dan petugas parkir. Di lokasi kedua, 300 porsi makanan bergizi dibagikan kepada masyarakat sekitar dan komunitas nelayan.

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara menyatakan pembagian makanan itu merupakan bagian dari program Si Sumeh (Sinergi untuk Masyarakat Sehat). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, termasuk pembagian makanan bergizi.

"Ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam mendukung program Asta Cita Presiden, khususnya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan menginspirasi berbagai pihak untuk turut serta dalam aksi sosial," kata Davis, Selasa (31/12/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Anggoro Widjanarko, menambahkan kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi positif antar instansi pemerintah.

"Kami sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Pasuruan," ungkapnya.

Aksi berbagi makanan bergizi ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Suparno, seorang tukang becak wisata di Alun-alun Kota Pasuruan, menyampaikan terima atas pembagian makanan tersebut.

Begitu pula Sri, warga di sekitar Pelabuhan Kota Pasuruan, "Alhamdulillah, makanan ini sangat bermanfaat. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut," katanya.

(abq/iwd)

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat telah menerbitkan sebanyak 118.563 paspor sepanjang tahun 2024 dan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 109.473 paspor.

"Sepanjang 2024 telah menerbitkan 118.563 paspor," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah di Jakarta, Selasa.

Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2023. "Saat itu jumlah paspor yang diterbitkan sebanyak 109.473 paspor," katanya.

Penerbitan paspor didominasi paspor elektronik sebanyak 79.453 paspor, paspor biasa 29.790 paspor dan paspor polikarbonat sebanyak 9.320 paspor.

Selain itu, Ronald mengatakan, pihaknya telah menolak 23 permohonan paspor yang diduga akan digunakan menjadi calon pekerja migran non prosedural sebagai upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan pencegahan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pihaknya juga melaksanakan pelayanan paspor dengan cara jemput bola atau "Eazy Paspor" sebanyak enam kali di tempat berbeda.

Yakni di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kantor LKBN Antara, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kementerian Luar Negeri, Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

Ronald menyebutkan bahwa pada 30 September lalu, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat membuka layanan percepatan paspor, yakni "Immigration Lounge" di Senayan City.

Layanan ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor dengan cepat dan efisien hanya dalam waktu satu jam.

"Selain pelayanan untuk warga negara Indonesia, kami juga memberikan pelayanan bagi warga negara asing berupa perpanjangan izin tinggal keimigrasian, selama tahun 2024," katanya.

Selama 2024, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat telah menerbitkan izin tinggal keimigrasian sebanyak 7.795 dokumen, dengan rincian izin tinggal terbanyak Izin Tinggal Kunjungan (ITK) 3.350 dokumen, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 4.375 dokumen serta Izin Tinggal Tetap (ITAP) 70 dokumen.

"Adapun warga negara asing yang mendominasi izin tinggal tersebut adalah China, India dan Amerika Serikat," kata Ronald.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

LAMPUNG UTARA - Kantor Imigrasi Kotabumi, Lampung Utara, Lampung menyebut pencapaian kinerja di tahun 2024 melampaui target. Terutama dalam bidang pelayanan publik berupa penerbitan paspor.

?Kami yakin dengan kerja keras dan dedikasi seluruh pegawai, kami dapat mewujudkan harapan ini demi kemajuan layanan keimigrasian untuk masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya, dan Kabupaten Lampung Utara khususnya,? ujar Kepala Imigrasi Kotabumi, R.A. Tyas Kristyaningrum dalam refleksi akhir tahun yang digelar Kantor Imigrasi Kotabumi, Selasa (31/12/2024).

Tyas Kristyaningrum memaparkan, pada sektor pelayanan publik, Imigrasi Kotabumi berhasil melayani lebih dari 14.000 penerbitan paspor, jauh melampaui target 12.000 layanan. Selain itu, penerbitan dokumen izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) juga tercatat lebih dari 170 dokumen, melebihi target 120 permohonan.

Di bidang penindakan keimigrasian, Kantor Imigrasi Kotabumi telah melaksanakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi Kembali kenegaranya kepada 5 WNA yang melanggar hukum keimigrasian.



Tidak hanya itu, Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) juga berhasil melakukan kegiatan sebanyak 7 kali, 7 Operasi Gabungan, 29 Operasi Intelijen Keimigrasian, dan 28 Operasi Pengawasan Keimigrasian.

?Itu menunjukkan komitmen Imigrasi Kotabumi dalam menjaga integritas wilayah hukum Indonesia,? katanya.

Untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi, Imigrasi Kotabumi juga aktif melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Orang (TPPM) serta Program Desa Binaan Imigrasi, dengan total 4 kegiatan sosialisasi sepanjang 2024.

Pada seksi tata usaha dan rumah tangga, kata Tyas Kristyaningrum, Kantor Imigrasi Kotabumi telah melakukan berbagai perbaikan infrastruktur antara lain peresmian 4 rumah dinas dan 1 musala oleh Direktur Jenderal Imgirasi Silmy Karim pada Agustus 2024.

Selain itu penyelesaian sertifikasi tanah hibah dari Pemerintah Daerah Lampung Utara seluas 3.000 meter persegi dan sertifikasi transfer masuk BMN berupa tanah dan bangunan seluas 1.250 meter persegi di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dari Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

?Juga mendapatkan penambahan ABT dari Ditjen Imigrasi berupa 1 unit kendaraan fungsional operasional tertutup dan 1 unit kendaran penjemputan pegawai,? ucapnya.

Begitu juga dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8,536,663,000 dan hingga 27 Desember 2024 realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp8,148,316,483 atau sebesar 95,45%.

Adapun pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai 30 Desember 2024 sebesar Rp6.424.910.806 dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.092.628.784. Bahkan pencapaian tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebesar Rp6.051.149.965.

?Kantor Imigrasi Kotabumi pada 2024 juga memperoleh penghargaan berupa penghargaan sebagai peringkat kedua dalam kategori implementasi Digipay Mitra Kerja KPPN Kotabumi untuk Semester I Tahun Anggaran 2024, dan Penghargaan Predikat Ramah HAM oleh Kementerian HAM, dan penghargaan atas kinerja dalam sertifikasi BMN dan menerima sertifikasi aset BMN di pesisir barat dari Kepala KPKNL dan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu,? paparnya.

Tyas Kristyaningrum menargetkan di 2025, Imigrasi Kotabumi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dengan fokus pada penguatan integritas dan transparansi dalam pelayanan.

?Kami berkomitmen terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan mengusung jargon "Iko Siger" yang berarti Imigrasi Kotabumi Sinergi, Inovatif, Gesit, Edukatif, Ramah,? tandasnya.

Tyas Kristyaningrum mengaku, telah menyiapkan berbagai inovasi baru untuk mempermudah akses layanan keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Kotabumi, antara lain Iko Landis yakni, Layanan Imigrasi untuk Lansia dan Disabilitas. Kemudian, Iko Sigap yakni, Sistem Antrean Prioritas untuk Golongan Utama.

Selain itu, inovasi Tabi?pun yakni, ambil paspor tanpa turun dari kendaraan, Payan Mas berupa pelayanan masyarakat sore hingga senja, dan Iko Pos yakni, layanan pengiriman dokumen keimigrasian via kantor pos serta Iko Progress yakni cek status permohonan paspor secara online.

Ada juga inovasi Iko Was yakni, pengawasan orang asing di penginapan dan fasilitas umum, lalu Iko Siaga yakni, ImigrasiKotabumi siap layani pengaduan anda, Iko Agenda meliputi layanan disposisi pimpinan dan reminder melalui WhatsApp; dan terakhir Iko Tapis yakni, imigrasi Kotabumi tetap melayani tanpa istirahat siang.

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengomentari vonis ringan 6,5 tahun ke Harvey Moeis terdakwa kasus korupsi timah dengan kerugian negara Rp 300 triliun yang tengah disorot. Dia menilai vonis itu dilihat masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan dalam hukum.

Mulanya dia mengaku tidak terima dengan vonis yang diberikan kepada Harvey Moeis dan Helena Lim di kasus korupsi timah. Meski begitu sebagai menteri dia menghormati putusan hukum.

"Sebagai menteri, saya mengatakan, kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil," ujarnya dikutip detikNews, Selasa (31/12/2024).

Meski begitu, dia mengatakan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun dia mengatakan memang banyak masyarakat yang tidak terima dengan vonis 2 orang tersebut.

"Kami merasakan ada macam perasaan ketidakpuasan di masyarakat, ada rasa ketidakadilan di masyarakat. Ketidakadilan itu mungkin mereka merasa perbuatan yang dilakukan oleh mereka, yang koruptor itu, tidak setimpal dengan hukuman yang diterima oleh mereka," ucapnya.

Selanjutnya eks Komisioner Komnas HAM itu menyebut koruptor masuk kategori pelanggar HAM. Hal itu karena perilaku korupsi menyebabkan hak-hak dasar masyarakat jadi terhambat.

"Para pelakunya sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat, ya. Mereka melakukan pelanggar HAM. Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pada pangan, energi, terhambat," tutur dia.

(astj/astj)

Jakarta (ANTARA) - Football Asociation (FA) menghukum penyerang Wolverhampton Matheus Cunha larangan dua kali bertanding usai insiden pascapertandingan menghadapi Ipswich Town pada 14 Desember.

Selain diskors dua pertandingan, penyerang asal Brasil tersebut juga didenda 80.000 poundsterling atau setara Rp1,6 miliar.

"Matheus Cunha diskors dua pertandingan dan didenda £ 80.000 setelah pertandingan Liga Premier antara Wolverhampton Wanderers dan Ipswich Town pada Sabtu, 14 Desember 2024," tulis FA dikutip dari laman Premier League, Selasa.

"Penyerang itu didakwa melakukan pelanggaran dan diduga bertindak dengan cara yang tidak pantas setelah peluit akhir," tulis FA.

Dalam sidang yang dilakukan Komisi Regulasi Independen, Matheus Cunha mengakui perbuatannya. Tapi pihak FA hingga kini masih belum mempublikasikan kronologi kejadian yang terjadi dalam laga yang berakhir 2-1 untuk kemenangan Ipswich Town tersebut.

"Dia mengakui tuduhan itu dan sanksi kemudian dijatuhkan oleh Komisi Regulasi Independen. Alasan tertulis lengkap untuk kasus ini akan dipublikasikan pada waktunya," tulis FA.

Dengan diskors-nya Cunha menjadi kerugian besar untuk Wolves yang kini tengah berupaya menghindari zona degradasi Liga Inggris.

Saat ini Wolves berada di peringkat ke-17 dengan 16 poin atau unggul satu poin dari Ipswich yang menempati peringkat ke-18 dan berada di zona degradasi.

Cunha dipastikan absen membela Wolves saat menjamu Nottingham Forest pada 7 Januari 2025 dan saat bertandang ke markas Newcastle United pada 16 Januari 2025.

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Korps Bhayangkara telah meradikalisasi 8.118 narapidana terorisme (napiter) sepanjang tahun 2024.

“Sepanjang tahun 2024, terdapat 8.118 napiter dan keluarganya yang dilakukan deradikalisasi, termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang dihadiri oleh 1.315 eks anggota JI di Surakarta, Jawa Tengah,” ucapnya dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Dikatakan oleh Kapolri bahwa upaya deradikalisasi yang merupakan salah satu langkah soft approach yang dilaksanakan agar para pelaku teror dan keluarganya dapat terbebas dari ideologi menyimpang.

Adapun dalam penanggulangan terorisme dengan cara hard approach, Kapolri menegaskan bahwa kepolisian selalu mengedepankan preventive strike agar pelaku dapat diamankan sebelum melaksanakan aksinya.

“Langkah ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan total 196 tersangka yang diamankan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolri menerangkan bahwa untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri.

“Sampai dengan saat ini, Polri telah menjalin kerja sama dengan 11 kementerian/ lembaga maupun stakeholder luar negeri dan enam kementerian/lembaga dalam negeri,” ujarnya.

Beberapa kementerian/lembaga dalam negeri itu adalah Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Dirjen Dukcapil Kemendagri, PT KAI, dan PT Pertamina.

Pada Selasa ini, Polri menggelar acara Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa PJU Polri, salah satunya adalah Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri, anggota Kompolnas, anggota KPU, dan beberapa tamu undangan lainnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Polri deradikalisasi 8.118 napiter sepanjang tahun 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung soal dinamika Partai Politik yang terjerat dalam kasus hukum dalam refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025, Selasa (31/12/2024).

Bahlil mengatakan bahwa kader Partai Golkar juga terjerat kasus hukum. Meski pihaknya prihatin, partai berlogo pohon beringin ini mengaku tetap menghargai proses hukum.

“Tapi apa boleh buat? Ini persoalan hukum. Ya kami hargai proses itu. Menghormati,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Lanjutnya, pihaknya mengatakan bahwa Partai Golkar tidak menyalahkan siapapun. Menurutnya, partai harus bersikap adil.

“Jangan sakitnya di kepala, garuknya di perut. Apakah Golkar menyalahkan siapa? Nggak ada,” terangnya.

Meski demikian, Bahlil tidak merinci lebih lanjut pihak mana yang mungkin dianggap saling menyalahkan.

“Jadi kami tidak bermaksud mengatakan kayak yang lain.Tapi kalau statement saya ini ada yang merasa, YaWallahu a'lam bishawab. Masa orang rasa gue harus larang?” ujar Bahlil.

Adapun, ia kembali menekankan bahwa Partai Golkar tak menyalahkan siapapun, seperti ke mantan Presiden ataupun ketua umum Partai.

“Kami enggak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan Presiden A, atau mantan Presiden B, atau ketum partai A, ketum partai B. Nggak ada itu kita salah-salahkan. Atau merasa dikerjain? Nggak juga,” jelasnya.

Sebab demikian, ia meminta agar seluruh pihak dapat berpikir lebih objektif dan menghargai proses hukum yang ada.

“Jadi maksud saya mboh berpikirnya itu yang objektif- objektif aja lah. Dan kita menghargai, Golkar menghargai proses-proses yang ada, proses hukum yang ada,” pungkasnya.

Buleleng -

Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Singaraja membentuk dua desa binaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dua desa binaan keimigrasian tersebut, yakni Desa Tamblang (Kabupaten Buleleng) dan Desa Pergung (Kabupaten Jembrana).

Kepala Kanim Singaraja, Hendra Setiawan, mengungkapkan pembentukan desa binaan keimigrasian juga bertujuan untuk melindungi warga yang ingin bekerja ke luar negeri agar terhindar dari TPPO. Program ini melibatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang bertugas untuk memberikan sosialisasi terkait bahaya TPPO kepada masyarakat.

"Kami berikan edukasi langsung dan akses imigrasi semakin dekat di situ karena kami menempatkan Pimpasa," ujar Hendra saat konferensi pers akhir tahun di kantornya, Selasa (31/12/2024).

Wilayah hukum Kanim Singaraja meliputi Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Menurut Hendra, pemerintah desa di dua desa binaan tersebut juga bisa berkoordinasi langsung dengan Pimpasa jika ingin menanyakan informasi tentang prosedur pengiriman PMI ke luar negeri.

"Jadi, perbekel-perbekel tidak harus jauh-jauh ke (kantor) imigrasi. Cukup koordinasi dengan Pimpasa," imbuhnya.

Imigrasi Singaraja, dia berujar, akan kembali menambah desa binaan pada 2025. Menurutnya, Pimpasa yang ditempatkan di desa-desa binaan itu merupakan pegawai Kanim Singaraja.

"Dia harus pasang mata pasang telinga untuk membaca situasi TPPO di daerahnya. Ke depan, saya akan menugaskan seluruh pegawai Imigrasi Singaraja sebagai Pimpasa, yang berperan seperti halnya Babinsa atau Bhabinkamtibmas," pungkasnya.

(iws/iws)

KENDAL,iNewsPantura.id - Lunturnya nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, kini semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini mendorong Anggota MPR RI Fraksi Golkar, Firnando H. Ganinduto, untuk menggelar sosialisasi Empat Pilar kehidupan bermasyarakat, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel Sae Inn Kendal ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat, khususnya kaum muda, akan pentingnya nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Firnando H. Ganinduto, yang akrab disapa Mas Nando, mengungkapkan keprihatinannya atas lemahnya pemahaman terhadap Pancasila di kalangan anak muda.

Menurutnya, perkembangan budaya modern yang datang baik dari dalam maupun luar negeri semakin masif dan dapat mengancam integritas bangsa. Oleh karena itu, sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai fondasi negara.

"Kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa, harus bisa memahami secara utuh nilai-nilai Pancasila saat menghadapi serangan budaya-budaya luar. Karena, Pancasila itu fondasi yang enggak akan terpisahkan dengan bangsa Indonesia," tegas Mas Nando.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini sangat penting untuk dilakukan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda, yang lebih unggul, berakhlak, berdaya saing, dan tentunya mencintai bangsa Indonesia sebagai modal utama dalam pembangunan negara.

Pada sesi diskusi yang berlangsung, Mas Nando juga mengingatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyuarakan aspirasi yang konstruktif dan berkelanjutan. Hal ini, menurutnya, merupakan wujud dari semangat gotong royong yang dapat memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan memperkuat rasa persatuan di Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat di Kendal, termasuk generasi muda, yang antusias mengikuti jalannya sosialisasi. Diharapkan, sosialisasi ini dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Editor : Eddie Prayitno

Washington (ANTARA) - Pentagon pada Senin (30/12) mengumumkan bahwa tahanan bernama Ridah Bin Saleh Al-Yazidi dipulangkan dari penjara militer Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba, ke Tunisia.

"Ridah Bin Saleh al-Yazidi (ISN 038) ditetapkan memenuhi syarat untuk dipindahkan melalui proses peninjauan antarlembaga yang ketat yang ditetapkan oleh Perintah Eksekutif 2009 13492," demikian sebut Pentagon dalam sebuah pernyataan.

Al-Yazidi (59) telah berada di Teluk Guantanamo sejak hari pembukaan tahanan pada 11 Januari 2002 dan dilaporkan sebagai seorang anggota al-Qaeda.

Pada awal tahun ini, Menteri Pertahanan Lloyd Austin memberi tahu Kongres AS tentang niatnya untuk mendukung pemulangan tersebut.

Menurut pernyataan itu, 26 tahanan, yang 14 di antaranya memenuhi syarat untuk dipindahkan, tetapi hingga kini masih berada di Teluk Guantanamo.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

“Sepanjang tahun 2024, terdapat 8.118 napiter dan keluarganya yang dilakukan deradikalisasi, termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang dihadiri oleh 1.315 eks anggota JI di Sura

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Korps Bhayangkara telah meradikalisasi 8.118 narapidana terorisme (napiter) sepanjang tahun 2024.

“Sepanjang tahun 2024, terdapat 8.118 napiter dan keluarganya yang dilakukan deradikalisasi, termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang dihadiri oleh 1.315 eks anggota JI di Surakarta, Jawa Tengah,” ucapnya dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Dikatakan oleh Kapolri bahwa upaya deradikalisasi yang merupakan salah satu langkah soft approach yang dilaksanakan agar para pelaku teror dan keluarganya dapat terbebas dari ideologi menyimpang.

Adapun dalam penanggulangan terorisme dengan cara hard approach, Kapolri menegaskan bahwa kepolisian selalu mengedepankan preventive strike agar pelaku dapat diamankan sebelum melaksanakan aksinya.

“Langkah ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan total 196 tersangka yang diamankan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolri menerangkan bahwa untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri.

“Sampai dengan saat ini, Polri telah menjalin kerja sama dengan 11 kementerian/ lembaga maupun stakeholder luar negeri dan enam kementerian/lembaga dalam negeri,” ujarnya.

Beberapa kementerian/lembaga dalam negeri itu adalah Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Dirjen Dukcapil Kemendagri, PT KAI, dan PT Pertamina.

Pada Selasa ini, Polri menggelar acara Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa PJU Polri, salah satunya adalah Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri, anggota Kompolnas, anggota KPU, dan beberapa tamu undangan lainnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024