REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan direktur jenderal (dirjen) imigrasi Kemenkumham Irjen (Purn) Ronny Franky Sompie (RFS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi kasus Harun Masiku (HM). Ronny diperiksa terkait status tersangka Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (HK).

"Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (3/1/2025)

Ronny telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada pukul 10.00 WIB, dengan didampingi oleh beberapa orang. Sejauh ini, penyidik KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Pada Selasa (24/12/2024), penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku. Selain Hasto Kristiyanto, dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) juga sudah berstatus tersangka. Keduanya pun dicegah keluar negeri.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan, Hasto engatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel. HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap.

Uang itu untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina. "HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel," ujar Setyo.

Selain itu, kata dia, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Setyo menerangkan, tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelpon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie (RFS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku (HM) dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

"Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025.

Ronny Sompie diketahui telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh beberapa orang.

Sejauh ini, penyidik KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Pada Selasa, 24 2024, penyidik KPK menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dap

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie (RFS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku (HM) dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

"Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ronny Sompie diketahui telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh beberapa orang.

Sejauh ini, penyidik KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Pada Selasa (24/12/2024), penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi Anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel," ujar Setyo.

Selain itu penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelpon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3 .Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

"Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan," ujar Amran dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

Hal ini disampaikannya saat menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1/2025).

Amran mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa. Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada," jelasnya.

Sementara itu Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi, Sentot Prasetyo mengatakan pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

"Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi," katanya.

Sentot menambahkan, target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

"Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran Kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter," pungkasnya.

(prf/ega)

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Masyarakat Tahanan Palestina (Palestinian Prisoners Society) pada Kamis (2/1) memperingatkan tentang adanya "bahaya" yang mengancam Dr. Hussam Abu Safia, Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara.

Pernyataan itu dikeluarkan menyusul penyangkalan militer Israel atas adanya catatan yang membuktikan tentang penahanan Abu Safia.

Sebelumnya, Munir al-Bursh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan melalui organisasi Physicians for Human Rights untuk mengetahui nasib Abu Safia.

Namun, pihak Israel merespons dengan mengatakan bahwa tidak ada tahanan dengan nama tersebut.

Al-Bursh mengatakan kepada saluran berita Al Jazeera, terdapat kekhawatiran bahwa Israel mungkin sudah mengeksekusi Dr. Abu Safia setelah penahanannya sekitar satu pekan yang lalu.

Dalam sebuah pernyataan, Masyarakat Tahanan Palestina menyebut bahwa Dr. Abu Safia "adalah salah satu dari ribuan tahanan dari Gaza yang menghadapi kejahatan penghilangan paksa."

Kelompok tersebut menegaskan bahwa "meskipun ada bukti jelas tentang penangkapan Dr. Abu Safia pada 27 Desember 2024, pihak Israel menyangkal pernyataan sebelumnya dan juga mengabaikan bukti yang ada, termasuk foto dan video yang telah dipublikasikan, serta kesaksian dari beberapa tahanan yang telah dibebaskan."

Masyarakat Tahanan Palestina menegaskan bahwa pihak berwenang Israel bertanggung jawab penuh atas nasib yang terjadi pada Dr. Abu Safia.

Mereka kembali menyerukan kepada "sistem hak asasi manusia internasional untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari perannya di tengah genosida yang sedang berlangsung, setelah fungsinya terkikis akibat keadaan ketidakberdayaan yang mengkhawatirkan."

Sebelumnya pada Sabtu (28/12) lalu, Kementerian Kesehatan Gaza telah mengumumkan mengenai penangkapan Dr. Abu Safia oleh militer Israel di Gaza utara.

Pada Jumat (27/12) pekan lalu, pasukan Israel menyerbu Rumah Sakit Kamal Adwan, membakarnya, membuatnya tidak dapat beroperasi, dan menahan lebih dari 350 orang di dalamnya, termasuk Abu Safia.

Sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, militer Israel terus menargetkan sektor kesehatan Gaza dengan mengebom dan mengepung rumah sakit, mengeluarkan perintah evakuasi, serta mencegah masuknya pasokan medis, terutama di Gaza utara yang kembali diduduki pada 5 Oktober.

Militer Israel melanjutkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.550 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Sebelumnya pada November, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkan secara brutal di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A Dalimunthe menilai penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk kemajuan hukum yang dialami Indonesia pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disebabkan penghapusan presidential treshold memungkinkan semua partai menggunakan hak untuk mengusung calon presiden.

"Dengan ada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas calon presiden dari 20 persen menjadi nol persen, kita nilai ini adalah langkah progresif lembaga hukum negara di era kepemimpinan pak Prabowo dan mas Gibran," kata Farhan dalam siaran persnya, Jumat.

Walaupun penghapusan presidential treshold itu membuka jalan bagi banyak partai, DPR sebagai lembaga legislasi masih harus melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut.

Menurut dia, revisi itu dilakukan agar pemilu memiliki regulasi yang jelas dan dasar undang-undang diakui oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif.

"Penghapusan presidential treshold 20 persen ini merupakan open legal policy, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam revisi Undang-Undang Pemilu di DPR,” kata dia.

Tidak hanya itu, kata dia, penghapusan presidential treshold juga akan membuat beban partai semakin berat dalam menyeleksi setiap kadernya yang maju sebagai calon presiden.

Dengan demikian, partai semaksimal mungkin akan menghadirkan kader terbaiknya dan masyarakat pun mendapatkan banyak pilihan calon presiden yang berkualitas.

"Biarkan rakyat yang menilai. Dihapusnya presidential treshold jadi menghindari polarisasi di tengah masyarakat. Namun tetap diusung partai politik, kita tidak harus menegasikan Pasal 6A UUD 1945 tentang peran partai politik," kata Farhan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat terdampak aktivitas tempat pemrosesan akhir (TPA) liar di Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait hak warga untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Ketua Forum Warga Terdampak TPA Liar Limo, Dodi Ariawanto, menyebut aktivitas pembuangan sampah tidak terkontrol, pembakaran sampah di lahan terbuka secara masif tanpa izin resmi dan melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di TPA liar tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan akibat bau, pencemaran sungai, dan asap dari pembakaran sampah.

"Melalui aduan ini kami berharap Komnas HAM dapat membantu kami dalam menegakkan HAM atas lingkungan yang baik dan sehat. Serta memfasilitasi agar Pemerintah Kota Depok dan pemerintah pusat dapat menjalankan kewajibannya, sehingga hak warga masyarakat terpenuhi," kata Dodi.

Menurut dia warga sudah melakukan protes berulang kali sejak 2009 terkait kegiatan pembuangan dan pembakaran sampah ilegal tersebut. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq sendiri sudah mendatangi TPA ilegal tersebut pada 4 November 2024 untuk melakukan penyegelan dan penghentian kegiatan.

Juru Kampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abdul Ghofar yang mendampingi forum warga terdampak menyatakan operasi TPA ilegal tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan.

"Praktik pengangkutan, penimbunan, dan pembakaran sampah ilegal ini merenggut hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas udara bersih hingga hak atas kesehatan warga. Negara melalui institusinya harus memenuhi hak asasi warga melalui upaya penegakan hukum, pemulihan lingkungan dan jaminan untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat yang bebas dari polusi," jelas Ghofar.

Dalam aduan yang disampaikan pada Kamis (2/1) itu warga mendorong Komnas HAM untuk melakukan pemantauan kasus dugaan pelanggaran HAM dari operasi TPA liar tersebut, menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait dan pemilik lahan terkait penutupan dan pemulihan lingkungan, mendorong adanya rencana aksi dan perlindungan warga pejuang lingkungan hidup dan HAM.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komnas HAM bidang Pengaduan, Hari Kurniawan, menyatakan bahwa pelanggaran HAM dalam kasus TPA liar Limo itu terjadi akibat pembiaran.

"Komnas HAM akan menganalisa kasus untuk melihat dugaan pelanggaran HAM yang terjadi seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak dasar lain. Selain itu Komnas HAM akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan dan mencari solusi atas kasus yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun ini," katanya.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya berjanji memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Hal tersebut disampaikan Nasaruddin dalam upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-79 di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pusat, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

"Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Nasaruddin dalam keterangan tertulis.

Nasaruddin mengatakan, HAB ke-79 mengangkat tema "Umat Rukun Menuju Indonesia Emas". Katanya, tema ini merupakan wujud dari misi Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut, Asta Cita mengamanatkan bahwa Indonesia emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis.

"Sebaliknya, Indonesia emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis,” ujarnya.

Nasaruddin juga mengajak jajarannya untuk berperan serta dalam mewujudkan berbagai program kemaslahatan umat di tingkat nasional maupun global.

"Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, sejalan dengan Asta Cita Presiden,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin mengatakan, perspektif agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim.

Forum Conference of the Parties (COP) ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP ke-29 tahun 2024 di Azerbaijan secara khusus membuka Paviliun Iman sebagai platform bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dari perspektif agama-agama.

“Selain itu, Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada 5 September 2024, juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusian, dan penanggulangan perubahan lingkungan,” kata dia.

Selain itu, Menag juga mengingatkan jajarannya agar terlibat dalam penguatan pendidikan keagamaan. Proses pendidikan, kata dia, akan menghasilkan sumber daya manusia unggul dalam karakter, penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepedulian sosial.

Menurut Nasaruddin, anak-anak dan peserta didik yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia adalah modal kekuatan bangsa dalam mengarungi percaturan global.

“Mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, makan bergizi gratis, akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama,” kata dia.

Terakhir, ia mengatakan, pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kemenag di hari lahirnya yang ke-79 ini.

“Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa, dan negara dengan niat ibadah. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas masing-masing,” ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Pada Desember 2024, gerakan Jamaah Islamiyah (JI) resmi mendeklarasikan kesetiaan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah sebelumnya, pada Juni 2024, secara resmi membubarkan organisasinya.

Hal ini belum pernah terjadi di belahan dunia manapun.

Semua mafhum bahwa banyak teroris dikenal di lingkungannya sebagai orang baik dan pintar. Beberapa di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Ken Setiawan, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, pernah mengatakan bahwa remaja dan pemuda yang pintar serta baik sering terjebak dalam ajaran Islam yang palsu karena bertemu dengan guru yang salah.

Jika ajaran tersebut membuat pemeluknya menjadi lebih berakhlak mulia, maka ajaran itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT, sebaliknya, jika ajaran itu membuat pengikutnya melakukan tindakan kriminal atau kekerasan, maka keliru.

Peran guru atau mentor sebagai pintu masuk dan keluar dari gerakan terorisme disadari betul oleh pemerintah, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pemerintah melibatkan mereka untuk menyadarkan para pelaku terorisme yang masih aktif.

Ken Setiawan sadar setelah bertemu mantan teroris senior yang pernah berjuang di Afghanistan. Mantan teroris tersebut justru menyarankan Ken untuk memikirkan keluarganya. Banyak pelaku teror yang terlalu sibuk memikirkan negara, tetapi justru mengabaikan hubungan dengan keluarga terdekat, orang tua, mertua, istri, dan anak.

Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mampu mendorong organisasi teroris untuk membubarkan diri dan mendeklarasikan kesetiaan kepada bangsa dan negara.

Keberhasilan ini dapat dipromosikan oleh Kementerian Luar Negeri agar negara lain yang menghadapi persoalan serupa dapat belajar dari Indonesia.

Keberhasilan Indonesia ini dalam penanganan terorisme disebut lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan.

Pemerintah menyadari bahwa terorisme tidak hanya lahir dari ideologi radikal semata, tetapi juga dari berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Salah satu contoh nyata program pemerintah adalah pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan teroris dan keluarganya. Program ini membantu mantan teroris mandiri secara ekonomi, sekaligus membangun rasa percaya diri untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat.

Peran media juga penting dalam proses deradikalisasi. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik.

Pendekatan yang mengutamakan dialog, kasih sayang, dan pemberdayaan manusia dapat menjadi solusi efektif dibandingkan penggunaan kekuatan semata.

*) H. Ahmad Nawawi Arsyad adalah Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar

JAKARTA, iNewsKendari.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronny Sompie, pada Jumat (3/1/2025). Pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan tersangka Hasto Kristiyanto.

Ronny tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.58 WIB, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, serta ditemani oleh sekitar lima orang. Saat ditanya mengenai kapasitasnya dalam pemeriksaan tersebut, Ronny menjawab singkat, "Saksi, Saksi."

Setelah memasuki gedung, Ronny langsung menuju meja resepsionis untuk keperluan administrasi sebelum melanjutkan ke lantai dua, tempat ruangan pemeriksaan berada.

Sebelumnya, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada Kamis (2/1/2025). Namun, Wahyu meminta penjadwalan ulang pada 6 Januari 2025 karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa Wahyu bersedia hadir pada hari Senin nanti.

"Yang bersangkutan meminta untuk reschedule di hari Senin," kata Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (2/1/2024).

Editor : Asdar Zuula

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil mantan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie, Jumat (3/12/2024). Berdasarkan informasi yang diterima, pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Hasto Kristiyanto .

Pantauan di lokasi, Ronny tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.58 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih dengan celana hitam. Dalam kesempatan tersebut, ia ditemani sekitar lima orang.

"Saksi-saksi," kata Ronny saat ditanya kapasitasnya dalam pemeriksaan tersebut.



Setelah memasuki kantor KPK, Ronny Sompie segera menuju meja resepsionis untuk keperluan administrasi. Selanjutnya, ia menuju lantai dua di mana tempat ruangan pemeriksaan.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan pada Kamis (2/1/2025). Namun, yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang pada 6 Januari 2025.

"Yang bersangkutan meminta untuk reschedule di hari Senin," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (2/1/2024).

Tessa mengungkapkan, alasan Wahyu reschedule lantaran ada kegiatan yang sudah terjadwal dan tidak bisa ditinggalkan.

"Yang bersangkutan bersedia untuk hadir di hari Senin nanti," ujarnya.

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Yusril menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025).

Yusril mengatakan semua pihak, termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tersebut. Dia menuturkan pemerintah menghormati putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

Yusril mengungkit permohonan judicial review (JR) untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu telah dilakukan lebih dari 30 kali dan baru dikabulkan saat ini. Yusril mengatakan pemerintah melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu itu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

"Namun apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", ucap Yusril.

Yusril menambahkan, setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu, pemerintah secara internal tentu akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan Presidential Threshold, maka Pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ujar Yusril.

"Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat Pemilu dan masyarakat tentu akan dilbatkan dalam pembahasan itu nantinya," pungkasnya.

(fca/knv)