Jakarta: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau yang dikenal dengan istilah presidential threshold. Keputusan tersebut final.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya, Jumat 3 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk pemerintah, harus mematuhi putusan MK yang tidak bisa diganggu gugat, dan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Yusril juga menambahkan bahwa meskipun sudah ada lebih dari 30 kali permohonan untuk menguji Pasal 222 UU Pemilu, baru pada pengujian terakhir permohonan tersebut dikabulkan.
Baca juga: Dihapus MK, Apa Itu Presidential Threshold?

Pemerintah, lanjut Yusril, menyadari adanya perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu jika dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah tetap menghormati keputusan tersebut dan memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut, sebagaimana yang bisa dilakukan oleh akademisi atau aktivis.

"Apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis," ucap Yusril.

Selanjutnya, Yusril menyatakan bahwa dengan adanya keputusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, pemerintah akan mempersiapkan pembahasan terkait pengaruhnya terhadap pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengecam peristiwa penembakan yang menewaskan pengacara Rudi S Gani (49) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, saat korban sedang makan malam bersama keluarganya jelang tahun baru.

Pigai meminta Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penembakan berujung maut itu secara tuntas.

"Kami mengecam penembakan terhadap pengacara yang mencari keadilan tetapi menjadi korban. Perbuatan pelaku tidak bisa dibenarkan," ujar Pigai melalui akun X @NataliusPigai2 dikutip Jumat (3/1).

"Kami berharap aparat keamanan bekerja secara profesional, objektif, transparan dan imparsial agar keluarga korban mendapat keadilan," ucap dia.

Berdasarkan hasil pemantauan media dan komunikasi yang dilakukan dengan Kantor Wilayah, Pigai mengatakan kasus tersebut tengah diselidiki Polda Sulawesi Selatan.

Jenazah korban, lanjut dia, telah diautopsi di Ruang Forensik Dokpol Bidokkes Polda Sulsel pada 1 Januari 2025 dan selesai pukul 13.57 WITA.

Adapun penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap pengacara tersebut saat ini masih bersifat pidana murni.

"Bidang HAM Kantor Wilayah akan melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan melaporkan perkembangannya kepada Kementerian HAM," kata Pigai.

Desakan serupa juga sudah disampaikan organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sulawesi Selatan.

Kasus penembakan terhadap pengacara Rudi S Gani (49) terjadi pada saat korban bersama istri dan keluarganya sedang makan malam menjelang pergantian tahun baru di Kabupaten Bone, Selasa (31/12), sekitar pukul 21.50 WITA.

"Sementara makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada suara ledakan langsung dia tergeletak begitu saja," kata istri korban Maryam di Makassar, Rabu (1/1).

Maryam menerangkan pada saat makan malam itu dirinya berada di samping korban. Kemudian datang sebuah mobil yang parkir di depan rumah korban.

"Dia di samping saya, tidak ada (orang) karena gelap. Tidak ada diperhatikan, karena kita di situ sementara makan," ungkapnya.

Setelah ditembak korban langsung jatuh tergeletak, Maryam awalnya mengira suaminya mengalami pecah pembuluh darah.

"Saya belum melihat luka pada saat itu, pemikiran saya itu pecah pembuluh darah karena darah keluar, saya periksa ternyata tidak, saya periksa saya lihat ada memar di samping hidung. Terus baru saya tahu saat polisi bilang ini ditembak," ungkapnya.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak evaluasi secara menyeluruh penggunaan senjata api oleh aparat maupun masyarakat sipil untuk menyikapi kasus penembakan yang marak belakangan ini.

Dua kasus yang disoroti Pigai adalah penembakan di tempat peristirahatan atau rest area Tol Tangerang Merak yang dilakukan anggota TNI, lalu penembakan terhadap seorang pengacara Rudi S Gani (49) di Bone, Sulawesi Selatan.

"Artinya terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus jadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri dan juga Perbakin. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata," ujar Pigai melalui keterangan resmi Jumat (3/1) malam.

Ia menjelaskan penggunaan senjata, baik oleh aparat, maupun masyarakat sipil diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat termasuk prosedur penggunaannya.

"Artinya ada aspek legalitas dan prosedur yang dilanggar sehingga bukan saja pengetatan yang diperlukan tetapi evaluasi total. Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial," tegas Pigai.

Mengenai dua kasus yang disinggung di awal, Pigai yang dikenal sebagai aktivis kemanusiaan ini meminta proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional dan akuntabel.

"Aparat harus profesional mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban," tandasnya.

Pigai menuturkan munculnya kasus penembakan tersebut bukan saja menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ancaman bagi hak hidup. Menurut Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan pribadi.

Ia menyebut penyalahgunaan senjata yang menyebabkan ancaman terhadap keselamatan individu jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebab, salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa takut atau freedom of fears.

"Dalam kasus seperti ini jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja ancaman bagi kehidupan. Sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya," tutup Pigai.

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

MK menyatakan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bertentangan dengan konstitusi.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1).

Ia menegaskan semua pihak termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun. Pemerintah, kata dia, menyadari permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru pada pengujian terakhir dikabulkan.

Pemerintah, lanjut Yusril, melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

"Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis," ucap Yusril.

"MK berwenang menguji norma Undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," sambungnya.

Yusril mengatakan setelah ada tiga putusan MK nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, pemerintah akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ucap Yusril.

"Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu nantinya," pungkasnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh empat orang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq dan Tsalis Khoriul Fatna.

MK menilai Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal itu dinilai melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat serta melanggar moralitas.

Dengan putusan tersebut, setiap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu mendatang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa ambang batas lagi.

Guna mencegah menjamurnya pasangan calon, MK merekomendasikan lima poin yang termuat dalam rekayasa konstitusional atau constitutional engineering.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, atau yang dikenal dengan istilah presidential threshold.

Keputusan ini tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 222 UU Pemilu sebelumnya mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh sekurang-kurangnya 20 persen kursi partai politik (parpol) atau gabungan parpol di DPR RI, atau minimal 25 persen suara sah nasional parpol berdasarkan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya.

Dengan dibatalkannya ketentuan ini, setiap parpol peserta Pemilu mendatang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa adanya ambang batas.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (3/1/2025).

Ia menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, terikat dengan putusan MK tersebut dan tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun.

Yusril juga mencatat bahwa permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru pada pengujian terakhir ini dikabulkan.

Ia melihat adanya perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma tersebut dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya.

"Namun apapun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tambahnya.

Setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121, dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan membahas implikasi keputusan tersebut terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," tuturnya.

Ia memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk KPU, Bawaslu, akademisi, pegiat Pemilu, dan masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar di Ruang Sidang MK, Jakarta, pada Kamis (2/1/2025).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” imbuhnya.

Adapun pasal yang dinyatakan bertentangan tersebut berkaitan dengan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik.

Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya."

Gugatan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 diajukan oleh empat pemohon, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirl Fatna.

Jakarta - Menteri HAM Natalius Pigai dalam sambutannya di acara Kementerian HAM mengaku 13 tahun tidak punya istri dan cuma punya 3 pacar. Pernyataan Pigai itu pun bikin heboh.

(nkm/nkm)

Jakarta -

KPK memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny diperiksa dalam perkara yang menjerat Harun Masiku, yang diduga melibatkan Sekjen PDIP Hasto.

"Betul, saksi atas nama Ronny F. Sompie telah hadir hari ini," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

Tessa mengatakan Ronny diperiksa terkait perkara dengan tersangka Harun Masiku (HM), Hasto Kristiyanto (HK) dan Donny Tri Istiqomah (DTI). Namun belum dirincikan materi apa yang didalami oleh KPK kepada Ronny.

"Dimintai keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," ucapnya.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikannya, dengan Tersangka HK," lanjutnya.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Ronny tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.57 WIB. Dia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Ronny tiba ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya. Setelah itu, Ronny memasuki ruang pemeriksaan KPK.

Saat tiba, Ronny hanya bicara singkat. Ronny mengatakan dipanggil KPK dengan kapasitasnya sebagai saksi.

"(Dipanggil sebagai) Saksi saksi," kata Ronny.

Hasto Jadi Tersangka

Adapun KPK telah resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Setyo menyebutkan Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku.

"Bahkan surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh HK (Hasto Kristiyanto)," ujar Setyo.

Selain menjadi tersangka kasus suap, Hasto menjadi tersangka kasus perintangan penyidikan. Hasto diduga menyuruh merendam ponselnya dan ponsel Harun Masiku, serta menyuruh Harun Masiku kabur. Hingga kini Harun Masiku masih jadi buron.

(ial/dek)

KOMPAS.com - Eks Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025) pukul 10.00 WIB dengan didampingi beberapa orang.

Ronny Sompie diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan agar meloloskan eks Kader PDI-P, Harun Masiku sebagai anggota DPR.

Selain Harun, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto juga ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga meminta Harun melarikan diri dari kejaran KPK pada Januari 2020.

Meski begitu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika belum bisa membeberkan materi pemeriksaan terhadap Ronny.

“Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

Berikut profil Ronny Sompie dan kaitannya dengan kasus Harun Masiku.

Profil Ronny Sompie

Ronny merupakan purnawirawan jenderal Polri dengan pangkat terakhir Irjen atau jenderal bintang dua.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1984 tersebut lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 17 September 1961.

Ronny menjabat sebagai Dirjen Imigrasi sejak Senin (10/8/2015) hingga Selasa (28/1/2020).

Sebelum menduduki jabatan tersebut, Ronny adalah Kapolda Bali sejak Selasa (17/3/2015).

Pada saat itu, ia menggantikan Irjen Albertus Julius Benny Mokaku yang dimutasi menjadi staf ahli Kapolri.

Ia dilantik menjadi Kapolda Bali oleh Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Ruang Rapat Utama, Mabes Polri, Jakarta.

Riwayat pendidikan Ronny Sompie

Dilansir dari laman pribadinya, Ronny pernah menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.

Berikut riwayat pendidikan Ronny:

1. Pendidikan dalam negeri

• Akademi Kepolisian (1984)
• Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK-PTIK (1988)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (2000)
• S2 Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya (2003)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Lembang (2007)
• S3 Hukum Universitas Borobudur, Jakarta (2015).

2. Pendidikan luar negeri

• Familirisation Police Officer di Brunei Darusallam (1995)
• International Management of Serious Crime Course, Singapore (2001)
• Seminar Internasional di bidang Narkotika, Tokyo (2005)
• Transnational Organized Crime Course dari ICITAP (2005).

Rekam jejak Ronny Sompie

Selama berkarier di Polri, Ronny menduduki berbagai jabatan, baik di tingkat daerah maupun Mabes Polri.

Simak rekam jejak Ronny berikut ini:

• Perwira Staf di PTIK Jakarta
• Kanit Crime Squad Polwiltabes Surabaya
• Kapolsek Pabean Cantikan Surabaya
• Kanit Vice Control Ditreskrim Polda Metro Jaya
• Kasat Reserse Polres Metro Jakarta Barat (1997)
• Wakapolres Metro Jakarta Pusat
• Kasatreskrim Polwiltabes Bandung
• Kasat Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Timur (2001)
• Kasat Tindak Pidana Umum Polda Jatim
• Kapolres Gresik (2002-2003)
• Kapolres Sidoarjo (2005)
• Ditserse Narkoba Polda Jatim
• Kabag Kerjasama Luar Negeri SDM Polri
• Dirreskrim Polda Sumatera Utara (2006)
• Kabag Perpustakaan STIK–PTIK (2008)
• Kapolwiltabes Surabaya (2009-2010)
• Karo Ops. Polda Metro Jaya (2010)
• Karo Kelembagaan dan Tata Laksana Srena Polri (2010)
• Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri (2010-2013)
• Kepala Divisi Humas Polri (2013-2015)
• Kapolda Bali (2015)
• Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (2015-2020).

Kaitan Ronny Sompie dengan kasus Harun Masiku

Saat kasus Harun mencuat pada Januari 2020, Ronny menjabat sebagai Dirjen Imigrasi.

Kasus Harun bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Depok, dan Banyumas pada 8-9 Januari 2020.

Kasus tersebut terkait upaya meloloskan Harun sebagai anggota DPR dengan cara menyuap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Beberapa orang yang ditangkap KPK adalah Wahyu dan Agustiani Tio Feidelina selaku mantan anggota Badan Pengawas Pemilu.

Namun, KPK gagal meringkus Harun karena eks kader PDI-P ini sudah melarikan diri sebelum OTT KPK.

Pada saat itu, Harun disebut melarikan diri ke Singapura pada 6 Januari 2020.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (22/1/2020), Ronny selaku Dirjen Imigrasi kemudian mengonfirmasi bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Pernyataan Ronny berkebalikan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang mengatakan, Harun masih berada di luar negeri pada 16 Januari 2020.

Setelah Yasonna mengeluarkan pernyataan, Ronny segera memberikan klarifikasi bahwa terjadi delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

Gangguan tersebut menyebabkan keterlambatan mengenai informasi kepulangan Harun ke Indonesia.

Yasonna kemudian mengumumkan pencopotan Ronny agar tidak ada konflik kepentingan terkait kasus Harun pada Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Detasemen Khusus 88 Anti-teror Polri melatih 2.285 mantan narapidana terorisme (napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI) untuk membantu program swasembada pangan.

Mereka dibina untuk bergabung dengan brigade pangan bentukan Kementan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembinaan itu meliputi bimbingan dan pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian.

“Kami akan bina, karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang akan melakukan pendampingan,” ujar Mentan saat menggelar perjanjian kerja sama di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2025).

Amran mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa.

“Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan,” kata Amran.

Sebelumnya, Kementan juga telah bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengajak narapidana bebas bersyarat gabung brigade swasembada pangan.

“Dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada,” tutur Amran.

Sementara itu, Kepala Densus 88 Anti-teror Polri Irjen Sentot Prasetyo mengatakan bahwa pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu.

Untuk itu, pihaknya juga membagi zona klaster, dari klaster merah, kuning hingga hijau.

“Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi,” kata Sentot.

Banggai -

Pemuda berinisial MK (26) di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) melempar narkoba jenis sabu seberat 2 gram ke dalam Lapas Kelas IIB Luwuk. Petugas Lapas kemudian menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti.

"Petugas Pengawasan Menara III di Lapas Kelas IIB Luwuk berhasil menggagalkan upaya pelemparan narkoba jenis sabu-sabu," ujar Kalapas Luwuk Efendi Wahyudi kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

Peristiwa pelemparan sabu terjadi di luar Lapas Kelas IIB Luwuk, Kecamatan Luwuk, Banggai pada Kamis (2/1) sekitar pukul 16.00 Wita. Kasus ini terungkap setelah warga sekitar melapor ke petugas Lapas ada 2 orang yang melakukan aktivitas mencurigakan.

"Petugas segera merespons laporan masyarakat tersebut dan bergerak cepat untuk menyelidiki dan menangkap satu orang pelaku yang diduga terlibat dalam pelemparan narkoba," terangnya.

Efendi melanjutkan, pelaku yang diamankan kemudian dibawa ke ruangan portir untuk diperiksa. Petugas juga menyita barang bukti 2 gram sabu, kantongan, dan batu.

"Barang bukti itu ditemukan tepat berada di balik tembok belakang Lapas, 2 bungkus sabu-sabu seberat masing-masing 1 gram, beserta lima saset kecil kosong yang dibungkus dalam kantong plastik putih, kemudian dibalut dengan kresek hitam serta batu pemberat ditemukan oleh petugas regu jaga," bebernya.

Efendi mengatakan pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pelaku dan barang bukti kemudian diserahkan ke Satresnarkoba Polres Banggai.

"Kanit 1 Resnarkoba Polres Banggai bersama anggota Resnarkoba tiba di Lapas untuk mengambil barang bukti dan mengamankan pelaku," katanya.

Efendi mengapresiasi kesigapan petugas dalam mencegah barang terlarang masuk ke dalam Lapas. Selain itu, dia menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang melaporkan aktivitas mencurigakan dan ikut serta memerangi peredaran gelap narkoba.

"Ini adalah bukti komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk memerangi peredaran narkoba di lingkungan Lapas," imbuhnya.

(hsr/asm)

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan Ronny Sompie hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh beberapa orang.

KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Pada Selasa (24/12/2024), penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan Hasto mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi Anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel.

Hasto juga mengatur dan mengendalikan Donny untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold karena merupakan amanat reformasi yang selama ini konsisten diperjuangkan dalam berbagai agenda dan kebijakan politik.

"Dalam UUD NRI 1945 sangat jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Apa yang diputuskan MK sesungguhnya menegaskan apa yang termaktub dalam UUD NRI 1945," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan sejak awal pihaknya memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

"Sudah seharusnya pemilihan presiden menjadi ruang adu ide dan gagasan putra-putri terbaik bangsa yang diajukan melalui partai politik dan tidak dihalangi oleh ambang batas," ujarnya.

Selain itu, Eddy mengatakan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam pilpres maka rakyat memiliki kesempatan untuk memilih yang terbaik diantara kandidat-kandidat terbaik.

"Rakyat sebagai pemilih akan lebih selektif dalam memilih kandidat berbasis pada ide, gagasan dan visi misi yang disampaikan. Keputusan MK ini memberikan kedaulatan yang lebih luas untuk rakyat sebagai pemilih dalam memutuskan yang terbaik," pungkas dia.

Sebelumnya, MK memutuskan penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025