JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memandang ke depan perlu dirumuskan dalam sebuah peraturan agar tidak ada gabungan partai politik atau koalisi parpol yang mendominasi dalam kontestasi Pilpres.

Hal ini diungkapkan Yusril menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden-Wakil Presiden atau presidential threshold.

Yusril mengatakan, merujuk pertimbangan hukum dan diktum putusan MK justru memberikan panduan atau arahan agar jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres cawapres agar jangan sampai mendominasi.

"Di sinilah pembatasan itu perlu sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta Pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres. Ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK," ujar Yusril, Sabtu (4/1/2025).

Dia tak ingin meski putusan MK menghapus ambang batas syarat pencalonan dukungan minimal tersebut, tapi di lapangan justru parpol peserta Pemilu memutuskan membentuk satu poros gabungan partai politik yang sangat besar untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu.

"Misal ada 20 parpol ikut pemilu lantas 19 partai gabung ajukan 1 paslon, sisa 1 partai yang hanya bisa ajukan 1 calon lagi akhirnya hanya ada 2 paslon saja. Ini yang harus dipikirkan bagaimana membatasi gabungan partai agar tidak mendominasi seperti dikatakan MK," katanya.

OKU -

Tiga orang tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) dilaporkan kabur usai menjebol plafon kamar tahanan.

Dari informasi yang didapat detikSumbagsel, kaburnya tahanan tersebut pada Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB. Ketiganya Rudi Hartono, Edi Susanto dan Wiwin Suhendra.

Kepala Rutan Kelas II B Baturaja, Abdul Hamid membenarkan ada tiga orang warga binaan yang kabur dari sel tahanan dengan menjebol plafon kamar tahanan.

"Ya, benar warga binaan atas nama Rudi Hartono, Edi Susanto dan Wiwin Suhendra kabur dari sel tahanan dengan menjebol plafon," katanya kepada detikSumbagsel, Sabtu (4/1/2025).

Abdul mengatakan saat ini, pihak Rutan Baturaja sedang melakukan pengejaran dengan dibantu Polisi dan TNI.

"Ya kita sedang berusaha melakukan pencarian dengan dibantu pihak kepolisian dan TNI," ungkapnya.

Ditambahkan Abdul, ia mengimbau warga binaan yang kabur tersebut untuk menyerahkan diri.

"Kita minta supaya warga binaan itu menyerahkan diri, selain itu juga pihak keluarga yang mengetahui agar memberikan informasi dan menyerahkan warga binaan dengan baik-baik," tutupnya.

(dai/dai)

Maros -

Pria buronan Lapas Kelas Kelas II A Maros berinisial TL (45) mengamuk dan menikam seorang warga berinisial AP (30) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku kesal karena orang tua korban menolak memberikan uang Rp 10 juta.

"Pelaku dia minta uang sebesar Rp 10 juta tapi korban tidak mau kasih," ujar Kanit Reskrim Polsek Tanralili Ipda Abdul Rahman kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).

Abdul Rahman menjelaskan bahwa pelaku selalu meminta makan dan minum di rumah orang tua korban. Hal itu dilakukan pelaku sejak kabur dari Lapas Kelas II A Maros.

"Pelaku ini DPO (daftar pencarian orang) Lapas Maros dan tidak ada kerjaan. Dia menumpang makan di situ dan minum kopi di korban setiap hari," jelas Abdul Rahman.

Belakangan pelaku menuduh orang tua korban memberikan racun ke makanannya. TL lalu mendatangi rumah orang tua korban dan meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp 10 juta.

"Pelaku beralasan bahwa dia diracun korban, jadi dia ada upaya pemerasan di situ," tutur Abdul Rahman.

Orang tua korban awalnya menolak memberikan uang. Namun, orang tua pelaku memohon kepada orang tua korban untuk menyetujui permintaannya, dengan jaminan bahwa dirinya yang akan membayarnya.

"Ibunya pelaku sampaikan, iyakan saja nanti saya berikan uang Rp 10 juta, maka Daeng SN akhirnya menyetujui," tuturnya.

Setelah perjanjian itu, orang tua korban tidak memberikan uang kepada pelaku. Akibatnya, pelaku mengamuk dan menagih uang kepada orang tua korban.

"Awalnya dicari pagi tidak ada, sorenya dia kembali mencari lagi dan ketemu di situ hingga dicabut badiknya," jelas Abdul Rahman.

Korban yang melihat kejadian itu langsung memeluk orang tuanya. Pelaku lalu emosi dan berbalik menikam korban.

"AP itu anak dari Daeng SN peluk dari belakang karena mau ditikam bapaknya, maka dia mengamuk. Akhirnya dia tikam itu AP ditusuk di perut, kepala dan tangan," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, penikaman terjadi di Kampung Salu, Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Maros, Kamis (2/1). Belakangan pelaku ditangkap masih di sekitar Kecamatan Tanralili, Jumat (3/1).

(hmw/asm)

Direktorat Jenderal Imigrasi akan memberi layanan paspor untuk 1.075 pemohon di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (19/1) dalam rangka memperingati ulang tahun ke-75.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Tato Juliadin Hidayawan mengatakan kuota pemohonan paspor sudah dibuka sejak awal Januari.

Bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor, kata dia, harus mengajukan permohonan di aplikasi M-Paspor, dengan memilih lokasi layanan Pelayanan 1.075 Paspor HUT Ke-75 Imigrasi (Parkir Timur GBK).

"Kuota permohonan paspor di GBK kami buka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor, dan terus dibuka sampai kuotanya habis," kata Tato dalam rilis resmi, Sabtu (4/1).

Lebih lanjut, Tato mengatakan paspor yang diberikan di GBK yakni pembuatan paspor baru dan penggantian paspor.

"Jenis paspor yang kami terbitkan adalah paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat," imbuh dia.

Namun, layanan di GBK tak berlaku bagi warga yang ingin mengurus paspor karena hilang atau rusak.

Dalam rilis resmi, Ditjen Imigrasi juga menerangkan masyarakat di seluruh Indonesia bisa mengakses layanan Paspor Simpatik di kantor imigrasi terdekat.

Layanan tersebut buka setiap Sabtu dan beroperasi hingga 25 Januari 2025. Jumlah kuota menyesuaikan kapasitas setiap kantor imigrasi.

Tato menerangkan untuk mengakses layanan Paspor Simpatik, masyarakat bisa mengajukan permohonan melalui aplikasi M-Paspor maupun datang langsung (walk-in) ke lokasi.

Namun, layanan walk-in akan memprioritaskan lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus.

"Kami harap layanan 1.075 paspor di GBK dan Paspor Simpatik di seluruh Indonesia memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat," ungkap Tato.

Layanan paspor di GBK dan Paspor Simpatik merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati hari jadi ke-75 Imigrasi yang jatuh pada 26 Januari.

Masyarakat yang mengurus paspor di GBK juga bisa berkunjung ke gerai-gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam Festival Imigrasi (Imifest).

Di samping itu tersedia pula layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter, pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah. Ditjen Imigrasi juga menggelar Immigration Run (Imirun) untuk masyarakat umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pendiriannya dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, atau yang dikenal dengan istilah presidential threshold.

Penghapusan itu tercantum dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 soal uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Semua pihak menyambut poisitif putusan MK tersebut. Termasuk, Menteri Koordinator Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

1. Yusril: Pemerintah Hormati Putusan MK yang Batalkan Presidential Threshold

Yusril menegaskan bahwa pemerintah menghormati keputusan MK membatalkan ketentuan presidential threshold.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (3/1/2025).

Dia juga menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, terikat dengan putusan MK tersebut dan tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun.

“Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujarnya.

Setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121, dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan membahas implikasi keputusan tersebut terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," katanya.

Dia memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akademisi, pegiat Pemilu, dan masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

Berita selenngkapnya bisa dibaca di sini.

2. Panglima Benarkan Anggota TNI Terlibat Penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area

Berita populer selanjutnya datang dari kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis, 2 Januari 2025.

Dalam tragedi itu, dua korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman (48), tewas, sementara korban lainnya, R (59), mengalami luka tembak di bagian tangan.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil tersebut.

"Betul sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut," kata Panglima TNI saat dikonfirmasi, Jumat.

Panglima Agus juga menyampaikan bahwa pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini.

"Apabila terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal).

"Pelaku sudah diamankan di Puspomal," kata Yusri kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf merespons Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang menilai tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres setelahpresidential threshold 20 persen dihapus. Dede Yusuf menganggap itu sebagai masukan.

"Semua akan dijadikan masukan yang baik. Nanti dirumuskan di panja RUU saja, dengan harmonisasi akhir bersama MK," kata Dede Yusuf saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Dede meyakini akan ada banyak ide dan gagasan untuk membatasi jumlah capres. Dia menyebut proses revisi UU Pemilu masih panjang.

"Karena pasti akan banyak konsep dan gagasan, proses masih panjang paling tidak ada setahun ini untuk melakukan kolaborasi ide," ucap dia.

Pernyataan Yusril

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta ada aturan atau rekayasa sehingga calon presiden dan wakil presiden yang diajukan partai politik tidak terlalu banyak buntut dihapusnya presidential threshold 20 persen. Yusril Ihza Mahendra menilai tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres.

"Kalau membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres, karena hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, akan mengembalikan presidential threshold yang justru sudah dibatalkan oleh MK," kata Yusril saat dihubungi, Jumat (3/1/2025).

Dia mengatakan putusan MK membuat setiap parpol berhak mengusung calon presiden. Selain itu, Yusril menyebut MK juga tetap mempersilakan jika parpol mau berkoalisi mencalonkan presiden-wakil presiden.

"MK tegas menyatakan setiap parpol peserta pemilu berhak mencalonkan capres. Kalau mereka mau bergabung mencalonkan seseorang, silakan bergabung," ucapnya.

Dia menggarisbawahi panduan MK agar gabungan parpol jangan sampai mendominasi pilpres. Menurutnya, hal itulah yang harusnya dibatasi.

"Panduan MK justru memberikan arahan agar, jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres-cawapres, agar jangan sampai mendominasi. Di sinilah pembatasan itu perlu sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres. Ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK ini," jelasnya.

(maa/idh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh.

Hal itu dikatakan Natalius menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini.

Seperti kasus penembakan di rest area Tol Tangerang-Merak yang dilakukan anggota TNI dan penembakan juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, terhadap seorang pengacara.

"Artinya, terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus jadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbakin. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata," kata Natalius dalam keterangan pers, Sabtu (4/1/2025).

Dia menegaskan, penggunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat, termasuk prosedur penggunaannya.

Sebab itu, peristiwa penembakan ini menjadi bukti adanya aspek legalitas dan prosedur yang dilanggar, sehingga bukan saja pengetatan yang diperlukan tetapi evaluasi total.

"Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial," tutur Pigai.

Munculnya kasus-kasus penembakan ini, kata Natalius, bukan saja menimbulkan ketakutan bagi masyarakat tetapi juga ancaman bagi hak hidup.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan, menurut Pasal 3 DUHAM, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi.

Dia menilai, penyalahgunaan senjata yang menyebabkan ancaman terhadap keselamatan individu jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.

"Salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa takut atau freedom from fear. Dalam kasus seperti ini, jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja menjadi ancaman bagi kehidupan. Sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga Ramli (59), korban penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, berencana mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), demi keselamatan Ramli dan keluarganya dalam kasus tersebut.

Adapun Ramli ditembak pelaku saat membantu rekannya sesama pengusaha rental mobil untuk mengejar dan menangkap pelaku pencurian mobil.

Ramli mengalami luka parah usai kejadian itu, sementara rekannya lyas Abdurrahman (48) tewas.

"Saya sedang proses menyiapkan berkas untuk pengajuan LPSK, namun kami belum sampai mengurus langsung ke pihak LPSK," kata anak Ramli, Alfia saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Lanjut Alfia mengatakan, alasan dia dan keluarganya ingin mengajukan perlindungan ke LPSK adalah mencari jaminan keselamatan bagi sang ayah yang sedang berhadapan dengan hukum.

Terkait dengan dana restitusi yang kemungkinan diajukan oleh keluarga Ramli, Alfia mengatakan belum memikirkan sejauh itu.

"Untuk minta restitusi dana dan lain-lain, kami belum sampai di tahap itu, jadi kamipun masih belum tahu," tambah dia.

Istri Ramli, Anita juga mengonfirmasi bahwa keluarganya bakal mengajukan perlindungan kepada LPSK.

Bahkan, Anita mengatakan bahwa sang anak sedang cukup sibuk untuk mengurus berkas-berkas yang bakal diajukan ke LPSK.

"Iya untuk pendampingan, untuk segala macem. Sekarang dia (Alfia) lagi ngurus surat-surat untuk LPSK," kata Anita saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Diberitakan sebelumnya, terjadi peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1/2025).

Dalam tragedi itu, dua korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman (48) yang mobil rentalnya dicuri oleh pelaku, tewas. Sementara korban lainnya, Ramli (59), mengalami luka tembak di bagian tangan.

Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada empat orang.

"Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan," ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat (3/1/2025).

Keempat pelaku ini mengendarai dua mobil saat terjadinya peristiwa penembakan tersebut yang menyebabkan IA (48) tewas dan RM (60) luka berat.

Polisi juga telah memeriksa tujuh saksi, yakni empat orang yang berada di TKP dan tiga orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian.

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta ada aturan atau rekayasa sehingga calon presiden dan wakil presiden yang diajukan partai politik tidak terlalu banyak buntut dihapusnya presidential threshold 20 persen. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres.

"Kalau membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres, karena hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, akan mengembalikan presidential threshold yang justru sudah dibatalkan oleh MK," kata Yusril saat dihubungi, Jumat (3/1/2025).

Dia mengatakan putusan MK membuat setiap parpol berhak mengusung calon presiden. Selain itu, Yusril menyebut MK juga tetap mempersilakan jika parpol mau berkoalisi mencalonkan presiden-wakil presiden.

"MK tegas menyatakan setiap parpol peserta Pemilu berhak mencalonkan capres. Kalau mereka mau bergabung mencalonkan seseorang silakan bergabung," ucapnya.

Dia menggarisbawahi panduan MK agar gabungan parpol jangan sampai mendominasi pilpres. Menurutnya, hal itu yang harusnya dibatasi.

"Panduan MK justru memberikan arahan agar jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres-cawapres agar jangan sampai mendominasi. Di sinilah pembatasan itu perlu sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta Pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres. Ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK ini," jelasnya.

Dia mengatakan aturan yang ada harus mengantisipasi kemungkinan mayoritas partai berkoalisi. Dia mengatakan harus ada batasan agar suatu koalisi tak mendominasi Pilpres.

"Jangan sampai parpol peserta pemilu bergabung tanpa batas, misal ada 20 parpol ikut pemilu, lantas 19 partai gabung ajukan satu paslon, sisa satu partai yang hanya bisa ajukan satu calon lagi, akhirnya hanya ada dua paslon saja. Ini yang harus dipikirkan bagaimana membatasi gabungan partai agar tidak mendominasi seperti dikatakan MK," ujarnya.

Sebelumnya, MK membacakan putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1). MK mengabulkan permohonan yang pada intinya menghapus ambang batas pencalonan presiden.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK Suhartoyo.

MK pun meminta pemerintah dan DPR RI melakukan rekayasa konstitusional dalam merevisi UU Pemilu. Tujuannya, agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membeludak.

Simak juga video: Menko Yusril Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilkada

[Gambas:Video 20detik]

(maa/haf)

Namun, layanan 'walk-in' akan diutamakan bagi kelompok prioritas (lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) akan memberikan layanan paspor untuk 1.075 pemohon di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu, 19 Januari 2025.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Tato Juliadin Hidayawan menjelaskan layanan tersebut diberikan dalam rangka Hari Jadi Ke-75 Imigrasi yang akan jatuh pada 26 Januari 2025.

"Masyarakat yang ingin mengurus paspornya perlu terlebih dahulu mendaftarkan permohonan paspor di aplikasi M-Paspor, dengan memilih lokasi layanan Pelayanan 1.075 Paspor HUT Ke-75 Imigrasi (Parkir Timur GBK)," ucap Tato dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Dia mengungkapkan kuota permohonan paspor di GBK telah dibuka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor dan terus dibuka sampai kuotanya habis.

Adapun layanan paspor yang diberikan di GBK, yaitu pembuatan paspor baru dan penggantian paspor. Sementara jenis paspor yang diterbitkan berupa paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat.

Tak hanya warga Jakarta dan sekitarnya, kata dia, masyarakat di seluruh Indonesia juga dapat mengakses layanan paspor simpatik di kantor imigrasi terdekat.

Layanan tersebut dibuka setiap hari Sabtu selama bulan Januari (sebanyak empat kali) hingga 25 Januari 2025, dengan jumlah kuota menyesuaikan kapasitas setiap kantor imigrasi.

Tato menyebutkan, untuk mengakses layanan paspor simpatik, masyarakat dapat mendaftarkan permohonan melalui aplikasi M-Paspor maupun datang langsung (walk-in).

"Namun, layanan walk-in akan diutamakan bagi kelompok prioritas (lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus)," tuturnya.

Selain itu, dia menuturkan masyarakat yang mengurus paspor di GBK juga dapat berkunjung ke berbagai gerai UMKM yang berpartisipasi dalam Festival Imigrasi (Imifest).

Di samping itu, tersedia pula layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter serta pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah.

Pada hari yang sama dengan pelayanan paspor di GBK, Ditjen Imigrasi juga akan menggelar Immigration Run (Imirun) yang dapat diikuti oleh masyarakat umum.

Tato pun mengingatkan bahwa masyarakat yang paspornya hilang atau rusak tidak dapat dilayani pada layanan paspor di GBK dan paspor simpatik hari Sabtu di kantor-kantor imigrasi

Dirinya berharap layanan 1.075 paspor di GBK dan paspor simpatik di seluruh Indonesia memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi masyarakat.

"Untuk warga di daerah-daerah yang ingin mengakses layanan paspor simpatik dapat konfirmasi ke kantor imigrasi terkait mengenai ketersediaan kuota paspor," ucap Tato.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung membuka layanan kunjungan khusus tahun baru untuk memberikan pelayanan bagi warga binaan dalam merayakan tahun baru bersama dengan keluarga.

Layanan kunjungan tatap muka diterapkan dalam 2 sesi, yakni sesi l pada pukul 09.00-12.00 WIB, dan sesi II pada pukul 13.00-15.00 WIB, pada Jumat 3 Januari 2025.

Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring mengatakan, layanan kunjungan tatap muka khusus Tahun Baru 2025 inl diberikan untuk narapidana melepas rindu sekaligus merayakan hari raya natal 2024 bagi warga binaan yang merayakan.

"Seluruh warga binaan pemasyarakatan mendapatkan hak yang sama untuk mendapat kunjungan dari keluarganya sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan," sebut Evan, Sabtu (4/1).

Senada dengan Kepala Rutan, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan James Bond Naibaho menambahkan, jumlah warga binaan yang dikunjungi berjumlah 13 orang dengan pengunjung dewasa sebanyak 21 orang dan jumlah pengunjung anak sebanyak 15 orang.

"Dalam pelaksanaan kunjungan petugas Rutan Tarutung menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan melakukan penggeledahan badan dan barang pengunjung dengan menjunjung hak asasi manusia setiap pengunjung," imbuhnya.

Kegiatan kunjungan khusus tahun baru 2025 berjalan dengan aman dan tertib serta tidak ada ditemukan barang terlarang yang masuk ke dalam Rutan.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9 triliun ke kas negara pada 2024 lalu. Penerimaan yang disetor ke kas negara itu melebihi target yang direncanakan di angka Rp6 triliun.

Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti layanan paspor Rp2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

"Dibandingkan tahun 2023, PNBP tahun 2024 secara keseluruhan naik sebesar 18,39 persen. Yang sangat terlihat adalah kenaikan PNBP dari layanan visa (23,8 persen) dan dari layanan paspor (18,5 persen)," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melalui keterangan persnya, Jumat (3/1).

Pensiunan jenderal polisi bintang tiga ini menjelaskan kenaikan PNBP tersebut didorong aturan visa on arrival (visa kunjungan saat kedatangan) yang saat ini diimplementasikan terhadap 97 negara dan entitas tertentu.

Sebelumnya, banyak dari negara subjek visa on arrival merupakan subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK) dengan masa berlaku 30 hari. Di samping itu, terang Agus, pihaknya secara berkelanjutan mengembangkan digitalisasi layanan sehingga proses bisnis berjalan lebih efektif dan efisien.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Imigrasi. Sebagian petugas Imigrasi bahkan tetap bekerja saat akhir pekan dan hari-hari libur nasional untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan keimigrasian, terutama bagi yang bertugas di bandara, pelabuhan dan perbatasan, serta unit-unit khusus layanan paspor" kata dia.

Ia menambahkan digitalisasi layanan keimigrasian, inovasi di segala lini, serta implementasi visa on arrival sebagai pengganti aturan BVK berkontribusi besar dalam capaian PNBP tersebut.

Agus menerangkan Direktorat Jenderal Imigrasi memegang peran krusial dalam menjaga keamanan negara. Imigrasi juga memiliki fungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional dan secara simultan menerapkan aturan yang mendukung iklim investasi yang kondusif.

"Sesuai dengan filosofi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan- Guard and Guide- selain kinerja di sektor pelayanan, penegakan hukum keimigrasian tetap akan menjadi fokus kami agar hanya orang asing bermanfaat yang bisa datang dan tinggal Indonesia," ungkap Agus.

"Kami juga akan terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan untuk mendorong capaian PNBP yang lebih optimal di masa mendatang." kata dia.