JAKARTA, investor.id - Kabar duka datang dari dunia kelautan Indonesia. Pakar hukum laut Indonesia, Prof. Hasjim Djalal yang juga ayah dari Dino Pati jalal, telah menghembuskan nafas terakhir pada usia 92 tahun di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu, 12 Januari 2025. 

Prof. Hasjim Djalal merupakan tokoh yang berperan penting dalam pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Pengesahan itu menjadi tonggak perjuangan maritim Indonesia di kancah dunia internasional

Pria kelahiran Agam, Sumatera Barat tahun 1934 ini malang melintang membawa nama merah putih harum di dunia internasional. Ia pernah menjadi duta besar di Kanada (1983-1985), duta besar di Jerman (1990-1993), serta duta besar keliling pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan BJ Habibie.

Prof. Hasjim juga dipercaya untuk duduk sebagai anggota Dewan Maritim Indonesia, penasihat senior Menteri Kelautan dan Perikanan, dan penasihat kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) serta di kantor Menteri Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, Ketua & Presiden Otoritas Dasar Laut Internasional. 

Jenazah almarhum tiba di rumah duka, perumahan Deplu, Taman Cilandak RT 02, RW 04, Lebak Buluk, Jakarta Selatan. Sejumlah pelayat dari pihak keluarga dan kolega tampak mulai berdatangan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2025 akan memaksimalkan peran desa dan kelurahan sadar hukum guna meningkatkan kesadaran hukum serta kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

"Kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat untuk membangun kesadaran hukum ini," kata Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel Rahmat Feri Pontoh dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan salah satu upaya meningkatkan peran desa dan kelurahan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini, Kanwil Kemenkum Babel telah melakukan rapat koordinasi penilaian usulan desa, kelurahan sadar hukum yang dilaksanakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

"Kegiatan ini untuk peningkatan kualitas terhadap program dan kegiatan desa dan kelurahan sadar hukum agar dapat terukur, baik dari sisi peningkatan kesadaran hukum maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat," katanya.

Ia menyatakan berdasarkan data terakhir terdapat 41 desa dan kelurahan sadar hukum dari 165 desa, kelurahan binaan sadar hukum tersebar di enam kabupaten dan satu kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami terus mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan sebagai langkah lanjutan program ini, kata dia, Kanwil Kemenkum Babel segera menyusun rencana untuk memastikan setiap desa dan kelurahan yang diusulkan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BPHN," katanya.

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo menekankan pentingnya keberlanjutan program desa dan kelurahan sadar hukum sebagai sarana membangun budaya hukum di masyarakat.

Ia juga menyoroti peran pos bantuan hukum di desa dan kelurahan sebagai pusat informasi dan solusi bagi warga yang menghadapi masalah hukum.

“Pos bantuan hukum akan menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, hingga mediasi terkait persoalan hukum yang mereka hadapi, karena hal ini sangat penting untuk memastikan akses keadilan yang merata,” ujar Kristomo.

Libya saat ini dipimpin oleh dua pemerintahan yang saling bersaing — satu di Tripoli yang diakui PBB dan dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, serta satu lagi di Benghazi yang dipimpin oleh Osama Hammad.

Beirut (ANTARA) - Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Libya (NIHRL) menyeru para pihak yang terlibat konflik di Al Ajaylat, sekitar 100 kilometer sebelah barat Tripoli, untuk membuka koridor kemanusiaan yang aman, mengizinkan tim ambulans dan Palang Merah mengevakuasi warga serta memberikan bantuan kepada korban di zona perang.

“Berdasarkan laporan tentang pertempuran yang kembali terjadi antara Brigade Infanteri ke-103, yang dikenal sebagai Al-Salam, dengan kelompok bersenjata lain dari Al Ajaylat, organisasi hak asasi manusia (HAM) nasional Libya menuntut agar pihak-pihak yang berkonflik membuka koridor aman, mengizinkan tim ambulans dan Palang Merah untuk mengevakuasi warga sipil yang terjebak di zona konflik,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pertempuran dilaporkan masih berlangsung di kawasan Ras Yusuf, Al-Jadida, dan Jinan Attia.

Organisasi HAM itu juga mengimbau seluruh warga dan penduduk di sekitar zona konflik untuk membatasi pergerakan, selalu berhati-hati, dan tetap di rumah, menjauhi jendela serta dinding luar bangunan, hingga situasi stabil.

Libya saat ini dipimpin oleh dua pemerintahan yang saling bersaing — satu di Tripoli yang diakui PBB dan dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, serta satu lagi di Benghazi yang dipimpin oleh Osama Hammad.

Libya mengalami konflik berkepanjangan setelah pemimpinnya, Muammar Gaddafi, digulingkan dan dibunuh pada tahun 2011.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kebuntuan antara otoritas di Tripoli di bagian barat dan otoritas di timur, yang didukung oleh Tentara Nasional Libya di bawah komando Marsekal Khalifa Haftar.

Pada tahun 2021, Forum Dialog Politik Libya yang disponsori PBB di Jenewa memilih otoritas eksekutif transisi untuk menjalankan negara hingga pemilihan umum, yang dijadwalkan pada Desember 2021 namun pesta demokrasi itu tidak pernah terlaksana.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Primayanti
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2025

OKU -

Tiga tahanan di Rutan Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) yang kabur belum kunjung ditangkap. Terhitung, saat ini sudah memasuki pekan kedua sejak kaburnya para tahanan tersebut.

Diketahui kejadian tahanan kabur tersebut pada Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB. Tiga tahanan yang kabur yakni Rudi Hartono, Edi Susanto, dan Wiwin Suhendra.

Kepala Rutan Kelas IIB Baturaja, Abdul Hamid saat dikonfirmasi melalui telpon mengatakan tiga tahanan yang kabur belum ada yang ditangkap petugas gabungan masih melakukan pencarian.

"Ya (belum tertangkap). Sampai saat ini, kita masih melakukan pencarian bersama, Polisi, TNI semoga dalam waktu dekat semua tahanan yang kabur bisa kita tangkap," katanya kepada detikSumbagsel, Minggu (12/1/2025).

Sementara itu, Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Imam Zamroni mengatakan anggota terus mengejar tiga tahanan yang kabur, berbagai upaya dilakukan Polres untuk menangkap pelaku.

"Ya tiga tahanan kabur tersebut terus kita buru ya, berbagai upaya terus kita lakukan untuk menangkap tahanan yang kabur itu, kita akan kejar terus," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Rutan Kelas II B Baturaja, Abdul Hamid, mengungkapkan otak dari tiga tahanan yang kabur adalah Wiwin Suhendra. Wiwin merupakan napi kasus pencurian sekaligus pembunuhan.

Abdul menjelaskan Wiwin Suhendra tersebut pernah kabur dari Rutan Baturaja pada 2015 silam dan baru ditangkap 3 bulan lalu setelah buron sejak 2015 silam.

"Dari hasil pemeriksaan kami terhadap rekan kamar dari 3 tahanan yang kabur itu, otaknya adalah Wiwin Suhendra kasus pencurian sekaligus penganiayaan yang membuat korbannya meninggal, dia baru ditangkap 3 bulan lalu setelah DPO 9 tahun kabur dari rutan ini," katanya kepada detikSumbagsel, Senin (6/1/2025).

Ia menyebut, tiga tahanan kabur dari Rutan Baturaja ialah Rudi Hartono kasus narkoba, Edi Susanto kasus pencabulan anak dan Wiwin Suhendra pencurian sekaligus pembunuhan.

"Semua warga binaan itu terus kita kejar, kita juga minta bantu polisi dan TNI untuk menangkap kembali ketiga warga binaan yang kabur," ungkapnya.

(dai/dai)

GAZA - Israel menyetujui rencana untuk menarik pasukan dari Jalur Gaza, setelah kemajuan dalam negosiasi pertukaran tahanan dengan Hamas.

Surat kabar Haaretz mengatakan militer mengesahkan beberapa rencana untuk penarikan cepat tentara dari Gaza sebagai tanggapan atas kemajuan dalam pembicaraan.

Israel mengkaji sejumlah opsi, termasuk menarik pasukan melalui Koridor Netzarim, yang membagi Gaza menjadi dua.

Meskipun telah membangun infrastruktur dan posisi yang luas di wilayah tersebut, militer mengatakan bahwa mereka dapat "mengevakuasi" pasukan, menekankan kesiapannya untuk melaksanakan setiap kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah dan kelompok perlawanan Palestina, termasuk penarikan pasukan cepat dari Gaza.

Kantor Perdana Menteri Israel sebelumnya mengungkapkan bahwa sebuah delegasi, yang dipimpin oleh kepala Mossad David Barnea dan Ronen Bar, kepala dinas keamanan internal Shin Bet, akan melakukan perjalanan ke Qatar untuk melanjutkan negosiasi.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu sebelum pengumuman dengan Steve Witkoff ? utusan khusus Presiden terpilih AS Donald Trump untuk Timur Tengah.

Yedioth Ahronoth juga melaporkan, bahwa 90% dari rincian perjanjian pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas telah diselesaikan, mengutip sumber-sumber politik.

Sementara itu, media Israel mengatakan Sabtu bahwa kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas hampir selesai.

Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan, berdasarkan sumber politik, bahwa 90% rincian telah disetujui.

Baik Hamas maupun negara-negara penengah, Mesir, Qatar dan AS, belum membuat pernyataan resmi yang mengonfirmasi kesepakatan tersebut.

Pokok utama ketidaksepakatan dikatakan adalah permintaan Hamas untuk jaminan dari Israel terkait implementasi fase kedua kesepakatan tersebut.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh sumber-sumber Israel, Hamas khawatir bahwa setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengimplementasikan fase pertama dan mencapai tujuan politiknya, Israel akan terus menyerang Jalur Gaza.

Meskipun rincian pasti dari tahap pertama dan kedua dari kesepakatan potensial tersebut belum diungkapkan sepenuhnya, sumber dari surat kabar tersebut menyatakan bahwa tahap pertama melibatkan pembebasan tahanan lanjut usia dan sakit atas dasar kemanusiaan, sedangkan tahap kedua melibatkan pembebasan personel militer.

Setelah kemajuan dalam negosiasi, Steven Witkoff, perwakilan Presiden terpilih AS Donald Trump, dilaporkan telah melakukan kunjungan mendadak pada hari Sabtu ke Israel, di mana ia bertemu dengan Netanyahu.

Witkoff menyatakan optimismenya kepada Netanyahu, dengan mengatakan mereka yakin kesepakatan dapat segera dicapai.

Witkoff, yang diumumkan Trump sebagai pilihannya untuk perwakilan khusus untuk Timur Tengah, menunjukkan bahwa hambatan utama untuk gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan di Gaza adalah skeptisisme Hamas tentang komitmen AS karena pelantikan Trump pada tanggal 20 Januari.

Televisi pemerintah Israel, KAN, mengutip sumber asing, melaporkan pada hari Jumat bahwa Tel Aviv setuju untuk memajukan negosiasi pada tahap kedua perjanjian tersebut sementara tahap pertama sedang dilaksanakan, untuk memastikan kelanjutan proses tersebut hingga semua tahanan dibebaskan.

Perundingan pertukaran tahanan dan gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS telah terhenti beberapa kali karena persyaratan baru yang diberlakukan oleh Netanyahu.

Sementara itu, serangan militer Israel di Gaza terus berlanjut tanpa henti.

Pejabat Israel telah membuat pernyataan tentang pendudukan sebagian wilayah Gaza, pembuatan zona penyangga, dan pembangunan permukiman ilegal baru di daerah kantong tersebut. Hamas, di sisi lain, menginginkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan, penarikan penuh Israel dari Gaza, dan penghentian total serangan.

Kelompok oposisi dan keluarga tahanan di Israel menuduh Netanyahu menghalangi gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Tentara Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 46.500 korban, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

Makassar -

Hasil akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2024 telah diumumkan. Untuk mengeceknya, berikut ini link dan cara cek pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024.

Jadwal pengumuman hasil CPNS Kemenkumham 2024 tertuang dalam surat Pengumuman Nomor SEK-KP.02.01-323 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan surat tersebut, hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024 diumumkan mulai tanggal 5-12 Januari 2025.

Nah untuk mengetahui hasil pengumuman CPNS Kemenkumham 2024, berikut detikSulsel menyajikan link dan tata cara aksesnya. Simak, yuk!

Link dan Cara Akses Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024

Pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024 akan dirilis melalui 2 website resmi. Yakni, melalui SSCASN BKN dan laman Kemenkumam. Berikut ini cara ceknya di masing-masing website:

1. Panduan Cek Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 Melalui SSCASN

Berikut panduan yang bisa diikuti detikers untuk melihat pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024:

• Masuk ke website resmi SSCASN BKN melalui link https://sscasn.bkn.go.id/;
• Pilih menu "Masuk", kemudian login dengan menggunakan akun yang telah terdaftar;
• Setelah itu, peserta dapat memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password;
• Selanjutnya, masukkan kode Captcha untuk verifikasi;
• Klik menu "Masuk";
• Setelah berhasil masuk, layar akan menampilkan resume pendaftaran peserta;
• Silakan gulir laman ke bawah untuk menemukan hasil pengumuman kelulusan CPNS Kemenkumham 2024.

2. Cara Cek Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 Melalui Website Resminya

• Silakan mengunjungi website resmi Kemenkumham dengan mengklik link https://casn.kemenkumham.go.id/;
• Setelah masuk, pilih garis tiga di pojok kanan atas website;
• Kemudian, pilih menu "Seleksi CPNS";
• Gulir laman ke bawah sampai menemukan "Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)", lalu klik untuk masuk pada laman selanjutnya;
• Setelah masuk, peserta dapat melihat file beserta deskripsi filenya. Bagi detikers yang ingin melihat informasi terkait pengumuman hasil integrasi nilai SKD dan SKB, seperti arti kode pengumuman dan jadwal masa sanggah dapat mengklik "File Pengumuman" yang berwarna merah;
• Sementara peserta yang ingin langsung melihat lampiran hasil integrasi nilai SKD dan SKB CPNS Kemenkumham 2024 dapat mengklik "File Lampiran" yang berwarna merah.
• Setelah lampiran terbuka, silakan untuk mencari nama peserta masing-masing. Apabila dinyatakan lulus, pada kolom keterangan kelulusan akan tertera kode 'P/L'.

Sementara itu, bagi detikers yang sedang mengalami error saat ingin mengunduh lampiran pengumuman hasil CPNS Kemenkumham 2024, bisa terus menunggu dan mencoba hingga berhasil. Sebab, saat ini terlalu banyak pengguna yang telah melihat atau mendownload file tersebut.

Berdasarkan informasi pada google drive yang dibagikan Kemenkumham, bisa saja butuh waktu hingga 24 jam agar file dapat dilihat atau didownload. Jika file tetap tidak dapat diakses setelah 24 jam, maka peserta dapat langsung menghubungi administrator domain masing-masing.

Kode Pengumuman Hasil CPNS Kemenkumham 2024

Penting juga bagi detikers untuk mengetahui arti kode yang digunakan dalam pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024. Untuk itu, berikut arti kode dalam pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 yakni:

• Kode "P/L" adalah peserta yang dinyatakan LULUS seleksi pengadaan CPNS;
• Kode "P/L-U1" adalah peserta yang dinyatakan LULUS seleksi pengadaan CPNS setelah optimalisasi kebutuhan umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama;
• Kode "TL" adalah peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS seleksi pengadaan CPNS karena tidak memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan masing-masing
  jabatan;
• Kode "TH" adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan oleh panitia seleksi Kemenkumham maupun panitia seleksi nasional;
• Kode "TMS-1" adalah Peserta yang dinyatakan GUGUR dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan oleh panitia seleksi Kemenkumham maupun panitia seleksi nasional.

Masa Sanggah CPNS Kemenkumham 2024

Masa sanggah adalah periode yang diberikan kepada peserta untuk mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap hasil seleksi CPNS. Masa sanggah ini berlangsung selama 3 hari, yakni pada 13-15 Januari 2025.

Sanggahan hasil seleksi dapat diajukan peserta jika merasa nilai SKD atau SKB, baik Computer Assisted Test (CAT) maupun non-CAT, tidak sesuai. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai yang tertera pada sertifikat SKD maupun SKB dengan nilai yang diumumkan pada hasil akhir.

Nah, berikut ini cara mengajukan sanggahan atas hasil seleksi CPNS Kemenkumham 2024:

• Silakan mengunjungi website resmi SSCASN dengan mengklik link https://sscasn.bkn.go.id/;
• Setelah itu, login dengan NIK dan password yang telah didaftarkan;
• Nantinya laman akan menampilkan resume pendaftaran;
• Scroll laman ke bawah hingga menemukan tombol "Ajukan Sanggah";
• Setelah itu, form sanggah akan ditampilkan;
• Peserta kemudian dapat mengetik alasan sanggah dari hasil seleksi pada kolom yang ditampilkan;
• Jika telah selesai, klik "Akhiri Proses Sanggah", lalu pilih "Iya";
• Setelah selesai, peserta dapat menunggu hasil jawab sanggah sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Link Unduh Pengumuman Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS Kemenkumham 2024

Jika detikers ingin memiliki file PDF seputar informasi pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 dapat mengunduhnya melalui link di bawah ini:

===>Link PDF Surat Pengumuman CPNS Kemenkuman 2024

Jadwal Seleksi CPNS 2024 Usai Pengumuman Hasil

Meskipun pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 telah selesai, namun masih terdapat sejumlah tahap yang harus dilewati peserta. Jadwal ini masih mengacu pada Pengumuman Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KP.02.01-323.

• Berikut ini rincian jadwal sisa tahapan CPNS 2024:
• Pengumuman hasil CPNS: 5-12 Januari 2025;
• Masa Sanggah: 13-15 Januari 2025;
• Jawab Sanggah: 13-19 Januari 2025;
• Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah: 15-20 Januari 2025;
• Pengumuman Pasca Sanggah: 16-22 Januari 2025;
• Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari-21 Februari 2025;
• Usul Penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025.

Nah itulah tadi informasi lengkap tentang pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024. Semoga bermanfaat ya, detikers!

(alk/alk)

Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila

Jakarta (ANTARA) - Anggota Pemuda Pancasila, Rifkyman meminta maaf terkait tindakannya kepada warga agar meminta izin terlebih dahulu ke ormas tersebut sebelum membuat konten video di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

"Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral, ramai di media sosial berkaitan dengan konten di Taman literasi Blok M," ungkap Rifkyman dalam video yang dibagikan Polsek Kebayoran Baru, Minggu.

Dalam video yang sebelumnya beredar, dia menyebutkan apabila pengunjung ingin membuat konten di Taman Literasi di Kawasan Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila.

Kemudian dalam video klarifikasinya, Rifkyman mengaku bahwa pihak yang berwenang memberikan izin tersebut adalah pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

"Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak taman literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila," kata Rifkyman yang di dalam video tersebut didampingi petugas Kepolisian.

Sebelumnya, dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @inilah_com, sejumlah warga pada Rabu (8/1) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Seorang pria berbaju putih dalam video tersebut menggendong papan iklan portabel. Sedangkan temannya yang lain berada di balik kamera.

Saat sedang membuat video, seorang anggota Pemuda Pancasila menghampiri mereka dan mendesak warga pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pemuda Pancasila.

Pria itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten itu akhirnya meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menegaskan, tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.

"Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang, Bangka Belitung (ANTARA) -

Recognizing the importance of emphasizing the national ideology of Pancasila in Indonesia's diplomacy, the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) has urged the government to promote values of humanity, mutual cooperation, and consensus at the international level.

Darmansjah Djumala, a BPIP Board of Experts member for foreign relations strategy, praised Foreign Minister Sugiono for reinforcing Pancasila as the foundation of Indonesia’s foreign policy during his annual press address on Friday (Jan. 10).

“It showed that every step of government policies, including foreign policy, must have Pancasila as its basis,” Djumala stated in his written statement on Sunday.

Djumala, who previously served as Indonesia's ambassador to Austria and the United Nations, commended the foreign minister’s commitment to "Pancasilaist diplomacy," which aligns with President Prabowo Subianto’s Astacita (Eight Missions) principles.

Moreover, the first tenet of the Astacita reads “Strengthening Pancasila ideology, democracy, and respect for human rights”.

Sugiono’s emphasis on Pancasila in Indonesia’s diplomacy also comes at the right time following the recognition of Sukarno’s “To Build the World Anew” speech archive to UNESCO’s Memory of the World in 2023, the BPIP official opined.

The speech, delivered before the UN General Assembly on September 30, 1960, revealed the Indonesian national founder’s vision of Pancasila values becoming a solution to global issues.

Djumala viewed this recognition as an opportunity for Indonesian diplomats to advocate for Pancasila values on the international stage.

“Indonesian diplomats are now responsible for being creative in capitalising the Memory of the World status to promote the noble values of Pancasila as an inspiration to address global issues through mutual assistance and consensus in international forums,” the former ambassador remarked.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto akan mendatangi Gedung KPK pada besok Senin (13/1/2025), untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dugaan suap Harun Masiku.

"Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengaku siap menghadapi pemeriksaan oleh KPK esok hari.

Pasalnya, perkara yang menimpanya sudah berlangsung sejak lama.

"Dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan," ujar dia.

Di lain sisi, Hasto sudah mempelajari hak-haknya sebagai tersangka.

Ia juga sudah mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat lalu.

"Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya," beber Hasto.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap bersama-sama mantan kader PDI-P Harun Masiku.

Hasto diduga turut memberikan uang suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme PAW.

Selain itu, Hasto juga diduga menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun yang berstatus buron sejak 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemprov Jakarta menegaskan, tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Taman Literasi tersebut adalah ruang publik dan siapapun berhak menggunakannya.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta pada Ahad (12/1/2025), menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1/2025) lalu.

Dalam video yang beredar, seorang anggota Pemuda Pancasila mendesak warga yang sedang membuat konten di taman tersebut untuk meminta izin terlebih dahulu ke Pemuda Pancasila. "Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi.

Satriadi hingga kini masih berkoordinasi dengan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) dan Pemuda Pancasila terkait peristiwa tersebut.

"Kami koordinasikan dengan pihak pengelola dan ormas tersebut. (Terkait sanksi terhadap anggota ormas yang terlibat) belum bisa kami pastikan, kami koordinasikan dulu," tutur Satriadi.

PT ITJ juga mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

Selanjutnya, pihak Satpol PP akan menempatkan personel untuk mengawasi dan berpatroli di di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan sekitarnya. "Mulai Senin (13/1/2025) kami akan tempatkan anggota di lokasi tersebut untuk patroli dan pengawasan," tutur Satriadi.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI menegaskan bahwa tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.

Dalam video yang beredar, seorang anggota Pemuda Pancasila mendesak warga yang sedang membuat konten di taman tersebut untuk meminta izin terlebih dahulu ke Pemuda Pancasila.

"Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi.

Pihaknya hingga kini masih berkoordinasi dengan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ)) dan Pemuda Pancasila terkait peristiwa tersebut.

"Kami koordinasikan dengan pihak pengelola dan ormas tersebut. (Terkait sanksi terhadap anggota ormas yang terlibat) Belum bisa kami pastikan, kami koordinasikan dulu," tutur Satriadi.

PT ITJ juga mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI menegaskan bahwa tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.

Dalam video yang beredar, seorang anggota Pemuda Pancasila mendesak warga yang sedang membuat konten di taman tersebut untuk meminta izin terlebih dahulu ke Pemuda Pancasila.

"Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi.

Pihaknya hingga kini masih berkoordinasi dengan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ)) dan Pemuda Pancasila terkait peristiwa tersebut.

"Kami koordinasikan dengan pihak pengelola dan ormas tersebut. (Terkait sanksi terhadap anggota ormas yang terlibat) Belum bisa kami pastikan, kami koordinasikan dulu," tutur Satriadi.

PT ITJ juga mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

Selanjutnya, pihaknya akan menempatkan personel untuk mengawasi dan berpatroli di di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan sekitarnya.

"Mulai Senin (13/1) kami akan tempatkan anggota di lokasi tersebut untuk patroli dan pengawasan," tutur Satriadi.

Vice President-Corporate Secretary, Legal and Strategy PT ITJ Teuku Firmansyah menegaskan, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, adalah ruang publik.

"Pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dalam ruang lingkup perizinan kegiatan atau aktivasi di area taman, dapat kami sampaikan bahwa Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan ruang publik," kata Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @inilah_com, sejumlah warga pada Rabu (8/1) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Seorang pria berbaju putih menggendong sebuah papan iklan portabel. Saat sedang membuat video, seorang anggota Pemuda Pancasila datang dan meminta pria pembuat konten dan teman-temannya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada ormas tersebut.

Anggota ormas itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten tersebut kemudian meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025