Guru yang menghukum siswa SD Yayasan Abdi Sukma Medan duduk di lantai karena belum membayar uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) selama tiga bulan mendapat sanksi dirumahkan.

"Kami sudah merumahkan. Jadi dari Sabtu kemarin saya sudah bilang 'ibu tidak boleh datang ke sekolah karena ibu sudah melakukan kesalahan'," kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Medan, Ahmad Parlindungan, Selasa (14/1).

Ahmad Parlindungan menyebutkan guru tersebut dirumahkan hingga situasi kondusif. Saat ini pihak yayasan masih menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Kami minta untuk menenangkan diri. Jadi dari yayasan kami sudah jelas menskorsing ini. Dan dari Dinas Pendidikan kami menunggu apa langkah berikutnya yang harus kami lakukan," urainya.

Selain itu, Ahmad Parlindungan juga meminta masyarakat agar tidak mengucilkan sekolah tersebut. Apalagi kehadiran sekolah tersebut memang untuk membantu anak-anak yang kurang mampu.

"Jadi saya mohon kepada masyarakat karena ini sudah viral seluruh Indonesia mohon jangan kami dinyatakan sebagai sekolah yang tidak benar. Saya mohon, ini adalah sekolah amal sekolah wakaf untuk membantu anak anak yang tidak mampu.

Video seorang siswa Sekolah Dasar (SD) Yayasan Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) berinisial MI dihukum mengikuti pembelajaran dengan duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, AM yang tak lain ibu dari MI mendatangi guru SD Yayasan Abdi Sukma. Dia mempertanyakan sikap guru yang mengasingkan anaknya dengan cara duduk di lantai hanya gara gara belum membayar uang SPP. Akibat diasingkan, anaknya malu masuk sekolah. 

DEPOK, KOMPAS.com - Deolipa Yumara, kuasa hukum Sandi Butar Butar memastikan bahwa kliennya akan kembali dipekerjakan sebagai petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok usai pelantikan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri.

Hal ini disampaikan Deolipa menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi pada sebuah acara di Tapos, Depok, Minggu (12/1/2025).

“Pernyataan gubernur (Dedi Mulyadi) kan tentu pernyataan lisan dianggap sebagai titah, sebagai keputusan sebenarnya,” ucap Deolipa kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Deolipa menyampaikan, koordinasi untuk mengangkat Sandi kembali menjadi petugas damkar Depok sudah dilakukan.

Namun, pengangkatan Sandi masih harus menunggu seusai Supian Suri dan wakilnya, Chandra Rahmansyah dilantik sebagai pemimpin baru Kota Depok.

“Dan sudah ada koordinasi dengan wali kota, nanti didudukan lagi dia (Sandi) sebagai pegawai,” ungkap Deolipa.

Lebih lanjut, Deolipa menyampaikan bahwa Dedi juga meminta evaluasi mendalam terhadap Dinas Damkar yang akan menjadi catatan penting Supian Suri pada awal masa jabatannya.

“(Kang Dedi) juga meminta kepada Supian Suri sebagai wali kota baru untuk mengevaluasi kinerja-kinerja dari Damkar, apa-apa yang kurang,” jelas Deolipa.

“Jadi yang menghambat kinerja, nanti diubah-ubah oleh wali kota baru, begitu,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Dinas Damkar Depok tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi yang tertuang dalam Surat Keterangan Kerja, Kamis (2/1/2025) dengan nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.

Dalam surat tersebut, petugas atas nama Sandi Butar Butar tidak diperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun lebih bekerja.

“Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” mengutip isi surat, Senin.

Surat itu ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti.

Tesy menerangkan, salah satu indikator atas keputusan ini dilihat dari hasil evaluasi kinerja Sandi selama setahun terakhir.

“Kalau kerja setahun ternyata tidak menarget atau tidak ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” ungkap Tesy.

“Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” tambah Tesy.

Menanggapi hal itu, Dedi mengarahkan Supian Suri untuk mengangkat Sandi sebagai pegawai lagi.

“Dia pegawai tidak tetap. Kontraknya diputus oleh pemimpin lama, jadi nanti pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru, akan mengangkat dia kembali,” ucap Dedi, Minggu (12/1/2025).

Menurutnya, hal ini mudah dilakukan, terlebih wewenang memperpanjang kontrak sepenuhnya akan berada di tangan pemimpin baru.

“Ini masalah yang mudah , tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, Sandi tidak usah khawatir. Saya sudah bilang ke Pak Wali, tolong angkat kembali,” terang Dedi.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Bali menjagokan Gugum Ridho Putra terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PBB melalui Muktamar PBB yang diselenggarakan di Denpasar, Bali 13-15 Januari 2025. Ketua DPW PBB Bali Muhamad Shalahuddin Jamil mengatakan sudah saatnya PBB bertransformasi.

"PBB Bali jagokan Gugum Ridho Putra, salah satu representatif tokoh muda dari Partai Bulan Bintang," ujar Shalahuddin kepada detikBali, Selasa (12/1/2025).

Menurutnya, Gugum merupakan kader yang cerdas, santun, dan merupakan representasi anak muda.

"Sudah saatnya PBB bertransformasi," imbuhnya.

Shalah menuturkan hal itu juga sejalan dengan petuah yang disampaikan oleh pendiri PBB, Yusril Ihza Mahendra.

"DPW PBB Bali sebagai tuan rumah tentunya satu komando dengan nasihat dan petuah pendiri partai yaitu Prof Yusril Ihza Mahendra, calon muda," tuturnya.

Sebagai informasi, dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Gugum Ridho. Nama terakhir saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai di PBB.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra berharap jabatan Ketum PBB kali ini dipegang oleh generasi muda.

"Saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang. Kita berikan kesempatan bagi yang muda-muda untuk tampil memimpin Partai Bulan Bintang," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu saat berpidato di Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Yusril mengaku tidak punya kriteria khusus soal siapa yang pantas memegang tampuk kepemimpinan PBB. Dia menyerahkan semua kriteria pemilihan ketua umum kepada Tim Komite Muktamar PBB.

Tim itu yang akan membahas, merumuskan, dan menyepakati syarat serta kriteria pencalonan Ketum PBB. Jika dalam prosesnya tidak dihasilkan kesepakatan siapa yang pantas jadi Ketun PBB, maka prosesnya dilanjutkan dengan pemungutan suara.

"Kalau tidak tercapai sebuah kompromi atau aklamasi, ya mau tidak mau diadakan pemungutan suara. Saya harap ada pemilihan yang dilakukan secara demokratis, jujur, dan fair," kata Yusril.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Bisnis.com, JAKARTA -- Tim Kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex akan menyampaikan surat permintaan perlindungan hukum kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Semarang, Senin (13/1/2025) kemarin, Tim Kurator memaparkan bahwa perlindungan hukum sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi ancaman yang berupaya menghalangi tugas kurator dalam menyelesaikan perkara kepailitan Sritex.

"Tim Kurator telah menyiapkan dan akan mengirim surat kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto berikut lembaga dan instansi pemerintah lainnya dikarenakan Tim Kurator membutuhkan perlindungan hukum dalam pengurusan atau pemberesan harta pailit dan segala aktivitas Tim Kurator," demikian keterangan resmi Tim Kurator yang dikutip, Selasa (14/1/2025).

Perlindungan itu, kata mereka, sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran pada saat pemblokiran dan perubahan spesimen rekening para debitor pailit, pemblokiran asset atau harta pailit, penyegelan asset atau harta pailit dan pengamanan terhadap Tim Kurator saat melakukan aktivitas dan kunjungan ke lokasi pabrik Para Debitor Pailit.

"Karena dikhawatirkan terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ingin menghalangi tugas-tugas Tim
Kurator," ujar Tim Kurator.

Tim kurator berharap pemerintah dapat
berkoordinasi secara baik supaya proses penyelesaian kepailitan berlangsung lancar. Mereka berharap pemerintah tidak bergerak sendiri, tidak parsial, serta melibatkan semua kementerian terkait.

Selain itu, Tim Kurator juga berharap proses pertemuan itu harus dihadiri oleh Direktur Utama atau Owner Sritex, sehingga tahu betul kondisi kepailitan dari dua sisi. "Kami meminta dukungan kepada seluruh pihak dan biarkan Tim Kurator menjalankan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

Tak Ambil Opsi Going Concern

Tim kurator dalam proses kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex buka suara terkait opsi going concern atau kelangsungan usaha Sritex.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Semarang pada Senin (13/1/2025) malam, tim kurator menyebut opsi going concern tersebut belum bisa diambil lantaran belum adanya alasan yang cukup secara hukum.

"Para debitur pailit tidak kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi kepada tim kurator dan jelas hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 98 UUK-PKPU," jelas Denny Ardiansyah, anggota Tim Kurator Sritex.

Denny menyampaikan bahwa pembahasan mengenai opsi going concern telah dilakukan pada November 2024. Namun demikian, tim kurator tidak menerima data yang sebelumnya telah diminta kepada direktur keuangan dan direktur independen Sritex.

Sikap tidak kooperatif itu juga terlihat ketika tim kurator berusaha untuk mengecek bahan baku dan stok hasil produksi. Denny menuturkan, tim kurator dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan mengambil dokumentasi dengan alasan perintah pemilik perusahaan.

"Kemarin kita cek, ada bahan baku yang banyak sekali di PT Bitratex Industries. Bahkan, saya kira bahan bakunya lebih banyak dari yang di PT Sritex," jelas Denny.

MEDAN, iNewsMedan.id - Pemuda Pancasila (PP) menggelar Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) di Kota Medan, Senin (13/1/2025). Acara yang dibuka oleh Ketua Umum MPN PP, Japto Soelistyo Soerjosoemarno ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Penjabat Gubernur Sumut, Pangdam I Bukit Barisan, dan Gubernur Sumut Terpilih.

Dalam sambutannya, Japto Soelistyo mengumumkan bahwa masa jabatannya sebagai Ketua Umum MPN PP akan berakhir pada tahun 2024. Ia juga menyampaikan rencana penyelenggaraan Musyawarah Besar (Mubes) PP dalam waktu dekat untuk memilih ketua umum yang baru.

"Saya ingin memberikan kesempatan kepada kader-kader muda untuk memimpin organisasi ini," ujar Japto. 

Ia juga menekankan pentingnya peran Pemuda Pancasila dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Salah satu program yang menjadi sorotan Japto adalah ketahanan pangan. Ia mengajak seluruh anggota PP untuk terlibat aktif dalam upaya meningkatkan produksi pangan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi pertanian.

"Yang saya sangat tertarik adalah program pemerintah di dalam ketahanan pangan. Alangkah indahnya kalau anggota-anggota kita yang punya lahan-lahan tidur, bisa bekerja sama dengan petani-petani, untuk melakukan penanaman-penanaman yang bisa kita sumbangkan hasilnya kepada para pelaksana pemberian makan bergizi. Demikian pula para peternak-peternak. Yang ini saya harapkan akan diprogramkan di Mubes nanti di Komisi Program," katanya. 

Japto mengungkapkan tidak akan kembali maju dan menjabat sebagai Ketua MPN PP. Namun, ia ingin regenerasi dari kader untuk menjadi orang nomor satu di PP ini.

"Tapi untuk 2025 ini, mohon maaf, umur saya sudah habis 44 tahun di Pemuda Pancasila, sampai mungkin anak-cucu saya tidak kenal saya. Tolong berikan saya nafas untuk saya bisa hidup dengan keluarga saya, dan menikmati masa tua saya, yang mungkin tinggal selangkah lagi," jelas Japto.

Japto juga memuji kepemimpinan Musa Rajekshah pria yang akrab disapa Ijeck dalam memimpin MPW PP Sumut. Karena, MPW Sumut dalam pembuatan administrasi terbaik, rekutmen terbaik, dan penyelesaian masalah terbaik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di sini.

"Jadi ini contoh. Tapi bukan karena Ijeck aja. Tapi dari sebelumnya, Kodrat, Aweng, semuanya berjalan dengan baik. Ini satu contoh bahwa di sini adalah tempat belajar Sumatera Utara, bukan hanya pariwisata, kuliner, tetapi berorganisasi juga menjadi satu tempat," kata Japto. 

"Saya berterima kasih kepada Ketua MPW Sumatera Utara, Ijeck, yang telah bersedia menjadi tuan rumah, juga kepada panitia, dan peserta yang hadir," sebut Japto kembali. 

Sementara itu, Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah, menyambut baik penyelenggaraan MPP di Sumatera Utara. Ia berharap acara ini dapat memperkuat soliditas organisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kepada pak Ketua Umum dan saudara-saudara sekalian selamat datang, semoga kedatangan ke Sumut ini, menjadi kesan yang baik. Semoga bisa berkunjung lagi ke Sumut ini. Saya ucapkan terima kasih," kata Ijeck. 

Editor : Jafar Sembiring

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional saat Pemilu.

“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1/2025) dilansir dari Antara.

Dia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20% akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.

Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

Dengan demikian, dia mengatakan semua partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.

“Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wail khusus juga PBB,” ucapnya.

Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Menurut Yusril, rumusan itu nantinya akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya.

“Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,” ucapnya.

Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain.

“Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10%, mereka bisa membentuk satu fraksi gabungan,” katanya.

Dalam amar putusan yang dibacakan pada perkara No.62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan ambang batas pencalonan presiden yang saat ini berlaku 20% inkonstitusional. Artinya, pencalonan presiden oleh partai politik tidak harus memiliki suara 20% di DPR.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (2/1/2025).

MK juga menyatakan dalam putusannya bahwa pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alias inkonstitusional.

DENPASAR, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan, Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Sebelumnya, MK menghapus ketentuan sebesar 4% suara sah nasional.

“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” beber Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali pada Senin (13/1/2025) malam.

Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20% akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.

Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

Dengan demikian, partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.

“Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” imbuhnya.

Setelah putusan MK itu, kata Yusril, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Rumusan itu nantinya akan diimplementasikan untuk pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada memiliki aturan ambang batas.

“Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,” lanjut Yusril.

Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain.

“Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10%, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan,” pungkasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menunjuk Kantor Hukum Patra M Zen & Partners dan JG Partner sebagai kuasa hukum. 

Patra M Zen dan Jonggi Siallagan selepas penetapan selaku kuasa hukum menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus penanganan Sritex.

“Kami selaku kuasa hukum mengapresiasi sikap pemerintah yang sejak pertama kali kasus ini merebak, telah memerintahkan penyelamatan Sritex. Kami berpendapat hal tersebut sangat pantas dilakukan, mengingat kontribusi Sritex yang sangat besar kepada masyarakat, pemerintah dan dunia usaha Indonesia selama 58 tahun,” tegas Patra dalam keterangan resmi dikutip Selasa (14/1/2025).

Kita harus mendukung penyelamatan SRITEX, karena melalui produk-produk SRITEX yang berkualitas tinggi, industri tekstil  Indonesia mendapatkan perhatian dan tempat didunia internasional,” sambungnya.

Lebih lanjut, Patra menilai dalam proses hukum yang sedang dijalani Sritex saat ini terdapat halangan dan hambatan yang signifikan.

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah hukum untuk membela kepentingan klien kami,” pungkasnya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Heboh siswa kelas 4 SD dihukum belajar di lantai gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan dan belum mengambil rapot. Kini, wali kelas disanksi dan dirumahkan oleh pihak yayasan.

"Gurunya ya kita rumahkan dulu lah, tenangkan dirinya," kata Ketua yayasan yang mengelola SD swasta, Ahmad Parlindungan, dilansir detikSumut, Selasa (14/1/2025).

Wali kelas dirumahkan mulai hari ini hingga situasi kondusif. Wali kelas itu diminta untuk menenangkan diri.

"Sudah kita berikan juga sanksi, setelah viral suasana tidak kondusif, jadi saya bilang mulai hari Senin istirahat di rumah sampai tenang sampai kondusif, nanti kelanjutannya disampaikan," ucapnya

Sebelumnya diberitakan, sebuah video menampilkan seseorang siswa sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1). Anaknya sendiri ternyata telah duduk selama 3 hari di lantai.

"Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah kan, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia kepada detikSumut, Jumat (10/1).

Simak selengkapnya di sini.

Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Adies Kadir membuka opsi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) 20% menggunakan sistem omnibus law. PKS setuju rencana penggabungan undang-undang (UU) yang berkaitan seperti UU Pemilu dan UU Pilkada.

"Bagus. Biar satu rezim. Sekarang ada UU Pemilu dan UU Pilkada. Jika dijadikan satu dengan pola omnibus membuat seamless, tidak ada hambatan pengaturan, dan ada kesatuan ruh dalam pembahasan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

Mardani menyebut putusan itu juga bisa masuk ke dalam revisi UU Parpol ataupun UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Dia menilai putusan penghapusan presidential threshold 20% ini sebagai sebuah reformasi dunia politik.

"Bisa dimasukkan revisi UU Parpol dan UU MD3 sehingga jadi satu kesatuan. Pintu masuk untuk reformasi sistem politik kita yang dianggap kian liberal setelah reformasi," katanya.

Wacana Omnibus Law Usai PT 20% Dihapus

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Adies Kadir menanggapi keputusan MK yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) 20%. Adies menyebutkan keputusan MK itu final dan mengikat.

"Ya kita di DPR tentunya kan melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi putusan ini kan final and binding. Artinya kan, semua warga negara Indonesia yang taat hukum itu harus menaati. Cuma, di dalam situ kan jelas disampaikan ada beberapa pertimbangan di dalam putusan," kata Adies di gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/1).

Adies mengatakan calon presiden berdasarkan undang-undang tak boleh dari pihak independen, artinya harus ada partai politik yang mengusung. Adies juga menyoroti adanya pengaturan batasan pencalonan Presiden ke depan.

"Kemudian yang poin 4 itu ada kalau tidak salah disampaikan juga pertimbangan hakim jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Kemudian, terakhir pemerintah dan pembuat UU, meminta pada pembuat UU dalam hal ini DPR dan pemerintah untuk membuat rekayasa konstitusi atau disebut mereka konstitusional engineering," katanya.

Kemudian, Adies juga menanggapi peluang pembahasan UU kepemiluan dengan sistem omnibus law atau disatukan dengan UU yang berkaitan. Menurut Adies, hal itu memungkinkan.

"Ya itu nanti akan dibahas, semua mungkin, semua mungkin. Karena ini kan menyangkut dengan pemilu legislatif, pilkada, dan juga pilpres. Nanti seperti apa akan dibuat rekayasa-rekayasa konstitusional, kita serahkan dari Komisi II dan para stakeholder terkait," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bicara tentang kemungkinan Serge Areski Atlaoui dipulangkan ke Perancis. Serge Areski adalah warga negara Perancis yang divonis mati oleh Mahkamah Agung (MA) terkait kasus pabrik narkoba di Cikande, Tangerang, pada 2005.

"Ada kemungkinan pemulangannya (Serge Areski)," kata Yusril seusai menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025) malam.

Yusril mengatakan proses pemulangan Serge Areski sudah dibahas di level kementerian. Setelah itu, dia melanjutkan, Kementerian Kehakiman Perancis dan pemerintah Indonesia juga akan membicarakan rencana pemulangan Areski.

Menurut Yusril, pembicaraan di tingkat pemerintahan itu akan memutuskan waktu pemulangan Serge Areski. Ia memastikan pemerintah Perancis tidak akan membebaskan Sergei Areski sesuai aturan hukum di negara itu.

"Nggak bebas sih (seperti geng narkoba Bali Nine). Karena itu sesuai prosedur yang berlaku di negaranya. Kalau di Australia, mereka yang dipidana sekian tahun, diprosesnya itu rehabilitasi. Tapi, tetap dalam pengawasan pemerintah," kata Yusril.

Dilansir detikNews, Pengadilan Negeri (PN) Mataram menggenapkan vonis mati bagi dua WN Prancis, yaitu Dorfin Felix (35) dan Serge Atlaoui. Mereka divonis mati setelah terbukti terlibat dalam kasus pabrik narkoba yang digerebek polisi pada 11 November 2005.

Polisi menyita berton-ton bahan pembuat ekstasi, 148 kilogram sabu, dan sejumlah mesin pembuat ekstasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat meninjau lokasi karena menjadi pabrik narkoba terbesar ketiga di dunia.

Pada April 2015, Serge sudah dibawa ke lokasi eksekusi mati. Tapi di menit-menit terakhir, dia diminta balik badan sehingga lolos dari peluru eksekutor.

Dia mendaftarkan perlawanan terhadap Keputusan Presiden terkait grasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara di menit terakhir batas pengajuan, yakni Kamis 23 April 2015 pukul 16.00 WIB. Hingga kini, Serge Areski, Dorfin Felix, dan tujuh gembong narkoba komplotannya masih hidup di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Video: Kedutaan Prancis Temui Yusril, Bahas Transfer of Prisoners Serge Atlaoui

Video: Kedutaan Prancis Temui Yusril, Bahas Transfer of Prisoners Serge Atlaoui

JAKARTA, KOMPAS.com- Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda untuk menjadi ketua umum PBB.

“Saya berharap akan lahir pemimpin baru di PBB dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin PBB,” kata Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025), dikutip dari Antara.

Mantan ketua umum PBB ini berharap pemimpin baru dan muda itu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menambahkan, pemilihan pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut dapat dilakukan secara aklamasi atau melalui pemilihan.

“Pesan saya pemilihan itu dengan tertib, aman dan damai. Siapa pun yang terpilih, kami hormati, tidak peduli usia, pengalaman karena paling penting estafet kepemimpinan PBB ini ke depan," kata dia.

Meski begitu, Yusril menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum itu kepada keputusan dalam muktamar untuk menggantikan dirinya. Yusril memutuskan mundur pada Mei 2024 setelah menahkodai partai itu sejak awal masa Reformasi 1998.

Sinyal dukungan kepada pemimpin muda juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura PBB Masrur Anhar ketika memberikan tausiah di sela Muktamar VI PBB.

“Syukur-syukur yang muda (terpilih jadi ketua umum)," kata Masrur.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang didaulat memberikan sambutan pembukaan muktamar itu juga memberi sinyal dukungan kepada figur muda menjadi ketum PBB.

Ketika Budi Gunawan menyapa sejumlah tokoh termasuk salah satunya Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra, sejumlah peserta muktamar kemudian menyambut riuh.

“Saya doakan semoga beliau yang terpilih," kata Budi Gunawan menimpali sambutan riuh peserta muktamar.

Ada sejumlah nama yang mencalonkan diri sebagai ketum PBB pada Muktamar PBB, antara lain, mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru, perubahan AD/ART partai dan program-program partai selama lima tahun ke depan juga menjadi menu utama muktamar itu.

Saat ini, pucuk pimpinan PBB dinahkodai oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Fahri Bachmid setelah Yusril mengundurkan diri pada Mei 2024 lalu.