JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bakal memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hak-hak asasi manusia dalam menjalankan usahanya.

Pigai mengatakan, pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) untuk memastikan dunia usaha mengelola bisnis dengan standar prinsip-prinsip HAM.

"Nanti tahun 2026, kami akan lakukan audit dan mungkin akan menerapkan sanksi kepada industri dan korporasi, tapi tidak sekarang," ucap Pigai usai pertemuan dengan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai mengatakan, perusahaan atau korporasi yang akan diterapkan aturan tersebut adalah yang berstandar nasional dan internasional.

"Kelas menengah ke bawah tidak. Nanti kalau pengelola usaha yang tidak berpedoman kepada HAM (kena sanksi)," tuturnya.

Pigai menjelaskan, dalam prinsip internasional, perusahaan harus menerapkan sejumlah hal.

"Tugas perusahaan adalah penghormatan, bagaimana mengelola usaha dengan standar prinsip HAM," imbuhnya.

Pigai mencontohkan, perusahaan perlu menerapkan prinsip 101, yaitu setiap 100 orang pekerja, harus ada satu orang pekerja disabilitas.

Namun, apabila tidak diterapkan, maka hal itu akan mengurangi penilaian dari Kementerian HAM terhadap perusahaan tersebut.

Pigai mengatakan, pihaknya akan mengecek secara berkala apakah perusahaan tersebut menerapkan prinsip sesuai aturan.

"Ternyata kami cek di perusahaan itu tidak ada satu orang pun disabilitas yang dipekerjakan, maka nilainya akan berkurang pada tahun-tahun yang akan datang, tetapi itu 2026 ke atas ya, saya tidak mau gegabah," katanya.

Pigai menambahkan, pada September tahun ini, Kementerian HAM akan mengeluarkan peraturan presiden terkait aturan tersebut.

"Sedang kami persiapkan, nanti September kami akan keluarkan peraturan presiden," jelas Pigai.

Istanbul (ANTARA) - Kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan antara Israel dan kelompok Palestina Hamas hampir siap dan kemungkinan akan ditandatangani pada Jumat, kata sejumlah sumber Palestina.

Sumber-sumber tersebut, yang berbicara kepada Anadolu secara anonim karena pembicaraan yang bersifat sensitif, mengatakan telah ada kemajuan dalam finalisasi kesepakatan tersebut.

Pada Senin (13/1), penyiar publik Israel, KAN, menyebutkan bahwa kabinet keamanan Israel mungkin akan bersidang pada Selasa untuk menyetujui kesepakatan itu.

Kesepakatan tersebut hampir siap dengan asumsi situasi tetap seperti sekarang, dan penandatanganannya diharapkan pada Jumat atau bahkan lebih awal, kata sumber Palestina tersebut

Kesepakatan terbagi menjadi tiga tahap, dengan tahap pertama berlangsung selama 40 hingga 42 hari, tambah mereka.

Pada tahap pertama, pasukan Israel akan tetap ditempatkan di sepanjang koridor Netzarim dan Philadelphi.

Sepekan kemudian, Hamas akan menyerahkan daftar tahanan Israel yang ada dalam tahanannya, setelah itu Israel akan mengizinkan warga yang mengungsi untuk kembali ke Gaza utara.

Mengenai pengaturan kepulangan, sumber tersebut mengatakan Israel akan menarik sebagian dari Koridor Netzarim guna memungkinkan perjalanan aman warga sipil menuju utara.

Mereka yang kembali dengan berjalan kaki tidak akan dikenakan pemeriksaan, sementara mereka yang bepergian dengan mobil akan diperiksa menggunakan peralatan yang disediakan oleh pihak internasional untuk mencegah penyelundupan senjata atau individu bersenjata.

Sumber tersebut juga menyoroti perselisihan mengenai lebar zona penyangga.

Ketika Israel awalnya meminta zona selebar 1.500 meter, kedua pihak akhirnya menyetujui area 1.000 meter.

Selama tahap pertama, negosiasi lebih lanjut akan membahas secara spesifik tahap kedua dan ketiga dengan tujuan memastikan penarikan penuh Israel dari Koridor Netzarim sambil mempertahankan kehadirannya di sepanjang Koridor Philadelphi.

Daftar Israel yang berisi 34 tahanan yang ingin ditukar dengan tahanan Palestina dilaporkan termasuk delapan tentara.

Ketika media mengklaim Hamas telah menyetujui daftar tersebut, sumber-sumber mengatakan mereka menerimanya dengan syarat ketentuan yang berbeda akan berlaku untuk para tentara.

Ada usulan guna membebaskan semua warga sipil yang ditahan setelah 7 Oktober 2023 sebagai ganti dari delapan tentara tersebut, kata sumber itu, serta menambahkan bahwa usulan ini kemungkinan akan disetujui.

Israel saat ini menahan lebih dari 10.300 tahanan Palestina, sementara diperkirakan ada 99 warga Israel ditahan di Gaza. Hamas mengatakan banyak tahanan Israel tewas dalam serangan udara Israel yang membabi buta.

Pembicaraan pertukaran tahanan dan gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS, telah beberapa kali terganggu karena kondisi baru yang diberlakukan oleh kepala otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu.

Oposisi Israel dan keluarga para tahanan menuduh Netanyahu menghalangi upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan dengan Hamas.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, menangkap 16 buron internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol sepanjang 2024. Teranyar, Imigrasi menangkap YZ, yang merupakan bagian dari sindikat judi online asal China.

Imigrasi juga sempat menangkap warga asing yang terlibat penipuan, pencucian uang, serta narkotika. Di tahun yang sama, Imigrasi juga menetapkan sebanyak 130 orang WNA sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian.

Angka ini melonjak sebesar 145,2 persen dibandingkan pada 2023 dengan 53 tersangka. Sementara itu, Imigrasi mengenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 5.434 WNA pada 2024. Jumlah ini naik 98,7 persen dibandingkan pada 2023, di mana jumlah TAK mencapai 2.734 orang.

Sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024, naik 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 6.673 WNA masuk ke dalam daftar tangkal.

"Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia," jelas Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia dan terbukti melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bentuk TAK yang dapat diberikan beragam, mulai pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, hingga larangan berada di tempat tertentu di Indonesia.

Selain itu, Imigrasi berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat adalah deportasi dari wilayah Indonesia. Deportasi juga dapat dilakukan terhadap WNA yang berusaha melarikan diri ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.

Ilustrasi penindakan di bidang imigrasi. (Foto: dok. istimewa)

Perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada 19 September 2024 juga turut andil dalam memperkuat landasan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Kini, warga negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga 10 tahun atau seumur hidup.

Sebelumnya, jangka waktu penangkalan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. Selain itu, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan skala nasional secara berkala pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2024. Operasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di seluruh wilayah Indonesia.

"Di tahun 2025 ini, Saya instruksikan kepada semua jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala, memperkuat sinergisitas dengan APH (aparat penegak hukum) lain. Jangan beri celah orang asing untuk berbuat ulah apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita," tutup Agus.

(aud/aud)

Jakarta -

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menyegerakan berbuka puasa saat waktunya telah tiba. Muslim yang bersegera buka puasa termasuk orang-orang yang dilingkupi kebaikan.

Puasa merupakan ibadah bagi umat Islam. Di bulan Ramadan, puasa hukumnya wajib. Sementara di selain bulan Ramadan, puasa pada waktu-waktu tertentu hukumnya sunnah.

Mengutip buku Rahasia Puasa Menurut 4 Mazhab karya DR. Thâriq Muhammad, puasa adalah menjaga dari segala yang membatalkan puasa sejak fajar hingga terbenamnya matahari, dengan syarat-syarat tertentu disertai niat.

Hukum Menyegerakan Berbuka Puasa

Salah satu sunnah puasa Rasulullah SAW adalah dengan menyegerakan berbuka puasa. Mengerjakan sunnah ini akan mendapatkan pahala kebaikan.

Mengutip buku Mengapa Harus Puasa Senin-Kamis? karya Asrar Mabrur Faza, dijelaskan maksud dari menyegerakan berbuka puasa, tentunya bukan mendahului berbuka puasa sebelum ada kepastian waktu berbuka.

Dari Sahl bin Sa'ad RA, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Manusia akan selalu berada dalam kebaikan, selagi mereka menyegerakan berbuka puasa." (HR Muttafaq 'alaih)

Hadits di atas menyatakan bahwa kondisi orang-orang berpuasa akan senantiasa berada dalam al khair (kebaikan), jika mereka menyegerakan berbuka puasanya.

Sebelum menyegerakan berbuka puasa, hendaknya selalu memastikan bahwa waktu berbuka telah masuk.

Ada beberapa kebaikan yang diterima oleh orang-orang yang bersegera dalam berbuka puasa, berikut diantaranya:

1. Kebaikan karena telah taat kepada anjuran Rasulullah SAW.

2. Kebaikan karena telah menegakkan agama Islam dengan melakukan salah satu bukti keunggulan ajaran Islam terhadap ajaran agama atau kepercayaan lain. Rasulullah SAW bersabda, "Agama (Islam) ini akan senantiasa unggul, selama umatnya menyegerakan berbuka puasa. Sesungguhnya orang Yahudi memperlambat (masa berbuka)nya." (HR Nasai dari Abu Hurairah)

3. Kebaikan karena orang-orang yang berpuasa itu digolongkan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, "Allah berfirman, 'Hamba yang paling aku cintai adalah yang lebih dulu berbuka puasa." (HR Tirmidzi dari Abu Hurairah)

4. Kebaikan karena telah segera mengembalikan kondisi tubuhnya ke sedia kala. Hal ini tentu sangat baik baik kesehatan.

Doa Buka Puasa

Selain mengusahakan untuk segera buka puasa, umat Islam juga disunnahkan untuk membaca doa berbuka puasa. Berikut doa yang dibaca Rasulullah SAW ketika berbuka puasa,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَ اءَ الله

Arab-Latin: Dzahabazh zhama-u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insyaa Allah.

Artinya: "Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah." (HR. Abu Daud)

Kemudian bisa juga dengan membaca doa berikut,

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ أُمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت ُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

Arab-Latin: Alloohumma laka shumtu wabika aamantu wa'alaa rizqika afthortu birohmatika yaa arhamarroohimiin

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku tunduk dan patuh, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang"

(dvs/inf)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan memberikan perlindungan hukum terhadap Profesor Bambang Hero Sahardjo yang terancam dikriminalisasi atas keahliannya dalam penghitungan kerugian negara Rp 271 triliun terkait kerugian kerusakan lingkungan dalam kasus korupsi penambangan timah.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan, negara wajib hadir memberikan perlindungan terhadap siapapun yang turut membantu penyidikan tindak pidana korupsi. “Pastinya, kita (kejaksaan) akan memberikan perlindungan (untuk Profesor Bambang),” kata Febrie saat dihubungi Republika, Selasa (14/1/2025).

Febrie mengatakan perlindungan tersebut dapat berupa pendampingan hukum, bentuk maupun bentuk perbantuan lainnya. “Karena seorang ahli ini telah membantu kita (penyidik) dalam menghitung kerugian kerusakan lingkungan hidup dan ekologis yang muncul akibat perbuatan korupsi dalam kasus (timah) tersebut,” ujar Febrie.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menambahkan, bukan cuma kejaksaan yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap Profesor Bambang dalam perannya sebagai ahli terkait korupsi timah. Namun secara perundang-undangan, kata Harli menjelaskan seorang ahli yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum di persidangan sejatinya memang terlepas dari konsekuensi pelaporan, maupun ancaman pemidanaan.

“Kalau kita membaca tentang peran seorang ahli dalam undang-undang, dan juga terkait dengan perlindungan saksi, justru disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya bersifat mandiri, dan itu dilindungi,” kata Harli saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebab itu, kata Harli, pelaporan pidana terhadap Profesor Bambang sebagai ahli tak bisa dibenarkan. Apalagi, kata Harli menegaskan, penjelasan Profesor Bambang sebagai ahli yang menghitung kerugian materil dampak kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat korupsi penambangan timah tersebut diadopsi dalam putusan majelis hakim PN Tipikor.

“Kami sampaikan bahwa dalam putusan pengadilan itu, di sana dinyatakan bahwa kerugian kerusakan lingkungan yang (Rp) 271 itu, sudah menjadi bagian dari kerugian negara. Artinya kerugian kerusakan lingkungan yang merupakan hasil dari penghitungan ahli itu, dibenarkan oleh hakim,” kata Harli.

Sebab itu, kata Harli, kejaksaan melihat pelaporan pidana terhadap Profesor Bambang tersebut salah alamat, pun gagap konteks. Karena selain peran Profesor Bambang sebagai ahli yang diminta oleh penyidik Jampidsus-Kejagung untuk menghitung kerugian materil kerusakan lingkungan dari penambangan timah.

Hasil dari penghitungan Profesor Bambang itu juga dijadikan bagian dari hasil penghitungan kerugian negara dalam audit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, kata Harli, kerugian negara dalam korupsi timah versi BPKP itu bertambah dari Rp 271 triliun menjadi Rp 300 triliun sepanjang 2015-2022.

Hasil kajian Profesor Bambang, serta penghitungan BPKP itu juga diamini oleh putusan pengadilan. “Artinya, peran ahli itu dalam menghitung kerugian negara itu sudah sangat capable. Karenanya, kita sangat menyesalkan adanya pelaporan itu,” kata Harli.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berwacana membangun Pusat Studi HAM di universitas yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu ia sampaikan seusai berkunjung ke Kantor PBNU , Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Khusus pada dunia pendidikan, kemungkinan, tapi saya tidak janji, ya. Kemungkinan kita akan gagas salah satu program untuk meningkatkan Pusat Studi HAM di universitas di bawah naungan NU," kata Pigai di Kantor PBNU.

Namun, Pigai belum bisa memastikan jumlah Pusat Studi HAM yang akan dibangun di universitas di bawah naungan NU. "Tapi tidak semua, ya. Kita akan lihat satu atau dua mungkin," ujarnya.


Mantan Komisioner Komnas HAM itu melanjutkan, pihaknya juga melatih tenaga pengajar sosialisasi HAM di sejumlah lembaga pendidikan.



"Lalu yang kedua kita mendidik ToT (training of trainer), tenaga trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM, apakah di perguruan tinggi atau di pesantren," ujarnya.

DENPASAR, KOMPAS.com - Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berharap, penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold memberi peluang kepada kader partainya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi itu juga memiliki konsekuensi penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

"Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidential threshold kemudian tentang parliamentary threshold, maka ke depan itu memberikan peluang yang lebih besar kepada Partai Bulan Bintang untuk tampil di tengah-tengah masyarakat dan diharapkan akan meraih suara kemudian dapat menempatkan wakil-wakilnya di DPR, itu harapan saya," kata dia selepas menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Hotel Aston, Denpasar, Bali, pada (13/1/2025).

Politisi yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ini juga menilai, penerapan presidential threshold dan parliamentary threshold pada pemilihan umum (pemilu) di Indonesia membuat demokrasi semakin tidak sehat.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tetap bisa menempatkan wakilnya di DPR, meskipun hanya satu orang.

"Seperti pemilu pada tahun 2019, itu partai-partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold kalau digabung jumlahnya besar sekali, oleh karena itu digabung saja supaya tidak terbuang," kata dia.

"Menurut pendapat saya pribadi, dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10, jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, bisa membuat suatu fraksi gabungan," ucapnya.

MK memberikan lima poin pedoman rekayasa konstitusional atau constitutional engineering, menyusul dihapusnya ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan, pedoman untuk melakukan rekayasa konstitusional dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam merevisi UU Pemilu agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membeludak.

"Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktik demokrasi presidensial Indonesia," kata Saldi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, pada Kamis (2/1/2025), dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, kata dia, pembentuk undang-undang, dalam merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017, dapat melakukan rekayasa konstitusional dengan memperhatikan sejumlah hal, yaitu:

1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

2. Pengusulan pasangan capres-cawapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

3. Dalam mengusulkan pasangan capres-cawapres, parpol peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan parpol tersebut tidak menyebabkan dominasi, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon serta terbatasnya pilihan pemilih.

4. Parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan capres-cawapres dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.

5. Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Jakarta: Kuasa hukum Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau dikenal sebagai Mbak Ita, Erna Ratna dan Agus Nurudin, mengaku kecewa atas hasil putusan penolakan praperadilan Mbak Ita.

Sidang praperadilan mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang ini dipimpin hakim tunggal Jan Oktavianus. Hasilnya hakim menolak bahwa Mbak Ita tidak bersalah dalam kasus gratifikasi.

"Saya sebetulnya ya sangat keberatan dengan adanya keputusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan tentang proses yang tempo hari yang sudah disampaikan tentang tahapan klarifikasi dan alat bukti sama sekali tidak dipertimbangkan," jelas Agus kepada awak media, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut kuasa hukum Mbak Ita, pengadilan tak mempertimbangkan sama sekali alat bukti dan keterangan ahli. Padahal, ada empat keterangan ahli, tetapi putusan hakim hanya berfokus terhadap bukti dokumen.


(Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita menggugat status tersangka yang diberikan oleh KPK. Gugatan itu teregister dengan nomor 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tertanggal 4 Desember 2024. Foto: DOk. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

Kuasa hukum pun menekankan bahwa mereka merasa hakim tidak mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Namun, di samping keberatan dan kekecewaannya, tim kuasa hukum Mbak Ita mengatakan bahwa mereka menghormati putusan dari hakim.

"Pada prinsipnya kami menghormati putusan hakim," kata Erna.

"Tapi memang dalam proses yang tadi disampaikan rekan saya Pak Agus bahwa dalam pertimbangan hakim tersebut itu tidak mempertimbangkan apa yang kami sampaikan khususnya berkaitan dengan keterangan ahli," lanjutnya.

Sebagai informasi, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita menggugat status tersangka yang diberikan oleh KPK. Gugatan itu teregister dengan nomor 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tertanggal 4 Desember 2024.

Baca juga: Sah! Hakim Tolak Praperadilan Walkot Semarang Mbak Ita

KPK sendiri sebelumnya memulai penyidikan tiga dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Rinciannya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang pada 2023–2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada pada 2023-2024.

Selama proses penyidikan berjalan, setidaknya sudah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah digeledah KPK sejak 17–25 Juli 2024. Hal ini ditujukan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)