MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, resmi menutup Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila di JW Marriott, Kota Medan, Selasa (14/1/2025).

Japto mengatakan bahwa MPP Pemuda Pancasila dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Pemuda Pancasila. Ia menyebut kegiatan ini satu tingkat di bawah Musyawarah Besar (Mubes).

MPP Pemuda Pancasila dirangkai dengan Diklat Kaderisasi Pemuda Pancasila. Hal itu berlangsung di Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata, Asam Kumbang, Kota Medan, pada 13-14 Januari 2025.

Menurut Japto, diklat kaderisasi ini sangat baik dan bagus untuk kelangsungan organisasi Pemuda Pancasila.

"Jadi badan kaderisasi ini, minimal melakuan diklat empat kali, dari MPW. Dengan jumlah anggota minimal dari 120 hingga 200 anggota perdiklat," ujar Japto didampingi Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah, jajaran pengurus MPN, dan MPW PP Sumut.

Japto menyampaikan bahwa diklat ini bekerja sama dengan TNI. Hal itu untuk menempah disiplin, kekompakan, fisik, hingga wawasan kebangsan dan bela negara para kader Pemuda Pancasila.

"Karena di TNI tidak ada pola pendidikan politik. Jadi lurus-lurus saja, fisik dan pengisian otak. Diklat itu, wajib sifatnya. Karena Pemuda Pancasila ini, lain dengan organisasi pemuda lainnya. Di kita ada anggota biasa, dan kader. Jadi ini, kaderisasi, kehormatan dan anggota luar biasa. Kader ini, bakal menjadi pimpinan organisasi ini, di MPN hingga MPW," ujar Japto.

Tak hanya itu, Japto mengungkapkan bahwa pelaksanaan Mubes Pemuda Pancasila dijadwalkan pada 20-23 Mei 2025 di Provinsi Banten.

Kendati begitu, Japto menyatakan bakal tidak maju dalam bursa pencalonan Ketua MPN Pemuda Pancasila pada Mubes mendatang.

"Pimpinan masa depan, kita banyak sekali. Tapi mengusulkan saya lagi, kalau diteruskan ini saya di Pemuda Pancasila sudah 50 tahun sampai bengkok," ujar Japto.

Lebih lanjut, Japto berharap Mubes Pemuda Pancasila mendatang bisa melahirkan pemimpin yang membawa organisasi ke arah yang baik.

"Ini harus dipikirkan. Situasi kondisi politik kedepan, organisasi. Saya menerima atau menolak nanti di Mubes. Tapi, saya menolak. Tapi, nanti di Mubes saja," jelas Japto.

Editor : Odi Siregar

BLORA, KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat (ormas), Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terlibat bentrok di perempatan Karangjati, Blora, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

Kasi Humas Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo mengonfirmasi adanya bentrokan.

Polisi hingga kini mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut.

"Untuk sementara rekan-rekan kami masih mengumpulkan informasi yang masuk dari masyarakat, kemudian untuk kejadian di beberapa titik masih dalam tahap penyelidikan," kata Gembong saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa malam.

"Apabila sudah ada titik terang terkait kejadian tersebut, kami akan secepatnya memberikan informasi ke awak media," sambungnya.

Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangjati, Sigit, menyampaikan kronologi bentrok di tengah jalan tersebut.

"Kayaknya mobil Pemuda Pancasila dari arah utara berhenti di bangjo (traffic light) karena lampu merah, kebetulan kepergok sama kelompoknya GRIB dari selatan, terus dimasa," kata Sigit sebagaimana dilansir Tribunnews.com.

Menurutnya anggota Pemuda Pancasila selain mengendarai mobil ada juga yang mengendarai sepeda motor.

Kelompok PP ada yang tidak bisa melarikan diri kemudian dihajar kelompok GRIB.

"Ndelalah ada 1 yang tidak bisa lari mas, dimasa, dihantam batu kepalanya, terus dia terkapar di trotoar situ, saya kasihan, saya amankan di teras," jelasnya.

Kelompok GRIB juga sempat mengancam akan menghabisi anggota PP itu ketika tidak melepas atribut yang dikenakan. Korban tersebut juga berlumuran darah.

Sejumlah orang yang mengalami luka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik anggota PP dirusak oleh anggota GRIB.

"Setelah itu, GRIB lari ke utara," ujarnya.

Ketua DPC GRIB Blora, Sugiyanto membenarkan anggota GRIB dari luar daerah Blora melakukan pengerusakan tersebut.

"Ini tadi dari Blora sudah dirembug. Yang penting pulang dengan damai, ya sudah pulang , dihadang sama PP Rembang makanya langsung dihancurkan itu. Polisi tahu itu, kita dari Kudus itu tidak semena-mena, diadang langsung dihabisin itu," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (14/1/2025).

Selain di Karangjati Blora, aksi kerusuhan tersebut juga terjadi di Jalan Ngawen - Kunduran.

Dirinya mengaku anggota GRIB Semarang menjadi sasaran oleh anggota PP. Akibatnya korban dibawa ke rumah sakit.

"Kalau di Kunduran, itu memang dari semarang dihajar oleh PP itu terluka parah itu sekarang di RS Bhayangkara (Blora). Saya baru diimbau pak kapolres nanti ada penindakan juga dari kepolisian, bukan wewenang kita," terang dia.

Kompas.com masih berupaya menghubungi pihak ormas Pemuda Pancasila terkait bentrok ini.

BLORA, KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat (ormas), Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terlibat bentrok di perempatan Karangjati, Blora, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

Kasi Humas Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo mengonfirmasi adanya bentrokan.

Polisi hingga kini mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut.

"Untuk sementara rekan-rekan kami masih mengumpulkan informasi yang masuk dari masyarakat, kemudian untuk kejadian di beberapa titik masih dalam tahap penyelidikan," kata Gembong saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa malam.

"Apabila sudah ada titik terang terkait kejadian tersebut, kami akan secepatnya memberikan informasi ke awak media," sambungnya.

Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangjati, Sigit, menyampaikan kronologi bentrok di tengah jalan tersebut.

"Kayaknya mobil Pemuda Pancasila dari arah utara berhenti di bangjo (traffic light) karena lampu merah, kebetulan kepergok sama kelompoknya GRIB dari selatan, terus dimasa," kata Sigit sebagaimana dilansir Tribunnews.com.

Menurutnya anggota Pemuda Pancasila selain mengendarai mobil ada juga yang mengendarai sepeda motor.

Kelompok PP ada yang tidak bisa melarikan diri kemudian dihajar kelompok GRIB.

"Ndelalah ada 1 yang tidak bisa lari mas, dimasa, dihantam batu kepalanya, terus dia terkapar di trotoar situ, saya kasihan, saya amankan di teras," jelasnya.

Kelompok GRIB juga sempat mengancam akan menghabisi anggota PP itu ketika tidak melepas atribut yang dikenakan. Korban tersebut juga berlumuran darah.

Sejumlah orang yang mengalami luka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik anggota PP dirusak oleh anggota GRIB.

"Setelah itu, GRIB lari ke utara," ujarnya.

Ketua DPC GRIB Blora, Sugiyanto membenarkan anggota GRIB dari luar daerah Blora melakukan pengerusakan tersebut.

Menteri HAM Natalius Pigai (kiri) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/1/2024). Pertemuan tersebut di antaranya membahas kolaborasi dalam penguatan kesadaran soal Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai aspek seperti di lingkungan pendidikan naungan NU.

Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) tak melulu untuk menghukum atau menjaga tahanan. Namun, juga mencakup proses pembinaan.

Hal itu bertujuan supaya warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, terutama bagi tahanan Muslim atau yang beragama Islam.

Seperti halnya yang dilakukan Kejari Tanjung Perak Surabaya. Data dan informasi yang dihimpun detikJatim menyebutkan pembinaan itu juga bertujuan untuk mempersiapkan dan membangun mental dan spiritual tahanan. Agar kelak dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, baik dalam tahap asimilasi maupun setelah menjalani masa tahanan secara optimal dan kembali ke jalan yang benar.

Kepala Kejari Tanjung Perak Ricky Setiawan Anas mengatakan salah satu upaya yang dilakukan bersama jajaran adalah mengunjungi ruang tahanan. Di sana, mereka membagikan buku petunjuk salat kepada para tahanan.

"Buku tersebut berisi panduan lengkap tata cara salat, doa, dan makna dari setiap gerakan," kata Ricky saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (15/1/2025).

Ricky menjelaskan pembagian buku itu bertujuan untuk memberikan pembinaan spritual bagi para tahanan muslim. Ia memastikan hal serupa atau penegakkan hukum humanis kerap dikedepankan pihaknya. Sebab, lanjut dia, sesuai dengan slogannya, yakni Cak jasma atau jaksa sahabat masyarakat.

"Diharapkan mereka dapat memperdalam pemahaman tentang salat dan pentingnya menjaga ibadah,"

Ricky menekankan bahwa pembinaan spiritual itu diharap dapat membantu membangun kembali kepribadian para tahanan. Serta bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tak mengulangi kesalahan saat kembali ke masyarakat.

"Dengan bimbingan ini diharapkan para tahanan dapat menjalani masa hukuman dengan lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih positif di masa depan," tuturnya.

Video: Sidang Vonis 15 Terdakwa Pungli Rutan KPK Ditunda

Video: Sidang Vonis 15 Terdakwa Pungli Rutan KPK Ditunda

Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Rudi langsung ditahan di rutan Salemba.

Pantauan detikcom di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025), Rudi meninggalkan ruangan pukul 21.59 WIB. Dia mengenakan rompi pink yang identik dengan pakaian tahanan Kejagung dan tangan diborgol.

Rudi menunduk saat digiring petugas Kejagung ke dalam mobil tahanan. Dia tak mengucapkan sepatah kata pun.

Rudi Suparmono ditangkap di Palembang. Selanjutnya, penyidik Kejagung menggiringnya ke Jakarta.

"Setelah melakukan penangkapan tadi pagi dibawa ke Jakarta dari Palembang dan mendarat di Halim, selanjutnya RS karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, maka RS ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Tersangka RS diduga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 12B juncto Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 huruf b juncto Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peran Rudi Suparmono

Rudi berperan memilih majelis hakim atas permintaan dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar menyampaikan Lisa menghubungi Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) untuk dipertemukan dengan Rudi selaku Ketua PN Surabaya pada Maret 2024.

"Tersangka LR meminta kepada ZR agar diperkenalkan kepada RS yang saat itu menjabat sebagai kepala PN Surabaya. Bermaksud untuk memilih hakim yang akan menyidangkan Ronald Tannur," ucap Qohar.

Zarof kemudian menghubungi Rudi dan menyampaikan bahwa Lisa meminta bertemu. Pertemuan antara Lisa dan Rudi dilakukan di ruang kerja Ketua PN Surabaya.

"Selanjutnya, pada tanggal 4 Maret 2024, tersangka ZR, dalam perkaratan sendiri, menghubungi RS melalui pesan WhatsApp yang berisi, tersangka ZR menyampaikan bahwa tersangka LR akan menemui RS di Pengadilan Negeri Surabaya, dan pada hari yang sama, tersangka LR datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertemu dengan RS dan diterima oleh RS di ruang kerjanya," katanya.

Dalam pertemuan itu, Lisa meminta dan memastikan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus Ronald Tannur. Rudi menjawab, hakim yang dipilih adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

"Setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED (hakim tersangka Erintuah Damanik) di lantai 5 gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH (hakim tersangka Heru Hanindyo), dan M (hakim tersangka Mangapul) karena tersangka LR sudah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tannur," ujarnya.

Pertemuan lanjutan antara Lisa dan Rudi pun digelar. Lisa meminta agar Erintuah Damanik ditetapkan sebagai ketua majelis hakim.

"Beberapa waktu kemudian LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Ronald Tannur, dan tersangka HH dan tersangka M sebagai anggota majelis hakim," ucapnya.

Kemudian, Rudi bertemu dengan Erintuah dan membicarakan soal ketua majelis hakim. Rudi menyampaikan bahwa Erintuah-lah yang akan menjadi ketua majelis hakim.

"Pada tanggal 5 Maret 2024, tersangka ED bertemu dengan RS. Pada pertemuan tersebut, RS katakan kepada tersangka ED, mengatakan, 'Ley, Anda saya tunjuk sebagai ketua majelis anggotanya M dan HH. Atas permintaan LR,'" ujarnya.

Surat penetapan susunan majelis hakim keluar pada 5 Maret 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Surabaya atas nama Rudi, yang saat itu menjadi Ketua PN Surbaya.

"Padahal pelimpahan perkara dilakukan sejak 22 Februari 2024. Artinya, sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan, 12 hari kemudian baru ada penunjukan majelis hakim yang tangani Ronald Tannur," ujarnya.

Lihat Video: Eks Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam mengelola sektor pertambangan.

Menurut Pigai, PBNU memiliki keunggulan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan, spiritual, dan kemanusiaan.

"Mengenai NU, dalam tambang, menurut saya, saya tidak ragu. Karena mereka punya dasar agama," ujar Pigai dalam pertemuan dengan PBNU, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai mengatakan, NU berpegang teguh pada dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, dan memuliakan Tuhan.

"Memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan. Mereka memahami prinsip dan standar HAM Internasional," kata Pigai.

Pigai justru ragu apabila sektor pertambangan dikelola oleh perusahaan asing.

"Saya justru ragu kepada perusahaan internasional yang ada di Indonesia," tambah dia.

Pigai meyakini PBNU akan menjalankan pengelolaan tambang dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.

Sebab, kata Pigai, PBNU juga punya standar dan cara pandang human rights serta memiliki nilai-nilai spiritualitas yang menghormati HAM.

"Mereka berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada. Mereka sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, PBNU menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektar tambang di Kalimantan Timur.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa saham usaha tersebut dimiliki oleh koperasi NU yang dikelola oleh pengurus dan warga.

PBNU saat ini tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk memulai eksplorasi. "Nah soal potensi batu baranya, tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses," katanya di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (4/1/2025).

Gus Yahya menambahkan, terkait reklamasi, pihaknya juga sedang mencari investor untuk membantu pendanaannya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Rudi ditahan di Rutan Salemba.

"Terhadap tersangka RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Rudi Suparmono ditangkap di Palembang. Selanjutnya, penyidik Kejagung menggiringnya ke Jakarta.

"Setelah melakukan penangkapan tadi pagi dibawa ke Jakarta dari Palembang dan mendarat di Halim selanjutnya RS karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, maka RS ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Tersangka RS diduga melanggar ketentuan pasal 12 huruf c juncto Pasal 12B juncto pasal 6 ayat 2 juncto pasal 12 huruf a juncto pasal 12 huruf b juncto pasal 5 ayat 2 juncto pasal 11 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, Kejagung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono terkait kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Rudi telah tiba di Jakarta untuk diperiksa.

Pantauan detikcom di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (14/1), pukul 16.46 WIB, dia mengenakan polo berwarna navy dan membawa ransel.

Dia berjalan keluar dari bandara bersama sejumlah jaksa pada Jampidsus Kejagung. Rudi mengenakan masker putih.

Dia tak menjawab pertanyaan wartawan. Rudi bergegas masuk ke Hiace untuk menghindari sorotan awak media.

Selanjutnya Rudi dibawa ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Adapun saat ini dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara itu.

Diberitakan sebelumnya, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, yang juga telah menjadi tersangka dalam kasus itu, sempat bertemu dengan Ketua PN Surabaya sebelum menyuap tiga hakim. Lisa Rahmat menanyakan kepada Ketua PN Surabaya soal nama hakim yang akan menyidangkan kasus pembunuhan yang menjerat Ronald Tannur.

Lihat Video: Eks Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Selasa (14/1/2025). Dalam sambutannya, Menteri Agus menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Yusuf Adiwinata, Lantai 12 Gedung Kemenimipas, Jakarta Selatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

“Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Teriring harapan, Saudara dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk segera mengisi posisi sebagai Kepala Kantor Wilayah,” jelas Menteri Agus, Selasa.

Selain itu, Menteri Agus menyampaikan agar Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru. Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

“Segara tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar seluruh pejabat tetap berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan stakeholders lainnya.

Di akhir sambutannya, Menteri Agus menegaskan agar seluruh pejabat merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh stakeholder.

“Akhir kata, sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik, jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Selamat bekerja,” pungkasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terhadap orang asing meningkat sekitar dua kali lipat atau 100 persen pada tahun 2024.

Di mana, sepanjang tahun 2024, Ditjen Imigrasi menetapkan sebanyak 130 orang WNA sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian.

Menteri Imipas Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto mengungkapkan hal tersebut terlihat dari kenaikan penetapan warga negara asing (WNA) sebagai tersangka, pengenaan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap WNA, penangkalan WNA, serta peringkusan buronan internasional.

"Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia," kata Agus saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/1).

Pada tahun 2025, Menteri Imipas menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala serta memperkuat sinergisitas dengan aparat penegak hukum (APH) lain.

"Jangan beri celah orang asing untuk berbuat ulah, apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita," tuturnya.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan dukungan kepada 'Elpama Prison', grup vokal rap napi binaan Lapas Merauke. Ditjenpas mendorong agar para narapidana terus mengembangkan kreasi positif meski di dalam penjara.

Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjenpas (Sesditjenpas) Gun Gun Gunawan melalui video call dengan personel Elpama Prison yang diunggah di akun Instagramnya, @gun2gunawan, Senin, 13 Januari 2025. Dalam video call tersebut, Gun Gun Gunawam menyampaikan apresiasi atas pencapaian Elpama Prison yang meriah Top 5 Program Inkubasi Kreatif Kategori Rap Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Prestasi ini adalah bukti bahwa kreativitas tidak memiliki batas, bahkan dari balik jeruji. Anda semua adalah simbol inspirasi yang nyata bagi masyarakat dan Pemasyarakatan," ujar Gun Gun Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Gun Gun mendukung penuh agar Elpama Prison terus menciptakan lagu baru yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, Program Akselerasi Menteri Imipas, serta mempromosikan nilai-nilai positif dari dalam Lapas.

Elpama Prison, grup rap napi binaan Lapas Merauke. (dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Gun Gun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Elpama Prison dan kreativitas lainnya yang lahir dari pemasyarakatan.

"Mari kita jadikan seni sebagai jembatan untuk transformasi positif, mendukung program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden, Program Akselerasi Menteri Imipas, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," imbuhnya.

Elpama Prison adalah grup vokal narapidana binaan Lapas Merauke. Klip video Elpama Prison berjudul 'This is Squad Elpama' telah dirilis pada Desember 2024.

Video tersebut telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, mendapatkan 50 ribu like, dan dibagikan ulang sebanyak 7.000 kali. Elpama Prison masuk kategori 5 Program Inkubasi Kreatif di Merauke Kementerian Ekonomi Kreatif.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan dukungan kepada 'Elpama Prison', grup vokal rap napi binaan Lapas Merauke. Ditjenpas mendorong agar para narapidana terus mengembangkan kreasi positif meski di dalam penjara.

Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjenpas (Sesditjenpas) Gun Gun Gunawan melalui video call dengan personel Elpama Prison yang diunggah di akun Instagramnya, @gun2gunawan, Senin, 13 Januari 2025. Dalam video call tersebut, Gun Gun Gunawam menyampaikan apresiasi atas pencapaian Elpama Prison yang meriah Top 5 Program Inkubasi Kreatif Kategori Rap Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Prestasi ini adalah bukti bahwa kreativitas tidak memiliki batas, bahkan dari balik jeruji. Anda semua adalah simbol inspirasi yang nyata bagi masyarakat dan Pemasyarakatan," ujar Gun Gun Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Gun Gun mendukung penuh agar Elpama Prison terus menciptakan lagu baru yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, Program Akselerasi Menteri Imipas, serta mempromosikan nilai-nilai positif dari dalam Lapas.

Elpama Prison, grup rap napi binaan Lapas Merauke. (dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Gun Gun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Elpama Prison dan kreativitas lainnya yang lahir dari pemasyarakatan.

"Mari kita jadikan seni sebagai jembatan untuk transformasi positif, mendukung program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden, Program Akselerasi Menteri Imipas, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," imbuhnya.

Elpama Prison adalah grup vokal narapidana binaan Lapas Merauke. Klip video Elpama Prison berjudul 'This is Squad Elpama' telah dirilis pada Desember 2024.

Video tersebut telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, mendapatkan 50 ribu like, dan dibagikan ulang sebanyak 7.000 kali. Elpama Prison masuk kategori 5 Program Inkubasi Kreatif di Merauke Kementerian Ekonomi Kreatif.