BLORA, iNewsSemarang.id – Bentrok dua kelompok ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) pecah di Jalan Raya Blora-Grobogan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Selasa (14/1/2025) sore.

Bentrokan massa kedua kubu mengakibatkan sejumlah orang terluka dan beberapa kendaraan mengalami kerusakan. Video detik-detik bentrokan massa PP dan GRIB viral di media sosial.

Bentrokan terjadi setelah sehari sebelumnya massa Pemuda Pancasila (PP) menggeruduk kantor GRIB Kabupaten Blora. Kedatangan mereka menolak pendirian GRIB di Blora.

Hal itu memicu massa GRIB dari berbagai daerah berdatangan ke Blora. Bentrokan kedua kubu pun pecah di Jalan Raya Blora-Grobogan. Sejumlah sepeda motor dan mobil rusak parah. 

Bentrokan juga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Beruntung ratusan aparat TNI-Polri segera turun tangan membubarkan massa dan mengantisipasi bentrok susulan. 

Saat mendatangi markas GRIB, Ketua DPC PP Blora, Munaji menyampaikan sikapnya tidak ingin ada ormas GRIB di Blora, karena Blora bukan Timor-Timur. 

Ia menyebut ormas GRIB harus dibubarkan karena tidak memliki legalitas di Blora. Ia juga menganggap kehadiran GRIB di Blora tidak bersahabat dengan rakyat.

"Kalau mau berorganisasi, izin semuanya harus dipenuhi dulu, jangan menjadi preman seperti itu, ini Blora bukan Timor Timur," tegas Ketua DPC PP Blora.

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum GRIB Jawa Tengah, Subandi mengatakan GRIB akan melaporkan oknum Ketua DPC Blora, ke Polres Blora atas dugaan pelanggaran undang undang ITE tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

"Kami akan ke Polres Blora melaporkan kasus ini, kami siap mengawal dengan hukum yang berlaku," katanya. 
 

Editor : Ahmad Antoni

KOMPAS.com - Turis Arab yang terlibat baku hantam dengan marbut di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/1/2025), bisa terkena hukuman deportasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kelas 1 Non TPI Bogor, Oktinardo Kansil.

Menurutnya, tindakan turis tersebut mengganggu ketertiban umum. ”Bisa kena Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang menganggu ketertiban umum itu bisa dikenakan deportasi dan penangkalan,” terang Ardo, dilansir Kompas.com (15/1/2025).

Pihak imigrasi telah melakukan penyelidikan terkait dokumen dan izin tinggal turis ini.

“Untuk tindakan kami belum bisa memutuskan karena kami harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada WNA tersebut,” jelas Ardo.

Hingga saat ini, pihak imigrasi masih mencari turis Arab yang identitasnya belum diketahui.

Mereka berkoordinasi dengan kepolisian dan masyarakat untuk mencari keberadaan turis tersebut, mengingat wajahnya telah terekam jelas dalam CCTV.

Ardo juga meminta bantuan masyarakat untuk melapor jika melihat keberadaan turis ini.

“Jadi harus pelan-pelan dengan bantuan masyarakat di sana juga buat infoin ke kita keberadaan orang asing (turis Arab) tersebut,” terangnya.

Viral, perkelahian turis Arab dan marbut di Puncak Bogor

Sementara, Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa menjelaskan bahwa insiden tersebut berawal dari saat Pak Jenggot, marbot masjid, sedang membersihkan masjid setelah Shalat Ashar.

Pada saat itu, ia melihat turis Arab masuk masjid tanpa melepas sepatu, kemudian Pak Jenggot langsung menegur.

Namun teguran tersebut diabaikan dan memicu cekcok antara keduanya. “Pak Jenggot menyatakan bahwa tidak akan membuat laporan ke kepolisian dan tidak akan melanjutkan permasalahan ini ke meja hukum, dan menerima dengan lapang dada,” terang Eddy.

Kejadian yang terjadi pada Minggu (12/1/2025) pukul 17.50 WIB ini terekam kamera CCTV dan menjadi viral setelah diunggah berbagai platform.

Dalam video tersebut terlihat turis berbadan besar melayangkan tendangan ke arah Pak Jenggot marbut masjid yang sedang bertugas.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Penjelasan Imigrasi soal Turis Arab Berkelahi dengan Marbut di Puncak Bogor, Klik untuk baca: https://bandung.kompas.com

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Kementerian Kesehatan Palestina tengah bersiap menerima tahanan yang akan dibebaskan oleh Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tawanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Dr Moatasem Mohisen, seorang pejabat Kemenkes Palestina, pada Selasa (14/1) memerintahkan rumah-rumah sakit untuk mempersiapkan diri jika kesepakatan tercapai dan para tahanan dibebaskan.

Dia juga menyebut tentang penyiksaan brutal yang dialami warga Palestina yang ditahan di berbagai penjara Israel.

RS-RS di Palestina diminta untuk segera mempersiapkan klinik penyakit dalam dan bedah untuk memeriksa kesehatan tahanan dan merawat mereka.

Stasiun TV Israel, Channel 12, melaporkan bahwa pemimpin Israel Benjamin Netanyahu akan menggelar rapat mendadak soal keamanan pada Selasa malam untuk membahas kesepakatan tersebut.

Media Israel juga melaporkan adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza yang telah berlangsung selama beberapa pekan.

Sebelumnya, Hamas menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan sudah berada di "tahap akhir."

Majed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, pada Selasa mengatakan bahwa kesepakatan “akan segera diumumkan.”

Sebelumnya, sumber-sumber di Palestina juga menyebutkan bahwa kesepakatan soal Gaza "hampir selesai" dan bisa ditandatangani pada Jumat.

Menurut mereka, implementasi kesepakatan akan dilakukan dalam tiga tahap selama 40 hingga 42 hari. Rencana negosiasi tambahan akan dibuat untuk tahap berikutnya.

Pada tahap pertama, pasukan Israel akan tetap menguasai Koridor Netzarim di Gaza tengah dan Koridor Philadelphia di Gaza selatan.

Setelah satu pekan, Hamas diharapkan bisa menyerahkan daftar warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Setelah itu, Israel akan mengizinkan warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke Gaza utara.

Kemajuan tercapai setelah negosiasi mandek lebih dari setahun. Selama itu, Netanyahu kerap mengeklaim adanya kemajuan, tetapi Israel terus melancarkan operasi militernya di Gaza.

Terobosan dalam negosiasi gencatan senjata dikabarkan terjadi setelah Netanyahu mendapat tekanan dari Steve Witkoff, utusan Presiden AS terpilih Donald Trump, dalam sebuah "pertemuan yang tegang" pada Sabtu, menurut laporan Times of Israel.

Israel saat ini menahan lebih dari 10.300 warga Palestina. Di pihak lain, Hamas diperkirakan menyandera 98 warga Israel di Gaza. Kelompok itu mengatakan banyak sandera tewas akibat serangan udara Israel yang membabi buta.

Negosiasi Israel-Hamas yang ​dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS itu beberapa kali terhenti karena Netanyahu mengajukan syarat-syarat baru.

Kelompok oposisi Israel dan keluarga para sandera menuduh Netanyahu menghalangi upaya gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tawanan dengan Hamas.

Sejak Hamas melakukan serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023, Israel terus melancarkan perang di Jalur Gaza, meski Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera.

Perang Israel di wilayah kantong Palestina itu telah menewaskan lebih dari 46.600 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional atas perang genosida di Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA,investor.id – Silang sengkarut hak penggunaan lahan usaha antara PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dan PT Gorby Putra Utama (GPU) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang dimohonkan PT GPU dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait Pembatalan SK Menteri ATR/BPN No. 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/VI/2023 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 00146/MUBA atas nama PT SKB.

Putusan MA tertanggal 2 Desember 2024 tersebut juga menegaskan bahwa SHGU PT SKB atas bidang tanah seluas 3.859,7 hektare (ha) di Muba merupakan bukti yang sah. Sehingga, PT SKB berhak atas penggunaan lahan tersebut.

Haris Azhar, pihak perwakilan PT SKB mengatakan, putusan MA itu sekaligus menganulir klaim PT GPU atas tanah tersebut. Dia pun meminta PT GPU mematuhi putusan kasasi MA dan menghentikan aktivitas pertambangan batubara yang dilakukan saat ini.

”Putusan kasasi ini secara hukum merupakan putusan pengadilan tingkat terakhir,” kata Haris Azhar dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Haris menjelaskan, putusan kasasi tersebut merupakan bagian dari upaya PT SKB dalam mempertahankan haknya. Awalnya, upaya hukum PT SKB dilakukan seiring keluarnya SK Menteri ATR/BPN tertanggal 20 Juni 2023 terkait pembatalan SHGU PT SKB.

Merespons SK tersebut, PT SKB mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 29 Agustus 2023. Perusahaan milik konglomerat Sumsel Abdul Halim Ali itu menggugat Menteri ATR/BPN dan PT GPU selaku Tergugat II Intervensi. Namun, gugatan itu ditolak.

Selanjutnya, PT SKB mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan putusan PTUN tertanggal 18 Januari 2024 tersebut.

Nah, di tingkat banding, upaya PT SKB untuk membatalkan SK Menteri ATR/BPN akhirnya diterima. Namun, tidak demikian dengan Menteri ATR/BPN dan PT GPU. Mereka mengajukan upaya hukum kasasi ke MA sebagai reaksi atas putusan banding tersebut.

Di saat proses hukum itu sedang bergulir, Haris Azhar sempat menyoroti perihal aktivitas pertambangan batubara PT GPU di kawasan lahan sengketa tersebut. Haris mengecam pihak perusahaan yang terkesan tidak menghormati proses hukum.

Apalagi, bersamaan dengan aktivitas pertambangan itu sempat diwarnai upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap karyawan dan jajaran direksi PT SKB. Tindakan itu membuat aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit itu menjadi terganggu.

Haris menambahkan, putusan kasasi MA yang menguatkan SHGU PT SKB harus dihormati oleh Menteri ATR/BPN dan PT GPU. Dia menegaskan, aktivitas pertambangan dan berbagai bentuk kriminalisasi terkait dengan sengketa lahan tersebut harus dihentikan.

”Kita hidup di negara hukum, semua pihak harus patuh dengan hukum. Jika PT GPU masih melakukan aktivitas pertambangan di atas lahan PT SKB, itu artinya PT GPU sedang mengangkangi hukum,” jelas Haris.

Haris menambahkan, adanya putusan MA tersebut menjadi awalan untuk menghentikan praktik buruk kriminalisasi terhadap para pekerja dan menyelamatkan ruang terbuka hijau untuk masyarakat.

"Sekaligus untuk menertibkan praktik buruk perusahaan terbuka (Tbk, red)," imbuhnya.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kejagung RI memastikan akan memberi perlindungan hukum kepada Guru Besar IPB Bambang Hero usai dipolisikan buntut perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah.

"Tentu memberikan perlindungan, karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu negara, melalui kita," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (14/1).

Harli menjelaskan pemberian perlindungan hukum itu juga telah diatur dalam KUHAP. Ia menegaskan pihaknya memiliki kewajiban untuk melindungi para saksi dan korban yang bersaksi di hadapan hukum.

"Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi. Oleh sebab itu kami sebagai institusi negara yang meminta bantuan ahli untuk melakukan perhitungan, tentu akan melakukan langkah-langkah," tutur Harli.

Pada kesempatan itu, dia menerangkan soal nilai kerugian negara kasus korupsi timah dari hasil perhitungan Bambang juga dipakai PN Jakarta Pusat dalam putusannya terhadap para terdakwa. Artinya, kata dia, Majelis Hakim mengamini ada kerugian kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam kasus tersebut.

"Artinya kerugian kerusakan lingkungan yang dilakukan kajian dan perhitungan oleh ahli yang kita minta itu, berarti sudah diadopsi oleh pengadilan," jelasnya.

"Lalu kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara. Artinya sudah perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable," imbuh Harli.

Sebelumnya Bambang dilaporkan ke Polda Bangka Belitung oleh advokat Andi Kusuma pada 8 Januari 2025. Alasan Andi melaporkan Bambang, karena Guru Besar IPB itu dinilainya tidak berkompeten dalam menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi komoditas timah.

Ia memandang, perhitungan yang disampaikan Bambang Hero merupakan keterangan palsu, sehingga bisa dipidanakan. Hal ini berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 242 Ayat 1.

"Bapak Bambang Hero ini bukan ahli di bidang perhitungan kerugian negara, dia hanya (ahli) lingkungan. Pengambilan (sampel) itu pun dari satelit," ujarnya.

KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat (ormas) dari Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terlibat bentrokan di perempatan Karangjati, Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Akibat kejadian tersebut, satu orang yang merupakan anggota dari ormas Pemuda Pancasila dilaporkan terluka di kepala akibat hantaman batu.

Sementara sejumlah orang yang mengalami luka-luka juga telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis.

Selain itu, terlihat satu buah mobil dan tiga motor yang rusak akibat bentrokan di lokasi kejadian.

Kejadian ini telah dikonfirmasi oleh Kasi Humas Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo.

Ia menjelaskan bahwa jajaran dari Polres Blora tengah mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut.

Kronologi Kejadian Bentrokan Menurut Warga

Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangjati, Sigit, menceritakan kronologi bentrokan yang dilihatnya.

"Kayaknya mobil Pemuda Pancasila dari arah utara berhenti di bangjo (traffic light) karena lampu merah, kebetulan kepergok sama kelompoknya GRIB dari selatan, terus dimasa," kata Sigit, seperti dilansir TribunJateng.com.

Sigit mengatakan bahwa pada saat kejadian, selain mengendarai mobil ada juga anggota Pemuda Pancasila yang mengendarai sepeda motor.

Selanjutnya, massa dari kelompok Pemuda Pancasila ada yang tidak bisa melarikan diri kemudian dihajar kelompok GRIB.

"Ndelalah ada 1 yang tidak bisa lari mas, dimasa, dihantam batu kepalanya, terus dia terkapar di trotoar situ, saya kasihan, saya amankan di teras," jelas Sigit.

Tidak sampai di situ, massa dari kelompok GRIB juga sempat mengeluarkan ancaman akan menghabisi anggota Pemuda Pancasila jika tidak melepas atribut yang dikenakan. Korban tersebut juga berlumuran darah.

"Ada salah satu kelompoknya GRIB datang minta supaya pemuda tadi melepas atribut Pemuda Pancasila, jaket e dilepas. Akhirna dilepas terus saya suruh sembunyi di belakang mas. Di perjalanan darah itu kececeran," terangnya.

Satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik anggota Pemuda Pancasila dirusak oleh anggota GRIB.

"Setelah itu, GRIB lari ke utara," ujarnya.

Klarifikasi DPC GRIB Blora

Terkait kejadian bentrokan tersebut, Ketua DPC GRIB Blora, Sugiyanto, mengatakan bahwa perusakan dilakukan oleh anggota GRIB luar Blora.

Menurutnya, kejadian bentrokan pecah saat anggota GRIB itu hendak pulang namun dihadang oleh Pemuda Pancasila.

"Iya (anggota GRIB). Ini kan mau pulang dihadang. Ini tadi dari Blora sudah dirembug. Yang penting pulang dengan damai, ya sudah pulang. Dihadang sama PP Rembang makanya langsung dihancurkan itu. Polisi tahu itu, kita dari Kudus itu tidak semena-mena, dihadang langsung dihabisin itu. Itu kepolisian tahu, masyarakat juga tahu," paparnya.

Meski begitu, belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait duduk perkara bentrokan yang terjadi di Blora hari Selasa lalu.

Sementara Kompas.com masih berupaya menghubungi pihak ormas Pemuda Pancasila terkait bentrok ini.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul "Polisi Buka Suara Terkait Bentrokan Ormas Pemuda Pancasila dengan GRIB Jaya di Blora".

KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) punya aturan untuk tinggal di rumah aman atau safe house.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, S.H., LL.M. menyebutkan, biasanya seorang saksi atau korban yang tinggal di rumah aman akan dievaluasi secara berkala per enam bulan. Namun begitu, Ia mengatakan jangka waktu diberikan berdasarkan kebutuhan perlindungan.

"Kalau kami (LPSK) di sini ada aturan pemberian perlindungannya itu per enam bulan, tapi selama enam bulan ada evaluasi, apakah dirasa masih dibutuhkan atau tidak," ujar Sri kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Jika merujuk pada Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, jangka waktu pelayanan perlindungan diberikan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Sri berujar, memang pada beberapa kasus disesuaikan. Jika dirasa masih dibutuhkan perlindungan, maka seorang saksi atau korban bisa tinggal di rumah aman lebih lama lagi.

"Biasanya kita berbasis pada perlindungan. Misal ada proses kasus-kasus yang sekarang ini dia diselidik, nah dia ada panggilan lagi, itu kita menyesuaikan juga," katanya.

Terlepas dari itu, Sri tidak memungkiri bahwa tidak semua orang betah tinggal di rumah aman. Pasalnya, ada beberapa kasus dimana seseorang terlindung minta dipulangkan sebelum enam bulan.

Untuk minta dipulangkan dari rumah aman LPSK juga tidak mudah, jika masih berada di bawah tanggung jawab LPSK.

"Kalau sudah enggak betah dia mau pulang, kita juga selektif, karena kita khawatir kalau pada saat masuk saja dia cukup terancam sementara pelaku di luar masih berkeliara,n maka LPSK kan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama dia, makanya kita biasanya tidak main-main," tuturnya.

BLORA, iNewsSragen.id – Ketegangan antara dua organisasi masyarakat, Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), pecah di Blora, Selasa 14 Januari kemarin.

Bentrokan ini mengakibatkan sejumlah anggota kedua ormas mengalami luka-luka dan perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Dalam insiden tersebut, satu unit kendaraan roda empat dan tiga kendaraan roda dua milik Pemuda Pancasila dirusak oleh massa.

Seorang saksi, Sigit, mengungkapkan bahwa bentrokan terjadi saat kedua kubu bertemu di perempatan lampu merah Karangjati.

"Puluhan anggota GRIB langsung menyerang dan merusak kendaraan anggota Pemuda Pancasila," ujarnya.

Akibat penyerangan ini, seorang anggota Pemuda Pancasila dilaporkan mengalami luka parah di bagian tubuh.

Close

KOMPAS.com - Belakangan ramai soal berita Lolly, anak Nikita Mirzani kabur dari rumah aman atau safe house.

Lantas apa itu rumah aman? Berikut penjelasannya.

Apa itu rumah aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati mengatakan rumah aman merupakan penyebutan sebuah tempat yang digunakan untuk melindungi para saksi dan korban dalam proses peradilan.

"Jadi safe house-nya LPSK itu posisinya itu untuk saksi, korban yang memang dia sudah jadi terlindungnya LPSK," katanya kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, tujuan diadakannya rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan bagi saksi dan korban yang memang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman fisik.

"Beberapa kasus yang masuk ke LPSK itu KDRT, yang secara fisik memang dia terancam karena diintimidasi sama suaminya dan dia tinggal bersembunyi di tempat saudaranya, tapi kemudian dicari-cari, nah itu tingkat ancamannya tinggi, maka itu yang kemudian LPSK berikan rumah aman atau safe house," paparnya.

Untuk masuk ke dalam rumah aman juga tidak mudah. Menurutnya, para saksi dan korban yang mengajukan perlindungan di rumah aman ke LPSK, sudah pasti melewati sejumlah persyaratan yang ketat.

"Biasanya kita berikan kalau permohonannya sudah kita telaah dan kita melihat ada tingkat ancaman yang cukup membahayakan kepada si pemohon maka kemudian kita bisa berikan dia safe house tersebut," tuturnya.

Berdasarkan Pasal 28 UU nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

• sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
• tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
• hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
• rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

KOMPAS.com - Belakangan ramai soal berita Lolly, anak Nikita Mirzani kabur dari rumah aman atau safe house.

Lantas apa itu rumah aman? Berikut penjelasannya.

Apa itu rumah aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati mengatakan rumah aman merupakan penyebutan sebuah tempat yang digunakan untuk melindungi para saksi dan korban dalam proses peradilan.

"Jadi safe house-nya LPSK itu posisinya itu untuk saksi, korban yang memang dia sudah jadi terlindungnya LPSK," katanya kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, tujuan diadakannya rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan bagi saksi dan korban yang memang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman fisik.

"Beberapa kasus yang masuk ke LPSK itu KDRT, yang secara fisik memang dia terancam karena diintimidasi sama suaminya dan dia tinggal bersembunyi di tempat saudaranya, tapi kemudian dicari-cari, nah itu tingkat ancamannya tinggi, maka itu yang kemudian LPSK berikan rumah aman atau safe house," paparnya.

Untuk masuk ke dalam rumah aman juga tidak mudah. Menurutnya, para saksi dan korban yang mengajukan perlindungan di rumah aman ke LPSK, sudah pasti melewati sejumlah persyaratan yang ketat.

"Biasanya kita berikan kalau permohonannya sudah kita telaah dan kita melihat ada tingkat ancaman yang cukup membahayakan kepada si pemohon maka kemudian kita bisa berikan dia safe house tersebut," tuturnya.

Berdasarkan Pasal 28 UU nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

• sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
• tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
• hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
• rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemohon pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2024 paling banyak diajukan oleh pihak-pihak yang terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, lembaganya pada 2024 LPSK menerima 10.217 permohonan perlindungan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.035 orang meminta permohonan pendampingan terkait kasus TPPU. Jumlah tersebut naik hingga 117,56 persen dibanding 2023 sebanyak 2.774 pemohon.

“Mendominasi permohonan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07 persen,” kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Menurut dia, permohonan perlindungan kasus TPPU meliputi kasus investasi ilegal berbagai platform, modus asuransi, dan koperasi simpan pinjam.

Dalam persoalan TPPU, Achmadi menjelaskan bahwa LPSK mendampingi pemohon dalam bentuk fasilitasi penilaian ganti rugi.

“Korban mengajukan fasilitasi restitusi,” ujar Achmadi.

Permohonan terbanyak kedua diajukan terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebanyak 1.296 pemohon atau 12,68 persen.

Menurut dia, data ini menunjukkan pentingnya sinergi aparat dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan terpadu.

“Tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, juga terus meningkat secara signifikan,” kata Achmadi.

Adapun permohonan terbanyak ketiga menyangkut tindak pidana lainnya dengan angka 1.089 pemohon, diikuti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat 852 pemohon, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 576 pemohon.

Kemudian, 103 terkat terorisme, 73 menyangkut kasus penyiksaan, 68 korupsi, 58 bukan tindak pidana, 44 penganiayaan berat, dan 23 narkotika-psikotropika.

“Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64 persen dibandingkan tahun 2023,” ujar Achmadi.

Sementara itu, berdasarkan status hukumnya, pemohon paling banyak adalah korban dengan jumlah 9.192 orang.

Kemudian, 438 saksi, 105 pelapor, 166 tidak diketahui, 70 tidak ada status hukum, 59 saksi korban, 47 tersangka, 21 ahli, 11 terlapor, delapan terdakwa, enam terpidana, dan empat saksi pelaku.

“Terjadi penurunan jumlah pemohon berstatus saksi pelaku, yaitu dari enam pemohon pada 2023, menjadi empat pemohon saja,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemohon pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2024 paling banyak diajukan oleh pihak-pihak yang terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, lembaganya pada 2024 LPSK menerima 10.217 permohonan perlindungan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.035 orang meminta permohonan pendampingan terkait kasus TPPU. Jumlah tersebut naik hingga 117,56 persen dibanding 2023 sebanyak 2.774 pemohon.

“Mendominasi permohonan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07 persen,” kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Menurut dia, permohonan perlindungan kasus TPPU meliputi kasus investasi ilegal berbagai platform, modus asuransi, dan koperasi simpan pinjam.

Dalam persoalan TPPU, Achmadi menjelaskan bahwa LPSK mendampingi pemohon dalam bentuk fasilitasi penilaian ganti rugi.

“Korban mengajukan fasilitasi restitusi,” ujar Achmadi.

Permohonan terbanyak kedua diajukan terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebanyak 1.296 pemohon atau 12,68 persen.

Menurut dia, data ini menunjukkan pentingnya sinergi aparat dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan terpadu.

“Tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, juga terus meningkat secara signifikan,” kata Achmadi.

Adapun permohonan terbanyak ketiga menyangkut tindak pidana lainnya dengan angka 1.089 pemohon, diikuti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat 852 pemohon, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 576 pemohon.

Kemudian, 103 terkat terorisme, 73 menyangkut kasus penyiksaan, 68 korupsi, 58 bukan tindak pidana, 44 penganiayaan berat, dan 23 narkotika-psikotropika.

“Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64 persen dibandingkan tahun 2023,” ujar Achmadi.

Sementara itu, berdasarkan status hukumnya, pemohon paling banyak adalah korban dengan jumlah 9.192 orang.

Kemudian, 438 saksi, 105 pelapor, 166 tidak diketahui, 70 tidak ada status hukum, 59 saksi korban, 47 tersangka, 21 ahli, 11 terlapor, delapan terdakwa, enam terpidana, dan empat saksi pelaku.

“Terjadi penurunan jumlah pemohon berstatus saksi pelaku, yaitu dari enam pemohon pada 2023, menjadi empat pemohon saja,” katanya.