KOMPAS.com - Pada hari Selasa, 14 Januari 2025, dua organisasi masyarakat, yaitu Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), terlibat dalam sebuah pertikaian di perempatan Karangjati yang terletak di Blora, Jawa Tengah.

Insiden tersebut menyebabkan satu anggota Pemuda Pancasila mengalami cedera di bagian kepala akibat lemparan batu.

Selain itu, beberapa individu lainnya yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Di lokasi kejadian, terlihat kerusakan pada satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik anggota Pemuda Pancasila.

Mobil PP dirusak

Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo, selaku Kasi Humas Polres Blora, telah mengonfirmasi kejadian ini dan menyatakan bahwa pihak kepolisian tengah mengumpulkan informasi lebih lanjut.

Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangjati, Sigit, memberikan penjelasan mengenai kronologi insiden tersebut.

Ia menjelaskan bahwa mobil yang dikendarai oleh anggota Pemuda Pancasila berhenti di lampu merah dan kebetulan disergap oleh anggota GRIB yang datang dari arah selatan.

Dalam situasi tersebut, beberapa anggota Pemuda Pancasila yang berada di lokasi tidak berhasil melarikan diri dan menjadi sasaran serangan.

Sigit menyaksikan bahwa satu orang yang tidak dapat melarikan diri terkapar di trotoar setelah dihantam batu. Ia merasa prihatin dan berusaha melindungi korban dengan membawanya ke teras.

Sigit juga menambahkan bahwa anggota GRIB sempat mengeluarkan ancaman untuk menyerang anggota Pemuda Pancasila jika mereka tidak melepaskan atribut organisasi.

Kondisi korban

Korban yang terluka tersebut mengalami pendarahan. Sigit mengisahkan bahwa anggota GRIB meminta agar pemuda tersebut melepaskan jaketnya dan setelah itu menyuruhnya untuk bersembunyi.

Akibatnya, satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik Pemuda Pancasila dirusak oleh anggota GRIB sebelum akhirnya mereka melarikan diri ke arah utara.

Penjelasan GRIB

Ketua DPC GRIB Blora, Sugiyanto, memberikan klarifikasi mengenai insiden tersebut. Ia menyatakan bahwa perusakan yang terjadi dilakukan oleh anggota GRIB yang berasal dari luar Blora.

Sugiyanto mengungkapkan bahwa pertikaian tersebut pecah saat anggotanya hendak pulang dan dihadang oleh Pemuda Pancasila.

Menurutnya, anggota GRIB yang berasal dari Kudus tidak bertindak semena-mena, tetapi mereka diserang secara tiba-tiba. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai peristiwa ini.

Kompas.com juga masih berusaha menghubungi pihak Pemuda Pancasila untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang insiden tersebut.

Sumber: Drama Pengepungan Sertu Hendri: TNI Sulit Menembak karena Banyak Warga Menonton

BLORA, KOMPAS.com - Bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya terjadi di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, mengungkapkan, bentrokan tersebut terjadi di dua lokasi berbeda.

"Kedua lokasi bentrok berada di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan di Jalan Ngawen - Kunduran, Kecamatan Kunduran," jelas Wawan.

Ia melaporkan bahwa di lokasi pertama, Karangjati, terdapat 8 korban.

Sementara di lokasi kedua, Kunduran, terdapat 4 korban.

"Untuk kejadian kemarin, lokasi bentrok ada dua TKP. Pertama di TKP Karangjati jatuh korban 8 orang, dan TKP kedua di Kecamatan Kunduran jatuh korban 4 orang," tambahnya saat deklarasi damai antara kedua ormas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

Wawan juga menjelaskan bahwa dari 12 korban yang terlibat bentrokan, sebagian besar telah dirawat di rumah sakit.

"Sebelas korban sudah kembali ke rumah, dan satu orang masih dirawat di RSU Blora. Insyallah hari ini akan dirujuk ke Rembang, dan kami harapkan rekan-rekan media membantu menciptakan situasi yang kondusif," terangnya.

Dalam insiden tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah orang.

Namun, rincian mengenai terduga pelaku dari kedua ormas tersebut belum diungkap.

"Sampai saat ini, terduga pelaku yang kami amankan berjumlah 19 orang dan masih dalam pemeriksaan," kata Wawan.

Pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa kayu, batu, dan beberapa kendaraan yang terlibat dalam bentrokan.

"Dua kendaraan rusak dari masing-masing ormas. Jadi saat ini kami lakukan penyelidikan dan penyidikan," jelasnya.

Saat ini, situasi di wilayah Blora dilaporkan sudah aman dan terkendali.

"Alhamdulillah sampai saat ini situasi Kabupaten Blora aman terkendali dan kondusif," tutur Wawan.

BLORA, KOMPAS.com - Bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya terjadi di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, mengungkapkan, bentrokan tersebut terjadi di dua lokasi berbeda.

"Kedua lokasi bentrok berada di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan di Jalan Ngawen - Kunduran, Kecamatan Kunduran," jelas Wawan.

Ia melaporkan bahwa di lokasi pertama, Karangjati, terdapat 8 korban.

Sementara di lokasi kedua, Kunduran, terdapat 4 korban.

"Untuk kejadian kemarin, lokasi bentrok ada dua TKP. Pertama di TKP Karangjati jatuh korban 8 orang, dan TKP kedua di Kecamatan Kunduran jatuh korban 4 orang," tambahnya saat deklarasi damai antara kedua ormas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

Wawan juga menjelaskan bahwa dari 12 korban yang terlibat bentrokan, sebagian besar telah dirawat di rumah sakit.

"Sebelas korban sudah kembali ke rumah, dan satu orang masih dirawat di RSU Blora. Insyallah hari ini akan dirujuk ke Rembang, dan kami harapkan rekan-rekan media membantu menciptakan situasi yang kondusif," terangnya.

Dalam insiden tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah orang.

Namun, rincian mengenai terduga pelaku dari kedua ormas tersebut belum diungkap.

"Sampai saat ini, terduga pelaku yang kami amankan berjumlah 19 orang dan masih dalam pemeriksaan," kata Wawan.

Pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa kayu, batu, dan beberapa kendaraan yang terlibat dalam bentrokan.

"Dua kendaraan rusak dari masing-masing ormas. Jadi saat ini kami lakukan penyelidikan dan penyidikan," jelasnya.

Saat ini, situasi di wilayah Blora dilaporkan sudah aman dan terkendali.

"Alhamdulillah sampai saat ini situasi Kabupaten Blora aman terkendali dan kondusif," tutur Wawan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertemu Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Gedung Kementerian ATR/BPN hari ini. Mereka membahas bagaimana mengatur penataan tanah berbasis HAM.

Nusron mengatakan pertemuan tersebut membicarakan penataan administrasi pertanahan agar lebih mengedepankan dimensi HAM. Kemudian, terkait penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang harus mengedepankan dimensi tersebut.

"Bagaimana setiap sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), maupun hak pakai serta hak milik itu tidak mengganggu dan tidak melanggar hak asasi manusia," ujar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Rabu (15/1/2025).

Ia pun akan menyoroti soal pengawalan pendaftaran tanah hak komunal yang saat ini masih sedikit, bahkan di bawah target di Indonesia. Pasalnya, pendaftaran tanah hak komunal, hak adat, dan hak ulayat masih di bawah target yang sebesar 3 juta hektare.

Menurutnya, kurangnya pendaftaran hak tersebut dapat menghambat program-program pemerintah, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia mengatakan setiap ada pendaftaran tanah, selalu terhambat pengakuan dan pernyataan hak adat tersebut.

"Kita harus tuntaskan supaya kita makin jelas mana batas-batas hak adat mana batas-batas APL (areal penggunaan lain) murni dan mana batas-batas hutan supaya masing-masing didaftarkan," ucapnya.

Pihaknya akan mendata agar hakadat atau hak ulayat terpetakan dan tersertifikasi. Dengan begitu, status tanah sudah jelas ketika investor ingin mengajukan HGU dan HGB.

Sementara itu, Pigai mengatakan pertemuan tersebut menyelaraskan tentang penataan dan pengendalian pertanahan. Ia menyebutkan ketika ia di Komnas Ham, konflik tanah hampir mencapai 2 ribu kasus. Ia mengira akan ada peningkatan konflik tersebut di Kementerian HAM.

"Kita bicara tentang bagaimana digitalisasi sertifikasi. Saya senang sekali dengan Kementerian ATR/BPN. Sekalipun digitalisasi sertifikasi itu sulit, tapi sudah lebih dari 20%," katanya.

Menurut Pigai, digitalisasi sertifikasi memudahkan konektivitas dan pengendalian dalam pertanahan. Lalu, ia menyebutkan akan ada perhitungan tentang luas pertanian di Pulau Jawa yang semakin sempit akibat industrialisasi, realestat, dan infrastruktur.

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Terkait tindak pidana kekerasan seksual, sepanjang tahun 2024 terdapat 1.296 permohonan perlindungan  diterima Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut data yang diterima terkait tindak pidana kekerasan seksual , pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,68 persen. Pada tahun 2023, LPSK menerima 1.187 permohonan dan tahun 2024 sebanyak 1.296.

"Pentingnya meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah melalui Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan Terpadu,"ungkap Ketua LPSK Achmadi dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Dijelaskannya, peningkatan permohonan perlindungan ke LPSK tahun 2024 mengindikasikan harapan besar dari publik terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan saksi dan korban.

"Karena itu akses keadilan harus dibuka seluas-luasnya, antara lain melalui perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban,” kata Achmadi.

Seiring meningkatnya harapan publik, kata Achmadi, LPSK harus menjadi garda terdepan dalam perlindungan saksi dan korban.

"Namun, LPSK tidak akan mengenyampingkan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam perlindungan saksi dan korban sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan," ungkapnya.

Diketahui, sepanjang tahun 2024, sebanyak 10.217 orang pencari keadilan mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64% dibandingkan tahun 2023 sebanyak 7.645 pengajuan permohonan.

Editor : Boby

BLORA, KOMPAS.com - Bentrokan pecah terjadi antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Blora, Jawa Tengah pada Selasa (14/1/2025).

Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto mengungkapkan duduk perkara yang terjadi antara kedua ormas tersebut.

"Jadi permasalahan awal terjadi, mungkin permasalahan di level sesama internal. Terus akumulasi dari kejadian-kejadian sehingga terakhir, kejadian terjadi kemarin," ucap dia saat deklarasi damai di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2025).

Sementara itu, sebelum deklarasi damai, ketua Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji menjelaskan awal mula melakukan penggerudukan ke markas GRIB Jaya Blora, pada Senin (13/1/2025) lalu.

Munaji menyebut, GRIB Jaya Blora memalaki beberapa minimarket yang ada.

"Yo ojo do dadi preman toh, indomaret-indomaret, Alfamart-alfamart ojo do dijaluki duit toh, (jangan berlagak jadi preman, Alfamart Indomaret jangan dimintai uang)," kata dia saat dihubungi sebelum deklarasi damai, Rabu (15/1/2025).

Selain itu, dirinya menyebut biang kerok pupuk bersubsidi, dugaan penyelewengan gas LPG juga dilakukan oleh oknum anggota GRIB Jaya Blora.

Dirinya juga mengatakan izin legalitas surat keterangan terdaftar (SKT) GRIB Jaya Blora juga terlalu cepat dikeluarkan oleh Kesbangpol Blora.

"Kesbangpol terlalu mudah mengeluarkan SKT. Kalau memang SKT nya dia sudah keluar, lha wong baru 2 atau 3 bulan kok sudah dikeluarkan SKT nya, kalau kita itu dua tahun PP dapat SKT itu, itupun harus peranan ormas sebagai ormas yang sosial itu harus diterapkan dulu di masyarakat kayak gitu. enggak asal mengeluarkan SKT dulu," terang dia.

Tak hanya soal izin legalitas SKT GRIB, Munaji menyebut beberapa anggota GRIB Jaya Blora merupakan mantan anggota PP Blora.

"Kalau enggak benar semua kita pecat, terus dia merekrut anggota-anggota PP. Kalau masih bisa kita didik, kita luruskan, kita jadikan pintar, kita jadikan orang baik, kalau sudah tidak mau ya kita eksekusi toh, lha orang-orang yang sudah kita eksekusi itulah ditata kelola oleh GRIB," tandas dia.

Setelah adanya penggerudukan tersebut, pada Selasa (14/1/2025) kemarin anggota GRIB Jaya se-Jawa Tengah mendatangi wilayah Blora dengan berbagai macam kendaraan darat, seperti sepeda motor, mobil, minibus, hingga truk.

Setelah melakukan apel anggota di Alun-alun Blora, anggota GRIB Jaya kemudian melaporkan anggota PP ke Polres Blora.

Selanjutnya, saat mereka akan kembali ke wilayahnya masing-masing terlibat bentrokan dengan anggota PP di dua titik lokasi, yaitu Karangjati Blora dan Jalan Ngawen - Kunduran.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam sebagai saksi dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, Rabu (15/1/2025).

Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Saffar mengaku bahwa pemeriksaannya hari ini berkaitan dengan perlintasan tersangka buron kasus tersebut, Harun Masiku (HM).

"Untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk perlintasan Harun Masiku," ujarnya singkat kepada wartawan.

Adapun KPK mengonfirmasi bahwa Saffar diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka yang ada dalam perkara tersebut.

Selain Harun Masiku yang belum kunjung ditangkap sejak 2020, lembaga antirasuah telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiiqomah (DTI) sebagai tersangka.

Saffar juga bukan satu-satunya saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK terkait dengan kasus tersebut hari ini. Penyidik turut menjawalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief BUdiman dan kader PDIP sekaligus mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri.

"Arief Budiman, [Saffar, red] Godam, Saeful Bahri untuk saksi perkara tersangka HM, HK, dan DTI," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Periksa Yasonna Laoly

Sebelumnya, penyidik KPK telah mendalami soal perlintasan Harun Masiku saat memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada 18 Desember 2024.

Yasonna mengaku ditanyai soal perlintasan Harun dari luar negeri dan masuk kembali ke dalam negeri.

Sekitar sepekan setelah pemeriksaannya, anggota DPR Fraksi PDIP itu lalu dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK.

Sebagaimana diketahui, KPK telah mengusut kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 sejak 2020. Pada saat itu, KPK telah menetapkan empat tersangka yakni Wahyu Setiawan, Agustina Tio F, Saeful Bahri dan Harun Masiku.

Sampai saat ini, hanya Harun yang belum dibawa ke hadapan proses hukum karena masih berstatus buron.

Pada pengembangan perkaranya, KPK menduga Hasto dan Donny Tri ikut serta memberikan suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU 2017-2022 untuk memenangkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih DPR Sumsel I menggantikan Nazarudin Kiemas. Sebagian uang suap itu diduga berasal dari kantong Hasto.

Di sisi lain, Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya serta melarikan diri pada saat OTT 2020 lalu, serta memengaruhi saksi KPK pada Juni 2024.

Jakarta (ANTARA) - Haidar Alwi Institute (HAI) mengungkap bahwa Indonesia berhasil mencatatkan rekor penanggulangan terorisme dalam 10 tahun terakhir.

"Sejak tahun 2015 sampai 2023, dampak terorisme di Indonesia masuk kategori menengah. Baru pada tahun 2024 Indonesia masuk kategori rendah. Sebuah rekor dalam sepuluh tahun terakhir," kata Pendiri HAI R Haidar Alwi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan laporan Global Terrorism Index (GTI) 2024 yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace (IEP), dia menjelaskan Indonesia menempati peringkat 31 dari 163 negara dengan skor 3.993, lebih baik 7 peringkat atau 1.509 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tidak hanya itu, Indonesia juga masuk dalam daftar 10 negara terbaik yang berhasil menurunkan angka kematian akibat serangan terorisme. Satu-satunya penyebab kematian akibat terorisme di Indonesia adalah karena serangan KKB di Papua," kata dia.

Selain terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Indonesia menghasilkan "zero attack" dari aksi terorisme sepanjang tahun 2023 dan 2024.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari prestasi Polri dalam mencegah terjadinya aksi terorisme. Terbukti, sebanyak 196 tersangka berhasil ditangkap Polri sebelum melancarkan aksinya.

Sepanjang tahun 2024, menurut dia, Polri telah melakukan upaya deradikalisasi terhadap 8.118 narapidana terorisme dan keluarganya. Salah satu catatan penting adalah pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang melibatkan 1.315 orang di Jawa Tengah pada akhir 2024.

"Jika 196 Tersangka terorisme itu tidak tertangkap, bayangkan betapa banyak korban yang akan berjatuhan. Sebanyak itu pula lah jiwa yang telah diselamatkan oleh Polri, sungguh prestasi Polri ini patut kita apresiasi," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantornya, Jakarta pada Rabu (15/1/2025).

Pigai menjelaskan bahwa pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai sertifikasi tanah hak komunal.

Hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Pigai menyoroti bahwa sertifikasi hak komunal sulit dijalankan karena rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Belum lagi adanya oknum masyarakat adat yang mematok tanah kawasan menjadi milik pribadi.

"Justru di kawasan masyarakat adat masyarakat komunal, setiap orang mengaku punya dia padahal itu sesungguhnya itu punya kawasan adat. Supaya dia (oknum) memiliki sertifikat dan dia simpan dan dia bisa jual," ujar Pigai.

Selain itu, Pigai juga menyoroti konversi lahan yang menyebabkan ketersediaan pangan menipis.

"Perlu kami kerja sama agar space untuk produksi pangannya tetap dalam koridor dan kontrol sesuai dengan program prioritas pemerintah," lanjut Pigai.

Pada kesempatan yang sama, Nusron mengaku bahwa sertifikasi hak komunal masih jauh di bawah target.

Nusron memaparkan, masyarakat mengklaim memiliki 10 juta hektar tanah adat, namun 70 persen dari angka tersebut merupakan kawasan hutan.

Sementara Area Penggunaan Lain (APL) atau lahan di luar kawasan hutan negara yang digunakan untuk pembangunan non-kehutanan hanya 3 juta hektar.

"Kita akan data di mana hak adat dan hak ulayat itu sudah terpetakan dan sudah tersertifikasi, sehingga nanti kalau ada investor mau masuk sudah jelas kepemilikan tanahnya," jelas Nusron.

Nusron menargetkan pendataan hak komunal tersebut bisa rampung dalam 5 tahun mendatang.

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan mencabut negara Kuba dari daftar "negara pendukung terorisme" menyusul serangkaian kebijakan yang dikoordinasikan dengan Gereja Katolik dalam rangka kesepakatan pembebasan tahanan politik di Kuba, demikian Gedung Putih.

"Sejak awal kepemimpinan Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, kebijakan AS terhadap Kuba berfokus pada pemberdayaan rakyat Kuba untuk menentukan masa depannya sendiri serta pemajuan HAM," ucap Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre, Selasa.

Dengan demikian, AS mengambil sejumlah langkah mendukung rakyat Kuba "melalui kesepahaman dengan Gereja Katolik di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus" untuk memperbaiki nasib rakyat Kuba, kata dia.

Dalam sebuah memorandum yang dirilis Gedung Putih, Biden menyatakan bahwa pemerintah Kuba tak terbukti memberi bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam enam bulan terakhir.

Kuba juga telah memberi jaminan untuk tak lagi mendukung gerakan semacam itu di masa depan. Untuk itu, Presiden AS akan meneruskan informasi terkait perubahan status Kuba ini kepada Kongres AS.

Selain itu, Biden memutuskan memberi keringanan selama 6 bulan terhadap Kuba supaya tidak terdampak atas pemberlakuan sebagian dari sebuah UU terkait embargo AS terhadap Kuba yang disahkan pada 1995.

Ia juga membatalkan sebuah instruksi yang disahkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS pada 2017 untuk memperketat tekanan ekonomi terhadap pemerintah Kuba.

Meski demikian, Trump kemungkinan akan membatalkan pencabutan status terhadap Kuba ini begitu dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang.

Terlebih, Trump adalah Presiden AS yang kembali menyematkan status "negara pendukung terorisme" terhadap Kuba di masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada 2021, setelah status itu sempat dicabut beberapa tahun sebelumnya.

Sementara itu, Jean-Pierre menyebut bahwa Gereja Katolik telah mengabari Gedung Putih soal rencana Kuba untuk mulai "membebaskan sejumlah besar tahanan politik dengan segera".

"Melalui langkah yang ditempuh untuk menguatkan dialog antara Pemerintah Kuba dan Gereja Katolik ini, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat dari para pemimpin dunia, khususnya pemimpin Amerika Latin, yang mendorongnya mengambil tindakan ini," ucap jubir Gedung Putih.

Ia turut menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha Gereja Katolik untuk mendorong Kuba supaya secara konstruktif "memulihkan kebebasan terhadap rakyatnya dan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Kuba".

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Banyuwangi (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Banyuwangi, Jawa Timur, memeriksa kelengkapan dokumen senjata api di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi dalam rangkaian mencegah potensi penyalahgunaan senjata api.

Kanit IV Satuan Intelkam Polresta Banyuwangi Inspektur Polisi Satu Alam Nuswantoro mengatakan pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh senjata api yang dimiliki petugas lapas memiliki kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan tidak ada yang disalahgunakan.

"Kegiatan ini juga merupakan kegiatan bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Lapas," kata Alam dalam keterangannya di Banyuwangi, Rabu.

Alam menjelaskan bahwa pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa semua senjata api yang dimiliki Lapas Banyuwangi dalam kondisi baik dan administrasinya lengkap.

"Kami juga mengecek fisik senjata api dan memastikan kelengkapan dokumen administrasi, seperti izin penggunaan senjata api untuk keadaan darurat, termasuk pengecekan amunisi dan perlengkapan pendukung lainnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Banyuwangi Agus Wahono menyambut baik adanya pemeriksaan tersebut berkomitmen untuk selalu menjaga keamanan dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

"Kami sampaikan terima kasih kepada rekan rekan dari Polresta Banyuwangi yang telah berkenan melakukan pemeriksaan dan pengecekan administrasi maupun fisik senjata api yang ada di Lapas Banyuwangi," katanya.

Agus berharap pemeriksaan itu dapat meningkatkan kewaspadaan dan disiplin petugas lapas dalam menggunakan senjata api pada situasi darurat, serta menjamin bahwa senjata api hanya digunakan dalam keadaan yang benar-benar diperlukan demi menjaga keamanan lingkungan Lapas.

"Dengan pemeriksaan rutin seperti ini kami harap tercipta suasana yang lebih aman dan terkendali, baik bagi para warga binaan maupun petugas," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, tengah bersiap menerima tahanan yang akan dibebaskan oleh Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tawanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Dr Moatasem Mohisen, seorang pejabat Kemenkes Palestina, pada Selasa (14/1) memerintahkan rumah-rumah sakit untuk mempersiapkan diri jika kesepakatan tercapai dan para tahanan dibebaskan. Dia juga menyebut tentang penyiksaan brutal yang dialami warga Palestina yang ditahan di berbagai penjara Israel.

Beberapa rumah sakit di Palestina diminta untuk segera mempersiapkan klinik penyakit dalam dan bedah untuk memeriksa kesehatan tahanan dan merawat mereka. Stasiun TV Israel, Channel 12, melaporkan bahwa pemimpin Israel Benjamin Netanyahu akan menggelar rapat mendadak soal keamanan pada Selasa malam untuk membahas kesepakatan tersebut.

Media Israel juga melaporkan adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza yang telah berlangsung selama beberapa pekan.

Sebelumnya, Hamas menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan sudah berada di tahap akhir. Majed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, pada Selasa mengatakan bahwa kesepakatan segera diumumkan.

Sebelumnya, sumber-sumber di Palestina juga menyebutkan bahwa kesepakatan soal Gaza hampir selesai dan bisa ditandatangani pada Jumat. Menurut mereka, implementasi kesepakatan akan dilakukan dalam tiga tahap selama 40 hingga 42 hari. Rencana negosiasi tambahan akan dibuat untuk tahap berikutnya.