BOGOR, KOMPAS.com - Visa milik turis asal Arab Saudi, AMM (38), yang menendang marbut masjid di Puncak Bogor, Jawa Barat, telah melewati masa berlaku.

Meski demikian, pihak Imigrasi belum bisa menyampaikan apakah AMM melanggar batas waktu izin tinggal atau overstay di Bogor.

Sebab, petugas masih terus mencocokkan data visa dengan sistem atau aplikasi keimigrasian.

Hal itu disampaikan pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bogor setelah menangkap dan memeriksa AMM, warga negara asing (WNA) asal Arab Saudi tersebut.

"Pakai visa kunjungan saat kedatangan. Visanya izin tinggalnya itu sudah mati berapa hari lalu," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat M Tolib kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Tolib mengatakan turis laki-laki Arab Saudi itu tercatat masuk ke Indonesia atau tepatnya di Puncak Bogor, sejak beberapa bulan lalu.

AMM datang ke Indonesia dengan tujuan berkunjung ke kawasan Puncak Bogor menggunakan visa kedatangan.

Tolib menyampaikan turis Arab ini diduga datang seorang diri ke kawasan Puncak Bogor.

Hingga saat ini, pihaknya masih menggali atau mencocokkan keterangan apakah ia datang karena keinginan sendiri atau punya teman.

"Seberapa sering datang ke sini (Puncak Bogor), di sini sudah lebih dari tiga minggu, sudah lama. Nah, itu bagaimana dia bisa tahu daerah Puncak, maka dari itu kami gali, dia datang ke sini ngapain," ujarnya.

Tolib mengaku belum bisa menyampaikan apakah AMM melanggar batas waktu izin tinggal atau overstay di Bogor.

Sebab, petugas masih terus mencocokkan data visa dengan sistem atau aplikasi keimigrasian.

"Makanya mau kami cocokkan apakah pernah memasukkan pengajuan perpanjangan atau tidak. Itu juga harus kami cocokkan, jadi belum bisa dipastikan dia overstay atau tidak. Nanti (hasilnya) hari Jumat disampaikan," ucapnya.

Jika telah terbukti melanggar, turis asing ini terancam dideportasi ke negara asalnya, Arab Saudi.

Tolib menambahkan, AMM dipastikan melanggar Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai tindakan WNA yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekelompok orang menyerang markas Pemuda Pancasila (PP) di Jalan BKR, Kota Bandung, pukul 14.30 WIB tadi. Akibat peristiwa tersebut, 12 orang disebut mengalami luka-luka.

"Korban itu yang luka kena sajam empat orang. Tapi yang kena lemparan batu dan sebagainya ada delapan orang, jadi semuanya ada 12 orang," kata Wakil Ketua MPW PP Jabar Yus Hermansyah, Rabu (15/1/2025), dikutip dari detikJabar.

Dilansir detikJabar, korban yang dirawat di RS kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Selain menyebabkan korban luka, serangan itu juga mengakibatkan dua mobil dan satu motor hancur.

PP Jabar lalu melaporkan ormas GRIB yang diduga sebagai kelompok yang melakukan penyerangan tersebut.

"Tadi kami dengan kuasa hukum kita sudah menuju Polrestabes Bandung untuk memberikan keterangan. Kita laporkan kasus ini ke Polrestabes," ucap Yus Hermansyah.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan akan mengawal laporan yang dilayangkan Pemuda Pancasila.

"Percayakan proses ini kepada kami pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian melalui Polrestabes Bandung sudah melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan kasus tersebut," kata Heri.

Heri juga mengimbau agar seluruh pihak menjaga kondusivitas di Kota Bandung.

Video Seteru 2 Ormas di Blora: Berawal dari Penolakan Berujung Kericuhan

Video Seteru 2 Ormas di Blora: Berawal dari Penolakan Berujung Kericuhan

Ankara (ANTARA) - Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada Rabu mendesak komunitas internasional untuk menolak semua undang-undang Israel yang menentang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

"Undang-undang Israel yang melarang UNRWA merusak hak-hak Palestina dan solusi dua negara, serta menghancurkan harapan untuk perdamaian," kata Mustafa dalam sebuah konferensi internasional di Oslo, Norwegia, tentang upaya mendorong solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel.

Pada Oktober, Knesset, parlemen Israel, mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi yang pada akhirnya akan memengaruhi pekerjaan badan tersebut di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur.

PBB memandang Gaza dan Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan. Hukum internasional mewajibkan kekuatan pendudukan untuk menyetujui dan memfasilitasi program bantuan serta memastikan makanan dan perawatan medis.

PM Mustafa mengatakan Jalur Gaza membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab yang mampu menyembuhkan luka-luka rakyat Palestina dan mengintegrasikan kembali wilayah tersebut di bawah otoritas pemerintah Palestina.

"Kami menyatakan kesiapan untuk sepenuhnya mengambil tanggung jawab kami di Gaza dan kesediaan untuk melaksanakan Resolusi PBB 2735," tambahnya.

Pada 10 Juni, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi rancangan AS yang mendukung proposal yang diusulkan oleh Presiden AS Joe Biden untuk gencatan senjata di Gaza.

Pada Senin, Kementerian Luar Negeri Norwegia mengatakan bahwa konferensi Oslo akan diadakan di bawah Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara dan akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide.

Lebih dari 80 negara dan organisasi ikut serta, termasuk Koordinator Khusus PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland dan Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini.

Konferensi di Oslo itu merupakan pertemuan lanjutan ketiga sejak aliansi global tersebut diluncurkan pada bulan September. Pertemuan sebelumnya diadakan di Arab Saudi dan Brussels.

Konferensi tersebut berlangsung di tengah perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 46.600 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung membagikan sebanyak 350 paket sembako bagi keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar Rutan Tarutung yang membutuhkan yang merupakan wujud akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam mendukung program asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Kegiatan bakti sosial ini merupakan bantuan sosial dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebanyak 350 paket sembako yang bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan material kepada keluarga warga binaan dan warga sekitar Rutan," ungkap Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Rabu (15/1).

Disebutkan, keberadaan Rutan bukan hanya untuk pembinaan warga binaan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi keluarganya.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meringankan beban mereka dan mempererat hubungan antara Rutan dan masyarakat," urainya.

Dalam agenda tersebut, paket bantuan ini terdiri dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan lainnya yang dianggap penting dibagikan ke masyarakat di sekitar lingkungan Rutan.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Rutan Evan Yudha Putra Sembiring, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan James Bond Naibaho, Kasubsi Pelayanan Tahanan Jonias B Pakpahan, Kasubsi Pengelolaan Mian HR Simarmata, Lurah Hutatoruan X Frisko Samosir, Kabag Ren Polres Taput AKP S Butarbutar, Pasi Ops Kodim 0210 Lettu Inf Gibson, dan Dansubdenpom Taput Lettu CPM, SA Rumahorbo.

Kegiatan bakti sosial ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk keluarga warga binaan yang hadir.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menggunakan data World Terrorism Index (WTI) yang diluncurkan oleh Universitas Indonesia (UI) sebagai rujukan penyusunan strategi pencegahan terorisme yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan ke depannya.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa data yang dihasilkan oleh WTI sejalan dengan indeks yang menjadi rujukan BNPT selama ini, yaitu Global Terorrism Index (GTI) yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang terdampak rendah terhadap aksi terorisme (low impacted of terrorism) serta Global Peace Index (GPI) yang menempatkan Indonesia pada kategori aman dan damai (high peace).

"World Terrorism Index ini saya apresiasi terhadap Universitas Indonesia," kata Eddy dalam kegiatan Diskusi dan Peluncuran World Terrorism Index di Jakarta, Senin (13/1), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam penyusunan strategi pencegahan terorisme berdasarkan WTI, dia mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga bisa menggandeng lembaga pengkajian dan pendidikan terkait.

BNPT, kata dia, tinggal mengolaborasikan kekuatan negara untuk sama-sama melakukan pencegahan. Amanat undang-undang bahwa negara wajib melakukan pencegahan terorisme dan dilakukan secara terus-menerus, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut Eddy menegaskan bahwa WTI sejalan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pada bagian kesiapsiagaan nasional dalam pengembangan kajian terorisme.

Di sisi lain, dia menekankan bahwa ruang siber saat ini menjadi arena dominan bagi perkembangan jaringan terorisme dan penyebaran paham radikal.

Oleh karena itu, kata dia, berbagai langkah pencegahan, terutama dalam konteks kontraradikalisasi untuk mengendalikan ancaman terorisme menjadi penting.

"Ini yang menjadi concern kami melakukan langkah-langkah bahwa pencegahan ini perlu, baik dalam konteks kontraradikalisasi sehingga ke depannya terorisme ini tetap terkendali," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI Syauqillah mengharapkan WTI dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, dalam memahami posisi Indonesia dalam indeks terorisme.

"Indonesia pada indeks yang ada tentunya berada di angka yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kami sajikan. Semoga nanti urutannya dapat dilihat seperti apa," kata Syauqillah dalam kesempatan yang sama.

Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia.

Kepolisian, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), masyarakat sipil, serta akademisi, menurut dia, sudah terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan terorisme.

BLORA, KOMPAS.com – Kesepakatan damai terjalin antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Rabu (15/1/2025), usai bentrokan yang terjadi sehari sebelumnya.

Bentrokan yang terjadi di dua lokasi pada Selasa kemarin mengakibatkan 12 orang menjadi korban, sementara 19 orang telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menyatakan bahwa 19 terduga pelaku masih dalam pemeriksaan dan akan tetap diproses hukum.

"Sampai saat ini terduga pelaku 19 kami amankan, masih dalam pemeriksaan," ujar Wawan saat deklarasi damai di Halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.

Selain itu, pihak kepolisian juga menindaklanjuti laporan DPD GRIB Jawa Tengah terhadap Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, terkait dugaan ujaran kebencian.

Laporan dibuat pada Selasa (14/1/2025), setelah anggota GRIB berkumpul di Alun-alun Blora.

Kabid Hukum DPD GRIB Jateng, Subandi, menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Munaji atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE Tahun 2024.

"GRIB di seluruh Jawa Tengah merasa terpukul dan sakit hati atas ujaran yang dianggap mengandung kebencian," tegas Subandi.

Deklarasi damai diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mengembalikan situasi Blora ke kondisi yang aman dan kondusif.

Sebanyak 12 orang disebut mengalami luka-luka, imbas dari penyerangan markas Pemuda Pancasila (PP) di Jalan BKR, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), pukul 14.30 WIB tadi. Dua mobil dan satu motor yang diparkir juga dirusak.

Dilansir detikJabar, Wakil Ketua MPW PP Jabar Yus Hermansyah mengatakan, empat korban luka sempat dibawa ke rumah sakit karena terkena sabetan senjata tajam.

Korban luka yang sempat dirawat di RS kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Adapun delapan orang lainnya terluka karena kena lemparan batu dan lain-lain.

"Korban itu yang luka kena sajam empat orang. Tapi yang kena lemparan batu dan sebagainya ada delapan orang, jadi semuanya ada 12 orang," kata Yus, Rabu (15/1/2025), dikutip dari detikJabar.

PP Jabar kemudian melaporkan organisasi masyarakat (ormas) GRIB yang diduga sebagai kelompok yang melakukan penyerangan.

"Tadi kami dengan kuasa hukum kita sudah menuju Polrestabes Bandung untuk memberikan keterangan. Kita laporkan kasus ini ke Polrestabes," ujar Yus.

Sementara itu Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi menyatakan akan mengawal laporan yang dilayangkan PP.

"Percayakan proses ini kepada kami pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian melalui Polrestabes Bandung sudah melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan kasus tersebut," kata Heri.

Video Seteru 2 Ormas di Blora: Berawal dari Penolakan Berujung Kericuhan

Video Seteru 2 Ormas di Blora: Berawal dari Penolakan Berujung Kericuhan

ANTARA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) meluncurkan Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (15/1). Dalam kesempatan tersebut, Komnas HAM memberikan beberapa rekomendasi kebijakan pada pemerintah untuk memperkuat pemenuhan hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan kepada petugas pemilu. (Sanya Dinda Susanti/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

KOMPAS.com - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), bentrok di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Bentrokan terjadi di dua lokasi berbeda, yaitu di Kelurahan Karangjati dan Jalan Ngawen-Kunduran, Kecamatan Kunduran, Blora.

Imbas dari peristiwa ini, sebanyak 12 orang terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, serta sejumlah sepeda motor dan mobil rusak.

Sebagai tindak lanjut, kedua ormas sepakat untuk berdamai pada Rabu (15/1/2025) di halaman Pendopo Rumah DInas Bupati Blora.

Namun, di hari yang sama, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh ormas GRIB sekitar pukul 14.30 WIB.

Lantas, apa itu GRIB?

Apa itu ormas GRIB?

GRIB adalah ormas yang dibentuk oleh Rosario de Marshall atau Hercules pada 2011.

Hercules sendiri adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada 1980-an yang kisahnya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kini beralih profesi sebagai pebisnis.

Sampai saat ini, Hercules juga masih menduduki kursi Ketua Umum DPP GRIB.

Dilansir dari laman GRIB Jaya Jateng, organisasi ini dibentuk untuk membangun demokrasi yang sehat dengan muatan nilai kejujuran, keadilan, dan partisipatif.

Mereka juga memastikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan baik dalam koridor undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

GRIB juga bekerja sama dengan stake holder dalam menjalankan fungsi organisasi dan kritis mengawal proses penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu.

Organisasi ini memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mendukung Prabowo-Gibran

Pada masa Pilpres 2024, GRIB secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hercules kala itu menyebut, dukungan ini merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.

"Kecuali beliau angkat bendera putih, mungkin GRIB bisa ambil tindakan ke mana. Namun saat ini, harga mati untuk (mendukung) beliau (Prabowo Subianto)," ujarnya, dikutip dari Antara (3/6/2023).

Disinyalir, hal itu dilatarbelakangi oleh Hercules yang pernah mengaku "berutang nyawa" kepada Prabowo.

Dilaporkan Kompas.com(4/5/2021), sebelum pindah ke Jakarta, Hercules bergabung dalam operasi tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur atau Timor Leste.

Sebelum diberikan amanah sebagai Tenaga Bantuan Operasi, Hecules merupakan yatim piatu yang kehilangan kedua orangtuanya dalam pengeboman wilayah Ainaro tahun 1978.

Karenanya, dia mengaku berutang kepada Prabowo yang kala itu menjabat sebagai kapten Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Timor Timur.

"Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya," ucapnya.

KOMPAS.com - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), bentrok di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Bentrokan terjadi di dua lokasi berbeda, yaitu di Kelurahan Karangjati dan Jalan Ngawen-Kunduran, Kecamatan Kunduran, Blora.

Imbas dari peristiwa ini, sebanyak 12 orang terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, serta sejumlah sepeda motor dan mobil rusak.

Sebagai tindak lanjut, kedua ormas sepakat untuk berdamai pada Rabu (15/1/2025) di halaman Pendopo Rumah DInas Bupati Blora.

Namun, di hari yang sama, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh ormas GRIB sekitar pukul 14.30 WIB.

Lantas, apa itu GRIB?

Apa itu ormas GRIB?

GRIB adalah ormas yang dibentuk oleh Rosario de Marshall atau Hercules pada 2011.

Hercules sendiri adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada 1980-an yang kisahnya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kini beralih profesi sebagai pebisnis.

Sampai saat ini, Hercules juga masih menduduki kursi Ketua Umum DPP GRIB.

Dilansir dari laman GRIB Jaya Jateng, organisasi ini dibentuk untuk membangun demokrasi yang sehat dengan muatan nilai kejujuran, keadilan, dan partisipatif.

Mereka juga memastikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan baik dalam koridor undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

GRIB juga bekerja sama dengan stake holder dalam menjalankan fungsi organisasi dan kritis mengawal proses penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu.

Organisasi ini memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mendukung Prabowo-Gibran

Pada masa Pilpres 2024, GRIB secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hercules kala itu menyebut, dukungan ini merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.

BOGOR, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bogor menangkap turis asal Arab Saudi yang menendang seorang marbut masjid di Puncak Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor, Ruhiyat M. Tolib, mengatakan penangkapan dilakukan Tim Penindakan Keimigrasian setelah penyelidikan sejak kemarin atau usai kejadian baku hantam dengan marbut masjid.

Tolib menambahkan warga negara asing (WNA) tersebut dipastikan berasal dari Arab Saudi berinisial AMM, laki-laki berusia 38 tahun.

"Sudah (ditangkap) di vila di wilayah Cisarua Puncak, inisialnya AMM, dan enggak ada perlawanan," kata Tolib saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Tolib mengungkapkan AMM ditangkap karena telah mengganggu ketertiban umum dengan terlibat perkelahian dengan masyarakat sekitar di wilayah Bogor.

Turis Arab Saudi itu melanggar Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam gelar operasi penangkapan, petugas juga dibantu oleh kepolisian dan masyarakat sekitar Puncak.

AMM diciduk tanpa perlawanan setelah berpindah-pindah tempat tinggal di vila kawasan Puncak Bogor.

Setelah diciduk, ia langsung diamankan di Kantor Imigrasi Bogor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Tolib mengatakan tim petugas keimigrasian telah memantau pergerakan turis Arab Saudi itu sejak tadi malam.

Pihaknya kemudian menggelar operasi atau memburu turis tersebut dan tak lama berhasil menangkapnya di sebuah vila di Cisarua.

"Dari kemarin malam dan itu sudah kami cek dokumen paspornya dan ketahuan warga negaranya dari Arab Saudi," tutur Tolib.

"Setelah itu, kami laporkan pimpinan pusat (Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan) tadi pagi, itu dimaraton komunikasi ke kedutaannya karena kedutaannya juga harus tahu. AMM dipastikan warga negara Arab Saudi," ucapnya.

Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat izin tinggalnya adalah visa kunjungan saat kedatangan. AMM pun terancam dideportasi.

"Dia pakai visa kunjungan, visa izin tinggalnya itu sudah mati beberapa hari yang lalu," kata Tolib.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kasus penembakan oleh aparat TNI dan Polri terhadap warga sipil, menjadi tantangan bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mekanisme penegakan hukum maupun extra judicial killing (pembunuhan di luar proses hukum).

“Jadi, itu tantangan kami. Jadi, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisasi ke depan,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Rabu, menanggapi kasus terbaru penembakan oleh prajurit TNI Angkatan Laut terhadap warga sipil di tempat istirahat (rest area) Tol Tangerang-Merak KM45.

Komnas HAM, katanya, menyadari kasus-kasus yang dilakukan prajurit TNI dan anggota Polri terhadap warga sipil menjadi tantangan.

Anis Hidayat yang juga Koordinator Sub-Komisi Pemajuan HAM menyatakan bahwa berdasarkan laporan tahunan Komnas HAM menyebut aktor negara yang paling banyak melakukan praktik pelanggaran HAM adalah TNI dan Polri.

Komnas HAM, katanya, masih menyelidiki terkait pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak.