JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keponakannya yang baru terpilih sebagai ketua umum PBB, Gugum Ridho Putra, punya pendidikan dan reputasi yang bagus.

Yusril menuturkan, meski terpilih sebagai ketua umum PBB di usia muda, Gugum punya pengalaman berkiprah sebagai ketua Mahkamah Partai PBB.

"Dia masih muda, 36 tahun. Pendidikannya bagus, S1 dan S2 UI (Universitas Indonesia). Sebagai advokat, reputasinya bagus. Selama ini dia Ketua Mahkamah Partai PBB," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Yusril juga mengatakan, Gugum terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum PBB periode 2025-2030 lewat Muktamar VI di Bali.

Ia menyatakan bahwa setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum lewat Muktamar, dan Gugum pun terpilih melalui pemungutan suara, mengalahkan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor.

"Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis. Gugum lawan Ferry, mantan Sekjen PBB, dan Gugum menang. Bagus saja. Karena Ketua Umum PBB dipilih, dan siapa saja bisa mencalonkan diri, maka proses itu adalah demokratis," kata Yusril.

Sebelumnya, Gugum Ridho Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030.

Penetapan Gugum dilakukan setelah ia mengalahkan pesaingnya, Afriansyah Noor, melalui voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

Gugum berhasil meraih 398 suara, sedangkan Afriansyah hanya memperoleh 134 suara.

Dalam pidato kemenangannya, Gugum menegaskan dukungan PBB terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga mendoakan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.

"Berharap dan mendoakan kesehatan Pak Prabowo Subianto tidak hanya sebagai presiden di periode pertama. Mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi presiden periode yang berikutnya 2029-2033, lima tahun berikutnya," ujar Gugum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, keponakannya, Gugum Ridho Putra, terpilih secara demokratis sebagai ketua umum PBB periode 2025-2030 lewam Muktamar VI di Bali.

Yusril mengatakan, setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum lewat Muktamar dan Gugum pun terpilih melalui pemungutan suara mengalahkan mantan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor.

"Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis. Gugum lawan Ferry, mantan Sekjen PBB, dan Gugum menang. Bagus saja. Karena Ketua Umum PBB dipilih, dan siapa saja bisa mencalonkan diri, maka proses itu adalah demokratis," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Yusril menambahkan, Gugum menjabat sebagai ketua umum PBB cukup muda di usianya yang baru 36 tahun.

Ia menjelaskan bahwa Gugum memiliki reputasi yang baik sebagai advokat dan pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai PBB.

"Dia masih muda, 36 tahun. Pendidikannya bagus, S1 dan S2 UI. Sebagai advokat, reputasinya bagus. Selama ini dia Ketua Mahkamah Partai PBB. Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis," ujar Yusril.

Sebelumnya, Gugum Ridho Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030.

Penetapan Gugum dilakukan setelah ia mengalahkan pesaingnya, Afriansyah Noor, melalui voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

Gugum berhasil meraih 398 suara, sementara itu, Afriansyah hanya memperoleh 134 suara.

Dalam pidato kemenangannya, Gugum menegaskan dukungan PBB terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga mendoakan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.

"Berharap dan mendoakan kesehatan Pak Prabowo Subianto tidak hanya sebagai presiden di periode pertama. Mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi presiden periode yang berikutnya, 2029-2033, lima tahun berikutnya," ujar Gugum.

Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga mantan kandidat Ketum PBB, Afriansyah Noor, mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang. Dia mengakui pengunduran diri itu berkaitan dengan kekalahannya di Muktamar PBB.

Surat pengunduran diri itu ditandatangani langsung oleh Afriansyah Noor dengan menyertakan Kartu Tanda Anggota PBB. Afriansyah Noor memutuskan mundur terhitung hari ini, 16 Januari 2025.

Afriansyah lantas membenarkan surat tersebut. Dia juga mengaku mundur karena kekalahan di Muktamar PBB.

"Iya," kata Afriansyah Noor saat dimintai konfirmasi, Kamis (16/1/2025). Afriansyah menjawab apakah benar pengunduran diri dari PBB berkaitan dengan Muktamar PBB.

Berikut ini isi surat pengunduran diri Afriansyah Noor dari PBB:

Melalui surat ini saya ingin menyampaikan keputusan untuk mengundurkan diri sebagai anggota Partai Bulan Bintang terhitung mulai tanggal 16 Januari 2025. Keputusan ini saya ambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi pribadi, terutama fokus saya pada pekerjaan dan komitmen yang saat ini saya jalani di bidang profesional.

Saya merasa bahwa untuk mencapai tujuan karir dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan saya saat ini, saya perlu memberikan perhatian lebih banyak pada bidang tersebut. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk mengundurkan diri dari partai politik yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga bagi saya.

Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi dalam partai ini, dan saya berharap hubungan baik antara saya dan partai tetap terjalin meskipun saya tidak lagi menjadi bagian dari organisasi ini.

Semoga Partai Bulan Bintang terus berkembang dan mencapai tujuannya serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk bangsa dan negara.

Demikian surat pengunduran ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Sebagai informasi, Afriansyah Noor sempat menjadi kandidat Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada Muktamar yang digelar pada 13-15 Januari 2025. Afriansyah Noor berkontestasi dengan keponakan Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra.

Dalam muktamar tersebut, Gugum Ridho Putra mengalahkan Afriansyah Noor dengan perolehan suara 398 suara dari total 532 suara, sedangkan Afriansyah Noor hanya mendapatkan 134 suara. Dengan demikian, Gugum pun resmi menjadi Ketua Umum PBB selanjutnya.

Simak juga Video: Alasan PBB Copot Afriansyah Noor dari Jabatan Sekjen

[Gambas:Video 20detik]

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor menahan dan memeriksa seorang warga negara (WN) Arab Saudi yang sempat viral akibat konflik dengan pengurus masjid atau marbut di kawasan Puncak, Bogor, beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor, Ruhiyat M Tolib, mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Polsek Cisarua untuk menemukan dan mengamankan pria WN Arab Saudi berinisial AMM tersebut. Sebelumnya WN Arab itu viral karena terlibat aksi fisik dengan marbut yang menegurnya agar membuka alas kaki ketika masuk masjid.

"WNA yang diviralkan berkonflik dengan warga di Cisarua, Puncak, kemarin sudah kami dapatkan. Sampai saat ini, WNA tersebut masih dalam pemeriksaan dan dimintai keterangan. WNA ini kita dapatkan atas kerja sama dengan Polsek Cisarua, alhamdulillah bisa kita temukan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat M Tolib, Rabu (15/1) seperti dikutip dari detikJabar.

"Jadi orangnya memang sudah ditangkap, sudah didetensi, dan sekarang masih proses dimintai keterangan dan pemeriksaan," imbuhnya.

Dari pemeriksaan dokumen, WN Arab SAudi tersebut diketahui telah berada di Indonesia selama 30 hari menggunakan visa kunjungan wisata dan menetap di sebuah vila di kawasan Puncak.

"Yang bersangkutan WN Arab Saudi. Datang menggunakan visa kunjungan, ya berkunjung lah, wisata. Yang bersangkutan sudah 30 hari menetap di Puncak, di vila," kata Tolib.

"Kita masih melakukan pemeriksaan, terkait izin dan kegiatan. Nanti hasilnya itu akan dirilis di direktorat hari Jumat," imbuhnya.

Kronologi ribut WN Arab dan marbut itu berawal ketika WNA tersebut  masuk ke teras Masjid Al Muqsit tanpa melepas alas kakinya, meskipun sudah ada tulisan peringatan 'Batas Suci'.

Petugas kebersihan masjid atau marbut setempat yakni R alias Jenggot yang sedang mengepel lantai saat itu menegur WNA tersebut. WNA tersebut tak diterima sehingga terlibat keributan dengan marbut hingga dipisahkan warga lain di masjid tersebut.

Insiden yang terjadi pada Minggu (12/1) pukul 17.50 WIB ini kemudian menjadi viral setelah videonya tersebar di media sosial.

Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan teguran tersebut memicu cekcok hingga WNA tersebut mendorong petugas kebersihan. 

"Pada hari Minggu (12/1), sekitar jam 17.50 WIB, telah terjadi keributan antara petugas kebersihan Masjid Al Muqsit dengan warga negara asing, yang mana video keributan tersebut tersebar di media sosial," kata Eddy, Senin (13/1).

Baca berita lengkapnya di sini.

I Wayan Agus Suartama (22), pria difabel terdakwa pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan pengalihan status tahanan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Melalui penasihat hukumnya, Agus ingin menjadi tahanan rumah atau tahanan kota lantaran tidak betah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.

"Secara materiil kami akan mengajukan beberapa surat terkait pengalihan status penahanan, bisa tahanan rumah, bisa tahanan kota. Ini agar hak-haknya bisa terpenuhi sebagaimana biasanya," kata Ainuddin selaku koordinator penasihat hukum Agus kepada awak media seusai sidang, Kamis (16/1/2025).

Pengajuan pengalihan status penahanan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Ainuddin melihat sejauh ini kliennya tak bisa jauh dan selalu bergantung kepada orang tuanya. Agus juga mengaku tidak nyaman dengan minimnya fasilitas di Lapas Kelas IIA Kuripan.

"Kami diminta dari jaksa untuk menghadirkan orang tua, artinya ada kepentingan Agus yang mestinya dijalankan secara pribadi tidak bisa dijalankan," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara PN Mataram Lalu Mohammad Sandi Iramaya, mengatakan permohonan Agus akan dipertimbangkan lebih dulu oleh majelis hakim.

"Di sidang ini terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan pengalihan status tahanan. Jadi permohonan ini hak dari terdakwa, dikabulkan atau tidak, itu hak dari majelis hakim," katanya.

Diberitakan sebelumnya, dalam sidang perdana yang berlangsung tertutup, Kamis, Agus tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan setelah pembacaan dakwaan.

"Untuk sidang hari ini sidang pertama, acaranya pembacaan dakwaan. Dakwaan sudah dibacakan dan tidak ada eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa," kata Juru Bicara PN Mataram, Lalu Mohammad Sandi Iramaya.

Sidang kedua akan digelar pada 23 Januari 2025 yang mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa akan menghadirkan lima saksi ke persidangan.

"Ini perkaranya pidsus, jadi berlangsung secara tertutup untuk umum. Jadi kami akan menyampaikan informasi dengan inisialnya. Untuk saksinya berapa, saksinya berapa akan ada inisialnya. Tidak bisa disampaikan secara terbuka," tegasnya.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Mahendrasmara Purnamajati hari ini berlangsung tertutup. Keluarga Agus juga tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang sidang. Mereka tampak menunggu di luar ruangan sidang.

Video: Penyebab Korban Tak Berkutik Hadapi Pelaku Pelecehan Seksual

Video: Penyebab Korban Tak Berkutik Hadapi Pelaku Pelecehan Seksual

Tabanan, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, menyerahkan bantuan benih padi hibrida sebanyak 1,23 ton kepada para petani di Desa Marga, Kabupaten Tabanan.

“Salah satu tugas dan fungsi kami adalah sebagai fasilitator ekonomi masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis.

Benih padi varietas unggul itu disalurkan dalam dua tahap masing-masing sebanyak 615 kilogram pada Desember 2024 dan sisanya pada Januari ini.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, varietas padi hibrida lebih adaptif pada kondisi lingkungan di Indonesia dan mempunyai daya hasil 15-20 persen lebih tinggi dibandingkan varietas padi inbrida.

Benih tersebut kemudian diserahkan kepada para petani yang tergabung dalam Subak (sistem irigasi pertanian tradisional Bali) Penataran yang berlangsung di balai Pura Pucak Penataran, Desa Marga.

Menurut dia, pemberian bantuan benih padi itu diharapkan mendukung ekonomi dan produktivitas pertanian para petani di desa berhawa sejuk di Kabupaten Tabanan yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras di Bali.

"Kami ingin dukung swasembada pangan yang menjadi salah satu Astacita pemerintah dan juga visi misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk ketahanan pangan," katanya.

Adapun pertimbangan penyaluran bantuan itu di Desa Marga, kata dia, karena desa itu merupakan desa binaan Imigrasi Denpasar dan berdasarkan evaluasi, desa tersebut perlu ditingkatkan pengembangan sektor pertaniannya.

Saat ini, pihaknya memiliki tiga desa binaan di wilayah kerja yakni Desa Sanur, Ubud dan Desa Marga.

Ada pun wilayah kerjanya mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Badung bagian utara di Kecamatan Abiansemal, Mengwi dan Petang), kemudian Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan.

"Tidak menutup kemungkinan pembagian benih seperti ini akan kami lakukan di desa lain di wilayah kerja kami," ucapnya.

Sementara itu, Perbekel (Kepala) Desa Marga Rai Darmawan mengapresiasi bantuan tersebut karena dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya.

"Kami berharap tidak berhenti di sini saja, tapi harapannya berkelanjutan," ucapnya.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya juga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki dua infrastruktur jalan usaha tani yang rusak sebagai dampak cuaca ekstrem di desa tersebut.

Selain mendukung pertanian di desa setempat, Imigrasi juga mengharapkan partisipasi perangkat desa dalam edukasi pentingnya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kepada masyarakat dan ikut melakukan pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA) yang memiliki perilaku mencurigakan di desa.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

SORONG, iNewsSorong.id – Kasus pembunuhan tragis terhadap Kesya Irena Yola Lestaluhu (20) terus menjadi sorotan. Korban, seorang gadis muda, diduga dibunuh secara sadis oleh seorang oknum anggota TNI AL, Kelasi Satu Agung Suyono Wahyudi Ponidi (23). Di tengah proses hukum yang berjalan, kepolisian memastikan bahwa saksi kunci dalam kasus ini mendapatkan perlindungan khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Arifal Utama, menegaskan bahwa keselamatan saksi kunci menjadi prioritas utama. "Saksi kunci saat ini berada dalam perlindungan LPSK, dan kami terus berkoordinasi melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memastikan keamanannya," ujarnya kepada iNewsSorong.id, Kamis (16/1/2025).

Keputusan untuk memberikan perlindungan khusus ini bukan tanpa alasan. Mengingat saksi kunci memegang informasi krusial yang dapat mengungkap secara terang peristiwa keji tersebut, keberadaannya berpotensi menghadapi ancaman serius. Oleh karena itu, pihak kepolisian telah menempatkan saksi di lokasi aman guna menjamin keselamatannya selama proses penyelidikan dan persidangan berlangsung.

Sejauh ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan terhadap pelaku, termasuk rekaman CCTV di Tempat Hiburan Malam (THM) tempat korban terakhir terlihat, serta mobil rental yang digunakan oleh pelaku dan korban. Selain itu, pakaian korban dan pelaku juga telah diamankan. Namun, hingga kini, polisi masih mencari sangkur yang diduga digunakan dalam aksi pembunuhan, meski sarung sangkur telah ditemukan.

"Semua barang bukti telah diserahkan kepada Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk proses lebih lanjut," kata AKP Arifal.

Dari hasil penyelidikan awal, polisi mengonfirmasi bahwa seluruh bukti mengarah pada oknum anggota TNI AL sebagai pelaku utama. "Dari penyelidikan yang dilakukan, pelaku memang mengarah kepada yang bersangkutan," tambahnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil penyelidikan, Kesya Lestaluhu bertemu dengan pelaku di sebuah THM di Kota Sorong pada Minggu (13/1/2025) dini hari. Pertemuan itu berujung tragis setelah korban ditemukan tewas di Pantai Saoka.

Mayor (PM) Anton Sugiharto, Kasilitkrim PM-AL Lantamal XIV/Sorong, mengungkapkan bahwa pelaku dan korban tidak saling mengenal sebelumnya. "Korban bersama teman-temannya masuk ke THM sekitar pukul 01.00 WIT, dan saat itu pelaku dan korban pertama kali bertemu," ungkapnya.

Saat ini, Polresta Sorong Kota telah melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi dalam kasus ini. Jika seluruh barang bukti sudah lengkap, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pomal untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum militer.

"Kasus ini segera kami limpahkan ke Pomal AL setelah seluruh barang bukti dinyatakan lengkap. Untuk sementara, pasal yang dikenakan adalah Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana," jelas AKP Arifal.

Sementara itu, seorang saksi lain berinisial S yang merupakan teman korban masih berstatus sebagai saksi. "S adalah saksi yang menguatkan keterangan saksi kunci. Saat ini, statusnya masih sebagai saksi," tegasnya.

Kasus ini menjadi perhatian luas, mengingat keterlibatan seorang aparat negara dalam tindak kriminal berat. Perlindungan saksi kunci menjadi langkah krusial dalam memastikan keadilan bagi korban dan mengungkap fakta tanpa adanya intervensi atau ancaman terhadap saksi.

Dengan adanya pengawalan ketat dari LPSK, diharapkan saksi kunci dapat memberikan kesaksian dengan aman dan tanpa tekanan. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi harapan utama publik, agar keadilan bagi Kesya Lestaluhu dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.

Editor : Chanry Suripatty

KOMPAS.com - Organisasi kemasyarakatan (ormas), GRIB dan Pemuda Pancasila, sepakat berdamai, usai bentrokan yang terjadi di markas Pemuda Pancasila di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025)

Perwakilan dua ormas ini meminta agar anggota mereka tidak terprovokasi.

Mereka juga berjanji akan menjaga keamanan di Bandung.

"Kami Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya berkomitmen bersama-sama menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif serta mengimbau seluruh anggota kami untuk tidak terpancing dan terprovokasi, serta segala permasalahan, kami serahkan ke kepolisian," kata kedua perwakilan ormas tersebut disaksikan Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dwi Handono Prasanto, Kamis (16/1/2025).

"Kami siap mendukung Kota Bandung yang aman dan kondusif," ujar para perwakilan ormas.

Sebelumnya diberitakan, puluhan anggota GRIB menyerang markas MPW PP Jabar di Jalan BKR, Bandung, Rabu siang.

Video peristiwa penyerangan itu viral dan beredar di media sosial.

Anggota GRIB merusak bangunan kantor, mobil, dan motor milik PP. Hingga kini belum diketahui penyebab penyerangan.

Namun, sebelum insiden di Bandung, bentrok antara GRIB dan Pemuda Pancasila juga terjadi di Blora, Jawa Tengah.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 2 Ormas di Bandung yang Bergesekan Berdamai Disaksikan Polisi, Imbau Anggota Tidak Terprovokasi

JAKARTA, iNewsKendari.id - Kemenakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamipas), Yusril Ihza Mahendra, Gugun Ridho Putra terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB).

Gugun Ridho Putra terpilih menjadi Ketua DPP PBB periode 2025-2030, setelah melalui berbagai dinamika pemilihan yang cukup alot pada Muktamar DPP PBB VI yang berlangsung di Denpasar, Bali tanggal 13-15 Januari 2025.

Dalam pemilihan itu, Gugun Ridho Putra unggul 532 suara dari rivalnya mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB, Afriansyah Noor, yang hanya memperoleh 134 suara.

"Sidang pleno memutuskan, menetapkan, mengesahkan saudara Gugum Ridho Putra sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2025-2030 ditetapkan di Denpasar 15 Januari 2025, tertanda Pimpinan muktamar VI Ir Edi Wahyudi," kata panitia penghitungan suara.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Sulawesi Tenggara, H. Ruksamin yang turut hadir dalam Muktamar ke VI DPP PBB, mengucapkan selamat kepada Ketua Umum DPP PBB terpilih Gugum Ridho Putra.

“Selamat kepada Gugum Ridho Putra. Kami yakin kejayaan PBB akan kembali bersinar melalui kepemimpinan Gugum Ridho Putra. Allah Akbar,” kata Ruksamin Rabu (15/1/2025). 

Gugum Ridho Putra berkomitmen memajukan PBB dengan inovasi maupun perbaikan internal secara progesional. Ia menargetkan ke depan PBB meraih banyak suara generasi millenial ataupun gen-Z. 

“Sejak PBB didirikan pada 26 tahun semenjak era reformasi, PBB terus menghadapi tantangan-tantangan. Maka dari itu, PBB perlu melakukan kerja-kerja akselerasi untuk menguatkan eksistensinya,” kata Gugum Putra Ridho.

Editor : Asdar Zuula

KOMPAS.com - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas), GRIB dan Pemuda Pancasila, yang sebelumnya sempat bersitegang di Jalan BKR, Kota Bandung, pada Rabu (15/1/2025), akhirnya menyepakati untuk berdamai.

Kesepakatan damai ini difasilitasi dan disaksikan langsung oleh pihak Polrestabes Bandung.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari kedua ormas sepakat untuk mengakhiri perselisihan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kota Bandung.

"Kami Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya berkomitmen bersama-sama menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif serta mengimbau seluruh anggota kami untuk tidak terpancing dan terprovokasi, serta segala permasalahan, kami serahkan ke kepolisian," kata kedua perwakilan ormas tersebut disaksikan Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dwi Handono Prasanto, Kamis (16/1/2025).

"Kami siap mendukung Kota Bandung yang aman dan kondusif," kata mereka menambahkan.

Sebelumnya, beredar video terkait penyerangan markas MPW PP Jabar di Jalan BKR, Bandung, oleh anggota GRIB.

Mereka merusak bangunan kantor, mobil, dan motor milik PP.

Hingga kini belum diketahui penyebab penyerangan.

Namun, sebelum insiden di Bandung, bentrok antara GRIB dan Pemuda Pancasila juga terjadi di Blora, Jawa Tengah.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 2 Ormas di Bandung yang Bergesekan Berdamai Disaksikan Polisi, Imbau Anggota Tidak Terprovokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat melontarkan candaan kepada kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tolikara nomor urut 3, Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi, Muhammad Wahyu yang mengatakan hendak mencabut gugatan principal mereka.

"Saya dari kuasa advokat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan 299 tidak dilanjutkan dan dicabut sebagaimana surat pencabutan yang sudah disampaikan kepaniteraan," kata Wahyu dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Kamis (16/1/2025).

"Saudara mengirimkan surat Jakarta 20 Desember 2024, halnya pencabutan permohonan. Ini di sini perkara 299," tanya Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Arief juga menanyakan apakah pencabutan permohonan telah diketahui dan disetujui oleh principal atau pemohon.

"Sudah disepakati untuk dicabut," ujar Wahyu.

"Baik kalau begitu perkara 299 diputuskan dicabut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, nanti dilaporkan ke Rapat Permusyawatan Hakim ya, baik," kata Arief Hidayat.

Arief kemudian menanyakan kepada Wahyu, apakah masih ada perkara yang dia tangani dalam sengketa Pilkada di MK.

"Masih Yang Mulia, dilanjut di perkara 303," kata Wahyu.

"Untuk ini (perkara 299) argonya sudah enggak jalan," kelakar Arief Hidayat menimpali.

Adapun dalam permohonan Dinus-Gamael yang telah dicabut itu mendalilkan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu paslon nomor urut 4 sebesar 16.789 suara.

Menurut pemohon, adanya selisih suara yang besar itu dikarenakan belum terlaksananya rekapitulasi di enam distrik yang ada pada kabupaten Tolikara.

Keenam distrik itu adalah Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara melakukan pemungutan suara ulang di distrik yang telah disebutkan sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Ketua Panel III Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, menyentil kuasa hukum pemohon perkara Pilkada Kabupaten Tolikara dari pasangan calon nomor urut 2, Nus Weya-Yan Wenda, Pither Ponda Barany, yang dinilai tidak mengerti isi gugatannya sendiri.

Hal itu disampaikan Arief dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Arief menanyakan kejadian yang melandasi adanya tuduhan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan KPU Kabupaten Tolikara.

"Bawaslu mengeluarkan rekomendasi apa? Ada PSU, rekapitulasi ulang, itu di berapa TPS? Di situ disebutkan," tanya Arief.

"12," kata Pither, namun Pither kembali terdiam dan akhirnya disambut lagi oleh Arief.

"12 TPS, yang nasional ini tidak noken berarti ini? Distrik Karubaga, dan di seluruh distrik di Gili Bandu, distrik Telenggama, distrik Aleku, distrik Air Garam, dan lain-lain, sekitar ada 12 TPS yang belum dihitung, gitu kan?" kata Arief.

"Benar," ucap Pither.

Mendengar jawaban Pither, Arief tersenyum dan mengatakan hakim justru jauh lebih baik memahami permohonan pemohon ketimbang kuasa hukumnya sendiri.

"Saya yang enggak buat (gugatan) saja ngerti loh, lah kok kuasa hukum nggak hafal, nggak ngerti. Ini kita bertiga sudah hafal semua, sudah baca permohonannya," imbuhnya.

Dalam perkara tersebut, pemohon meminta agar MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 4, yakni pasangan Williem Wandik dan Yotam Wonda.

Pemohon juga meminta MK membatalkan keputusan KPU yang memenangkan paslon nomor urut 4 dan memerintahkan KPU agar paslon nomor urut 2 yang menang dalam Pilkada Tolikara.