Surabaya (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto meresmikan 28 unit autogate di Bandara Juanda serta Immigration Lounge Ciputra World Mall Surabaya untuk memberikan layanan keimigrasian yang lebih cepat dan modern.

"Saya bersama jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi meresmikan pelayanan keimigrasian di Ciputra World Mall sekaligus juga meresmikan juga pengoperasian 28 unit autogate di Bandara Internasional Juanda," katanya di sela peresmian tersebut di Ciputra World Mall, Surabaya, Kamis.

Ia mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan sinergisitas semua pekerjaan masyarakat di Jawa Timur. Sehingga, layanan di pusat perbelanjaan ini langsung bisa dibuka dengan harapan pelayanan kepada masyarakat bisa terlayani dengan baik.

"Mudah-mudahan ini akan semakin dekat dengan masyarakat dengan ruangannya yang nyaman, dengan aman sehingga masyarakat bukan hanya bisa mengurus dokumen keimigrasian tapi juga mengisi waktu menunggu karena proses bersama keluarga bisa jalan-jalan di mall," katanya.

Ia mengatakan, dengan adanya layanan ini akan mengurangi antrean dan ini sudah mendapatkan apresiasi dari seluruh pemerintahan daerah di Timur. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa memberikan pelancaran kepada masyarakat yang memanfaatkan bandara pada saat mereka akan menuju ke luar atau mereka yang akan datang kembali dari luar negeri.

"Demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada seluruh masyarakat di wilayah Jawa Timur," katanya.

Ia juga berpesan kepada petugas supaya bagi masyarakat yang sudah datang ke tempat pelayanan keimigrasian harus dilayani tidak boleh bilang tidak ada kuota.

"Harus disiapkan cadangan untuk melayani masyarakat yang sudah datang ke tempat pelayanan kita, termasuk calo dihilangkan. Tidak boleh ada calo atau biro jasa," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Ramdhani menuturkan hadirnya immigration lounge dan autogate di Surabaya menjadi tonggak penting dalam upaya menjadikan Kantor Imigrasi Surabaya sebagai salah satu pusat layanan keimigrasian unggulan di Indonesia.

"Adanya autogate di Bandara Juanda akan mempercepat proses pemeriksaan bagi penumpang internasional. Dengan demikian, pengalaman perjalanan terasa lebih nyaman dan efisien," ujarnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

PEMALANG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Keimigrasian Jawa Tengah memberikan makan bergizi gratis kepada 207 siswa SD Negeri Wanarejan, Kecamatan Taman, Pemalang, pada Kamis (16/1/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan anak-anak.

Rencananya, program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan secara bergantian oleh kantor imigrasi di seluruh Jawa Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Keimigrasian Menkumham Jawa Tengah, Is Edy Eko Putranto, menyatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari visi dan misi Presiden Prabowo Subiyanto yang diturunkan ke Direktorat Keimigrasian untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat.

"Agar setiap event kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti penyaluran bansos dan makan bergizi gratis, dapat membantu anak-anak kita tumbuh cerdas menyongsong Indonesia Emas," ujar Is Edy terkait penyaluran makan bergizi di sekolah.

Is Edy menambahkan, pihaknya akan terus melakukan kegiatan serupa dengan menggandeng mitra keimigrasian untuk memastikan bahwa bantuan makanan bergizi ini tepat sasaran, terutama di wilayah yang sangat membutuhkan.

"Kami akan berkoordinasi dengan mitra kami agar kegiatan ini bisa didukung dengan kemampuan kami untuk mewujudkan program makan bergizi gratis," jelasnya.

Salah satu siswa, Fajar, yang duduk di kelas 6 SD Negeri 01 Wanarejan, mengaku senang dengan makanan bergizi yang diberikan.

Ia berharap program ini dapat dilaksanakan setiap hari dengan menu yang serupa.

"Makanannya enak, ada susunya, nugget, sayur, dan buah. Pinginnya setiap hari ada, jadi tidak usah bawa dari rumah," ungkap Fajar.

Dari pantauan Kompas.com, siswa-siswa secara bersama-sama menyantap makanan bergizi di ruang kelas masing-masing.

Menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, lauk pauk daging olahan, sayur, buah, dan satu kotak susu.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak di daerah tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Gugum Ridho Putra terpilih menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025–2030. Gugum terpilih pada Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

"Saya telah menerima dan berkomitmen untuk memegang posisi jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB," kata Gugum Ridho Putra di Denpasar, Rabu (15/1/2025).

Selain Gugum, pada Muktamar VI tersebut ada empat nama calon ketua umum lain yang bertarung, yakni Afriansyah Noor, Jurhum Lantong, Fahri Bachmid, dan Hilman Indra. Namun, hanya Gugum dan Afriansyah Noor yang memenuhi syarat 25 persen dari total 551 peserta yang memiliki hak suara.

Keduanya kemudian maju tahap berikutnya dalam pemilihan yang dipilih oleh perwakilan dewan pimpinan wilayah (DPW), dewan pimpinan cabang (DPC), badan otonom, DPP, Mahkamah Partai, dan Majelis Syuro. Sedangkan Afriansyah Noor adalah mantan sekretaris Jenderal DPP PBB. Hasilnya, Gugum mengantongi 398 suara dan Afriansyah mengoleksi 134 suara dari total suara sebanyak 532 suara.

Gugum merupakan Ketua Mahkamah PBB sekaligus keponakan pendiri dan sesepuh PBB Yusril Ihza Mahendra yang sudah mengundurkan diri sebagai ketua umum pada Mei 2024. Yusril saat ini diketahui menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam pidato politiknya, politikus muda kelahiran 1988 itu mengapresiasi partisipasi peserta muktamar yang menyalurkan hak suaranya untuk memilih pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang itu. "Luar biasa, ternyata partai ini masih banyak orang-orang yang cinta dengan PBB dan terus menginginkan PBB ini ada di dalam perpolitikan Indonesia," ucapnya.

Setelah terpilih, Gugum kemudian mengajak seluruh insan partai tersebut untuk melakukan konsolidasi guna merebut kursi wakil rakyat pada Pemilu 2029 dan tak ada lagi kubu-kubu di internal partai pasca-dirinya terpilih secara sah sebagai ketua umum. "Mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam, kita selesaikan semua masalah di dalam, kita kuatkan, kita konsolidasikan," ucapnya.

Gugum membidik suara anak muda sebagai persiapan berlaga pada Pemilu 2029. "Sekarang demografi pemilih sudah berubah 70 persen itu milenial dan Gen Z dan mereka masa depan kepemimpinan politik," kata Gugum.

MATARAM, KOMPAS.com - Penasihat Hukum IWAS alias Agus, seorang disabilitas yang jadi terdakwa pelecehan seksual, menyebutkan bahwa terdakwa Agus mengalami bullying dan ancaman selama ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat.

"Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga," kata penasihat hukum Agus, Donny A Sheyoputra, selepas sidang di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

"Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama," kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin.

Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai.

Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus.

"Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risi atau bagaimana mengurus Agus," kata Donny.

Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan.

Donny mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim.

"Agus pada prinsipnya tidak keberatan ditahan, hanya mohon pengalihan status tahanan sebagai tahanan rumah supaya ibunya bisa merawat dia dengan segala kebutuhan khusus yang dia perlukan," kata Donny.

Terdakwa Agus juga berjanji akan bersikap kooperatif selama menjalani persidangan di PN Mataram.

Selama menjalani proses persidangan, terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya.

Sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual fisik terdakwa IWAS alias Agus difabel dilaksanakan secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa Agus hadir di persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, didampingi penasehat hukum dan keluarga terdakwa.

Terdakwa terancam dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kasus guru hukum siswa SD (Sekolah Dasar) Yayasan Abdi Sukma Medan duduk di lantai gara-gara menunggak pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) berlanjut. Ibu dari siswa SD tersebut melaporkan sang guru ke Polrestabes Medan karena tak terima anaknya dipermalukan.

AM didampingi tim pengacaranya membuat Laporan Pengaduan (LP) ke Polrestabes Medan pada Selasa (14/1/2025) malam dengan nomor laporan LP/B/132/I/2025/POLRESTABES MEDAN.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan membenarkan bahwa AM ibu dari IM telah membuat laporan polisi.

"Benar, nanti akan kita tindaklanjuti," kata Gidion kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/1).

Gidion menyebutkan AM melaporkan guru tersebut terkait dugaan kekerasan terhadap anak karena menghukum anaknya duduk di lantai.

"Dilaporkan terkait kekerasan terhadap anak. Untuk saat ini laporannya masih pendalaman," urainya.

Sementara itu, AM saat dihubungi CNNIndonesia.com belum memberikan jawaban atas laporan yang dibuat ke Polrestabes Medan.

Video seorang siswa Sekolah Dasar (SD) Yayasan Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) berinisial MI dihukum mengikuti pembelajaran dengan duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, AM yang tak lain ibu dari MI mendatangi guru SD Yayasan Abdi Sukma. Dia mempertanyakan sikap guru yang mengasingkan anaknya dengan cara duduk di lantai hanya gara gara belum membayar uang SPP.

"Begini loh Bu dia ini disoraki dari tadi di luar saya datang. Bu ambil rapor, Mesia duduk di bawah, dia nangis loh bu," ujar AM sambil menangis bertemu dengan guru yang menghukum anaknya tersebut.

AM mengaku terkejut saat mendengar cerita anaknya yang masih kelas IV SD itu mendapat hukuman sejak tanggal 6 Januari 2025. Bahkan MI juga sempat menolak masuk sekolah karena tak sanggup menanggung malu akibat mendapatkan hukuman disaksikan teman satu kelasnya.

"Dia nangis mau pergi sekolah, dia nangis. Dia bilang Mamak, MI malu duduk di bawah. Dia sempat enggak mau sekolah karena malu. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini itu harus menanggung malu bu," ujarnya kepada sang guru.

Jakarta: Baru-baru ini Zaskia Sungkar memperkenalkan seorang bayi perempuan bernama Humaira, bayi tersebut diduga merupakan anak adopsi Zaskia Sungkar dan Irwansyah.

Langkah mengadopsi anak ini sebenarnya sudah lumrah di kalangan masyarakat Indonesia, tak terkecuali selebriti tanah air. Lantas, bagaimana hukum adopsi anak dalam Islam? Berikut Medcom.id telah merangkum informasinya.

Hukum Mengadopsi Anak dalam Islam

Mengadopsi anak dalam Islam merupakan perbuatan mulia asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Langkah ini bukan hanya tentang memberikan tempat tinggal, tetapi juga memastikan hak-hak anak sebagai seorang Muslim tetap terjaga.

Membantu anak yatim atau anak yang membutuhkan perlindungan sangat dianjurkan dalam Islam, namun terdapat aturan tertentu yang harus dipatuhi. Salah satu aturan tersebut adalah menjaga nasab anak angkat, sehingga ia tetap dikenali melalui nama ayah kandungnya.

Dilansir dari NU Online, praktik pengangkatan anak sudah menjadi tradisi di masyarakat Arab sejak dulu. Pada masa itu, seseorang yang mengadopsi anak akan memperlakukannya seperti anak kandung, bahkan menisbahkan nasab anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya.

Adopsi anak juga dilakukan oleh Rasulullah terhadap Zaid bin Haritsah, seorang budak yang dihadiahkan oleh istri pertama beliau, Khadijah, yang kemudian oleh Rasulullah Zaid dimerdekakan dan diangkat sebagai anak. Rasulullah menasabkan Zaid kepada dirinya sehingga orang-orang pada saat itu tidak memanggilnya sebagai Zaid bin Haritsah tapi Zaid bin Muhammad.

Baca juga: Perkenalkan Bayi Perempuan hingga Jalani Program Laktasi, Zaskia Sungkar Diduga Adopsi Anak

Dari penjelasan tersebut, pada masa-masa awal Islam menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Akan tetapi di kemudian hari kebolehan ini dihapus dan menjadi terlarang dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat 4-5:


Artinya: Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan menasabkan kepada bapak-napak mereka. Hal itu lebih adil di sisi Allah. Maka apabila kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggillah mereka sebagai saudaramu dalam agama dan maula-maula kalian. Tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang tak kalian sengaja, akan tetapi berdosa apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS Al-Ahzab: 4-5).

Dengan demikian, sesungguhnya mengadopsi anak, atau mengangkat anak dalam Islam itu diperbolehkan, karena termasuk perbuatan yang mulia. Akan tetapi jika sampai menyandarkan nasab anak (bin) kepada pengadopsinya maka hukumnya haram, apalagi sampai mendapatkan waris dan menjadi wali nikah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

KOMPAS.com - I Wayan Agus Suartama, yang akrab disapa Agus disabilitas, pria penyandang disabilitas tanpa kedua tangan, menjalani sidang perdana kasus pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (16/1/2025).

Sidang yang dimulai dengan pembacaan dakwaan ini diwarnai dengan protes dari Agus terkait fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Agus, yang tiba mengenakan rompi merah maroon sekitar pukul 08.59 WITA, langsung mengajukan keluhan soal fasilitas di Lapas yang menurutnya belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

"Sebelumnya ada pemberitaan mengenai pendampingan di Lapas atau fasilitas untuk disabilitas. Saya menyebutkan atas nama Komisi Disabilitas Daerah (KDD) untuk memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi, karena apa yang dijanjikan tidak sesuai," ungkap Agus.

Satu di antara 19 kuasa hukumnya, Ainuddin, menambahkan bahwa Agus merasa tidak nyaman di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.

"Kami akan mengajukan penangguhan penahanan, bisa berupa tahanan rumah atau tahanan kota, agar hak-haknya bisa terpenuhi," kata Ainuddin.

Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, menjelaskan bahwa fasilitas di Lapas sebenarnya lebih mengarah pada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, bukan kenyamanan.

"Masalah kenyamanan di Lapas tidak ada yang nyaman. Tenaga pendamping di Lapas berasal dari narapidana yang ada di sana," ujarnya.

Joko menambahkan bahwa Agus telah mendapatkan pendampingan dari sepupunya yang juga seorang narapidana.

"Sepupunya yang mendampinginya, namun setelah masuk, infonya dia masih sering menangis. Pendampingan ini bertujuan untuk menenangkan Agus dan membantu dalam melakukan aktivitas yang tidak bisa dilakukan sendiri," jelas Joko.

Terkait penahanan Agus, kuasa hukum kembali mengajukan permohonan untuk mengalihkan status penahanan dari Rutan ke tahanan rumah atau kota.

"Secara materil kami mengajukan surat permohonan terkait pengalihan status penahanan. Dengan status tahanan rumah atau kota, hak-haknya bisa terpenuhi sebagaimana mestinya," ujar Ainuddin.

Pihak Kejaksaan Negeri Mataram pun meminta agar orang tua Agus dihadirkan dalam sidang selanjutnya untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

"Kami diminta jaksa untuk menghadirkan orang tua Agus, ini sebagai bukti bahwa terdakwa membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya," tambah Ainuddin.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, menjelaskan bahwa Agus telah ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan sejak Kamis (9/1/2025). Penahanan dilakukan selama 20 hari dengan alasan hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal yang memenuhi syarat objektif.

Ivan juga menegaskan bahwa ruang tahanan Agus telah disiapkan khusus untuk penyandang disabilitas, dan Agus akan mendapatkan tenaga pendamping.

Agus akan kembali menjalani sidang pada pekan depan dengan agenda pembuktian, di mana kuasa hukumnya berencana menghadirkan lima orang saksi.

Dalam pembacaan dakwaan, Agus didakwa dengan Pasal 6A atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Karnia Septia | Editor: Icha Rastika), Tribun Lombok

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia 2025 di Jakarta. Rakernas tahun ini mengusung tema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern.

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat pembukaan Rakernas 2025 mengajak insan Adhyaksa terus memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan.

"Hari ini kita berkumpul bukan hanya menjalankan tugas tapi untuk memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan. Ini bukan hanya pekerjaan tapi ini adalah panggilan jiwa. Kita tidak hanya menegakkan aturan. Kita menciptakan harapan," kata Jaksa Agung dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

Burhanuddin melanjutkan, tugas jaksa bukan hanya menyelesaikan perkara tetapi memulai pintu masa depan. "Di luar sana dunia terus berubah. Perjalanan pun tidak akan mudah. Tetapi ingat badai tidak menguji kekuatan laut. Badai menguji kekuatan kapal. Dan kapal yang kokoh tidak takut pada badai," tuturnya.

Jaksa Agung mengajak para jaksa bekerja setulus hati dalam menegakkan hukum, sehingga tercipta dunia yang lebih adil dan manusiawi. "Jangan hanya bekerja untuk dunia yang anda tinggali sekarang. Tapi bekerjalah untuk dunia yang ingin Anda wariskan. Dunia yang lebih adil, jujur, lebih manusiawi," katanya.

"Terimalah kehormatan ini. Jadilah terang yang menyinari jalan keadilan," imbuhnya.

Menanggapi pernyataan itu, pengamat hukum Masriadi Pasaribu mengapresiasi kinerja Kejaksaan di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin. Empat tahun terakhir, kinerja Kejaksaan terbilang kinclong. Sejumlah kasus korupsi kakap diungkap. Terbaru kasus korupsi tata niaga Timah yang rugikan negara Rp300 triliun. Bahkan kejaksaan berani menyasar kasus siap di lembaga peradilan.

"Menyimak pernyataan Jaksa Agung dalam Rakernas terlihat dia benar-benar tulus memberikan keadilan kepada masyarakat. Seperti sinar terang di tengah redupnya kerja KPK dalam memberantas korupsi," kata Masriadi dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

Ungkapan Jaksa Agung dinilai tepat untuk memotivasi jajarannya agar bekerja dengan profesional dan sesuai hati nurani. Mengutamakan penegakan hukum berkeadilan dan humanis.

"Jelas yang disampaikan Jaksa Agung mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Kejaksaan harus menegakkan hukum dengan berkeadilan, humanis, akuntabel dan modern," kata Masriadi.

Dalam arahannya di Rakernas, Jaksa Agung menyebut ada lima misi utama. Di antaranya memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat implementasi keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.

"Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh," ujar Burhanuddin.

Kejagung akan menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, memperkuat tata kelola kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Dan Kejagung juga akan membentuk aparatur kejaksaan yang menjadi panutan penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Proses saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Pusat yakni Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabanan, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, menangani empat warga negara asing (WNA) mengajukan permohonan izin tinggal Golden Visa.

"Proses saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Pusat yakni Direktorat Jenderal Imigrasi," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis.

Dia menjelaskan empat WNA itu yakni masing-masing dua orang berasal dari Rusia dan Hong Kong.

Menurut dia, WNA yang mengajukan Golden Visa itu berkutat dalam investasi di sektor properti dan perhotelan.

Ada pun nilai investasi minimal dari investor asing perorangan yang mengajukan visa istimewa itu yakni minimal 350 ribu dolar AS.

Empat investor asing itu, kata dia, mengajukan visa emas tersebut untuk durasi selama 10 tahun.

"Proses pengajuan ke Ditjen Imigrasi melalui aplikasi Molina secara daring nanti diverifikasi dari pusta, disetujui, kemudian kami terbitkan golden visa," tuturnya.

Ia menjelaskan pengajuan golden visa tersebut yang pertama di wilayah kerjanya sejak program itu diluncurkan pada 25 Juli 2024 oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Ada pun wilayah kerjanya mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Badung bagian utara di Kecamatan Abiansemal, Mengwi dan Petang), kemudian Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan.

Ada pun jenis Golden Visa meliputi investor perorangan, investor korporasi, eks warga negara Indonesia (WNI), keturunan eks WNI, rumah kedua (second home), talenta global, dan tokoh dunia.

Visa jenis ini bertujuan memudahkan WNA untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

Golden visa memberikan jangka waktu tinggal lebih lama di Indonesia yakni lima dan 10 tahun dengan syarat investasi tertentu.

Secara nasional, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan sebanyak 471 Golden Visa sejak diresmikan pada Juli hingga Desember 2024 dengan total nilai investasi mencapai Rp9 triliun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) ke-6 yang diselenggarakan di Bali, 13-15 Januari 2025, menghasilkan jabatan ketua umum (ketum) baru. Gugum Ridho Putra resmi menjabat Ketum PBB setelah unggul dalam pemungutan suara.

Gugum menang mutlak dengan raihan 398 suara dari total 532 suara. Keponakan dari Yusril Ihza Mahendra itu mengungguli kandidat kuat lainnya, yakni Afriansyah Noor yang mendapatkan 134 suara. Afriansyah sebelumnya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PBB.

Dalam pidatonya, Gugum berterima kasih kepada seluruh kader PBB yang antusias mengikuti muktamar selama tiga hari ini.

"PBB punya sejarah panjang sekali dalam melahirkan dan membina era reformasi dan kita terus sadar di belantika politik Indonesia," kata Gugum dalam pidatonya, Rabu (15/1/2025).

"Mulai hari ini jangan pernah bilang PBB partai yang kecil, tetapi partai ini partai yang besar," sambung Gugum.

Gugum Minta Pendukung Bersatu

Gugum juga mengingatkan, dengan hasil Muktamar ke-6 ini, sudah tidak ada lagi kubu pendukung antarcalon ketum.

"Sudah, mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam. Kita selesaikan semua permasalahan kita di dalam, keluarkan, dan konsolidasikan," tegas politikus yang juga pengacara itu.

Selain itu, Gugum juga mengucapkan terima kasih kepada Yusril Ihza Mahendra yang telah turut mengawal Muktamar PBB meskipun telah mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.

"Beliau nggak tidur menunggu hasil pemilihan ini sampai selesai, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Yusril," tandas Gugum.

Dua Target PBB

Gugum menargetkan dua hal bagi PBB selama lima tahun ke depan. Pertama, dia ingin PBB akan kembali ke DPR RI pada 2029. Diketahui, partai berlambang bulan dan bintang itu terakhir kali memiliki kursi di DPR RI pada periode 2009-2014.

"Jadi ini momentum yang sangat optimistis bagi PBB dan kami kan mengejar target untuk duduk di parlemen 2029," tegas Gugum.

Kedua, dia menilai PBB saat ini ketinggalan mengikuti perkembangan generasi muda. Ini penting untuk mendapatkan ceruk suara demi memuluskan target masuk parlemen.

"Sekarang 70 persen pemilihnya Milenial dan Gen Z, jadi mau tidak mau kami harus bikin perombakan-perombakan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru," jelas Gugum

"Kalau tidak mempersiapkan stok dan jumlah yang banyak dari kaderisasi akan sulit juga, itu yang membuat partai gagal di pemilu," sambung Gugum.

Menurutnya, generasi muda saat ini perlu diberikan pemahaman politik karena politik adalah jalan untuk pembangunan bangsa dan negara. "Mereka bisa terlibat di sana," imbuhnya.

Yusril Jadi Dewan Pertimbangan

Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB pada Muktamar ke-6 PBB di Denpasar, Rabu (15/1/2025). Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra, menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum.

Pemilihan Yusril sebagai Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan di dalam muktamar ini juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkap dia.

(hsa/hsa)

Jakarta -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono bicara terkait sejumlah indeks terorisme, termasuk World Terrorism Index (WTI), Global Terrorism Index, dan Gloal Peace Index. Dia menyebut berdasarkan kedua indeks tersebut Indonesia masuk kategori yang aman dari terorisme.

"World Terrorism Index ini saya apresiasi terhadap Universitas Indonesia yang memang selama ini kami merujuk kepada Global Terrorism Index di mana Indonesia memang dalam kategorinya Low Impacted of Terrorism, kemudian juga Global Peace Index, di mana Indonesia masuk ke dalam kategori High Peace, jadi negara yang aman dan damai," ujar Eddy Hartono dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa WTI sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya pada bagian kesiapsiagaan nasional dalam pengembangan kajian terorisme. Ia juga menambahkan data WTI dapat digunakan oleh BNPT beserta Kementerian/Lembaga untuk menjadi rujukan penyusunan strategi pencegahan terorisme.

"WTI ini juga kami jadikan rujukan untuk melakukan strategi pencegahan terorisme kedapannya. BNPT ini tinggal mengkolaborasikan kekuatan negara untuk sama-sama kita melakukan pencegahan, di mana kembali kepada amanat Undang-Undang bahwa negara wajib (melakukan pencegahan terorisme) dan ini dilakukan secara terus menerus, secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala BNPT menekankan ruang siber saat ini menjadi arena dominan bagi perkembangan jaringan terorisme dan penyebaran paham radikal. Ia menegaskan pentingnya langkah-langkah pencegahan, terutama dalam konteks kontra-radikalisasi, untuk mengendalikan ancaman terorisme.

"Sama-sama kita mereduksi perkembangan jaringan terorisme. Bahwa Sekarang ini di ruang siber ini menjadi dominan, ini hasil penilitian terhadap berkas perkara 5 tahun terakhir bahwa terkontaminasinya dengan paham radikal terorisme itu ada di ruang siber. Inilah yang menjadi concern di kami melakukan langkah-langkah bahwa pencegahan ini perlu, baik dalam konteks kontra radikalisasi. Sehingga ke depannya terorisme ini tetap terkendali," pungkasnya.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia. "Berkat kerja sama semua pihak, Kepolisian, Densus 88, BNPT, BIN dan semua pihak Civil Society dan tentunya juga kami sebagai akademisi terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan terorisme,"imbuhnya.

(maa/maa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, keponakannya, Gugum Ridho Putra, terpilih secara demokratis sebagai ketua umum PBB periode 2025-2030 lewam Muktamar VI di Bali.

Yusril mengatakan, setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum lewat Muktamar dan Gugum pun terpilih melalui pemungutan suara mengalahkan mantan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor.

"Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis. Gugum lawan Ferry, mantan Sekjen PBB, dan Gugum menang. Bagus saja. Karena Ketua Umum PBB dipilih, dan siapa saja bisa mencalonkan diri, maka proses itu adalah demokratis," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Yusril menambahkan, Gugum menjabat sebagai ketua umum PBB cukup muda di usianya yang baru 36 tahun.

Ia menjelaskan bahwa Gugum memiliki reputasi yang baik sebagai advokat dan pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai PBB.

"Dia masih muda, 36 tahun. Pendidikannya bagus, S1 dan S2 UI. Sebagai advokat, reputasinya bagus. Selama ini dia Ketua Mahkamah Partai PBB. Pemilihan Ketum PBB di Bali kemarin berjalan demokratis," ujar Yusril.

Sebelumnya, Gugum Ridho Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030.

Penetapan Gugum dilakukan setelah ia mengalahkan pesaingnya, Afriansyah Noor, melalui voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

Gugum berhasil meraih 398 suara, sementara itu, Afriansyah hanya memperoleh 134 suara.

Dalam pidato kemenangannya, Gugum menegaskan dukungan PBB terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga mendoakan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.

"Berharap dan mendoakan kesehatan Pak Prabowo Subianto tidak hanya sebagai presiden di periode pertama. Mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi presiden periode yang berikutnya, 2029-2033, lima tahun berikutnya," ujar Gugum.