ANTARA - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, pada Rabu (15/1) mendesak komunitas internasional untuk mempertimbangkan kembali sanksi terhadap Suriah dan fokus pada upaya membangun kembali negara yang hancur akibat perang tersebut. Dia menyampaikan pernyataan itu selama kunjungannya ke Suriah untuk memperkuat komitmen PBB terhadap hak asasi manusia di kawasan tersebut. (XINHUA/Rijalul Vikry/Rayyan/Gracia Simanjuntak)

BLORA, KOMPAS.com - Ketua Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji, menanggapi laporan yang diajukan oleh DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Tengah ke Polres Blora yang ditujukan kepadanya.

Munaji mengaku pasrah terhadap proses hukum yang akan diambil oleh aparat penegak hukum (APH) terkait laporan tersebut.

"Ya, semuanya kita pasrahkan ke pihak APH, kita harus tunduk patuh sama proses hukum," ungkapnya saat ditemui wartawan di halaman Gedung DPRD Blora, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025).

Munaji menekankan bahwa saat ini yang terpenting adalah kesepakatan damai yang telah terjalin antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya setelah terjadinya bentrokan yang melukai beberapa orang.

Kesepakatan damai tersebut tercapai pada Rabu (15/1/2025), setelah kedua ormas bentrok sebanyak dua kali pada Selasa (14/1/2025), yang mengakibatkan 12 orang menjadi korban dan 19 orang lainnya diamankan oleh aparat kepolisian.

Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, menyatakan bahwa pihaknya masih memeriksa para terduga pelaku dari kedua ormas yang terlibat bentrok.

"Sampai saat ini terduga pelaku yang kami amankan berjumlah 19 orang, masih dalam pemeriksaan," jelasnya saat deklarasi kesepakatan damai di Halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, Rabu.

Polisi tegaskan tindak lanjuti laporan

Tribun Jateng/M Iqbal Shukri Kondisi mobil milik ormas Pemuda Pancasila yang rusak pasca bentrokan dengan GRIB di Blora, Selasa (14/1/2025).

Wawan juga menambahkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh DPD GRIB Jawa Tengah.

"Tetap kita lanjutkan dari apa yang sudah dilaporkan GRIB kemarin, kami lanjutkan sambil tahap penyelidikan dan penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya, DPD GRIB Jawa Tengah melaporkan Munaji ke Polres Blora pada Selasa (14/1/2025).

Sebelum melaporkan, anggota GRIB dari beberapa wilayah di Jawa Tengah berkumpul di Alun-alun Blora.

Kabid Hukum DPD GRIB Jateng, Subandi, mengatakan bahwa mereka akan menempuh jalur hukum terkait aksi Pemuda Pancasila yang menggeruduk Markas GRIB Jaya Blora di Kecamatan Ngawen pada Senin (13/1/2025).

"GRIB di seluruh Jawa Tengah ini merasa terpukul, merasa sakit hati karena ucapannya yang ada unsur kebencian seperti itu," kata Subandi kepada wartawan saat di Alun-alun Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

BANDUNG, KOMPAS.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung tengah mendalami motif bentrokan GRIB dan PP di kantor MPW PP di Jalan BKR, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.

"Jadi sejauh ini sedang dilakukan pendalaman penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Bandung, dan sejauh ini masih di dalam terkait dengan motif dari peristiwa tersebut," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast, saat konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Kamis (17/1/2025) malam.

Dalam tindakan pidana kekerasan tersebut, polisi telah mengamankan lima orang pelaku yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka, yakni berinisial MJ, ZM, OP, GS, dan FAS.

Para pelaku ini ditangkap pada Kamis malam sekitar pukul 01.00 WIB.

"Jadi sejauh ini masih terus dilakukan pengembangan, pendalaman terkait dengan motif sebenarnya terjadinya gesekan antara kedua ormas," ucap Jules.

Dalam tindakan kekerasan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas.

Kini polisi masih melakukan pengecekan terhadap rekaman itu untuk mengetahui pasti berapa orang yang terlibat dan apa peran dari para pelaku ini. "Ini masih dilakukan pendalaman berapa sebenarnya yang melakukan upaya tindak pidana berupa kekerasan terhadap orang maupun barang atau yang kita kenal dengan tindak pidana pengeroyokan," ucapnya.

Atas perbuatan tersebut, tak hanya kantor PP yang mengalami kerusakan seperti pecah kaca bagian pintu, tetapi juga dua unit mobil kacanya pecah dan beberapa sepeda motor rusak.

"Serta ada sebanyak 4 orang anggota Ormas PP mengalami luka-luka akibat senjata tajam dan 1 orang mengalami luka memar," ucap Jules.

Sejumlah saksi dan korban telah diminta keterangan dalam kasus tindak kekerasan dan perusakan barang tersebut.

Sejumlah barang bukti berupa CCTV, satu batang bambu, bongkahan semen, batang besi, dua buah sarung golong, satu ranting kayu, serta sejumlah kendaraan dan pecahan kaca sudah diamankan.

"Sejauh ini juga kemudian sudah ada beberapa saksi yang kita periksa, termasuk tentunya saksi korban dari pihak korban Ormas PP yang melaporkan kejadian perusakan kantor, mobil, maupun sepeda motor serta penganiayaan yang dialaminya," ucap Jules.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun sampai dengan tujuh tahun.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan membagikan paket makanan bergizi gratis kepada siswa di SD Negeri 060937 Medan, Kecamatan Medan Johor. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75.

Koordinator Imigrasi Berbagi Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Reny Elisabeth Munthe mengatakan kegiatan itu digelar Kamis (16/1/2025). Kegiatan ini merupakan sebagai bentuk kepedulian sosial dan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Sebagai bagian dari peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75, kami ingin berkontribusi langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi dampak positif, baik dalam segi sosial maupun moral, serta menunjukkan bahwa Imigrasi juga memiliki komitmen dalam berbagi kebahagiaan kepada sesama," kata Reny Elisabeth Munthe dalam keterangannya, Jumat (17/1).

Reny mengatakan kegiatan ini melibatkan jajaran pegawai Imigrasi Medan. Pihaknya menyiapkan paket makan bergizi gratis untuk seluruh murid di SD tersebut. Selain pembagian makan bergizi gratis, kegiatan ini juga diselingi dengan pemberian informasi singkat mengenai Imigrasi dan paspor yang disampaikan oleh pegawai Imigrasi.

"Kami mempersiapkan paket makanan bergizi gratis dengan mempertimbangkan standar gizi dan keamanan makanan sesuai dengan ketentuan, untuk memastikan para siswa mendapatkan asupan yang baik selama mereka menjalani kegiatan belajar mengajar," jelasnya.

Kepala SD Negeri 060937 Suci Dirma Ayu mengucapkan terima kasih kepada Imigrasi Medan. Dia juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini karena menurutnya kegiatan tersebut sangat berarti bagi para siswa.

"Kami sangat berterima kasih kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan atas perhatian dan kepeduliannya. Kegiatan berbagi makan bergizi gratis ini sangat berarti bagi siswa-siswi kami. Ini adalah contoh nyata dari rasa solidaritas dan kepedulian sosial yang patut dicontoh oleh semua pihak. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya," kata Suci.

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

KOMPAS.com - Gencatan senjata Israel dan Hamas di Gaza mulai disepakati dan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

Pada tahap pertama, salah satu kesepakatan dalam perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas adalah pertukaran tahanan dan narapidana.

Dilansir dari Kompas.com (16/1/2025), selama tahap pertama, Hamas membebaskan 33 tahanan Israel (hidup atau mati) sebagai imbalan atas jumlah tahanan di penjara dan pusat penahanan Israel.

Itu termasuk wanita (sipil dan tentara), anak-anak (di bawah 19 tahun, selain tentara), orang tua (di atas 50 tahun), dan warga sipil yang sakit dan terluka.

Pembebasan tahanan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bahwa Hamas membebaskan semua tahanan Israel lanjut usia (berusia di atas 50 tahun), orang sakit, dan warga sipil yang terluka.

Sebagai balasannya, Israel membebaskan 30 tahanan lanjut usia (berusia di atas 50 tahun) dan sakit untuk setiap tahanan Israel, berdasarkan daftar yang diberikan oleh Hamas, berdasarkan penangkapan terjauh pada masa itu.

Hamas juga perlu membebaskan semua tentara wanita Israel yang masih hidup. Sebagai balasannya, Israel membebaskan 50 tahanan dari penjaranya untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan (30 hukuman seumur hidup, 20 hukuman yang bervariasi), berdasarkan daftar yang diberikan oleh Hamas.

Ketentuan pertukaran tahanan Israel dan Hamas

Wikimedia/Hadi Mohammad Potret pasukan militer Hamas, Brigade Al Qassam pada 2013 - Gencatan senjata Israel dan Hamas di Gaza.

Dikutip dari Arab Center Washington DC, penjadwalan pertukaran tahanan dan narapidana pada tahap pertama:

1. Hamas membebaskan tiga tahanan Israel pada hari ketiga perjanjian, lalu tiga tahanan lagi setiap tujuh hari, dimulai dengan wanita jika memungkinkan (warga sipil dan tentara wanita). Pada minggu keenam, Hamas membebaskan semua tahanan sipil yang tersisa yang termasuk dalam fase ini. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati di penjara Israel, menurut daftar yang akan diserahkan Hamas.
2. Pada hari ketujuh (jika memungkinkan), Hamas akan memberikan informasi tentang jumlah tahanan Israel yang akan dibebaskan pada tahap ini.
3. Pada hari ke-22 , pihak Israel membebaskan semua tawanan perjanjian Shalit yang ditangkap kembali.
4. Jika jumlah tahanan Israel yang masih hidup yang akan dibebaskan kurang dari 33 orang, jumlah jenazah dari kategori yang sama akan dirampungkan untuk tahap ini. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan semua wanita dan anak-anak yang ditangkap dari Jalur Gaza setelah 7 Oktober 2023 (di bawah usia 19 tahun). Ini harus dilakukan pada minggu kelima tahap ini.
5. Proses pertukaran terkait dengan sejauh mana komitmen terhadap ketentuan perjanjian, termasuk penghentian operasi militer bersama, penarikan pasukan Israel, pemulangan warga terlantar, dan masuknya bantuan kemanusiaan.
6. Menyelesaikan prosedur hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa tahanan Palestina yang dibebaskan tidak ditangkap kembali atas dasar tuduhan yang sama dengan tuduhan yang digunakan sebelumnya.
7. Mencabut tindakan dan hukuman yang diambil terhadap tahanan dan narapidana di penjara dan kamp penahanan Israel setelah 7 Oktober 2023, dan memperbaiki kondisi mereka, termasuk mereka yang ditangkap setelah tanggal tersebut.
8. Selambat-lambatnya pada hari ke-16 tahap pertama, akan dimulai pembicaraan tidak langsung antara kedua belah pihak untuk menyetujui rincian tahap kedua perjanjian ini mengenai syarat-syarat pertukaran tawanan dan tahanan dari kedua belah pihak (prajurit dan laki-laki yang tersisa), dengan syarat bahwa syarat-syarat tersebut telah dirampungkan dan disetujui sebelum akhir minggu kelima tahap ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badannya, termasuk UNRWA dan organisasi internasional lainnya, menyediakan layanan kemanusiaan di semua wilayah Jalur Gaza, dan ini berlanjut di semua tahap perjanjian.

Dimulai dari hari pertama fase ini, sejumlah yang disepakati (tidak kurang dari 50) personel militer yang terluka akan diizinkan melakukan perjalanan melalui penyeberangan Rafah untuk menerima perawatan medis.

Pembatasan terhadap wisatawan akan dicabut, dan pergerakan barang dan perdagangan akan kembali tanpa pembatasan.

Jika semua syarat terpenuhi pada tahap pertama, maka perjanjian gencatan senjata berlanjut ke tahap kedua lalu ketiga.

PONTIANAK, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) mengeklaim telah menemukan 21 fakta hukum yang menjadi alasan membebaskan terdakwa Yu Hao (49) dalam perkara tindak pidana penambangan tanpa izin yang merugikan negara Rp 1,020 triliun.

Humas Pengadilan Tinggi Pontianak Johanis Hehamony mengatakan, 21 fakta hukum tersebut di antaranya adalah hasil penyelidikan dan observasi Tim PPNS Dirjen Minerba Kementerian ESDM beserta PPNS Bareskrim Poiri di lokasi tambang dan dalam terowongan tambang bawah tanah PT Sultan Rafii Mandiri, tidak ditemukan adanya kegiatan penambangan.

“Serta tidak ditemukan barang bukti berupa butiran emas dan terdakwa Yu Hao tidak sedang berada di dalam terowongan tambang bawah tanah tetapi bertemu dengan Tim PPNS Minerba di luar site,” kata Johanis kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Johanis menjelaskan, sebelum perkara ini terjadi, telah ada sengketa batas Wilayah Izin Usaha Pertambanagn (WIUP) antara PT Bukit Belawan Tujuh (PT BBT) dan PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) yang sama-sama bergerak di bidang pertambangan mineral emas di Kecamatan Tumbang Titi, Kabuapten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Terdakwa Yu Hao adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dengan status karyawan resmi PT Sultan Rafli Mandiri dengan jabatan Maintenance Reliability Specialist.

Kemudian, pada September 2021, PT Bukit Belawan Tujuh melaporkan PT Sultan Raffi Mandiri ke Bareskrim Polri, dengan tuduhan bahwa PT Sultan Rafli Mandiri melakukan penambangan tanpa izin dengan menambang melewati WIUP sejauh 500 meter di kedalaman 200 meter di bawah tanah.

“PT Sultan Raffi Mandiri juga dituduh melakukan pencurian batu yang memiliki kandungan emas di wilayah PT Bukit Belawan Tujuh,” ucap Johanis.

Pengajuan gugatan perdata

Berdasarkan laporan tersebut, Penyidik PPNS Dirjen Mineral dan Batubara Kemnterian ESDA melalui Bareksrim Mabes Polri melakukan penyidikan dan menjadikan PT Sultan Rafli Mandiri dan Direkturnya Muhammad Pamar Lubis sebagai terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang.

Di mana, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menyatakan terdakwa Muhammad Pamar Lubis, Direktur PT Sultan Rafi Mandiri dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti dan akhimya dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum.

Selain laporan polisi tersebut, lanjut Johanis, PT Bukit Belawan Tujuh telah pula mengajukan gugatan perdata tuduhan melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah masuk sejauh 500 meter.

Gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 12 Februari 2022.

“Setelah proses persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan tidak terbukti dan menolak gugatan PT Bukit Belawan Tujuh untuk seluruhnya, yang telah berkekuatan hukum tetap,” ungkap dia.

Sebelum gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan diputus, PT Bukit Belawan Tujuh juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada 8 September 2022, untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan PT Sultan Rafli Mandiri.

“Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap,” jelas dia.

Johanis melanjutkan, setelah PT Sultan Rafii Mandiri dan Direkturnya Muhammad Pamar Lubis terbukti tidak bersalah, pihaknya melakukan penambangan kembali, dengan memperhatikan pemeliharaan dan perawatan lubang bukaan tambang bawah tanah.

Hal ini untuk memastikan kelayakan operasional kegiatan penambangan.

“Dalam rangka persiapan tersebut, dilakukan rapat pada 24 Februari 2024, dipimpin terdakwa Yu Hao yang dihadiri oleh Kepala Teknik Tambang PT Sultan Rafli Mandiri Taufik Zulhaji Sam beserta para staf,” ujar Johanis.

Larangan kegiatan penambangan

Hasil rapat menyimpulkan bahwa kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan sebelum adanya Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2024-2026 dari Dirjen Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Jika ada penambangan bukan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang PT Sultan Rafli Mandiri,” sebut Johanis.

Bahwa sebelum melakukan kegiatan maintenance dalam terowongan bawah tanah, yang masih berstatus police line dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa Yu Hao selaku penanggung jawab perawatan terowongan terlebih dahulu telah meminta izin secara lisan kepada kepolisian.

“Sudah diizinkan, sehingga police line dibuka dan kegiatan perawatan dalam terowongan bawah tanah dimulai,” ujar Johanis.

Selanjutnya, sejak dimulainya perawatan terowongan hingga 7 Mei 2024, terdakwa Yu Hao dilaporkan Direktur PT Bukit Belawan Tujuh (PT BBT) Dedy Rahmat kepada Korwas PPNS Mabes Polri dan PPNS Dirjen Minerrba Kemeterian ESDM.

Bahwa berdasarkan tersebut, Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri langsung turun ke lokasi tambang untuk melakukan observasi dan masuk ke dalam terowongan tambang bawah tanah yang terdapat lokasi pengolahan emas.

Setelah melanjutkan penelusuran terowongan sepanjang 1.000 meter, mendengar suara orang sedang melakukan kegiatan memahat.

Setelah ditelusuri ditemukan alat pemecah batu, sisa material dan 3 unit mesin penghalus material grinder serta setengah karung berisi batu ore.

“Tapi pada waktu itu terdakwa Yu Hao tidak ada di terowongan, namun menurut pekerja mereka bekerja atas perintah dan dikordinir oleh Yu Hao,” jelas Johanis.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Pontianak mengabulkan permohonan banding terdakwa Yu Hao (49) dalam kasus penambangan tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Dalam dokumen Petikan Putusan Pidana yang diterima, Ketua Majelis Hakim Isnurul S Arif menyatakan bahwa permintaan banding Yu Hao diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dijatuhkan pada 10 Oktober 2024.

Majelis hakim juga memutuskan bahwa terdakwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Sebagai konsekuensinya, Yu Hao dibebaskan dari semua dakwaan dan tahanan.

Pengadilan Negeri Ketapang awalnya memutuskan terdakwa Yu Hao bersalah dan divonis hukuman 3,5 tahun dan denda Rp 30 miliar.

Terdakwa warga negara China ini melanggar pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 50 miliar.

Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama enam bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Terdakwa akan tetap ditahan selama masa persidangan.

Diberitakan aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan sejumlah WNA China yang dikoordinir YH itu membuat negara mengalami kerugian sangat besar.

Menurut taksiran Kementerian ESDM, nilai kerugian negara akibat pertambangan emas ilegal itu mencapai Rp 1,020 triliun.

Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

Tim PPNS Ditjen Minerba sendiri telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh YH dan komplotannya.

Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala PPNS Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan ditemukan sejumlah bukti kegiatan penambangan bijih emas di lokasi tambang dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang saat ini sedang dalam proses pemeliharaan.

IUP tersebut adalah milik dua perusahaan emas yakni PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026.

Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dan volume total tunnel adalah 4.467,2 m3.

Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik dan koli untuk melebur emas.

Ditemukan pula cetakan bullion grafit, blower, bahan kimia penangkap emas, garam, kapur dan peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori. Barang bukti dititipkan di Polres Ketapang karena alasan mobilisasi.

Di samping itu ada beberapa barang bukti yang masih dalam perjalanan karena terkendala masalah administrasi penerbangan.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan.

Namun, pelaksanaan kegiatan di tunnel yaitu melaksanakan blasting atau pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalam tunnel).

Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore atau bullion emas.

Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade).

Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.

Fakta lainnya juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini.

Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (mercuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

Terdakwa YH sebagai penanggungjawab dari semua kegiatan yang ada di tunnel, di mana sebanyak lebih dari 80 TKA China dan dibantu beberapa warga lokal untuk mendukung kegiatan non-inti seperti pemompaan, house keeping, dan katering.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ternyata ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatan ada dua perintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang yang saat ini masih menjadi misteri.

"Beliau [Prabowo] sudah setuju [tindakan terkait] pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk
dicabutkan, gitu. Segera usut, begitu," ujar Muzani saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Rabu (15/1/2025).

Meski demikian, Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, tidak dapat memberikan keterangan lebih jelas terkait evaluasi proyek strategis nasional PIK 2 yang berdekatan dengan lokasi pemasangan pagar laut tersebut.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR RI," jelasnya.

Ditemui terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional/PSN.

Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN.

“Enggak ada [kaitannya pagar laut dengan PSN],” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/1/2025).

Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco-City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun.

Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut.

“Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya,” lanjut Airlangga.

Berbagai pihak pun membahas kepemilikan pagar laut tersebut, termasuk Pengembang PIK 2, yang menyatakan pihaknya tidak ada kaitan dengan kemunculan pagar laut di Tangerang.

"Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut," kata Manajemen PIK 2 Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025).

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, hingga saat ini belum ada yang datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeklaim kepemilikan pagar laut itu.

“Sampai sekarang belum ada yang mau datang mengaku sebagai pemilik [pagar laut],” kata Doni saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Adapun, KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut. Pascapenyegelan, KKP memberikan waktu 20 hari agar pemilik pagar datang menemui KKP.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada yang mengklaim kepemilikan pagar laut tersebut, pemerintah akan menempuh langkah terakhir yakni pembongkaran.

“Itu tindakan yang terakhir,” ujarnya.

Perbesar

Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah bakal melaporkan soal temuan skandal pagar laut di Tangerang, Banten.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni mengatakan laporan itu dibuat karena somasi pihaknya tak kunjung direspons pemilik pagar laut.

"Kami, LBH-AP PP Muhammadiyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan mendatangi Mabes Polri di Jakarta guna menyampaikan laporan atau pengaduan resmi terkait skandal pemagaran laut," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

Adapun, masa tenggat somasi terbuka yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah selama waktu 3x24 jam telah habis sejak pada Senin (13/1/2025).

"Itu alasannya, mengingat masa tenggat waktu 3x24 jam telah habis sejak somasi terbuka," tambahnya.

Adapun, Gufroni mengatakan jadwal pengaduan atau laporan itu bakal dilakukan besok, Jumat (17/1/2025) di Bareskrim Polri.

"Laporan atau aduannya, sekitar 14.00 WIB bertempat di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel," pungkas Ghufron.

Adapun, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dikaji lebih mendalam karena pihaknya banyak mendapat laporan serta keluhan-keluhan dari masyarakat.

"Kami juga mendapatkan laporan-laporan dari warga masyarakat di wilayah proyek PIK 2 itu. Ada banyak keluhan-keluhan dan sebagian juga merupakan masalah-masalah hukum," ujar Gus Yahya dilansir dari Antara.

Polemik terhadap PSN di PIK 2 terus menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak dengan tegas.

Salah satu yang menolak yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara tegas meminta proyek tersebut dihentikan, karena masih ada permasalahan hukum yang belum selesai.

Bagi PBNU, kata Gus Yahya, proyek PSN di PIK 2 tersebut adalah proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat luas, termasuk mengenai hak-hak mereka.

"Sehingga saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam tentang, pertama bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini," kata Gus Yahya.

Selain itu, menurut dia, juga perlu dilihat bagaimana pengelolaan proyek tersebut selama ini. Karena, menurut dia, masih ada masalah dalam pengerjaan berdasarkan laporan masyarakat.

"Karena kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah," kata Gus Yahya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025).

Pemerintah menyatakan bahwa penyegelan dilakukan sebagai sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Meski pagar laut ilegal tersebut telah disegel pihak KKP, ingga saat ini pemerintah mengaku masih belum mengetahui siapa pelakunya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ternyata ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatan ada dua perintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang yang saat ini masih menjadi misteri.

"Beliau [Prabowo] sudah setuju [tindakan terkait] pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk
dicabutkan, gitu. Segera usut, begitu," ujar Muzani saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Rabu (15/1/2025).

Meski demikian, Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, tidak dapat memberikan keterangan lebih jelas terkait evaluasi proyek strategis nasional PIK 2 yang berdekatan dengan lokasi pemasangan pagar laut tersebut.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR RI," jelasnya.

Ditemui terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional/PSN.

Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN.

“Enggak ada [kaitannya pagar laut dengan PSN],” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/1/2025).

Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco-City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun.

Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut.

“Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya,” lanjut Airlangga.

Berbagai pihak pun membahas kepemilikan pagar laut tersebut, termasuk Pengembang PIK 2, yang menyatakan pihaknya tidak ada kaitan dengan kemunculan pagar laut di Tangerang.

"Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut," kata Manajemen PIK 2 Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025).

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, hingga saat ini belum ada yang datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeklaim kepemilikan pagar laut itu.

“Sampai sekarang belum ada yang mau datang mengaku sebagai pemilik [pagar laut],” kata Doni saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Adapun, KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut. Pascapenyegelan, KKP memberikan waktu 20 hari agar pemilik pagar datang menemui KKP.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada yang mengklaim kepemilikan pagar laut tersebut, pemerintah akan menempuh langkah terakhir yakni pembongkaran.

“Itu tindakan yang terakhir,” ujarnya.

Perbesar

Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah bakal melaporkan soal temuan skandal pagar laut di Tangerang, Banten.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni mengatakan laporan itu dibuat karena somasi pihaknya tak kunjung direspons pemilik pagar laut.

"Kami, LBH-AP PP Muhammadiyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan mendatangi Mabes Polri di Jakarta guna menyampaikan laporan atau pengaduan resmi terkait skandal pemagaran laut," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

Adapun, masa tenggat somasi terbuka yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah selama waktu 3x24 jam telah habis sejak pada Senin (13/1/2025).

"Itu alasannya, mengingat masa tenggat waktu 3x24 jam telah habis sejak somasi terbuka," tambahnya.

Adapun, Gufroni mengatakan jadwal pengaduan atau laporan itu bakal dilakukan besok, Jumat (17/1/2025) di Bareskrim Polri.

"Laporan atau aduannya, sekitar 14.00 WIB bertempat di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel," pungkas Ghufron.

Adapun, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dikaji lebih mendalam karena pihaknya banyak mendapat laporan serta keluhan-keluhan dari masyarakat.

"Kami juga mendapatkan laporan-laporan dari warga masyarakat di wilayah proyek PIK 2 itu. Ada banyak keluhan-keluhan dan sebagian juga merupakan masalah-masalah hukum," ujar Gus Yahya dilansir dari Antara.

Polemik terhadap PSN di PIK 2 terus menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak dengan tegas.

Salah satu yang menolak yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara tegas meminta proyek tersebut dihentikan, karena masih ada permasalahan hukum yang belum selesai.

Bagi PBNU, kata Gus Yahya, proyek PSN di PIK 2 tersebut adalah proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat luas, termasuk mengenai hak-hak mereka.

"Sehingga saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam tentang, pertama bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini," kata Gus Yahya.

Selain itu, menurut dia, juga perlu dilihat bagaimana pengelolaan proyek tersebut selama ini. Karena, menurut dia, masih ada masalah dalam pengerjaan berdasarkan laporan masyarakat.

"Karena kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah," kata Gus Yahya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025).

Pemerintah menyatakan bahwa penyegelan dilakukan sebagai sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Meski pagar laut ilegal tersebut telah disegel pihak KKP, ingga saat ini pemerintah mengaku masih belum mengetahui siapa pelakunya.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kanwil Kemenkumham Gorontalo melakukan pemantauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MIT Al-Islah Gorontalo di Kota Gorontalo, Kamis.

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Gorontalo I Gde Sandi Gunasta mengatakan kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari surat Menteri HAM Nomor PDK-OT.04-01.01 tentang monitoring program Makan Bergizi Gratis.

"Ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemberian makanan bergizi kepada siswa berjalan sesuai dengan standar, sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak dasar anak untuk mendapatkan nutrisi yang cukup," ucap Sandy.

Pada kunjungan itu, tim dari Bidang HAM melakukan observasi langsung, wawancara dengan pihak sekolah, serta berdialog dengan siswa yang menerima manfaat program.

Ia menyampaikan bahwa program itu tidak hanya mendukung kesehatan anak-anak, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong kesetaraan hak di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Melalui pemantauan ini, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa. Hak anak atas gizi seimbang merupakan prioritas yang harus dijaga," ujarnya.

Kepala Subbidang Pemajuan HAM Ferry Triseptian Tumampas menambahkan bahwa laporan hasil pemantauan tersebut akan menjadi masukan penting bagi Pemerintah dalam mengevaluasi serta mengembangkan program serupa di masa mendatang.

Program Makan Bergizi Gratis tersebut, menurut dia, disambut baik oleh pihak sekolah dan siswa. Pihak sekolah pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa yang dinilai mendukung konsentrasi dan prestasi belajar mereka.

"Dengan kegiatan ini, diharapkan program serupa dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan, sehingga hak anak untuk mendapatkan makanan bergizi sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat terpenuhi secara berkelanjutan," harapnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (16/1) menjadi sorotan, mulai dari Kementerian Hukum (Kemenkum) akui Irfan Ardiansyah sebagai Ketum Ikatan Notaris Indonesia hingga KPK periksa Hakim MK Ridwan Mansyur terkait perkara Hasbi Hasan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kemenkum akui Irfan Ardiansyah sebagai Ketum Ikatan Notaris Indonesia

Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengakui kepengurusan Irfan Ardiansyah pada Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai langkah penyelesaian sengketa kepengurusan yang telah terjadi belakangan ini dalam organisasi profesi itu.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo menjelaskan keputusan itu dihasilkan setelah kedua pihak kepengurusan INI, yakni Irfan Ardiansyah serta Tri Firdaus, tidak mencapai kesepakatan setelah diberi waktu selama 14 hari oleh Kemenkum sejak 23 Desember 2024 untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang terjadi.

"Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, pemerintah berhak menentukan kepemimpinan yang sah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Direktorat Jenderal AHU," ucap Widodo dalam Konferensi Pers Rekonsiliasi Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

2. KY persilakan publik melapor terkait vonis bebas penambang asal China

Komisi Yudisial mempersilakan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan bukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) majelis hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang menjatuhkan vonis bebas terhadap warga negara asing asal Tiongkok dalam kasus dugaan penambangan tanpa izin.

"Nantinya KY akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim," ucap anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Mukti mengakui bahwa vonis bebas tersebut menuai sorotan publik karena mencederai rasa keadilan. Dalam hal ini, KY akan memberi atensi terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik sekaligus akan mendalami kasus tersebut.

Baca selengkapnya di sini

3. ORI sebut permintaan hasil ekshumasi kematian Afif masih berproses

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Mokhammad Najih mengatakan bahwa permintaan hasil ekshumasi kasus kematian Afif Maulana kepada pihak Kepolisian masih berproses.

"Ini masih dalam proses di tingkat pemeriksaan oleh Keasistenan Utama II yang membidangi penegakan hukum," kata Najih di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan bahwa proses permintaan data Kepolisian oleh Ombudsman mengenai kasus kematian Afif yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat, masih berjalan sesuai prosedur pada dua institusi tersebut.

Baca selengkapnya di sini

4. Polri: Komisaris PT AJP rangkap jadi pemimpin "judol"

Dittipideksus Bareskrim Polri mengatakan bahwa Komisaris PT AJP berinisial FH yang menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal perjudian online, juga merangkap menjadi pemimpin jaringan situs judi online/daring (judol).

"Dia yang top-nya (pemimpin) di judol itu. Artinya, membuat aplikasi, memerintahkan semua, membuat rekening, yang mengatur semua," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Dirinya mengungkapkan, jaringan judi online itu adalah Dafabet, Agen138, dan judi bola. Lalu, uang yang diduga dari hasil judi online itu dialirkan oleh FH melalui rekening penampung kepada PT AJP untuk membangun dan mengelola Hotel Aruss, Semarang.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK periksa Hakim MK Ridwan Mansyur terkait perkara Hasbi Hasan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memeriksa Hakim Mahkamah Konstitusi Ridwan Mansyur sebagai saksi dalam salah satu perkara yang ditangani komisi antirasuah itu.

"Betul diperiksa sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut informasi yang dihimpun, Ridwan Mansyur diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Polisi mengungkapkan kronologi Penyerangan Ormas GRIB Jaya ke Kantor Pemuda Pancasila (PP) di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) kemarin. Lima orang anggota ormas GRIB Jaya ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan beberapa orang anggota Ormas GRIB Jaya mendatangi kantor MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025).

Mereka melakukan pengerusakan terhadap kantor, kemudian mobil dan beberapa sepeda motor yang terparkir di halaman kantor serta melakukan penganiayaan terhadap beberapa anggota Ormas PP.

"Penganiayaan terhadap beberapa anggota ormas PP yang berada di kantor tersebut dengan cara yang dilakukan, dipukul dianiaya dengan menggunakan tongkat ataupun balok kayu dan menggunakan senjata tajam," ucap dia Kamis (16/1/2025) tengah malam.

Atas kejadian itu, ia menuturkan kantor PP mengalami kerusakan pecah pada kaca dan bagian pintu. Selain itu, kendaraan dua unit mobil juga mengalami pecah kaca dan beberapa sepeda motor mengalami kerusakan serta empat orang anggota Ormas PP mengalami luka-luka akibat senjata tajam dan 1 orang mengalami luka memar.

Ia mengatakan telah menetapkan 5 orang anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya sebagai tersangka dalam kasus penyerangan kantor ormas Pemuda Pancasila di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka berinisial MJ, ZM, OP, GS dan FAS.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Polisi telah menetapkan lima orang anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya sebagai tersangka dalam kasus penyerangan kantor ormas Pemuda Pancasila di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka berinisial MJ, ZM, OP, GS dan FAS.

"Saat ini telah dilakukan upaya penangkapan oleh para penyidik, dalam hal ini tentunya penyidik dari Polrestabes Bandung yaitu penangkapan yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB terhadap 5 orang tersangka," ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (16/1/2025) tengah malam.

Menurut Jules, peran masing-masing tersangka berbeda-beda dalam kasus penyerangan ke kantor Pemuda Pancasila di Jalan BKR Bandung.

Polisi, kata ia, juga telah memeriksa saksi yaitu korban dari ormas Pemuda Pancasila yang mengalami kekerasan mulai dari pengerusakan kantor, mobil hingga motor serta penganiayaan.

Sejumlah alat bukti turut diamankan yaitu rekaman kamera CCTV, satu batang bambu, satu buah bongkahan semen, satu batang besi, dia buah sarung golok. Selain itu, satu buah ranting kayu serta dua kendaraan mobil yang mengalami kerusakan.