Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di lima kabupaten se-Provinsi Papua Barat guna mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan keimigrasian.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Iman Teguh Adianto di Manokwari, Jumat, mengatakan optimalisasi pengawasan dilakukan melalui pintu masuk seperti bandar udara dan pelabuhan laut.

"Ada petugas kami yang selalu awasi secara tertutup semua WNA yang datang. Pergerakannya ke mana, dan kegiatan apa tetap kami pantau," katanya.

Saat ini, kata dia, Imigrasi Manokwari telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di lima kabupaten yang melibatkan sejumlah instansi seperti pemerintah daerah, dan TNI-Polri.

Tim Pora lima kabupaten yang dimaksud meliputi Tim Pora Manokwari, Tim Pora Manokwari Selatan, Tim Pora Pegunungan Arfak, Tim Pora Teluk Bintuni, dan Tim Pora Teluk Wondama.

"Setiap tahun kami adakan rapat Tim Pora setiap kabupaten, dan dua kali operasi gabungan dalam setahun," ujar Iman Teguh.

Dia menyebut Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberikan kemudahan akses bagi WNA yang masuk ke Indonesia melalui e-VISA.

Kemudahan akses tersebut tentu harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh orang asing di masing-masing daerah.

"Sekarang orang asing bisa ajukan permohonan dan perpanjangan e-Visa tanpa tatap muka. Makanya, kami harus intens pengecekan ke lapangan," katanya.

Ke depannya, kata dia, seluruh penyedia jasa penginapan seperti hostel, hotel, rumah sewa, dan lainnya wajib memberikan laporan keberadaan warga negara asing kepada Imigrasi setempat.

Kewajiban itu tercantum dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan apabila penyedia jasa mengabaikan hal dimaksud maka dikenakan sanksi.

"Sanksinya itu berupa pidana penjara paling lama tiga bulan, atau pidana denda maksimal Rp25 juta," ujarnya.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Imigrasi masih melakukan perbaikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang memudahkan penyedia jasa penginapan memberikan laporan.

Peran aktif penyedia jasa penginapan memberikan laporan kehadiran tamu asing berdampak positif terhadap upaya Imigrasi mengidentifikasi potensi pelanggaran keimigrasian.

Tahun 2024, kata dia, ada tujuh WNA yang diberikan sanksi administratif berupa pendeportasian karena melanggar Pasal 75 (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

"Tahun lalu kami deportasi lima WNA asal China, dan dua WNA asal Belanda," katanya.

Banda Aceh (ANTARA) - Organisasi masyarakat sipil Aceh meminta Komnas HAM melanjutkan proses penyelidikan peristiwa kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, baik yang sudah di diakui negara maupun belum.

"Kami meminta Komnas HAM dapat kembali melanjutkan penyelidikan peristiwa yang telah dinyatakan pelanggaran HAM berat maupun peristiwa lainnya di Aceh," kata Koordinator KontraS Aceh Azharul Husna di Banda Aceh, Jumat.

Adapun koalisi masyarakat sipil Aceh yang meminta kelanjutan penyelidikan ini yakni KontraS Aceh, Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Katahati Institute, Koalisi NGO HAM, LBH Banda Aceh dan SPKP HAM Aceh.

Pernyataan itu disampaikan dalam rangka rencana peresmian Memorial Living Park di situs Rumoh Geudong, Pidie, Aceh pada Februari 2025 sesuai yang telah disampaikan Wakil Menteri HAM Mugiyanto.

Seperti diketahui, negara telah mengakui sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tiga peristiwa diantaranya ada di Aceh yakni peristiwa Simpang KKA Aceh Utara, Rumoh Geudong-Pos Sattis Pidie, dan peristiwa Jambo Keupok, Aceh Selatan.

Husna meminta, selain melanjutkan penyelidikan tiga kasus HAM berat yang sudah diakui tersebut, masyarakat sipil Aceh juga berharap Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat lainnya saat konflik Aceh lalu.

Baca: 29 rumah untuk korban pelanggaran HAM berat di Aceh, ini anggarannya

"Di antaranya dugaan pelanggaran HAM berat peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur, Arakundo di Idi Cut Aceh Timur, dan peristiwa Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, juga meminta Komnas HAM untuk memastikan proses hukum terhadap peristiwa tersebut tetap berlangsung hingga ke pengadilan HAM. Dalam hal ini, termasuk temuan tulang belulang manusia di situs Rumoh Geudong yang ditemukan para pekerja pada Maret 2024.

Husna menuturkan, selain penyelidikan, masyarakat sipil Aceh juga mendesak pemerintah untuk membentuk kembali tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (Tim PPHAM) untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM berjalan dengan baik.

"Kami meminta pelaksana rekomendasi untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan rekomendasi kepada publik," katanya.

Dalam kesempatan ini, Husna juga mengingatkan agar proses pengelolaan Memorial Living Park nantinya harus dilakukan secara transparan dan partisipatif, melibatkan komunitas korban dan masyarakat.

"Terakhir, kami meminta komitmen yang kuat dari pemerintah terkait dengan pengelolaan Memorial Living Park sesuai dengan apa yang disampaikan Wamen HAM Mugiyanto," demikian Azharul Husna.

Baca: Korban pelanggaran HAM harap KKR Aceh dipertahankan

KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor berhasil menangkap MA (39), warga negara Arab Saudi, yang menjadi buron setelah melakukan pemukulan terhadap seorang marbut Masjid Al Muqsith di Cisarua, Bogor.

Penangkapan ini dilakukan Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas pada Selasa (14/01/2025) di sebuah vila di Desa Batu Layang, Cisarua.

Insiden pemukulan tersebut terjadi pada Minggu (12/01/2025) dan sempat viral di media sosial.

Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ruhiyat M. Tolib, kejadian bermula saat MA menolak melepas alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid, meskipun telah diperingatkan oleh petugas Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Keributan pun terjadi, hingga MA memukul seorang marbut bernama Rohmat.

“Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV,” ujar Ruhiyat.

Ruhiyat juga menyampaikan bahwa pihak DKM Al-Muqsith dan korban telah melakukan pendekatan restorative justice dengan memaafkan pelaku, sambil berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Pelaku terbukti overstay

Selain melakukan kekerasan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa MA telah tinggal di Indonesia secara ilegal (overstay) sejak 8 Januari 2025.

Ia masuk menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) pada 10 Desember 2024, namun tidak memperpanjang izin tinggalnya.

“MA melanggar Pasal 78 Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dapat dikenakan denda Rp1.000.000 per hari. Ia juga melanggar Pasal 75 UU Keimigrasian karena telah mengganggu ketertiban umum,” ungkap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, dikutip dari rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (17/01/2025).

Sanksi administratif keimigrasian yang bisa dijatuhkan meliputi deportasi, penangkalan, hingga pembatalan izin tinggal.

“Kami meminta masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan WNA di sekitar tempat tinggal mereka,” tambah Yuldi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa penangkapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum di Indonesia.

“Kami mengingatkan seluruh warga negara asing (WNA) di Indonesia untuk mematuhi hukum dan norma sosial yang berlaku. Pengawasan akan terus diperkuat, dan sinergi dengan aparat hukum akan diperluas,” tegas Agus.

Hakim konstitusi Saldi Isra memarahi kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur karena tak lengkap dalam memberikan data saat lanjutan sidang gugatan Pilgub Jatim 2024, Jumat (17/1).

Mulanya, dalam sidang itu KPU Jatim melalui kuasa hukumnya menilai pasangan calon nomor urut 3 Pilgub Jatim, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) tak memiliki kedudukan hukum dalam gugatan mereka ke MK. Pasalnya, kata kuasa hukum KPU Jatim, Josua Victor, Risma-Gus Hans tak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara hasil rekapituasi untuk melayangkan gugatan.

Dalil itu disampaikan KPU dalam sidang lanjutan gugatan sengketa pilkada di MK untuk nomor perkara 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan pihak termohon dan terkait.

"Legal standing kami bacakan sedikit. Menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum," kata Josua dalam sidang.

"Ya sudah cukup, biar enggak usah dibacakan. Intinya kan tidak memiliki kedudukan hukum karena melewati angka ..," jawab hakim MK Saldi Isra selaku pimpinan sidang di Panel 2.

"Kami akan mempertegas sedikit Yang Mulia," timpal Josua.

"Enggak perlu. Yang lain," sergah Saldi.

Dalam pokok permohonan, KPU melalui tim kuasa hukum menolak seluruh dalil yang dilayangkan Risma-Gus Hans. Menurut KPU, penetapan hasil Pilgub Jatim telah sesuai rekapitulasi tingkat provinsi yang memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Meski begitu, Hakim konstitusi Saldi Isra meminta KPU untuk menjawab dalil pemohon terkait dugaan perolehan suara 100 persen Khofifah-Emil di total 94 TPS yang tersebar di sejumlah kabupaten kota.

"Begini, coba Bapak jawab, itu kan ada suara yang 100 persen untuk satu paslon. Itu ada di berapa TPS? Sekarang saya minta ke situ. Itu berapa TPS kejadiannya?" kata Saldi dengan nada meninggi.

"Dari yang didalilkan pemohon dalam permohonannya ada beberapa TPS ...," jawab kuasa hukum KPU, Josua Victor.

Namun, belum selesai menjawab Saldi buru-buru memotong pernyataan, "jadi lawyer itu harus correct, Pak".

"Betul Yang Mulia. Cuma kami di sini karena tidak disebutkan secara spesifik, maka kami menanggapinya juga per dalil yang disampaikan,"

"Bukan. Ada 94 TPS yang dikatakan 100 persen itu. Coba Anda jelaskan. Apa bantahan KPU terkait dengan itu," kata Saldi yang juga Wakil Ketua MK itu.

Namun, Tim Kuasa Hukum KPU tak bisa mengungkap data rinci soal dugaan penambahan suara 100 persen untuk Khofifah-Emil di sejumlah TPS. Termasuk surat form yang tidak ditandangani saksi Risma-Gus Hans di tingkat kecamatan.

Mereka menyatakan data soal itu baru bisa disampaikan om kuasa hukum dari pihak Bawaslu. Menurut data Bawaslu, dari 38 kota, saksi Risma-Hans hanya memberikan tandatangan form daftar pemilih hanya di 17 kabupaten kota.

"Oke makasih. Ini kayaknya Bawaslu lebih bekerja dibanding KPU ini," jawab Saldi.

Dalam pokok perkara, Risma-Gus Hans melalui kuasa hukumnya, Triwiyono menuding ada manipulasi suara di TPS. Dia mengklaim ada pengubahan data Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur, termasuk pencoretan dan pengiriman C.Hasil-KWK- Gubernur ganda dengan hasil berbeda.

"Berdasarkan laporan dan investigasi tim saksi, ditemukan dugaan manipulasi pada dokumen Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS, dengan rincian, penggunaan tipeks untuk menghapus perolehan suara paslon 01 dan paslon 03 sehingga menjadi 0, sementara suara paslon 02 tetap signifikan," kata Triwiyono pada sidang sebelumnya, 8 Januari.

"Pencoretan hasil suara paslon 03 untuk menurunkan angka suara, sehingga perolehan suara tidak sebenarnya," sambung dia.

Iwas, terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap belasan perempuan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis siang.

Sebelum sidang dimulai, terdakwa mengeluhkan kondisi kamar tahanan tak sesuai dengan keinginannya hingga ia menderita berbagai penyakit.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengabulkan permohonan Muhammad Haryono (MH), sopir taksi yang juga menjadi saksi kunci dan tersangka dalam kasus penembakan yang mengakibatkan kematian seorang warga di Kalimantan Tengah, untuk menjadi justice collaborator (JC).

Haryono ditetapkan sebagai tersangka bersama Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), anggota polisi, dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyebabkan tewasnya Budiman Arisandi, sopir ekspedisi asal Banjarmasin.

Insiden tersebut terjadi pada 27 November di Jalan Tjilik Riwut, Trans Kalimantan, Km 38.

Saat itu, Haryono mengemudikan mobil yang ditembaki oleh Brigadir Anton.

Setelah kejadian, pada 10 Desember 2024, Haryono melaporkan tindakan Brigadir Anton ke Polresta Palangka Raya.

Namun, ia justru ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Haryono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat, kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK agar kliennya dapat menjadi JC untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut.

Setelah hampir satu bulan, LPSK menyetujui permohonan Haryono untuk menjadi JC. "Kami sudah konfirmasi melalui aplikasi perpesanan kepada pihak LPSK, memang permohonan kami disetujui, namun kami belum menerima hasil pertimbangan detail dari LPSK," ungkap Parlin dalam konfirmasi via telepon pada Jumat (17/1/2025).

Parlin juga menyebutkan bahwa mereka telah menerima hasil penelaahan dari LPSK yang menyetujui permohonan Haryono sebagai JC.

Namun, mereka masih menunggu keputusan terkait permohonan lain, yaitu pemindahan Haryono ke sel khusus untuk menjamin keamanannya.

"Ada permohonan lain selain JC, yakni pemindahan MH ke tahanan khusus, agar dia lebih aman dan tidak ada intervensi, namun kami belum dapat keputusan ini," tuturnya.

Parlin mengungkapkan bahwa hasil sidang LPSK telah keluar dan menyatakan bahwa Haryono resmi menjadi JC dalam kasus ini sejak Selasa (14/1/2025).

Ia menegaskan bahwa Haryono berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. "Dengan JC ini, artinya MH adalah orang yang jujur dan terbuka, sehingga tidak pantas untuk dihukum seberat-beratnya," tegas Parlin.

Menurut Parlin, kasus ini terungkap berkat inisiatif Haryono yang melaporkan tindakan Brigadir Anton kepada pihak berwajib.

"MH akan membongkar semua yang dia ketahui, terkait perbuatan yang dilakukan oleh AKS dan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban BA," pungkasnya.

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) berkoordinasi dengan Korem 152/Baabullah Ternate untuk memperkuat pelayanan hukum dan pengamanan wilayah dalam menciptakan suasana kondusif di Malut.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, di Ternate, Jumat, mengatakan silaturahim dengan Korem 152/Baabullah menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung pelayanan hukum, pengamanan wilayah, serta menciptakan situasi yang lebih kondusif di Provinsi Maluku Utara.

Dia menjelaskan transformasi struktural yang tengah berlangsung di Kemenkumham saat ini akan memperkuat pelayanan hukum dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Sebab, kata Budi, perubahan ini mencakup pemisahan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi tiga entitas terpisah.

"Ketiga entitas tersebut kini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik," kata Budi Argap Situngkir.

Oleh karena itu Budi Argap Situngkir berharap sinergi Kemenkum dengan Korem 152 dapat terus berkembang demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara dan dalam rangka menciptakan pelayanan hukum yang lebih baik dan mendukung stabilitas keamanan di daerah.

Sementara itu, Danrem 152/Baabullah Ternate, Brigjen TNI Enoh Solehudin mengatakan, kolaborasi antara TNI dan instansi pemerintah sangat penting, terutama dalam mendukung pelayanan hukum dan pembinaan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah.

"Kami siap mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Kemenkum Malut untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta mendorong pembangunan daerah yang lebih baik," ungkapnya.

Brigjen TNI Enoh Solehudin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kemenkum yang dinilai sebagai langkah positif untuk mempererat kerja sama antara Korem 152/Babullah dan Kemenkum Malut.

JAKARTA - Kaca jendela kereta rel listrik (KRL) Commuter Line PLB 1062C TS 205 JR 46 relasi Manggarai-Bogor pecah dilempar batu oleh orang tak dikenal pada, Kamis (16/1/2025) jam 21.19 WIB. Pelemparan terjadi saat kereta hendak masuk Stasiun Universitas Pancasila, Jakarta Selatan KM 25+000.

"Akibat aksi vandalisme tersebut, satu kaca jendela ketiga dari depan KA PLB 1062C TS 205 JR 46 mengalami pecah. Tidak ada korban terluka. Namun, masinis dengan petugas terkait langsung berkoordinasi agar tidak terjadi keterlambatan," kata Public Relations Manager KAI Commuter (KCI) Leza Arlan, Jumat (17/1/2025).

Dia menambahkan, tim sarana Bogor kemudian melakukan tukar rangkaian dengan TS 205 JR 59 pada pukul 21.22 WIB, atau dua menit setelah laporan masuk.

"Alhasil rangkaian itu sudah siap di Jalur VII Stasiun Bogor. Petugas kita berusaha langsung bergerak cepat begitu menerima laporan, sehingga operasional kereta dapat berjalan kembali," ujarnya.



Leza menyayangkan aksi vandalisme berupa pelemparan ini tentu saja sangat kami sesalkan. Selain membahayakan pengguna Commuter Line, juga jelas merusak kereta yang notabene dibutuhkan masyarakat.

"KAI Commuter sangat mengecam aksi vandalisme ini, dan tentu saja akan menelusurinya untuk mengambil tindakan diperlukan agar hal seperti ini tak terulang lagi," ucapnya.

Leza membeberkan dari data KAI Commuter, sepanjang 2024 lalu tercatat 33 kasus vandalisme, di antaranya terdapat 22 kali kasus pelemparan kereta, yang berlangsung di wilayah Jabodetabek dan Merak.

Ia menekankan KAI Commuter terus berupaya melakukan pencegahan, termasuk melakukan sosialisasi dan edukasi agar tidak ada lagi pelemparan kereta.

"Sosialisasi dan edukasi ini kami lakukan rutin, dengan melibatkan komunitas-komunitas pecinta kereta, agar bisa mencegah vandalisme seperti ini. Sebab, aksi semacam ini bukan hanya merugikan KAI Commuter sebagai pengelola, tetapi juga merugikan masyarakat pengguna Commuter Line," ujarnya.

Lebih lanjut, Leza mengungkap berdasarkan kasus sebelumnya, pelaku pelemparan terjadi dilakukan oleh anak-anak dan juga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Maka itu, dalam sosialisasi dan edukasi selama ini KAI Commuter berupaya berkunjung ke berbagai sekolah, terutama yang berada di sekitar jalur Commuter Line.

"Selain itu, tentu saja kami tetap melaporkannya kepada kepolisian agar dapat melakukan tindakan diperlukan. Di samping juga terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan imbauan agar tidak melakukan aksi vandalisme tersebut," ujarnya.

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Brigjen Pol. Mashudi memberikan penguatan kepada jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur pada Jumat (17/1). Kegiatan ini berlangsung di ruang Raden Wijaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Hadir dalam acara tersebut Kakanwil Ditjenpas Jatim Kadiyono, Direktur Kepatuhan Internal Lilik Sujandi, serta Direktur Pengamanan dan Intelijen Tatan Dirsan Atmaja.

Acara ini diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jawa Timur, Kepala Pengamanan Lapas, Rutan, dan LPKA, serta Kabid/Kasi Kamtib Lapas. Dalam arahannya, Dirjenpas menekankan pentingnya sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Brigjen Pol. Mashudi mengajak jajarannya untuk menjalin hubungan yang erat dengan instansi terkait serta masyarakat. Menurutnya, silaturahmi ini akan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

“Buka diri baik dengan instansi terkait maupun masyarakat. Dengan sinergi, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih efektif,” ujar Mashudi.

Dirjenpas juga mengingatkan jajarannya untuk mendukung Program Asta Cita Presiden RI. Beberapa poin yang menjadi perhatian pemasyarakatan adalah:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
2. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
3. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.
5. Mendorong keharmonisan sosial, toleransi, dan keberlanjutan lingkungan.

“Program ini menjadi pedoman kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,” tambahnya.

Perangi Masalah Narkoba, HP, dan Pungutan Liar

Masalah peredaran gelap narkoba, keberadaan HP ilegal, dan pungutan liar yang kerap dikaitkan dengan lapas/rutan menjadi perhatian khusus dalam arahan Dirjenpas. Ia menegaskan bahwa citra negatif ini harus segera diubah.
“Kita ubah image yang tidak baik di dalam lapas dan rutan. Semua harus bekerja dengan integritas,” pintanya tegas.

Mashudi juga menyampaikan dukungan Menteri Hukum dan HAM RI terhadap program peningkatan kesejahteraan pegawai dan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Salah satu langkahnya adalah peluncuran Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo), yang bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi warga binaan, baik selama pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat.

“Pengelolaan koperasi harus dimaksimalkan agar memberikan manfaat signifikan bagi WBP, pegawai, dan masyarakat,” katanya.

Dengan berbagai langkah ini, Mashudi berharap Pemasyarakatan dapat menjadi institusi yang lebih transparan, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat luas.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra dan kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Muhammad Sahwan tiba-tiba membahas legenda sepakbola Brazil, Ricardo Izecson dos Santos Leite atau lebih dikenal dengan Ricardo Kaka.

Momen jenaka ini terlihat saat Sahwan membacakan jawaban atas tudingan Bupati Pandeglang Irna Narulita ikut memberikan dukungan kepada adik iparnya Dewi Setiani yang mencalonkan diri sebagai bupati Pandeglang pada pilbup 2024.

"Bupati aktif Pandegelang yang merupakan kaka ipar calon bupati nomor urut 2," kata Sahwan dalam sidang jawaban termohon yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Itu Kaka atau kakak? Kalau Kaka itu nama pemain sepakbola," kata Saldi memotong penjelasan Sahwan.

"Kakak, Yang Mulia," kata Sahwan menjawab.

Saldi melanjutkan membahas gelandang serang Ricardo Kaka dengan bertanya apakah kuasa hukum mengetahui sosok legenda AC Milan itu.

"Kalau Kaka itu tahu enggak Anda? pemain sepakbola dulu dari AC Milan," tutur Saldi.

"Tahu, Yang Mulia," kata Sahwan sambil tersenyum.

Saldi kemudian menerka-nerka nomor punggung Kaka saat masih bermain untuk AC Milan. Namun dia lupa.

"Nomor berapa nomor punggungnya saya lupa," katanya.

Ucapan Saldi disambut Sahwan dengan menyebut angka "22".

Mendengar angka 22, Saldi memberikan pujian kepada Sahwan karena mengenal lebih baik sosok Kaka dan sama-sama hobi sepakbola.

"Ah Anda lebih pintar dibanding saya, hehe. Sama-sama hobi sepakbola kita kalau begitu. Lanjut," katanya.

Dalam perkara ini, KPU membantah keterlibatan Bupati Pandeglang Irna dalam kemenangan cagub-cawagub nomor urut 2 Dewi Setiani-Iing Andri Supriadi.

Dalam petitumnya, KPU meminta MK mengabulkan eksepsi mereka dan menolak permohonan paslon upati dan wakil bupati nomor urut 1 Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Terkuaknya kasus suap pada untuk membebaskan Ronald Tannur membuka fakta ironi lemahnya penegakan hukum oleh palu hakim.

Pasalnya, pada kasus tersebut akhirnya terkuak adanya praktik suap 'berjemaah' oleh hakim Pengadilan Tinggi (PN) Surabaya. Setidaknya, terdapat 3 hakim yang terbukti menerima suap untuk bisa melepaskan Ronald Tannur dari perkara hukum.

Tiga hakim pada PN Surabaya Kelas IA Khusus atas nama Erintuah Damanik, Haru Hanindyo dan Mangapul didakwa masing-masing terima suap uang tunai sebesar Rp1 miliar dan 308.000 dolar Singapura.

Dalam dakwaan yang dibacakan hari ini Selasa (24/12/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta, disebutkan ketiga hakim tersebut menerima uang gratifikasi itu untuk menjatuhkan putusan bebas ke terdakwa Ronald Tannur.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan bahwa uang gratifikasi kepada ketiga hakim itu diberikan oleh tersangka pengacara Lisa Rachmat yang diminta oleh ibu kandung Ronald Tannur yaitu Meirizka Widjaja untuk membebaskan anaknya dan menggugurkan semua dakwaan JPU di PN Surabaya.

"Tanggal 25 Januari 2024, Lisa Rachmat meminta bantuan Zarof Ricar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang bersedia menjatuhkan putusan lepas dalam perkara anak seorang anggota DPR," tutur JPU.

Kasus itu juga menyeret Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono yang disebut telah mengatur hakim bertugas pada pemutusan perkara Ronald Tannur atas pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdil Qohar menjelaskan bahwa kepengurusan sidang itu dimulai saat pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat menghubungi mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) yaitu Zarof Ricar.

Komunikasi tersebut untuk meminta diperkenalkan eks Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono. Pertemuan Rudi dan Lisa terjadi setelah dijembatani oleh Zarof pada (4/3/2024).

"Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Lisa Rachmat meminta dan memastikan nama Majelis Hakim yang akan menangani perkara Ronald Tannur," ujar Qohar di Kejagung, Selasa (14/1/2025) malam.

Peran Rudi sederhana, dia hanya menyiapkan tiga oknum Hakim PN Surabaya untuk menjadi hakim majelis di persidangan Ronald Tannur.

Singkatnya, tiga oknum hakim itu terpilih pada (5/3/2024). Majelis hakim perkara Ronald Tannur dipimpin oleh Erintuah Damanik. Duduk sebagai Hakim Anggota yaitu Heru Hanindyo dan Mangapul.

“Lae, ada saya tunjuk Lae sebagai Ketua Majelis, anggotanya Mangapul dan Heru atas permintaan Lisa," ujar Qohar saat menirukan perkataan Rudi.

Adapun, total jatah Rudi Suparmono dalam kepengurusan perkara itu sebesar SGD 63.000 atau setara dengan Rp750 juta.

Hampir Dilantik jadi Hakim Pengadilan Tinggi

Mahkamah Agung (MA) menyatakan tersangka Rudi Suparmono belum sempat dilantik menjadi Hakim Tinggi Palembang.

Juru Bicara MA, Yanto mengatakan alasan Rudi batal dilantik setelah kasus dugaan suap hakim di PN Surabaya diungkap Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Beliau [Rudi] dipromosikan sebelum ada peristiwa. Begitu ada peristiwa, kemudian pimpinan Mahkamah Agung melarang untuk melantik," ujarnya di MA, Rabu (15/1/2025).

Untuk itu, kata Yanto, saat penyidik pidsus Kejagung mulai mengendus kasus dugaan suap itu, seketika pimpinan MA melarang agar Rudi tidak dilantik sebagai hakim tinggi.

"Tatkala ada peristiwa di Surabaya, pimpinan melarang untuk tidak dilantik. Belum dilantik sebagai Hakim Tinggi, jadi belum jadi promosi," tambahnya.

Di sisi lain, Rudi dinilai telah melanggar SOP lantaran telah melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara. Dalam hal ini, Rudi bertemu dengan kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Singkatnya, dalam pertemuan itu, Rudi telah menyiapkan tiga hakim PN Surabaya mulai dari Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.

Tiga hakim itu kemudian menyatakan bahwa Ronald Tannur tidak bersalah dan bebas dari tuduhan membunuh Dini Sera Afrianti.

Di sisi lain, Yanto juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Rudi Suparmono diberhentikan sementara dari profesinya sebagai hakim.

"Ketua MA menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada R dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara saudara R sebagai Hakim kepada Presiden," pungkas Yanto.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq meminta jajarannya mempertegas penegakan hukum lingkungan, termasuk dalam pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA).

Menurut keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Menteri LH Hanif menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sektor Lingkungan Hidup yang pada Kamis (16/1).

"PLH dan PPNS perlu menyamakan persepsi dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah. Saat ini, sebagian besar TPA di Indonesia masih menggunakan sistem opendumping, yang menyebabkan pencemaran air tanah, emisi gas metana, serta dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar," ujar Hanif.

Rapat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PLH dan PPNS dalam menangani pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu, rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari surat Menteri LH kepada gubernur, bupati, dan wali kota pada 8 November 2024, yang meminta pembenahan TPA tidak sesuai aturan yang masih melakukan pembuangan sampah secara terbuka (open dumping). Jika diabaikan, pemerintah daerah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan.

Dalam kesempatan itu, Hanif juga menyoroti lima aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah, antara lain perilaku masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, saran prasarana yaitu penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

Kemudian, anggaran, yaitu pengalokasian dana untuk pengelolaan sampah, sumber daya manusia, yaitu peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola, serta penegakan hukum dengan menguatkan efek jera bagi pelanggar.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan menyatakan pihaknya berkomitmen menindak tegas pelanggaran dalam pengelolaan sampah.

"Kami akan menerapkan sanksi administratif, penyelesaian sengketa, hingga hukum pidana untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab," kata Rizal.

Langkah itu, katanya, bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025