BEKASI, KOMPAS.com - Kuasa hukum keluarga tersangka Nanang Irawan alias Nanang "Gimbal", Stifan Heriyanto, kecewa tak bisa bertemu istri Sandy Permana, Ade Andriani, saat mendatangi rumahnya di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/1/2025).

Stifan mengaku, pihaknya sebelumnya telah memberi tahu Ade bahwa istri Nanang, Yulianti, akan menemuinya untuk menyampaikan permintaan maaf.

Akan tetapi, Ade tak ada di rumah ketika Yulianti tiba di kediamannya.

"Kami sangat menyayangkan karena sebelumnya kita sudah informasikan bahwa kita akan hadir dan datang hari ini jam sekian, sudah disampaikan. Sebelumnya ada (istri korban) sudah tahu, tapi enggak ada, keluar, enggak tahulah," kata Stifan usai mendampingi Yulianti menyampaikan permintaan maaf ke keluarga Sandy Permana, Jumat.

Stifan mengaku tak puas lantaran tak bisa bertemu dengan Ade untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Terlepas itu semua, Stifan memaklumi suasana kebatinan Ade apabila belum bisa bertemu keluarga Nanang.

Ia pun berharap Ade tetap bisa memaafkan keluarga Nanang kendati belum bisa bertatap muka langsung.

"Yang jelas istri dari pelaku Pak Nanang Gimbal sudah melakukan komunikasi dan meminta permohonan maaf, semoga si harapannya dimaafkan," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, Yulianti mendatangi kediaman Sandy Permana di Perumahan TNI/Polri, RT 05/RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/1/2025) pukul 14.40 WIB.

Menggunakan pakaian serba hitam dan masker putih, Yulianti datang didampingi tim kuasa hukumnya.

Sejumlah warga yang mengetahui kedatangan Yulianti bersama tim kuasa hukum pun langsung ikut merapat ke rumah Sandy.

Setibanya di rumah duka, Yulianti tak bisa bertemu dengan istri Sandy Permana, Ade Andriani. Sebab, Ade sedang tidak berada di rumah.

Yulianti hanya diterima ibu Sandy Permana, Noki, dan sejumlah anggota keluarga lain. Ia mendapat sambutan hangat.

Yulianti bersama Noki pun duduk bersebelahan di lantai ruang tamu yang berlaskan karpet.

Tak lama, Yulianti bersimpuh di hadapan Noki, menyampaikan permintaan maaf atas tindakan suaminya menghilangkan nyawa Sandy.

Permintaan maaf itu disampaikan Yulianti sembari mencium tangan Noki. Terdengar suara perempuan tersebut bergetar menahan tangis.

"Saya mau minta maaf ke keluarga korban karena kemarin saya empat hari dibawa polisi, baru dipulangin kemarin hari Rabu," ujar Yulianti.

Informasi dari Pak Kapolsek bahwa antara warga negara Arab Saudi dengan saudara Rohmat sudah terjadi kesepakatan damai

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkapkan perkara penganiayaan marbot masjid oleh warga negara asing (WNA) telah diselesaikan secara damai melalui cara restorative justive atau keadilan restoratif.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman menyebutkan marbot Masjid Al-Muqsith di Cisarua, Bogor, Rohmat, yang dianiayai warga negara Arab Saudi berinisial MA tersebut tidak mau permasalahannya diperpanjang dan MA juga telah meminta maaf kepada Rohmat.

"Informasi dari Pak Kapolsek bahwa antara warga negara Arab Saudi dengan saudara Rohmat sudah terjadi kesepakatan damai," kata Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, dia menegaskan pihaknya tetap memberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi terhadap WNA itu, karena telah melanggar Pasal 78 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai tinggal lebih lama dari izin tinggal atau overstay dan Pasal 75 UU Keimigrasian karena mengganggu ketertiban umum.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat Tolib mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan MA masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA) pada 10 Desember 2024 dengan tujuan kunjungan.

Dengan VoA, kata dia, masa tinggal MA hanya diberikan selama 30 hari dan bisa diperpanjang, namun WN Arab Saudi tersebut tidak memperpanjang izin tinggalnya.

Menurut Tolib, MA mengaku berkunjung ke Indonesia untuk berwisata dan selama 30 hari di Indonesia hanya tinggal di Cisarua.

"Beliau murni tinggal di tempat penginapan komersil, tidak ada keterkaitan apa pun dengan warga negara Indonesia," ucap Tolib.

Ia menjelaskan pihaknya menangkap MA setelah mendapatkan laporan atas insiden pemukulan terhadap seorang marbot masjid pada Minggu (12/1).

Setelah sempat buron, MA berhasil ditangkap Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di sebuah vila di Cisarua, Bogor, Selasa (14/1).

Adapun kekerasan yang dilakukan MA terhadap petugas Masjid Al-Muqsith Cisarua, Bogor beredar di media sosial.

Berdasarkan keterangan dari pihak Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Muqsith, sambung dia, kejadian bermula Ketika MA tidak mendengarkan peringatan dari petugas DKM Masjid Al-Muqsith untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid sehingga terjadi keributan sampai dengan pemukulan terhadap Rohmat.

"Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV," ujar dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Tim Hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang diusung Partai Perindo Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat-Deni Lumbantoruan meyakini mampu membantah seluruh dalil yang dilayangkan pihak pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Keyakinan itu disampaikan salah satu tim kuasa hukum paslon, Tama S. Langkun usai memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tapanuli Utara 2024.

"Artinya apa yang didalilkan sudah kami bantah juga semua, dan bantahan itu tidak hanya bicara opini atau pandangan, tetapi juga dengan bukti-bukti," kata Tama di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Kendati mengaku optimistis, Tama menegaskan pihaknya tentu tidak boleh mendahului apa yang akan menjadi putusan majelis hakim.

"Karena biar bagaimanapun kita serahkan semua kepada majelis Hakim, yang kemudian memutuskan perkara sengketa Pilkada Tapanuli Utara," ujarnya.

Dalam sidang lanjutan ini, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Deni Lumbantoruan selaku pasangan calon Tapanuli Utara 2024, hadir langsung menyaksikan jalannya persidangan.

Senada dengan tim kuasa hukumnya, Joni juga menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi fakta persidangan ini untuk dapat diputuskan oleh Majelis Hakim MK.

"Kita melihat apa yang menjadi dalil, dan apa yang menjadi bukti sama kita, saya percaya saja bahwasannya ini Hakim Mahkamah memutuskan yang terbaik bagi kita," tutur Joni.

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Ningrum Natasya Sirait menilai, perjanjian tertutup (exclusive dealing) tidak selalu memberikan dampak buruk kepada pelaku usaha. Ada kalanya perjanjian tersebut membawa dampak positif dan tak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

"Tidak semua perjanjian tertutup memberikan dampak anti-persaingan," kata Ningrum Natasya, Jumat (17/1/2025).

Ningrum mengungkapkan, perjanjian tertutup itu dapat meningkatkan skala ekonomi dari masing-masing pihak sekaligus mengurangi unsur ketidakpastian dalam proses distribusi. Perjanjian tertutup juga mendorong efisiensi karena akan mengurangi biaya transaksi antara produsen-distributor.

"Transaksi dapat berupa biaya monitoring, observasi, dan lain sebagainya yang biasa dipakai pelaku usaha untuk menjaga stabilitas dalam proses distribusi," katanya.

Menurut Ningrum, dengan adanya perjanjian tertutup maka pelaku usaha dapat menjadi lebih efisien dengan mengurangi biaya tersebut. Ningrum menyebut, perjanjian tertutup juga akan meningkatkan kepastian dalam melaksanakan kegiatan usaha bagi para pelaku. Kemudian berkurangnya perilaku distributor dalam mengambil peluang arbitrage.

"Hal ini dapat terjadi ketika pelaku usaha yang menerima produk dalam jumlah yang besar, kemudian dijual ke pasar yang lain, sehingga mendapat keuntungan dari perbedaan harga jual pada pasar yang berbeda," katanya.

Ningrum mengakui bahwa memang dalam dalam UU No.5 tahun 1999 suatu perjanjian tertutup dengan sendirinya menjadi ilegal tanpa harus membuktikan dampak yang ditimbulkan.

Kendati, secara praktik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menerapkan pendekatan rule of reason guna membuktikan keberadaan dampak negatif dari suatu perjanjian tertutup.

"KPPU diminta jeli dalam menyelesaikan perkara apabila ditemukan kasus dugaan persaingan usaha tidak sehat berkaitan dengan perjanjian tertutup dimaksud," ujarnya.

Ningrum menjelaskan teori foreclosure kerap dipakai untuk menganalisis dampak dari perjanjian tertutup terhadap persaingan usaha yang sehat. Teori ini mengacu pada apakah adanya suatu perbuatan mencegah pesaing untuk dapat masuk ke dalam pasar yang kemudian menyingkirkan pesaing dalam pasar tersebut.

"Fokus utama teori ini untuk menilai apakah suatu tindakan pelaku usaha menyebabkan adanya hambatan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat," katanya.

Ningrum menambahkan, kalaupun hambatan yang timbul masih dikategorikan rendah atau masih ada kemungkinan pelaku usaha lain untuk masuk, maka hal itu bukan termasuk tindakan menghambat persaingan.

Menurut Ningrum, dengan pendekatan rule of reason, KPPU akan menilai apakah tindakan prinsipal tersebut mengakibatkan adanya hambatan akses pasar bagi pelaku usaha lain di tingkat distributor atau tidak.

Jika perjanjian distribusi tersebut menghasilkan efisiensi dari sisi distribusi produk dan tidak merugikan konsumen dalam hal harga, ketersediaan produk dan lain-lain, maka KPPU harus dapat menilai adanya dampak positif dari tindakan tersebut.

"KPPU sebaiknya tetap mengizinkan pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup asalkan dapat membuktikan memberikan dampak positif yang lebih besar dibanding dampak negatif yang akan ditimbulkan," katanya.

Ningrum menyebut, penting bagi pelaku usaha yang akan membuat perjanjian tertutup dengan mitra bisnis untuk selalu memperhatikan dampak positif dan negatif dari kesepakatan tersebut. Semakin besar dampak positif dari suatu perjanjian tertutup tentu akan semakin membuka ruang bagi terciptanya efisiensi kegiatan usaha dengan tetap bersaing.

"Sebaliknya, apabila dampak negatif (anti-competitive effect) dari suatu perjanjian tertutup lebih besar, maka KPPU dapat saja membatalkan perjanjian tertutup tersebut setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan pemeriksaan," katanya.

Warga negara Arab Saudi, MA (39) yang melakukan pemukulan terhadap seorang marbut masjid di Cisarua, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu ternyata sudah berstatus overstay.

WN Arab itu kemudian diamankan dan diperiksa kantor imigrasi setempat. Dan, hasilnya ternyata WN Arab tersebut telah melewati batas masa izin tinggal atau tinggal lajak alias overstay sejak 8 Januari 2025.

WN Arab yang ribut dengan marbut karena enggan ditegur buka alas kaki saat masuk masjid itu datang ke Indonesia menggunakan visa on arrival pada 10 Desember 2024.

"MA melanggar Pasal 78 Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tentang overstay sehingga dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000 per hari," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).

"Ia juga melanggar Pasal 75 UU Keimigrasian karena telah mengganggu keamanan dan ketertiban," imbuhnya.

Pasal tersebut mengatur orang asing yang tidak menghormati, tidak menaati peraturan perundang-undangan serta melanggar ketertiban umum dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK).

Sanksi keimigrasian dapat berupa deportasi, penangkalan, pembatasan izin tinggal, perubahan izin tinggal hingga pembatalan izin tinggal.

"Daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata dan bisnis tidak hanya membuka peluang ekonomi yang lebih besar, akan tetapi juga potensi pelanggaran orang asing yang mungkin lebih tinggi," ucap Yudi.

"Oleh karena itu, Petugas Imigrasi di seluruh Indonesia secara proaktif mengawasi keberadaan dan pergerakan WNA di wilayahnya. Kami juga mendorong masyarakat agar partisipatif menyampaikan dugaan pelanggaran orang asing di sekitar tempat tinggalnya," sambungnya.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menangkap MA di salah satu vila di Cisarua, Bogor, pada Selasa (14/1).

Tindakan kekerasan MA terhadap petugas Masjid Al Muqsith Cisarua, Bogor viral di media sosial.

Menindaklanjuti kabar tersebut, Petugas Inteldakim Kantor Imigrasi Bogor langsung bergerak menuju Polsek Cisarua guna berkoordinasi terkait tindak kekerasan yang terjadi pada Minggu (12/1).

"Berdasarkan keterangan dari Pihak DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Al-Muqsith, kejadian bermula Ketika MA tidak mengindahkan peringatan dari petugas DKM Masjid AL-Muqsith untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid sehingga terjadi keributan sampai dengan pemukulan terhadap Saudara Rohmat, marbut Masjid Al-Muqsith. Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV," kata Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ruhiyat M Tolib.

Ruhiyat menambahkan pihak DKM Al-Muqsith dan korban telah melakukan restorative justice dengan memaafkan pelaku dan berharap kejadian serupa tidak terulang.

Petugas imigrasi selanjutnya menetapkan pelaku dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menyebarkan informasi pencarian ke berbagai media sosial.

Kemudian pada pukul 15.00 WIB, mereka menerima informasi terkait keberadaan pelaku di sebuah vila di Desa Batu Layang, Cisarua, dan melanjutkan pengawasan di wilayah tersebut.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan penangkapan WNA pelaku kekerasan di Bogor ini menunjukkan komitmen Imigrasi dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban umum di Indonesia.

"Kami mengingatkan seluruh WNA yang berada di Indonesia untuk senantiasa menghormati hukum dan norma sosial yang berlaku di tanah air. Kami terus memperkuat pengawasan serta memperluas sinergi dengan aparat penegak hukum, kami tidak akan memberi ruang bagi orang asing yang melakukan tindak pidana di negara kita," kata Agus.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari menyiapkan permohonan penerbitan paspor oleh masyarakat di lima kabupaten se-Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 sebanyak 1.800 paspor.

Lima kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Iman Teguh Adianto di Manokwari, Jumat, mengatakan target penerbitan paspor tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan target periode 2024 sebanyak 1.400 paspor.

"Kami optimistis target tahun ini tercapai karena tahun lalu saja melampaui target. Penerbitan paspor 2024 mencapai 2.762 paspor," kata Iman.

Ia menjelaskan biaya penerbitan paspor elektronik mengalami peningkatan per 17 Desember 2024 yang terdiri atas paspor elektronik dengan masa berlaku 10 tahun Rp950 ribu, dan paspor elektronik 5 tahun Rp650 ribu.

Selain itu, masyarakat juga masih diberikan pilihan untuk menggunakan jenis paspor biasa dengan biaya penerbitan per paspor Rp650 ribu untuk masa berlaku 10 tahun, dan paspor biasa periode 5 tahun sebesar Rp350 ribu.

"Per 1 Desember 2025 penerbitan paspor hanya yang elektronik. Jakarta sudah mulai dan kami upayakan sebelum Desember 2025 sudah terbitkan elektronik," ujarnya.

Menurut dia, penerapan sejumlah layanan inovasi dan strategi jemput bola telah berdampak positif terhadap pencapaian target penerbitan paspor, sekaligus realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Layanan dimaksud, antara lain Si Maleo (siap melayani lewat mobile), Jajan Papeda (jelajah layanan paspor pergi desa), Lantatur (layanan tanpa turun), Pigi HAJI (pelayanan imigrasi go invite haji), dan lainnya.

"Tahun 2025 kami target realisasi PNBP untuk semua jenis layanan keimigrasian sebanyak Rp2,07 miliar," ucap Iman.

Ke depannya, kata dia, Imigrasi Manokwari akan mengintensifkan sosialisasi dan edukasi keunggulan dari penggunaan paspor elektronik bagi masyarakat lima kabupaten di Papua Barat.

Dia menjelaskan keunggulan paspor elektronik, antara lain autogate atau pemeriksaan keimigrasian otomatis menggunakan data biometrik seperti sidik jari, lebih aman, dan bebas visa ke beberapa negara.

"Transisi dari paspor biasa ke elektronik memang perlu waktu, makanya kami gencar sosialisasi dari pertengahan tahun kemarin," tutur Iman Teguh Adianto.

KOMPAS.com - Terdakwa kasus pelecehan seksual, IWAS atau Agus disabilitas resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat sejak Kamis (9/1/2025).

Akan tetapi, baru-baru ini penasihat hukumnya, Donny A Sheyoputra membeberkan bahwa selama di dalam penjara kliennya tidak mendapatkan fasilitas yang layak.

"Agus mengatakan sudah terjadi luka, iritasi, gatal-gatal pada bagian kulit tubuh dia tertentu, karena merasa tidak mendapatkan fasilitas yang memadai bagi dia yang seorang disabilitas," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Dia menambahkan, Agus juga tidak mendapat pendamping khusus untuk mengurus orang difabel.

Lantas, bagaimana aturan penjara untuk narapidana penyandang disabilitas di Indonesia?

Lapas wajib menyediakan fasilitas khusus difabel

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dona Budi Kharisma menjelaskan, hak keperdataan penyandang disabilitas tetap harus dilindungi meski berstatus narapidana.

Pemenuhan hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Karena itu, dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Rutan dan Lapas memberikan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas.

"Artinya, Undang-Undang Disabilitas dan Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan kewajiban kepada lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan layanan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas," papar Dona, saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Dengan demikian dalam kasus Agus disabilitas, lanjutnya, sudah menjadi kewajiban Lapas untuk memberikan perlakuan khusus seperti menyediakan pelayanan serta fasilitas untuk memenuhi keperdataan narapidana.

Dalam proses peradilan, sebagai penyandang disabilitas Agus juga berhak mendapatkan akomodasi yang layak.

"(Diatur) dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan," tambahnya.

Mengacu pada pasal tersebut, akomodasi yang layak terdiri atas:

• Pelayanan
• Sarana dan prasarana

Dona menerangkan, akomodasi pelayanan dapat berupa penyediaan petugas pendamping disabilitas.

Sementara, sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas.

"Misalkan dalam kasus Agus yang memiliki hambatan dalam mengurus diri sendiri, maka paling tidak Lapas dapat menyediakan ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas," pungkasnya.

Bagaimana kalau Lapas tidak menyediakan fasilitas khusus difabel?

Dona melanjutkan, meski merupakan kewajiban, tetapi penyediaan sarana dan prasarana di Lapas harus memperhatikan kemampuan keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 39 Tahun 2020, yaitu:

"Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Masih mengacu pada PP di atas, pemerintah pusat dan daerah bisa mengalokasikan dana bantuan hukum untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan.

Artinya, kata Dona, tidak ada sanksi bagi Lapas yang belum mampu menyediakan fasilitas tersebut karena sifatnya tergantung kemampuan negara.

"Namun, setidaknya atau minimal, ada petugas pendamping disabilitas dan adanya ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas," tuturnya.

Dalam kasus Agus, menurutnya, tidak ada pilihan seperti dipindahkan ke Lapas lain, karena Indonesia belum memiliki Lapas khusus disabilitas.

"Solusinya ya adanya akomodasi yang layak tadi, tapi sekali lagi harus memperhatikan keuangan negara," imbuhnya.

Agus bisa dititipkan ke instansi penegak hukum lain

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengiyakan pernyataan Dona terkait kewajiban Lapas menyediakan fasilitas khusus disabilitas.

"Ya, sama fasilitasnya dengan masyarakat di luar Lapas, artinya ada fasilitas tertentu untuk para napi disabilitas, yang pasti haknya untuk tetap hidup harus dijamin oleh negara meskipun di dalam Lapas," kata Fickar kepada Kompas.com, Kamis.

Karena bersifat wajib, dalam kasus ini Agus bisa dititipkan ke instansi penegak hukum yang memiliki tempat penahanan disertai fasilitas khusus disabilitas.

Akan tetapi, dia menambahkan, narapidana penyandang disabilitas tetap diperlakukan sama seperti narapidana lainnya, kecuali jika memiliki masalah mental.

"Tidak ada perlakuan berbeda, perbedaannya sesuai dengan kecacatannya. Kalau cacat mental lain lagi itu bahkan bisa dilepaskan pelaku dari hukuman sebagaimana Pasal 44 KUHP," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan, turis Arab Saudi berinisial MA yang ditangkap karena memukul marbut masjid di Bogor, bakal dideportasi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, pihak imigrasi memeriksa kelengkapan dokumen MA dan menemukan bahwa ia telah overstay di Indonesia.

"Kami lakukan deportasi karena melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu overstay, dan Pasal 75 karena mengganggu ketertiban umum," kata Yuldi, dalam konferensi pers di Media Center Imigrasi, Jakarta.

Pihaknya melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor menangkap MA, pada Jumat (17/1/2025).

Penangkapan ini dilakukan setelah MA diduga melakukan pemukulan terhadap marbut Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, pada Minggu (12/1/2025).

"Alhamdulillah, kami dapat mengamankan warga negara Arab Saudi tersebut di sebuah vila yang berada di Cisarua, Bogor," kata Yuldi.

Yuldi mengatakan, insiden tersebut terjadi setelah MA menolak untuk melepas alas kaki saat memasuki area suci Masjid Al Muqsit.

Teguran dari marbot masjid berujung pada tindakan kekerasan.

"Tim penyidik menindaklanjuti laporan dari pelapor yang merasa dianiaya, bekerja sama dengan pihak Polsek Cisarua untuk melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan," ujar dia.

Dalam perkembangan terbaru, Yuldi menyatakan bahwa MA dan marbot masjid bernama Rohmat, telah sepakat untuk berdamai.

"Karena Pak Rohmat tidak mau permasalahan ini diperpanjang dan WNA asal Saudi Arabia pun sudah meminta maaf kepada Pak Rohmat," ucap dia.

Sebelumnya, perkelahian antara MA dan marbot masjid ini menjadi viral di media sosial pada Senin (13/1/2025).

Tampak dalam video yang beredar kedua pihak terlibat dalam baku hantam di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, pada Minggu (12/1/2025) sore sekitar pukul 17.50 WIB.

Dari penelusuran Kompas.com, peristiwa ini bermula saat seorang WNA asal Arab Saudi masuk ke teras masjid tanpa melepas sandal.

Menurut Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa, saat itu marbut masjid yang juga bertugas sebagai petugas kebersihan, yang akrab disapa Pak Jenggot, segera menegur MA agar melepas sepatunya.

Namun, teguran itu tidak diindahkan. Sebaliknya, WNA tersebut malah mendorong Pak Jenggot, yang kemudian memicu cekcok antara keduanya.

Tak lama setelahnya, WNA itu melepaskan tendangan, yang memicu keributan lebih lanjut dan akhirnya berujung pada baku hantam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan, turis Arab Saudi berinisial MA yang ditangkap karena memukul marbut masjid di Bogor, bakal dideportasi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, pihak imigrasi memeriksa kelengkapan dokumen MA dan menemukan bahwa ia telah overstay di Indonesia.

"Kami lakukan deportasi karena melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu overstay, dan Pasal 75 karena mengganggu ketertiban umum," kata Yuldi, dalam konferensi pers di Media Center Imigrasi, Jakarta.

Pihaknya melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor menangkap MA, pada Jumat (17/1/2025).

Penangkapan ini dilakukan setelah MA diduga melakukan pemukulan terhadap marbut Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, pada Minggu (12/1/2025).

"Alhamdulillah, kami dapat mengamankan warga negara Arab Saudi tersebut di sebuah vila yang berada di Cisarua, Bogor," kata Yuldi.

Yuldi mengatakan, insiden tersebut terjadi setelah MA menolak untuk melepas alas kaki saat memasuki area suci Masjid Al Muqsit.

Teguran dari marbot masjid berujung pada tindakan kekerasan.

"Tim penyidik menindaklanjuti laporan dari pelapor yang merasa dianiaya, bekerja sama dengan pihak Polsek Cisarua untuk melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan," ujar dia.

Dalam perkembangan terbaru, Yuldi menyatakan bahwa MA dan marbot masjid bernama Rohmat, telah sepakat untuk berdamai.

"Karena Pak Rohmat tidak mau permasalahan ini diperpanjang dan WNA asal Saudi Arabia pun sudah meminta maaf kepada Pak Rohmat," ucap dia.

Sebelumnya, perkelahian antara MA dan marbot masjid ini menjadi viral di media sosial pada Senin (13/1/2025).

Tampak dalam video yang beredar kedua pihak terlibat dalam baku hantam di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, pada Minggu (12/1/2025) sore sekitar pukul 17.50 WIB.

Dari penelusuran Kompas.com, peristiwa ini bermula saat seorang WNA asal Arab Saudi masuk ke teras masjid tanpa melepas sandal.

Menurut Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa, saat itu marbut masjid yang juga bertugas sebagai petugas kebersihan, yang akrab disapa Pak Jenggot, segera menegur MA agar melepas sepatunya.

Namun, teguran itu tidak diindahkan. Sebaliknya, WNA tersebut malah mendorong Pak Jenggot, yang kemudian memicu cekcok antara keduanya.

Tak lama setelahnya, WNA itu melepaskan tendangan, yang memicu keributan lebih lanjut dan akhirnya berujung pada baku hantam.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di lima kabupaten pada Provinsi Papua Barat guna mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan keimigrasian.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Iman Teguh Adianto di Manokwari, Jumat, mengatakan optimalisasi pengawasan dilakukan melalui pintu masuk seperti bandar udara dan pelabuhan laut.

"Ada petugas kami yang selalu awasi secara tertutup semua WNA yang datang. Pergerakannya ke mana, dan kegiatan apa tetap kami pantau," katanya.

Saat ini, kata dia, Imigrasi Manokwari telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di lima kabupaten yang melibatkan sejumlah instansi seperti pemerintah daerah, dan TNI-Polri.

Tim Pora lima kabupaten yang dimaksud meliputi Tim Pora Manokwari, Tim Pora Manokwari Selatan, Tim Pora Pegunungan Arfak, Tim Pora Teluk Bintuni, dan Tim Pora Teluk Wondama.

"Setiap tahun kami adakan rapat Tim Pora setiap kabupaten, dan dua kali operasi gabungan dalam setahun," ujar Iman Teguh.

Dia menyebut Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberikan kemudahan akses bagi WNA yang masuk ke Indonesia melalui e-VISA.

Kemudahan akses tersebut tentu harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh orang asing di masing-masing daerah.

"Sekarang orang asing bisa ajukan permohonan dan perpanjangan e-Visa tanpa tatap muka. Makanya, kami harus intens pengecekan ke lapangan," katanya.

Ke depannya, kata dia, seluruh penyedia jasa penginapan seperti hostel, hotel, rumah sewa, dan lainnya wajib memberikan laporan keberadaan warga negara asing kepada Imigrasi setempat.

Kewajiban itu tercantum dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan apabila penyedia jasa mengabaikan hal dimaksud maka dikenakan sanksi.

"Sanksinya itu berupa pidana penjara paling lama tiga bulan, atau pidana denda maksimal Rp25 juta," ujarnya.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Imigrasi masih melakukan perbaikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang memudahkan penyedia jasa penginapan memberikan laporan.

Peran aktif penyedia jasa penginapan memberikan laporan kehadiran tamu asing berdampak positif terhadap upaya Imigrasi mengidentifikasi potensi pelanggaran keimigrasian.

Tahun 2024, kata dia, ada tujuh WNA yang diberikan sanksi administratif berupa pendeportasian karena melanggar Pasal 75 (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

"Tahun lalu kami deportasi lima WNA asal China, dan dua WNA asal Belanda," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeportasi warga negara (WN) Arab Saudi berinisial MA yang telah menganiaya marbut Masjid Al-Muqsith di Cisarua, Bogor.

Menurut Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman, berdasarkan pemeriksaan dokumen keimigrasian; MA sudah tinggal melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) sejak 8 Januari 2025, di mana yang bersangkutan masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA) pada 10 Desember 2024.

"MA melanggar Pasal 78 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai overstay, sehingga dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp1 juta per hari serta melanggar Pasal 75 UU Keimigrasian karena telah mengganggu keamanan dan ketertiban,” ucap Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Dia menuturkan dalam pasal itu disebutkan, orang asing yang tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan serta melanggar ketertiban umum dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK).

Sanksi keimigrasian dapat berupa deportasi, penangkalan, pembatasan izin tinggal, perubahan izin tinggal, hingga pembatalan izin tinggal.

Menurutnya, daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata dan bisnis tidak hanya membuka peluang ekonomi yang lebih besar, akan tetapi juga potensi pelanggaran orang asing yang mungkin lebih tinggi.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa petugas imigrasi di seluruh Indonesia secara proaktif mengawasi keberadaan dan pergerakan warga negara asing (WNA) di wilayahnya.

"Kami juga mendorong masyarakat agar partisipatif menyampaikan dugaan pelanggaran orang asing di sekitar tempat tinggalnya,” ucap dia.

Yuldi menyebutkan kejadian penganiayaan WN Arab Saudi terhadap marbut masjid tersebut sempat viral di media sosial.

Kendati demikian, kata dia, penganiayaan yang dilakukan merupakan penganiayaan ringan.

Ia menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu (12/1). Saat itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat Tolib menerima informasi terkait dengan insiden pemukulan terhadap marbut masjid bernama Rohmat.

Penganiayaan, lanjut dia, dilakukan karena MA menolak melepas alas kaki di area suci Masjid Al-Muqsith, yang tertangkap oleh CCTV di masjid.

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor mengamankan MA yang sedang berada di sebuah vila di Cisarua Bogor.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Singkawang (ANTARA) - Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat berhasil memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan lulus Paripurna dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (Lafkespri).

Sertifikat tersebut diserahkan langsung Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Achmad Hardin kepada Kepala Lapas Singkawang Priyo Tri Laksono di Ruang Saharjo Lapas Singkawang, Jumat.

Hal ini tertuang pada Sertifikat akreditasi klinik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor :YM.02.01/D/47325/2024.

"Klinik ini sebagai bukti dan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warga binaan lapas Singkawang," kata Kepala Lapas Singkawang Priyo Tri Laksono.

Capaian tersebut lanjutnya, merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran yang bahu-membahu mempersiapkan semua dengan baik sehingga bisa meraih akreditasi paripurna.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Singkawang dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang yang telah memberikan dukungan dan jalinan kerja sama yang baik sehingga bisa memberikan peningkatan pelayanan mutu kesehatan bagi warga binaan di dalam Lapas.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Achmad Hardin mengucapkan selamat atas capaian akreditasi Klinik Lapas Singkawang yang memperoleh predikat Paripurna,

Ini sebagai wujud peran serta Pemerintah Kota Singkawang dalam mendukung layanan kesehatan yang berada di Klinik Lapas Singkawang.

"Semoga ke depannya layanan pada Klinik Lapas Singkawang lebih baik lagi dan semakin maju, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana akan terus memberikan dukungan bagi layanan kesehatan di Klinik Lapas Singkawang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan maupun masyarakat," katanya.

Selanjutnya sebagai rasa syukur atas capaian akreditasi Klinik Lapas Singkawang dilakukan pemotongan tumpeng.

Hal ini untuk menambah semangat jajaran Klinik Lapas Singkawang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya.