Kom13

Polres Indramayu Prakarsai Deklarasi Damai Grib Jaya dan Pemuda Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Polres Indramayu Polda Jabar memfasilitasi deklarasi damai antara Grib Jaya dan MWC Pemuda Pancasila Kabupaten Indramayu. Hal itu sebagai langkah proaktif dalam menjaga kondusivitas wilayah. Kegiatan yang berlangsung di lobi Polres Indramayu itu juga merupakan respons atas kejadian di berbagai daerah yang memerlukan pendekatan damai dan dialogis.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kabag Ops Polres Indramayu, Kompol Eko Susilo, Kasat Intelkam Polres Indramayu AKP Saefullah, Kasat Samapta Polres Indramayu AKP Wawan, serta sejumlah perwakilan dari Pemuda Pancasila dan Grib Jaya Kabupaten Indramayu.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada Rabu (15/1/2025) malam itu, Kabag Ops Polres Indramayu, Kompol Eko Susilo menekankan pentingnya kerja sama untuk menciptakan keamanan. “Mari kita bersama-sama bahu membahu untuk menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Indramayu. Saya merangkul semua pihak untuk membangun dan mendorong program asta cita Presiden RI,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kasat Intelkam Polres Indramayu, AKP Saefullah. “Menyikapi kejadian di luar sana, kami mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Indramayu. Atas nama Kapolres Indramayu, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Grib Jaya dan Pemuda Pancasila atas komitmen yang ditunjukkan,” katanya.

Dari pihak Pemuda Pancasila, Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Indramayu, Moh Hadi Ramdlan, menyampaikan bahwa konflik yang terjadi di luar wilayah sering kali hanyalah akibat kesalahpahaman. “Kami menolak segala bentuk kekerasan dan berkomitmen menjaga kondusivitas di Kabupaten Indramayu,” katanya.

Sementara itu, pengurus Grib Jaya Kabupaten Indramayu Ukrodi, mengungkapkan, meskipun mereka berbeda organisasi, namun visi dan misi yang diemban tetap sama. Yakni, menciptakan keamanan dan kedamaian di wilayah Kabupaten Indramayu. “Kita hanya beda baju, tetapi tujuan kita tetap sama,” katanya.

Kegiatan itu juga mendapat perhatian dari Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Indramayu, Dikdik Himmawan. “Harapan kami, Kabupaten Indramayu selalu kondusif. Kami bersama-sama menyikapi apa yang terjadi di luar sana agar tidak merembet ke wilayah kita,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata, menjelaskan bahwa deklarasi itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Polres Indramayu memfasilitasi kegiatan silaturahmi ini untuk merespons situasi di daerah lain, sehingga Grib Jaya dan Pemuda Pancasila berkomitmen menjaga kondusifitas di Kabupaten Indramayu,” ungkapnya, Jumat (17/1/2025).

Junata menambahkan, kegiatan serupa juga dilakukan oleh Polsek jajaran Polres Indramayu. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Indramayu. “Dengan deklarasi damai itu, kami berharap kolaborasi yang solid antara organisasi masyarakat dapat menjadi teladan bagi daerah lain, memperkokoh kedamaian, dan memastikan keamanan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Indramayu,” kata Junata.

Tim Hukum Khofifah-Emil: Dalil gugatan Risma-Gus Hans tidak punya dasar

Surabaya (ANTARA) - Koordinator Hukum TPP Khofifah-Emil Edward Dewaruci menyampaikan semua dalil gugatan yang disampaikan Risma-Gus Hans tidak punya dasar yang jelas dan tidak memiliki legal standing.

"Tidak ada dalil yang jelas dan tidak memiliki legal standing. Maka kami mohon MK menolak semua gugatan dari pemohon (Risma-Gus Hans)," kata Edward usai sidang lanjutan perkara Pilgub Jatim nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025, di Jakarta, seperti keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Edward membeberkan dalam aturan sengketa Pilkada, batas pasangan calon untuk menggugat ialah dengan syarat selisih maksimal 0,5 persen

Sementara, total suara sah yang ditetapkan termohon (KPU Jatim) sebanyak 20.732.592 suara, maka pengajuan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan jika terdapat selisih suara paling banyak 0,5% x 20.732.592 suara sah = 103.663 suara.

"Namun faktanya selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 5.449.070 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauh tersebut, sudah dapat dibuktikan pemohon (Risma-Gus Hans) tidak memiliki legal standing," ujar Edward.

Edward juga melihat narasi-narasi pelanggaran terstruktur, sistematis, masif (TSM) yang digaungkan Risma-Gus Hans tidak tepat sasaran.

"TSM dapat dikualifikasikan sebagai sengketa pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan Bawaslu provinsi, sehingga merupakan suatu hal yang mustahil bila persoalan-persoalan yang diajukan dipaksakan untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi," katanya.

Terkait adanya narasi pengurangan suara Risma-Gus Hans, Edward menyebut tudingan tersebut sangat kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara detail, jelas, dan spesifik terkait subjek hukum, tempus, locus dan dengan cara apa dugaan pengurangan suara tersebut dilakukan.

"Akan tetapi pemohon (Risma-Gus Hans) sekonyong-konyong langsung menyimpulkan perolehan suara pemohon di TPS yang berkisar 0-30 suara merupakan indikasi terjadinya pengurangan terhadap suara pemohon. Minimnya perolehan suara Pemohon di sejumlah TPS bukanlah bukti telah terjadi manipulasi, melainkan dapat dianggap sebagai faktor sosial yang terjadi secara natural karena adanya kondisi atau situasi tertentu berdasarkan karakteristik daerah pemilihan masing-masing," katanya.

"Sehingga hal tersebut tidak serta merta sebagai anomali yang mengindikasikan kecurangan atau pelanggaran. Faktanya perolehan suara 0-30 juga dialami Pihak terkait (Khofifah-Emil) dan paslon nomor 1 (Luluk-Lukmanul). Perlu juga dibuktikan signifikasinya terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pilgub Jatim 2024," tambahnya.

Lebih lanjut Edward juga menyebut dalil soal penggunaan DPT 90-100 persen di TPS yang dianggap Risma-Gus Hans sebagai sebuah kecurangan.

"Terkait dalil yang mempersoalkan penggunaan DPT 90-100 persen pada Pilkada Jatim 2024 selain tidak didukung peraturan yang melarangnya, juga senyatanya justru membuktikan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di Jawa Timur," ucapnya.

Adanya penggunaan DPT hingga 100 persen bukan hanya dimungkinkan terjadi, tetapi juga menjadi salah satu sasaran yang dituju KPU dalam rangka terselenggaranya pemilu yang mencapai seluruh pemilih, hal ini tercermin dari tersedianya surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen yang dapat digunakan untuk memfasilitasi DPT tambahan.

"Sehingga singkatnya, bahkan dimungkinkan partisipasi hingga 102,5 persen," ucapnya.

Terlebih uraian tentang DPT 90-100 persen tidak miliki causa verband antara yang didalilkan dengan signifikasinya terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Di samping itu Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan perbuatan mana yang terbukti sebagai pelanggaran TSM akibat penggunaan DPT 90-100 persen hingga membuat perolehan suara yang tinggi bagi Pihak Terkait.

Padahal, lanjut dia, yang terjadi di lapangan justru pada TPS-TPS dengan penggunaan DPT hampir 90-100 persen, ditemukan fakta bahwa Pihak Terkait mengalami kekalahan dalam perolehan suaranya, sementara Pemohon memperoleh kemenangan.

"Terlebih lagi nyatanya Pemohon sendiri tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi suara dari Termohon yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur oleh para Saksi Pemohon dan tidak adanya catatan kejadian khusus terkait tingginya penggunaan DPT tersebut, selain juga tidak pernah melaporkannya kepada Bawaslu," tambahnya.

Edward, juga mengatakan permohonan Risma tidak jelas. Dia menepis tudingan manipulasi suara hingga bansos untuk pemenangan Khofifah.

"Apabila bansos PKH dikaitkan dengan kebijakan Pemprov Jawa Timur, kiranya tidak tepat karena bukan dalam kewenangannya. Justru fakta sebenarnya, karena melalui pernyataan resminya Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa Pemprov Jatim telah menunda penyaluran bansos kepada masyarakat sesuai edaran Kemendagri," ujarnya.

Dia menyatakan terkait dengan alat bukti gugatan pemohon berupa grafik statistik yang menjelaskan bahwa bansos PKH memiliki pengaruh terhadap suara pihak terkait jelas tidak benar.

"Bahwa terlihat jelas dari grafik yang disajikan pemohon, daerah yang memiliki jumlah penerima PKH tinggi adalah daerah yang jumlah penduduknya tinggi. Begitu pula sebaliknya, daerah yang jumlah penerima PKH rendah adalah daerah yang jumlah penduduknya rendah. Maka yang sebenarnya berkaitan dengan jumlah suara paslon, bukan jumlah PKH, melainkan jumlah penduduk," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai politik (parpol) merespons wacana penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4% yang diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Untuk diketahui, Yusril awalnya melemparkan wacana bahwa ambang batas parlemen 4% bisa dihapuskan apabila ada yang menggugatnya melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu sejalan dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden 20% oleh MK beberapa waktu lalu.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik wacana yang dilemparkan oleh Yusril itu. Dia berkaca pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024, bahwa banyak parpol yang memperoleh suara hampir 4% namun gagal karena PT yang ada.

"Ada partai-partai yang hampir masuk seperti PPP yang suaranya sampai 3,9% lalu PSI hampir 3%. Ini berarti ada masyarakat yang memilih tetapi hak terpilihnya tidak tersalurkan karena partainya tidak masuk, calegnya yang dipilih tidak bisa masuk, sehingga akhirnya hilang suaranya," kata Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno melalui siaran pers, Jumat (17/1/2025).

Eddy menyoroti bahwa terdapat 16 juta suara pemilih yang hilang akibat ambang batas parlemen 4% pada Pemilu 2024 lalu.

Ke depan, pria yang juga Wakil Ketua MPR itu memperkirakan apabila ke depannya tidak ada pembatasan, harus ada dialog dalam membentuk fraksi gabungan untuk satu partai yang hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos ke parlemen.

"Kalau ke depannya nanti tidak ada pembatasan saya kira ada satu partai yang mungkin hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos, ya tetap mereka lolos. Tetapi nanti ketika di parlemen harus bergabung dengan yang lain kemudian melakukan dialog membentuk fraksi gabungan," ujarnya.

Eddy meyakini wacana penghapusan ambang batas parlemen merupakan bentuk keadilan demokrasi. Dia berpesan jangan sampai ada suara yang dititipkan untuk wakil rakyat hilang karena hanya ambang batas.

"Saya kira itu sebuah prospek yang baik kalau Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold itu nol, kalaupun tidak bisa nol, ya mungkin bisa serendah-rendahnya saja," paparnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini ambang batas parlemen masih berlaku sebesar 4%.

Muzani mengaku tak ingin fokus pada kemungkinan-kemungkinan sebagaimana wacana yang dikempar oleh Yusril. Dia justru berharap agar tidak ada perubahan yang berpotensi menyebabkan kebingungan.

"Kami berharap apa yang sekarang sudah kita putuskan, yakni parlementary threshold 4 persen, yaudah gitu. Jadi jangan ubah-ubah-ubah nanti malah membingungkan," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sementara itu, dari sisi DPR, Muzani memastikan bahwa legislator akan tetap teguh pada yang saat ini berlaku.

"Kalau dari sisi Parlemen DPR saya rasa ya tetap akan membicarakan apa yang sekarang berlaku, yakni 4%. Kalau dari sisi DPR," ucap pria yang juga menjabat Ketua MPR itu.

Untuk diketahui, Yusril sebelumnya menyampaikan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) dan partai-partai nonparlemen lainnya memiliki peluang lebih besar untuk menempatkan wakil di Senayan pada Pemilu 2029. Mantan Ketua Umum PBB itu memperkirakan, jalan bagi parpol untuk bisa ke Senayan semakin besar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold melalui putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 pada 2 Januari 2025.

Menurutnya, kemungkinan untuk penghapusan parliamentary threshold akan ada sekiranya ada pihak yang menguji ketentuan dalam UU Pemilu itu ke MK.

Setahun yang lalu, MK memang telah menegaskan bahwa PT 4% itu tidak memiliki dasar yang jelas. Hal itu kendati MK masih menganggap parliamentary threshold konstitusional sebagai open legal policy.

Namun, kalau belakangan MK menyatakan bahwa presidential threshold bertentangan dengan UUD 45, maka besar kemungkinan MK juga akan menyatakan bahwa parliamentary threshold adalah juga bertentangan dengan UUD 45. Oleh karena itu, bila ambang batas parlemen juga dihapus, peluang bagi semua partai politik peserta pemilu untuk mengirim wakilnya di kursi DPR terbuka lebar.

Keterpilihan Gugum di situasi politik terkini, tambah Yusril, akan makin memperkuat semangat PBB dan kader-kadernya untuk all out.

“Di luar partai, norma undang-undang pemilu akan semakin kondusif. Sementara di dalam, partai akan dipimpin oleh ketua umum baru dengan gagasan-gagasan yang lebih segar. Saya kira ini sebuah kombinasi yang amat menguntungkan bagi masa depan PBB,” ucap Yusril dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Kapolres Polman Tunjukkan Sisi Humanis: Makan Bersama Tahanan, Bangun Solidaritas di Balik Jeruji

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Dalam langkah nyata mencerminkan pendekatan humanis, Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko memimpin aksi yang jarang terjadi di institusi penegak hukum. Didampingi Kabag SDM Polres Polman AKP Mustakim, Kasat Reskrim AKP Budi Adi, dan Kasat Tahti IPTU Rusli, Kapolres Polman mengadakan makan bersama tahanan di ruang sel Mapolres Polman, Jl. Dr. Ratulangi No.17, Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Jumat (17/01/2025).

Kegiatan ini memiliki tujuan mendalam, yaitu menekankan sisi kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus memberikan perhatian lebih kepada para tahanan.

Langkah ini merupakan bentuk nyata bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam suasana penuh kehangatan, Kapolres Anjar Purwoko menjelaskan filosofi di balik aksi makan bersama ini.

“Makan bersama ini bukan sekadar aktivitas fisik. Ini adalah upaya membangun kedekatan emosional. Kami ingin para tahanan merasa dihargai dan diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Meskipun mereka terlibat dalam proses hukum, hak-hak dasar mereka tetap kami jaga,” ujar Kapolres.

Kegiatan ini juga diharapkan mampu menciptakan suasana yang lebih harmonis di dalam tahanan. Dengan pendekatan ini, kepolisian berusaha menyampaikan pesan bahwa hukum ditegakkan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.

Aksi ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga wujud nyata dari visi pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kemanusiaan.

Kapolres Anjar Purwoko menekankan pentingnya solidaritas dan pengertian antara pihak kepolisian dan tahanan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik, meski dalam kondisi yang sulit.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat membangun solidaritas dan saling pengertian. Tahanan harus menyadari bahwa mereka tidak sendirian, dan kami sebagai aparat juga menghormati hak-hak dasar mereka,” lanjut Kapolres.

Selain sebagai bentuk perhatian terhadap tahanan, makan bersama ini juga menjadi bagian dari inovasi pelayanan publik Polres Polman.

Dengan pendekatan yang lebih humanis, kepolisian ingin membuktikan bahwa institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat yang penuh empati.

Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, baik internal kepolisian maupun masyarakat luas. Pendekatan humanis yang ditunjukkan oleh Kapolres Polman diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi institusi lainnya untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan.

Dengan langkah ini, Polres Polman membuktikan bahwa pendekatan hukum yang berimbang antara ketegasan dan kemanusiaan mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis di tengah dinamika masyarakat.

Editor : Huzair.zainal

Menkum sebut transformasi digital beri warna baru Kemenkum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan transformasi digital memberi warna baru untuk Kementerian Hukum (Kemenkum), baik kebutuhan internal maupun eksternal.

Dia menuturkan transformasi digital merupakan keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan melayani masyarakat dengan lebih efektif.

"Transformasi digital dalam pelayanan publik di Kemenkum adalah sebuah hal yang sangat penting dilakukan," kata Supratman saat memimpin Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (14/1), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pada kebutuhan internal, kata dia, dilakukan untuk manajemen talenta yang transparan dan akuntabel, sedangkan untuk kebutuhan eksternal dilakukan untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Maka dari itu untuk kepentingan lembaga, dirinya menegaskan tak ada pilihan lain selain melakukan transformasi digital.

Lebih jauh, Supratman menyampaikan program transformasi digital di Kemenkum akan sangat berhubungan dengan penguasaan teknologi informasi pegawai, utamanya dalam rangka membangun platform superapps yang terhubung dengan program manajemen talenta yang Kemenkum lakukan.

Sementara terkait keamanan data, Menkum juga menekankan pentingnya mempelajari potensi risiko kebocoran data, yang menjadi ancaman serius dalam program transformasi digital.

Oleh karenanya, ia berharap pengamanan data transformasi digital bisa menjadi perhatian bersama jajaran Kemenkum, khususnya Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Transformasi Digital, Penasihat Menteri, serta Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum.

Sebelumnya, Kemenkum menargetkan seluruh layanan masyarakat di bawah kementerian tersebut bisa diselenggarakan berbasis digital paling lambat pada tahun 2026.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah proses pemerintahan yang terbuka bagi semua masyarakat.

"Saya percayakan Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk memimpin transformasi digital bersama dengan Badan Strategi Kebijakan (BSK)," ucap Supratman dalam acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa (7/1).

Adapun Kemenkum baru saja meluncurkan transformasi digital berupa situs resmi Kemenkum sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang diinginkan.

Supratman berharap transformasi digital yang baru saja diluncurkan menjadi langkah awal Kemenkum dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.