REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan adanya kelemahan penegakan hukum di aparat penegak hukum (APH). Yusril memandang persepsi norma hukum kerap berbeda di tataran APH.

Hal tersebut dikatakan Yusril dalam Malam Apresiasi Karya Jurnalistik yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2025) malam.

"Bahwa di pemerintahan juga ada kelemahan karena norma hukumnya itu banyak yang tidak begitu jelas perumusannya, sehingga berbeda-beda di penegakan hukum," kata Yusril dalam kesempatan itu.

Dalam diskusi bertajuk "Wajah Hukum Pemerintahan Baru" itu, Yusril menyampaikan Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi hukum. Tujuannya, guna menghadirkan sistem peradilan adil, transparan dan akuntabel.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan reformasi hukum demi terciptanya sistem peradilan yang adil, transparan dan akuntabel. Nah salah satu program dari delapan Asta Cita Pak Prabowo adalah reformasi bidang hukum dan birokrasi," ujar Yusril.

Yusril menyebut perbaikan APH dan hukum termasuk salah satu upaya Pemerintah melakukan reformasi hukum dan birokrasi.

"Jadi ini hal-hal yang memang harus diperbaiki, supaya juga yang paling penting terutama di bidang hukum pidana, supaya hukum tidak multitafsir. Masih banyak multitafsir, semakin tidak jelas," ucap Yusril.

Yusril kemudian mengakui lemahnya penegakan hukum di tamah air. Salah satu kelemahan indikasinya perbedaan persepsi suatu norma hukum di antara APH.

"Di internal pemerintah kita, saya harus akui, ada kelemahan juga. karena persepsi APH terhadap suatu norma hukum tidak sama. Bagaimana mereka mau menegak adili, kalau berbeda-beda satu dengan lain," ujar Yusril.

Yusril mencontohkan salah satu multitafsirnya norma hukum yang menjelaskan soal kerugian keuangan negara di Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Yusril mengungkap ada 23 jenis peraturan UU yang merumuskan tentang pengertian keuangan negara.

"Ada yang definisikan uang negara adalah uang yang berasal dari APBN dan APBD. Ya kalau kami-kami ini dapat gaji setiap bulan, dari mana uang itu? Kan dari APBN. Lalu uangnya saya kantongi, begitu ke pasar dicopet, tukang copet itu mencopet yang saya atau uang negara? Kalau pencopet itu mencuri uang negara, ia bisa didakwa di pengadilan Tipikor," ucap Yusril.

Pemenang Lomba Karya Jurnalistik Iwakum

Pada acara itu, Yusril juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang

lomba jurnalistik yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Selain Yusril, tokoh hukum lainnya juga ikut menyerahkan hadiah.

Yakni, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Hiariej atau Eddy Hiariej, eks Wakil Ketua MA Andi Samsan Nganro, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. Kemudian, komisioner Kompolnas Choirul Anam, Ketua YLBHI M Isnur, eks penyidik KPK Yudi Purnomo, dan pengacara Deolipa Yumara.

Wartawan CNNIndonesia.com Feri Agus Setyawan meraih juara pertama lomba jurnalistik kategori tulis. Sedangkan pewarta foto Radar Semarang Nur Chamim jadi juara pertama untuk kategori karya fotografi.

Feri meraih juara pertama kategori karya tulis atas pemberitaan berjudul "Darurat Mafia Hukum dan Momentum Bersih-Bersih Pemerintahan Baru". Untuk juara 2 karya tulis diraih Rahel Narda Chaterine dari Kompas.com dengan karya berjudul "Bola Panas OTT di Tangan Pimpinan KPK Baru, Masih Relevan".

Kemudian, juara 3 diraih Yakub Pryatama Wijayaatmaja dari Media Indonesia dengan judul "Pemulangan Napi Asing Disertai Pamrih", dan juara favorit diraih Yogi Anugrah dari CNNIndonesia.com dengan karya berjudul "Sesat Pikir Capim KPK soal Usulan Penghapusan OTT".

Sedangkan Nur Chamim merebut juara 1 dengan karya foto bertajuk "Solidaritas Penembakan Pelajar di Semarang". Untuk juara 2 kategori karya foto diraih Mochamad Risyal Hidayat dari Antara dengan karya berjudul "Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Polresta Samarinda". Lalu Hendra A Setyawan dari Kompas meraih juara 3 dengan karya "Uang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang". Terakhir Dipta Wahyu dari Jawa Pos menyabet juara favorit dengan karya "Berikan Hak Suara".

Para pemenang mengalahkan ratusan karya tulis dan foto dengan tema "Wajah Hukum Pemerintahan Baru". Ratusan karya tersebut dinilai Andi Samsan Nganro, pakar hukum dari Trisakti Albert Aries, dan editor Kompas.com Bayu Galih selaku dewan juri untuk kategori karya tulis. Lalu mantan Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Reno Esnir, dosen fotografi IISIP Melly Riana Sari, dan Sekretaris Departemen Media Sosial Iwakum Dwi Arief Hidayat selaku dewan juri kategori karya foto.

Apabila WNA masuk Indonesia menggunakan izin tinggal dalam bentuk visa wisata atau visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA) maka WNA tersebut dilarang mengambil pekerjaan di Indonesia karena harus memiliki visa kerja

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, memburu seorang warga negara asing (WNA) asal Bangladesh yang diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan menjadi sopir pariwisata.

“Saat ini masih dalam pencarian,” kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Bali, Sabtu.

Imigrasi tidak mengungkapkan lebih detail identitas WNA tersebut, namun pihaknya sudah mengantongi latar belakang orang asing itu, karena tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Denpasar sedang memburu pria tersebut.

Menurut dia, Inteldakim Denpasar telah mendatangi Pelabuhan Sanur Denpasar, namun pihaknya tidak lagi mendapati aktivitas pria tersebut.

Sebelumnya, beredar video di media sosial Facebook yang diunggah seorang warganet pada Jumat (17/1).

Dalam video tersebut, beberapa warga mempertanyakan keberadaan seorang pria dengan mengenakan kaus berwarna merah muda dan mengenakan topi tersebut yang diketahui berasal dari Bangladesh.

Pria tersebut kedapatan sedang menjemput wisatawan asing di Pelabuhan Sanur Denpasar yang disebutkan berasal dari Pakistan, dengan latar belakang beberapa koper di bagasi kendaraannya.

Pria yang mengaku berasal dari Bangladesh itu dapat berkomunikasi bahasa Indonesia meski tidak lancar dan mengaku menikah dengan warga negara Indonesia.

"Saya tidak sedang bekerja," ucap pria yang belum diketahui identitasnya itu dalam video berdurasi singkat tersebut.

Meski mengaku tidak sedang bekerja dan menjemput temannya, namun dari penuturan beberapa pria yang mengintrograsinya menyebutkan tamu asal Pakistan itu justru mengaku dijemput oleh seorang sopir.

Apabila WNA masuk Indonesia menggunakan izin tinggal dalam bentuk visa wisata atau visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA) maka WNA tersebut dilarang mengambil pekerjaan di Indonesia karena harus memiliki visa kerja.

Meski begitu, dalam pasal 81 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, ada tiga kriteria untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yaitu hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, dan memiliki kompetensi sesuai jabatan yang diduduki.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Israel akan membebaskan 735 tahanan Palestina yang dipenjara dalam fase pertama gencatan senjata dengan Hamas yang akan berlaku pada Minggu (19/1).

Kementerian Kehakiman Israel merilis nama-nama semua tahanan yang akan dibebaskan kecuali 25 anak di umur yang berusia 16 hingga 18 tahun pada Sabtu (18/1).

Pembebasan tersebut akan berlangsung secara bertahap. Dalam rilis sebelumnya, kementerian menyatakan 95 tahanan dijadwalkan dilepas pada Minggu.

Pembebasan pertama itu mencakup 70 perempuan dan 25 laki-laki. Sebagai imbalan, dikutip dari CNN, Hamas akan melepas tiga sandera perempuan.

Selama agresi Israel ke Palestina, mereka menangkap ratusan warga dan memenjarakan tanpa melalui proses hukum atau pengadilan.

Pernyataan Kementerian Kehakiman muncul usai kabinet Israel menyetujui gencatan senjata melalui rapat yang berlangsung selama berjam-jam pada Jumat.

Dalam rapat itu, 24 menteri sepakat gencatan dan delapan lainnya menolak.

Kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas mencakup tiga fase. Fase pertama akan berlangsung 42 hari mencakup pertukaran sandera Hamas dan tahanan Palestina di Israel, penghentian serangan hingga lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.

Fase kedua diharapkan bisa mengakhiri perang dan gencatan menjadi permanen. Di tahap ini, para sandera yang masih hidup akan dibebaskan sebagai imbalan sekitar 190 tahanan Palestina di Israel.

Fase kedua juga mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Fase ketiga pemulangan jenazah dan sisa-sisa tubuh sandera serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza.

Gencatan senjata ini tercapai setelah Israel melancarkan agresi ke Palestina sejak Oktober 2023. Selama itu pula, lebih dari 46.000 warga tewas gegara serangan pasukan Zionis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto siap menghadapi praperadilan atas penetapan status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDIP Harun Masiku.

"Kami nilai (praperadilan) ini hak hukum tersangka dalam rangka mencari keadilan. Apalagi merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tahun 2015, penetapan sah tidaknya tersangka menjadi obyek praperadilan," kata Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Ronny mengatakan, pihaknya siap menunjukkan celah-celah kekeliruan KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait perkara tersebut.

Hal ini, kata dia, sesuai dengan putusan MK ketika memutus penetapan tersangka masuk dalam obyek praperadilan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik. Terutama jika dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan.

"Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan mulai menyidangkan perkara praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto pada 21 Januari mendatang.

Dalam perkara praperadilan itu, Hasto menggugat status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

“Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025,” kata Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Djuyamto mengatakan, PN Jaksel baru menerima permohonan praperadilan Hasto hari ini dan terdaftar dengan Nomor Perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Ketua PN Jaksel kemudian menunjuk Djuyamto sebagai hakim tunggal yang akan mengadili permohonan tersebut.

“Diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak Termohon yaitu KPK RI,” tutur Djuyamto.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap bersama-sama mantan kader PDI-P Harun Masiku.

Hasto diduga turut memberikan uang suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme PAW.

Selain itu, Hasto juga diduga menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun yang berstatus buron sejak 2020.

GAZA - Seorang pemimpin senior Hamas mengungkapkan kepada Al-Mayadeen bahwa pembebasan tahanan yang ditahan Israel akan dilakukan secara bertahap, sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata.

Menurut sumber tersebut, pembebasan semua tahanan yang ditahan setelah 7 Oktober, termasuk pejuang Hizbullah, akan ditunda hingga tahap kedua.

Sumber tersebut mengonfirmasi tahap pertama perjanjian gencatan senjata akan melibatkan pembebasan tahanan yang dipenjara sebelum eskalasi 7 Oktober, yang dikenal sebagai "Banjir Al-Aqsa."

Selain itu, tahap pertama akan mencakup pembebasan wanita, anak-anak, dan warga sipil yang ditahan selama konflik baru-baru ini.

Tokoh senior Hamas tersebut juga mencatat pembebasan tahanan akan menjadi bagian dari persiapan yang lebih luas yang dilakukan di Kairo untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata.

Upaya ini dikoordinasikan oleh perwakilan Mesir, Qatar, Amerika Serikat (AS), Israel, dan Hamas, dengan fokus pada pertukaran tahanan, bantuan kemanusiaan, dan pemantauan potensi pelanggaran gencatan senjata.

Sumber tersebut juga menyoroti pada tahap pertama, 30 wanita dan anak-anak Palestina akan dibebaskan sebagai ganti setiap tahanan wanita dan anak yang ditahan Hamas.

Selain itu, 30 tahanan Palestina yang lanjut usia dan sakit akan dibebaskan sebagai ganti setiap tahanan Israel yang lanjut usia dan sakit (berusia 50 tahun ke atas).

Perlu dicatat bahwa selama agresinya terhadap Lebanon, Israel merilis video yang diklaimnya menunjukkan penangkapan para pejuang Hizbullah. Namun, gerakan perlawanan Lebanon belum mengonfirmasi atau membantah laporan ini.

Lebih jauh, sumber perlawanan Palestina sebelumnya telah mengungkapkan kepada Al-Mayadeen bahwa persiapan di Kairo sedang dilakukan untuk memulai pelaksanaan perjanjian gencatan senjata, dengan fokus pada pertukaran tahanan, upaya bantuan, dan pemantauan lapangan terhadap setiap pelanggaran gencatan senjata.

Perkembangan ini diharapkan akan terus berlanjut di bawah pengawasan ketat dari pihak-pihak internasional yang terlibat, memastikan komitmen terhadap ketentuan gencatan senjata dan kesejahteraan semua tahanan yang terlibat.

Samarinda (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kalimantan Timur, menggelar asesmen terhadap 95 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bentuk dukungan terhadap rencana program pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Samarinda," Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat.

Dia mengatakan, asesmen ini merupakan langkah awal dari realisasi rencana pemerintah untuk memberikan amnesti kepada sekitar 44.000 narapidana di seluruh Indonesia. Pemilihan narapidana yang berhak menerima amnesti akan dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang telah ditentukan.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan asesmen ini menggunakan instrumen skrining penempatan narapidana.

"Instrumen ini membantu kami dalam menyeleksi WBP yang benar-benar layak dan memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan amnesti," jelas Theo.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program amnesti ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan hukum yang lebih humanis.

"Kami ingin memberikan kesempatan kedua bagi para narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat," tambahnya.

Pemberian amnesti ini juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang saat ini banyak terjadi di rumah tahanan negara (rutan) dan lapas di seluruh Indonesia, termasuk di Kaltim. Dengan berkurangnya jumlah penghuni, diharapkan kondisi di dalam lapas menjadi lebih baik dan kondusif.

Program Amnesti yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, menurut Theo, merupakan langkah selektif dan strategis dalam mengurangi angka kelebihan kapasitas di lapas.

“Kita tahu bersama bahwa kondisi lapas di Indonesia, termasuk di Samarinda, seringkali melebihi kapasitas ideal. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pembinaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah lain seperti gangguan keamanan dan kesehatan,” ungkapnya.

Theo menekankan pentingnya asesmen yang dilakukan secara cermat dan teliti. Pihaknya tidak ingin sembarangan dalam mengusulkan nama-nama penerima amnesti.

TEL AVIV - Pemerintah Israel, di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah resmi menyetujui gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Gaza, menurut laporan penyiar publik Israel.

Kesepakatan itu mendapat dukungan dari 24 menteri, dan 8 menteri menentangnya.

Pemerintah bersidang pada Jumat malam (17/1/2025) untuk membahas ketentuan gencatan senjata, setelah Kabinet Keamanan merekomendasikan persetujuan pada hari sebelumnya.

Kesepakatan itu menghadapi perlawanan keras dari mitra koalisi sayap kanan Netanyahu, yang mengemukakan kekhawatiran bahwa keberatan mereka dapat mengganggu stabilitas pemerintahannya.

Diyakini mediator dalam pembicaraan gencatan senjata memberikan tekanan signifikan pada Netanyahu untuk menyelesaikan persetujuan yang diperlukan pada hari Jumat, dengan perjanjian tersebut diharapkan mulai berlaku pada hari Minggu.

Sumber yang sama, yang dikutip Al-Jazeera Arabic Channel menyatakan Hamas telah menuntut masa tenang selama 48 jam sebelum penerapan perjanjian untuk memfasilitasi pemindahan tahanan Israel pada hari pertama pelaksanaan kesepakatan.

Media Israel melaporkan pembebasan gelombang pertama tahanan Israel dari Gaza dapat dimulai pada pukul 4 sore pada hari Minggu.

Setelah Kabinet Keamanan menyetujui perjanjian tersebut, Kementerian Kehakiman Israel merilis daftar 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran awal, dengan tiga tahanan wanita Israel akan dibebaskan dari Gaza.

Namun, Hamas menuduh Israel melakukan kekejaman yang mengerikan di Gaza bahkan setelah pengumuman gencatan senjata.

Hamas mengatakan tindakan Israel itu ditujukan untuk menyabotase perjanjian gencatan senjata.

Lebih dari 100 warga Palestina telah tewas dalam apa yang dianggap Hamas sebagai pembantaian Israel yang disengaja.

Hamas menyerukan peningkatan tekanan pada Netanyahu dan pemerintah sayap kanannya untuk menghentikan serangan biadab ini.

Upaya mediasi, yang dipimpin Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, berhasil mengamankan kesepakatan gencatan senjata, yang akan dimulai pada hari Minggu.

Pada tahap pertama perjanjian, yang berlangsung selama 42 hari, perlawanan Palestina akan membebaskan 33 tahanan Israel, hidup dan meninggal, sementara sekitar 2.000 tahanan Palestina, termasuk 300 yang menjalani hukuman seumur hidup, akan dibebaskan dari penjara Israel dan pusat penahanan militer.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka peluang untuk memulangkan mantan pentolan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

"Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian," ucap Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Yusril menjelaskan Hambali merupakan teroris yang diduga kuat terlibat dalam kasus Bom Bali 2002. Hambali sempat melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga berhasil ditangkap.

Hambali kemudian ditahan di Guantanamo atas permintaan Amerika Serikat. Akan tetapi, perkara Hambali belum mendapat kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat.

Menurut Yusril, kasus Hambali telah kedaluwarsa jika diadili berdasarkan hukum Indonesia. Pasalnya, kasus terorisme yang melibatkan Hambali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

"Berdasarkan hukum Indonesia, sebenarnya, kalau kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, itu ada kedaluwarsanya. Kalau lebih 18 tahun, perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi," ujarnya.

Yusril menyebut pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai hal itu. Pemerintah Indonesia nantinya juga akan membicarakan wacana pemulangan Hambali dengan Pemerintah Amerika Serikat.

"Sekarang kan juga kami masih belum tahu kewenangan siapa, Amerika Serikat atau Kuba? Karena wilayahnya (Guantanamo) ada di Kuba, dan sampai hari ini dia sudah ditahan cukup lama di Guantanamo, tanpa diadili," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, wacana pemulangan Hambali merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap WNI yang menghadapi kasus hukum di luar negeri.

"Supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tetapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri," ujarnya.

Selain Hambali yang ditahan di Guantanamo, Yusril juga menyoroti WNI yang dijatuhi pidana mati di negara lain, seperti di Malaysia dan Arab Saudi.

"Di Malaysia ada sekitar 54 orang Indonesia yang dipidana mati yang belum dieksekusi. Di Arab Saudi ada beberapa. Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, Pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Arab Saudi juga bisa kita ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri," katanya.

Pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane ke Filipina dan lima narapidana kasus Bali Nine ke Australia pada Desember 2024.

Selain itu, Indonesia tengah membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika berkebangsaan Prancis, Serge Areski Atlaoui.

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa hukum terjadi di sepanjang Jumat (17/1). Dari mulai tersangka korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan catatan kredit eks Bupati Jepara.

Berikut rangkuman beritanya

1. KPK tahan dua tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.

“Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 5 Februari 2025,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Kedua tersangka tersebut yakni Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang Martono, dan Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar.

Baca di sini

2. Presiden belum bahas bantuan asing dalam rapat MBG hari ini

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

Baca di sini

3. Polri dukung personel disabilitas berkarier sesuai keinginan

Jakarta (ANTARA) - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo mendukung personel penyandang disabilitas di Korps Bhayangkara untuk berkarier sesuai keinginan masing-masing.

Hal itu disampaikan Komjen Pol Dedi ketika menemui 16 anggota yang masuk melalui jalur disabilitas di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Jumat. Belasan anggota yang tersebar dari berbagai polda di seluruh Indonesia tersebut dihadirkan untuk bersilaturahmi dan berdiskusi.

Baca di sini

4. Pemerintah wacanakan pemulangan Hambali dari Guantanamo

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Pemerintah Indonesia mewacanakan pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

“Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian,” ucap Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Baca di sini

5. KPK periksa eks Bupati Jepara Dian Kristiandi soal catatan kreditnya

Jakarta (ANTARA) - Bupati Jepara periode 2019-2022 Dian Kristiandi (DK) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proses pengajuan dan penyelesaian kreditnya semasa menjabat sebagai bupati.

Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik KPK terkait penyidikan dugaan korupsi dengan modus pemberian kredit usaha fiktif di lingkungan PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2022-2024.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk undang-undang terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

“Draf undang-undangnya sudah ada di Kementerian Hukum, supaya nanti kita segera bikin. Undang-undangnya cuma berapa pasal saja, kok. Mudah-mudahan cepat selesai,” ujar Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Sementara itu, undang-undang mengenai bantuan hukum timbal balik (MLA) tidak bisa dijadikan dasar pemindahan maupun pertukaran narapidana.

Yusril mengakui undang-undang khusus yang mengatur pemindahan maupun pertukaran narapidana tersebut belum ada. Pemindahan narapidana asing yang dilakukan pemerintah belakangan ini merupakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

“Karena belum ada (undang-undang khusus) maka terbuka ruang bagi Presiden untuk merumuskan satu kebijakan dan merupakan sebuah diskresi Presiden untuk hal ini,” ujarnya.

Adapun, pemindahan narapidana asing yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada Desember 2024 didasarkan pada kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement). Namun demikian, Menko Yusril yakin undang-undang khusus yang mengatur hal itu diperlukan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Pemerintah Indonesia mewacanakan pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

“Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian,” ucap Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Yusril menjelaskan, Hambali merupakan teroris yang diduga kuat terlibat dalam kasus Bom Bali 2002. Hambali sempat melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga berhasil ditangkap.

Hambali kemudian ditahan di Guantanamo atas permintaan Amerika Serikat. Akan tetapi, perkara Hambali belum mendapat kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat.

Menurut Yusril, kasus Hambali telah kedaluwarsa jika diadili berdasarkan hukum Indonesia. Pasalnya, kasus terorisme yang melibatkan Hambali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

“Berdasarkan hukum Indonesia, sebenarnya, kalau kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, itu ada kedaluwarsanya. Kalau lebih 18 tahun, perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi,” ujar dia.

Yusril menyebut pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai hal itu. Pemerintah Indonesia nantinya juga akan membicarakan wacana pemulangan Hambali dengan Pemerintah Amerika Serikat.

“Sekarang kan juga kami masih belum tahu kewenangan siapa, Amerika Serikat atau Kuba? Karena wilayahnya (Guantanamo) ada di Kuba; dan sampai hari ini dia sudah ditahan cukup lama di Guantanamo, tanpa diadili,” kataYusril.

Lebih lanjut, ia menuturkan, wacana pemulangan Hambali merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap WNI yang menghadapi kasus hukum di luar negeri. “Supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tetapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri,” ujarnya.

Selain Hambali yang ditahan di Guantanamo, Yusril juga menyoroti WNI yang dijatuhi pidana mati di negara lain, seperti di Malaysia dan Arab Saudi.

“Di Malaysia ada sekitar 54 orang Indonesia yang dipidana mati yang belum dieksekusi. Di Arab Saudi ada beberapa. Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, Pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Arab Saudi juga bisa kita ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri,” katanya.

Diketahui, Indonesia pada Desember 2024 telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane ke Filipina dan lima narapidana kasus Bali Nine ke Australia. Selain itu, Indonesia tengah membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika berkebangsaan Prancis, Serge Areski Atlaoui.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Prancis pada dasarnya telah menyepakati syarat yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui.

“Hampir 90 persen sudah disepakati dan Prancis itu lebih detail menerangkan kepada kita bahwa kalau kasus seperti ini di Prancis dihukum berapa lama, mereka sudah terangkan. Kalau ditransfer ke sana, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Prancis, mereka agak jelas menerangkan itu,” ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Menurut Yusril, syarat pemindahan Serge sama dengan syarat pemindahan terpidana mati Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana anggota kasus Bali Nine ke Australia. Mary Jane dan lima napi Bali Nine telah dipindahkan ke negara asalnya pada Desember 2024.

Salah satu syarat dimaksud adalah Pemerintah Prancis wajib mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

Kewenangan pembinaan narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Indonesia pun akan menghormati kebijakan yang akan diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

“Jadi, kalau nanti Pemerintah Prancis akan memberikan grasi menjadi hukuman terbatas, misalnya seumur hidup atau dipidana 20 tahun, itu adalah keputusan dari Presiden Prancis yang harus kita hormati,” tutur Yusril.

Berdasarkan hukum Prancis, kasus yang menjerat Serge dijatuhi pidana maksimal 30 tahun penjara. Serge dimungkinkan bebas jika pemerintahnya mengubah hukuman menjadi 20 tahun penjara, mengingat dia telah menjalani pidana penjara selama sekitar 20 tahun di Indonesia.

Namun demikian, nasib Serge setelah dipindahkan masih dalam pembahasan. Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia dan Prancis tengah merundingkan beberapa hal pokok, termasuk draf kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement) pemindahan Serge.

Pemerintah Prancis, kata dia, juga telah menyetujui pengaturan praktis pemindahan Serge akan ditandatangani oleh Menteri Kehakiman Prancis dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI. Penandatanganan itu kemungkinan dilakukan secara daring karena mempertimbangkan aspek jarak.

“Mungkin bulan Februari yang akan datang sudah bisa disepakati antara pemerintah kita dan pemerintah Prancis,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Yusril saat dikonfirmasi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Minggu (29/12/2024), menjelaskan, Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui pada Kamis (19/12/2024). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025