Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Prancis pada dasarnya telah menyepakati syarat yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui.

“Hampir 90 persen sudah disepakati dan Prancis itu lebih detail menerangkan kepada kita bahwa kalau kasus seperti ini di Prancis dihukum berapa lama, mereka sudah terangkan. Kalau ditransfer ke sana, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Prancis, mereka agak jelas menerangkan itu,” ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Menurut Yusril, syarat pemindahan Serge sama dengan syarat pemindahan terpidana mati Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana anggota kasus Bali Nine ke Australia. Mary Jane dan lima napi Bali Nine telah dipindahkan ke negara asalnya pada Desember 2024.

Salah satu syarat dimaksud adalah Pemerintah Prancis wajib mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

Kewenangan pembinaan narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Indonesia pun akan menghormati kebijakan yang akan diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

“Jadi, kalau nanti Pemerintah Prancis akan memberikan grasi menjadi hukuman terbatas, misalnya seumur hidup atau dipidana 20 tahun, itu adalah keputusan dari Presiden Prancis yang harus kita hormati,” tutur Yusril.

Berdasarkan hukum Prancis, kasus yang menjerat Serge dijatuhi pidana maksimal 30 tahun penjara. Serge dimungkinkan bebas jika pemerintahnya mengubah hukuman menjadi 20 tahun penjara, mengingat dia telah menjalani pidana penjara selama sekitar 20 tahun di Indonesia.

Namun demikian, nasib Serge setelah dipindahkan masih dalam pembahasan. Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia dan Prancis tengah merundingkan beberapa hal pokok, termasuk draf kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement) pemindahan Serge.

Pemerintah Prancis, kata dia, juga telah menyetujui pengaturan praktis pemindahan Serge akan ditandatangani oleh Menteri Kehakiman Prancis dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI. Penandatanganan itu kemungkinan dilakukan secara daring karena mempertimbangkan aspek jarak.

“Mungkin bulan Februari yang akan datang sudah bisa disepakati antara pemerintah kita dan pemerintah Prancis,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Yusril saat dikonfirmasi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Minggu (29/12/2024), menjelaskan, Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui pada Kamis (19/12/2024). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sumatera Utara menyalurkan ratusan paket Makan Bergizi Gratis di SDN 064012 dan SDN 060830, Medan, Sumatera Utara.

"Jumlah makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini sebanyak 300 paket yang berisi kandungan gizi yang sudah lengkap," ujar Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Yan Welly Wiguna di Medan, Sabtu.

Yan Welly mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75 dan juga sejalan mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis.

Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun kehidupan sosial masyarakat di lingkungan setempat.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi siswa sekaligus mendukung tumbuh kembang anak. Langkah ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa.

Selain itu, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut juga melaksanakan kegiatan bakti sosial di
Panti Asuhan Bumi dan Panti Asuhan Ora Et Labora Nusantara Medan.

"Dalam kegiatan ini, tim menyerahkan bantuan bahan makanan pokok atau sembako serta uang tunai kepada pengurus panti," ucap Yen Welly.

Rangkaian kegiatan bakti sosial itu diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk terus memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.*

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara Pilgub Jatim nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025, di Jakarta, Jumat (17/1/2025). Sidang kali ini, hakim MK memberi kesempatan pihak termohon yakni KPU Jatim dan pihak terkait (Tim Hukum Khofifah-Emil) untuk menyampaikan eksepsi.

Cawagub Jatim Emil Elestianto Dardak yakin MK akan memberikan keputusan terbaik terkait perselisihan gugatan suara Pilgub Jatim 2024.

"Kami yakin MK akan memberi keputusan terbaik untuk warga Jawa Timur," kata Emil di Surabaya, Sabtu (18/1/2025).

Mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan Tim Hukum Khofifah-Emil akan senantiasa bekerja optimal untuk mengawal suara masyarakat Jawa Timur yang telah disalurkan pada Pilkada Serentak 27 November 2024 lalu.

Wagub Jatim 2019-2024 ini juga menghormati proses hukum yang berjalan di MK. Ia percaya MK akan mengadili dengan sebaik-baiknya

"Kita hormati proses yang berlangsung dan kami terima kasih kepada segenap kuasa hukum yang tentunya memberikan dedikasinya yang baik," jelasnya.

"Karena kita percaya, bahwa kita berjuang di jalan yang berbasis integritas, fairplay, jadi itu saja," tambahnya.

Emil juga mengomentari terkait potensi molornya pelantikan Gubernur-Wagub Jatim periode 2025-2030 karena adanya gugatan di MK. Ia menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan ke pemerintah pusat.

"Kami serahkan ke pemerintah pusat, kami siap melaksanakan tugas kapan saja ketika tugas itu diamanahkan oleh pemerintah pusat," tandasnya.

Video Cara Luluk, Khofifah dan Risma soal Pengelolaan Sampah di Jatim

Video Cara Luluk, Khofifah dan Risma soal Pengelolaan Sampah di Jatim

Koalisi organisasi masyarakat sipil meminta Bareskrim Polri untuk tetap melakukan proses penegakan hukum meskipun pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer yang membentang di perairan Laut Tangerang, Provinsi Banten, mulai dibongkar TNI AL.

Salah satu anggota koalisi organisasi masyarakat sipil itu adalah LBH Jakarta. Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan berpendapat pembongkaran pagar laut tanpa proses hukum yang jelas dan tegas terhadap pelakunya hanya jadi sekadar tindakan kosong yang tidak memberi efek jera dan jaminan ketidakberulangan.

Menurut dia, pembangunan pagar laut yang misterius tersebut sangat sistematis dan melibatkan banyak pihak. Proses pembangunannya pun diduga membutuhkan biaya hingga miliaran rupiah.

"Oleh karenanya, proses hukum harus dilakukan secara komprehensif, termasuk di ranah pidana," ujar Fadhil saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (18/1).

Fadhil meminta pemerintah dan pemangku kekuasaan terkait juga harus melakukan pemulihan kerusakan ekosistem laut maupun kerugian yang dialami oleh nelayan tradisional di sana.

LBH Jakarta tergabung dalam organisasi masyarakat sipil bersama Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, PBHI Nasional, hingga Kiara sebelumnya melaporkan pemagaran laut di pesisir Tangerang, Banten itu ke Bareskrim Polri.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni mengatakan pihaknya mengadukan ke Bareskrim Polri karena somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak digubris.

"Kita sudah memasukkan surat ya, surat pengaduan. Ini sudah ada tanda terimanya dari Badan Reserse Kriminal Polri. Memang kita untuk Dumas (pengaduan masyarakat), ya kita bukan LP (laporan polisi) ya sifatnya," kata Gufroni di Bareskrim Polri, Jumat (17/1).

Ia mengatakan selain mengganggu nelayan mencari ikan, pagar-pagar laut itu telah merusak ekosistem.

"Kalau dari temuan lapangan yang kami dapatkan, pemagaran ini sangat sistematis dan terencana. Satu meter saja mungkin bisa butuh puluhan bambu, puluhan batang bambu. Bahkan salah satu media yaitu menaksir Rp5 miliar untuk membuat pagar laut tersebut," kata dia.

Per hari ini, Sabtu (18/1), TNI AL bersama warga termasuk nelayan mulai membongkar pagar laut misterius di perairan Tangerang.

Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal III) Jakarta Brigjen (Mar) Harry Indarto yang memimpin pembongkaran menargetkan bisa membongkar pagar sepanjang 2 kilometer pada hari ini.

"Sepertinya tidak mungkin kalau 30 kilometer itu akan kita laksanakan dalam satu hari, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 kilometer," kata Harry Indarto, Sabtu (18/1) di lokasi pembongkaran di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang.

Pada momen hari ini juga, Gufroni meminta Bareskrim Polri untuk memanggil tujuh pihak terlapor meskipun pagar laut sedang dibongkar TNI AL.

"Saya kira kepolisian atau Mabes Polri untuk serius menindaklanjuti pengaduan yang sudah kami sampaikan pada hari Jumat kemarin dengan melakukan upaya-upaya penyelidikan, pemanggilan terhadap nama-nama yang sudah kami sampaikan di dalam surat pengaduan kami," kata Gufroni saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (18/1).

Gufroni tidak membuka tujuh nama terlapor tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Sementara tujuh nama tapi nanti tergantung pihak penyidik apakah ada perkembangan selanjutnya. Itu kewenangan dari penyidik," imbuhnya.

Ia tak lupa memberi apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan juga pihak TNI AL yang bergerak cepat untuk membongkar pagar laut misterius di perairan Tangerang.

"Kami tentu menyampaikan apresiasi langkah-langkah tegas yang dilakukan Prabowo kemudian diikuti oleh pembongkaran yang dilakukan TNI Angkatan Laut. Kita perlu acungi jempol karena KKP kan dia bergeming menunggu 20 hari," ucap dia.

BANYUWANGI, iNEWSSURABAYA.ID – Upaya penyelundupan handphone ke dalam Lapas Kelas IIA Banyuwangi berhasil digagalkan pada Sabtu (18/1/25). Dalam kejadian tersebut, petugas menemukan handphone yang disembunyikan di dalam roti pada saat pemeriksaan rutin.

Insiden bermula ketika seorang petugas di pos pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) mencurigai sebuah paket makanan yang dibawa oleh B, pengunjung yang ingin menitipkan barang kepada narapidana berinisial AL. 

Saat paket tersebut diperiksa lebih lanjut, petugas menemukan handphone yang diselipkan dalam roti. AL, yang ternyata saudara kandung B, merupakan narapidana kasus penyalahgunaan narkotika.

"Awalnya petugas tidak mencurigai apa pun," ungkap Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono. 

"Namun, ketika roti tersebut dibelah, kami menemukan handphone yang disembunyikan dengan rapi di dalamnya," tambahnya.

Kepala Lapas Agus Wahono menegaskan bahwa tindakan penyelundupan barang seperti ini merupakan ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Barang terlarang, seperti handphone, dapat digunakan untuk aktivitas ilegal yang mengganggu stabilitas di dalam lapas.

Petugas segera mengamankan B dan memanggil AL untuk dimintai keterangan. "Keduanya tak bisa mengelak dan mengakui rencana penyelundupan tersebut," jelas Agus.

Sebagai langkah pencegahan, pemeriksaan ketat terhadap setiap barang titipan telah menjadi prosedur tetap (SOP) di Lapas Banyuwangi. 

"Kami selalu mengingatkan petugas agar waspada terhadap setiap barang yang masuk," kata Agus. 

Ia juga mengimbau warga binaan untuk tidak mencoba-coba membawa barang terlarang, demi menciptakan lingkungan lapas yang bebas dari handphone, pungli, dan narkoba (halinar).

Sebagai sanksi, AL dijatuhi hukuman berupa penempatan di sel isolasi dan pencabutan hak-haknya untuk sementara waktu. Sedangkan B, yang mencoba menyelundupkan handphone, dilarang melakukan kunjungan dalam bentuk apa pun, baik menitipkan barang maupun tatap muka.

"Kami tidak akan ragu untuk menindak tegas siapa pun yang melanggar aturan di Lapas Banyuwangi," tegas Agus Wahono.

Dengan pengamanan yang semakin ketat, Lapas Banyuwangi terus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban demi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang kondusif dan bebas dari peredaran barang-barang terlarang.

Editor : Arif Ardliyanto

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan remisi kepada nyaris 2.500 narapidana yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan kekerasan menjelang akhir masa jabatannya. Gedung Putih menyebutnya sebagai pemberian remisi terbesar dalam sehari sepanjang sejarah AS.

Para narapidana yang mendapatkan remisi, seperti dilansir detikNews dari AFP, Sabtu (18/1/2025), merupakan mereka yang sudah menjalani "masa hukuman yang jauh lebih lama" dibandingkan dengan hukuman yang bakal mereka terima berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini.

Biden mengatakan langkah ini sebagai "langkah penting untuk memperbaiki kesalahan historis, memperbaiki kesenjangan hukuman, dan memberikan kesempatan kepada individu-individu yang layak untuk kembali kepada keluarga mereka".

"Dengan tindakan ini, saya sekarang telah memberikan lebih banyak pengampunan individu dan keringanan hukuman dibandingkan setiap presiden lainnya dalam sejarah AS," ucap Biden dalam pernyataannya pada Jumat (17/1) waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa dirinya mungkin bakal memberikan lebih banyak pengampunan dan keringanan hukuman sebelum menyerahkan jabatan ke Presiden terpilih AS Donald Trump pada Senin (20/1) pekan depan.

Bulan lalu, Biden memberikan keringanan hukuman terhadap 37 terpidana mati federal, dari total 40 terpidana mati federal, dengan mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Dia juga memberikan pengampunan kepada 39 orang yang dihukum karena tindak kejahatan tanpa kekerasan, dan meringankan hukuman nyaris 1.500 narapidana lainnya yang menjalani hukuman penjara yang lama.

Di antara mereka yang diampuni adalah putra Biden sendiri, Hunter, yang menghadapi kemungkinan hukuman penjara usai dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak dan pelanggaran aturan kepemilikan senjata api.

Langkah tersebut membuat Biden dihujani kritikan.

Video: Biden Sambangi Lokasi Truk Tabrak Kerumunan saat Pesta Tahun Baru

Video: Biden Sambangi Lokasi Truk Tabrak Kerumunan saat Pesta Tahun Baru

Kasus pelecehan seksual mahasiswi oleh I Wayan Agus Suartama (22), pria difabel di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), memasuki babak baru. Agus telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis (16/1/2025).

Selama ditahan, Agus mengeluhkan kurangnya fasilitas bagi terdakwa difabel di rutan. Melihat kegelisahan tersebut, Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kukuh Dwi Kurniawan menyebut bahwa aksesibilitas penjara bagi narapidana disabilitas perlu dibenahi.

Adapun beberapa bangunan penjara di Indonesia merupakan peninggalan sejak penjajahan Belanda. Tempat ini menjadi tempat bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan penginsafan dan rehabilitasi secara hati dan perbuatannya.

Sayangnya, tidak ada penambahan fasilitas dan pelaku kejahatan terus bertambah. Ia menyebut bahwa rutan di Bagansiapiapi berada pada level overcapacity.

Bahkan mencapai 800 persen dari kapasistas seharusnya. Menurut Kukuh, tingkat optimalisasi rehabilitasi narapidana jauh dari maksimal, terlebih lagi bagi para narapidana disabilitas.

"Narapidana dituntut berebut napas di dalam lapas. Bayangkan saja, dalam satu sel dengan kapasitas 17 orang, dihuni oleh 60 orang dalam pengawasan satu orang sipir. Dengan kondisi ini, saya rasa negara perlu cepat memberikan solusi konkret dan melakukan banyak pembenahan," ungkap Kukuh kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

Kukuh juga mengungkapkan bahwa negara harus menyediakan fitur mobilitas yang dapat digunakan narapidana penyandang disabilitas semasa di penjara.

Maka, Lapas dapat bekerjasama dengan balai-balai kerja yang dapat menfasilitasi narapidana memperoleh keterampilan mandiri.

Setelah keluar dari penjara, tidak menutup kemungkinan mantan napi untuk mendapatkan hukuman sosial di masyarakat.

Untuk itu, rehabilitasi sekaligus pembekalan keterampilan mandiri sangat penting diterapkan oleh Lapas.

Lebih lanjut, Kukuh menekankan bahwa segala perbuatan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana asas hukum 'Equality before the law' yakni semua manusia setara atau sama di mata hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Asas ini mencakup hal-hal seperti kapasitas diri (fisik) seseorang. Meski begitu, bukan berarti disabilitas fisik bisa menjadi salah satu alasan pemaaf, baik di Indonesia maupun hukum global.

"Jadi, pelaku pidana disabilitas tetap dikenai hukuman dan mendapat sanksi yang setara. Maksudnya adalah tidak ada perlakuan khusus dalam hukum pidana terhadap tersangka atau terdakwa penyandang disabilitas, kecuali terdapat alasan pemaaf dan ketika seseorang dalam kondisi darurat," sambungnya.

Pada dasarnya, beberapa Hak Asasi Manusia dirampas oleh negara dengan tujuan memberikan peradilan atas kejahatan yang dilakukan.

Di samping itu, Ia berharap kasus ini tidak terulang di masa depan. Mewujudkan negara yang maju perlu adanya komitmen dan kerjasama dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat.

Video: Babak Baru Kasus Pelecehan Seksual oleh Agus Difabel

Video: Babak Baru Kasus Pelecehan Seksual oleh Agus Difabel

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) jika ada yang menggugat aturan tersebut.

Yusril menyatakan, kemungkinan penghapusan ambang batas parlemen dapat terjadi mengingat MK telah menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

"Kalau besok ada yang menguji lagi minta supaya menyatakan bahwa parliamentary threshold bertentangan dengan UUD 1945, ya ada kemungkinan juga MK akan kabulkan sebagai konsekuensi dari pengabulan terhadap presidential threshold," ujar Yusril saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Namun, Yusril menegaskan bahwa prediksinya tersebut hanya bersifat spekulatif.

"Tapi, itu sih hanyaa prediksi saya, seperti apa nanti ya MK yang akan memutuskan," imbuhnya.

Yusril menjelaskan, keputusan terbaru MK terkait ambang batas parlemen, yakni putusan nomor 116/PUU-XXI/2023, lebih kepada permintaan penjelasan.

MK mengakui bahwa ambang batas parlemen merupakan open legal policy atau kewenangan pembentuk undang-undang.

"MK mengakui itu sebagai open legal policy, tapi mempertanyakan dasarnya mengatakan empat persen (ambang batas) itu dari mana," tambahnya.

Ia menekankan, putusan MK mengenai ambang batas pencalonan presiden tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan ambang batas parlemen.

"Pada waktu itu (memutuskan parliamentary threshold), MK tidak seperti putusan (threshold) pilpres. Kalau putusan tentang pilpres (MK) tegas mengatakan bahwa Pasal 222 tentang presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945, karena itu tidak mempunyai hukum mengikat," jelas Yusril.

Sebelumnya, MK pernah mengabulkan sebagian gugatan terkait ambang batas parlemen sebesar empat persen terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Kamis (29/2/2024).

Perkara yang terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Ketua Pengurus Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem, Irmalidarti.

Dalam putusannya, MK menyatakan, norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional selama berlaku untuk Pemilu DPR tahun 2024.

Selain itu, MK menyatakan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, asalkan dilakukan perubahan dengan berpedoman pada beberapa syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian, ambang batas empat persen harus diubah sebelum Pemilu serentak tahun 2029, dan akan tetap berlaku di pemilu selanjutnya jika pengaturannya diubah.

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan remisi kepada nyaris 2.500 narapidana yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan kekerasan. Gedung Putih menyebutnya sebagai pemberian remisi terbesar dalam sehari sepanjang sejarah AS.

Para narapidana yang mendapatkan remisi, seperti dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), merupakan mereka yang telah menjalani "masa hukuman yang jauh lebih lama" dibandingkan dengan hukuman yang akan mereka terima berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini.

Biden menyebut langkah ini sebagai "langkah penting untuk memperbaiki kesalahan historis, memperbaiki kesenjangan hukuman, dan memberikan kesempatan kepada individu-individu yang layak untuk kembali kepada keluarga mereka".

"Dengan tindakan ini, saya sekarang telah memberikan lebih banyak pengampunan individu dan keringanan hukuman dibandingkan setiap presiden lainnya dalam sejarah AS," ucap Biden dalam pernyataannya pada Jumat (17/1) waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa dirinya mungkin akan memberikan lebih banyak pengampunan dan keringanan hukuman sebelum menyerahkan jabatan kepada Presiden terpilih AS Donald Trump pada Senin (20/1) pekan depan.

Bulan lalu, Biden memberikan keringanan hukuman terhadap 37 terpidana mati federal, dari total 40 terpidana mati federal, dengan mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Simak juga Video: Ini Sejumlah Rangkaian Pengamanan Jelang Pelantikan Donald Trump

[Gambas:Video 20detik]

Dia juga memberikan pengampunan kepada 39 orang yang dihukum karena tindak kejahatan tanpa kekerasan, dan meringankan hukuman nyaris 1.500 narapidana lainnya yang menjalani hukuman penjara yang lama.

Di antara mereka yang diampuni adalah putra Biden sendiri, Hunter, yang menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak dan pelanggaran aturan kepemilikan senjata api.

Langkah tersebut membuat Biden dihujani kritikan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra bercerita pengalamannya dalam menjelaskan sebuah berita kepada wartawan berulang kali.

Ia mencontohkan saat pemindahan tahanan atau transfer of prisoners terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane ke Filipina dan narapidana kasus Bali Nine ke Australia beberapa waktu lalu.

Yusril mengaku sebenarnya sejak awal sudah menjelaskan kepada wartawan soal rencana pemindahan para narapidana tersebut.

"Waktu kita mau transfer of prisoners atau exchange prisoners, itu sudah kami terjemahkan pemindahan narapidana dan tukar menukar narapidana. Sudah dijelaskan detail," kata Yusril saat menyampaikan keynote speech dalam Malam Apresiasi Karya Jurnalistik Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) 2025, Jumat (17/1) malam.

Meski sudah menjelaskan dengan detail, Yusril mengatakan ada wartawan yang keliru memberitakan rencana tersebut.

"Ditulis Bali Nine dibebaskan Pemerintah Indonesia, ditulis lagi Presiden Prabowo Subianto mengampuni Mary Jane dan Bali Nine, saya berulang-ulang menjelaskan," ujarnya.

Yusril pun mengaku sampai menulis berita sendiri soal pemindahan narapidana itu dan disebarkan ke wartawan.

"Akhirnya apa yang terjadi? Saya tulis berita sendiri, itu bukan pers rilis tapi betul-betul sebuah berita, saya kirimkan kepada media, mereka tinggal poles sana sini, beritanya baru bener," katanya.

Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menggelar Malam Apresiasi Karya Jurnalistik 2025.

Selain Yusril, acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej atau Eddy Hiariej, Komisioner Kompolnas Choirul Anam, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, hingga mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro.

Hadir juga Ketua YLBHI Muhammad Isnur, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, advokat Deolipa Yumara dan Viktor Santosa Sandiasa serta pakar hukum pidana Albert Aries.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan para menteri, pejabat negara, advokat dan masyarakat sipil dalam acara Iwakum malam ini yang menunjukkan dukungan terhadap pers dalam memberikan informasi mengenai kondisi hukum di Indonesia," kata Sekjen Iwakum Ponco Sulaksono.

Malam Apresiasi Karya Jurnalistik merupakan upaya Iwakum memberikan apresiasi kepada para wartawan yang berdedikasi dan terus bekerja keras menyajikan produk-produk jurnalistik berkualitas terutama yang berkaitan dengan kondisi hukum Indonesia. 

Iwakum memberi penghargaan kepada para wartawan atas karya tulis dan karya foto.

Untuk karya tulis, juara 1 dimenangkan oleh jurnalis CNNIndonesia.com, juara II jurnalis Kompas.com, juara III jurnalis Media Indonesia dan juara favorit jurnalis CNNIndonesia.com.

Sementara karya foto, juara 1 dimenangkan oleh jurnalis Radar Semarang, juara II jurnalis Antara, juara III jurnalis Kompas, dan juara favorit jurnalis Jawa Pos.

MK sendiri sudah membuat panduan yang lima itu yang disebut dengan constitutional engineering

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan memedomani rekayasa konstitusional (constitutional engineering) yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk merevisi Undang-Undang Pemilu setelah dihapusnya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

“MK sendiri sudah membuat panduan yang lima itu yang disebut dengan constitutional engineering dan dengan sendirinya pemerintah akan memedomani constitutional engineering itu dalam menyusun amendemen terhadap Pasal 222 dan penambahan pasal-pasal baru terkait dengan pilpres,” ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

MK sebelumnya menyatakan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi. Di dalam pertimbangan hukumnya, MK mengamanatkan lima poin panduan rekayasa konstitusi kepada pembentuk undang-undang.

“Pemerintah menghormati putusan MK dan sebagai follow up (tindak lanjut) tentu pemerintah akan merevisi Pasal 222 Undang-Undang Pemilu terkait dengan pilpres, mengenai presidential threshold,” ujar Yusril memastikan.

Lebih jauh, pemerintah masih membahas perihal teknis revisi undang-undang pemilu, yakni menggunakan metode omnibus atau diamandemen satu per satu. Yusril pun belum bisa memastikan inisiatif revisi akan dilakukan pemerintah atau DPR.

“Pemerintah akan melakukan, tapi bisa saja DPR mendahului. ‘Kan kewenangan ini (merevisi undang-undang) sama … Tapi, sudah pasti pemerintah akan mengubah Pasal 222 itu dan melengkapi dengan pasal baru sehingga memungkinkan Pilpres 2029 itu tanpa threshold lagi,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mematuhi amanat Mahkamah terkait larangan dominasi partai politik. Terkait hal ini, pemerintah akan menggodok ketentuan dominasi yang belum diatur secara rinci oleh MK dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (2/1) tersebut.

“Sedang kita pikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk itu,” tuturnya.

Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK menyatakan presidential threshold tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pertimbangan hukumnya, MK memberi lima pedoman bagi pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, untuk melakukan rekayasa konstitusional agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membludak.

Pedoman pertama, yaitu semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kedua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

Ketiga, dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan tersebut tidak menyebabkan dominasi yang menyebabkan terbatasnya pasangan calon serta terbatasnya pilihan pemilih.

Keempat, partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.

Kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR, dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025