KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi membuka layanan paspor untuk 1.075 orang pemohon di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Minggu (19/1/2025).

Layanan pembuatan paspor baru dan penggantian paspor di GBK ini digelar dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 Imigrasi yang jatuh pada 26 Januari 2025.

"Kegiatan ini diadakan setiap tahun, mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus untuk mengenalkan pelayanan-pelayanan keimigrasian kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada awak media di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Di samping itu, sambungnya, Dirjen Imigrasi juga menggelar acara UMKM, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM Indonesia.

Sebelumnya, diberitakan Kompas.com (4/1/2024), Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Tato Juliadin Hidayawan dalam keterangan resmi menyampaikan bahwa kuota permohonan paspor di GBK telah dibuka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Adapun Jenis paspor yang diterbitkan adalah paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat.

Selain warga Jakarta, masyarakat di seluruh Indonesia juga bisa mengakses layanan Paspor Simpatik di kantor imigrasi terdekat.

Layanan Paspor Simpatik dibuka setiap hari Sabtu setiap pekan selama Januari 2025 hingga 25 Januari 2025 dengan jumlah kuota menyesuaikan kapasitas setiap kantor imigrasi.

Kompas.com/ Suci Wulandari Putri Suasana pembuatan paspor dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 Imigrasi di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Tato menjelaskan, Paspor Simpatik dapat diakses bagi masyarakat yang mendaftarkan permohonan melalui aplikasi M-Paspor maupun datang langsung (walk-in).

Layanan walk-in bakal diutamakan bagi kelompok prioritas, meliputi lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus.

Namun demikian, baik imigrasi di GBK maupun Paspor Simpatik di kantor-kantor imigrasi, tidak melayani permohonan paspor hilang atau rusak.

"Untuk warga di daerah-daerah yang ingin mengakses layanan Paspor Simpatik, dapat konfirmasi ke kantor imigrasi terkait mengenai ketersediaan kuota paspor," pungkasnya.

Jika ingin aman dalam kepemilikan sebidang tanah, pemilik harus memiliki sertifikat hak milik (SHM). Namun bukan berarti sebuah SHM tak bisa dibatalkan.

SHM memang merupakan status kekuatan hukum tertinggi untuk kepemilikan tanah. Sehingga tidak mudah untuk diganggu gugat. Akan tetapi, ternyata SHM tersebut bisa saja dibatalkan.

Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar menjelaskan status SHM pada sebuah bidang tanah bisa saja dibatalkan jika ada pihak yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

"(SHM) Bisa dibatalkan sepanjang ada yang mengakui (perorangan/badan hukum) kepemilikan hak atas tanah dimaksud," katanya kepada detikcom.

Nah, untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut bisa dilakukan melalui pengadilan.

"Dan memastikan pembuktiannya bisa melalui pengadilan, apakah BPN (Badan Pertanahan Nasional) keliru menerbitkan hak, atau pemilik sertipikat yang memalsukan hak dasar sebelum sertipikat terbit," paparnya.

Dilansir dari Hukum Online, pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan melalui pengadilan dan juga BPN. Jika dilakukan melalui pengadilan, nantinya akan ada surat keputusan pembatalan hak atas tanah.

Menurut Pasal 104 ayat (2) Permen Agraria/BPN 9/1999, surat keputusan pembatalan hak atas tanah diterbitkan jika ada cacat hukum administratif dan/atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun, yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi:
- surat keputusan pemberian hak atas tanah
- sertifikat hak atas tanah
- surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.

Sementara itu, jika mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah di luar pengadilan, kamu bisa mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melalui kantor pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam pasal 110 jo. Pasal 108 ayat (1) Permen Agraria/ BPN 9/1999.

Permohonan dapat dilakukan jika diduga ada cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat itu. Berdasarkan Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999, berikut ini yang dimaksud dengan cacat hukum administratif.

- Kesalahan prosedur;

- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;

- Kesalahan subjek hak;

- Kesalahan objek hak;

- Kesalahan jenis hak;

- Kesalahan perhitungan luas;

- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

- Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau

- Kesalahan lainnya yang bersifat administratif

Itulah penjelasan singkat terkait pembatalan sertifikat hak atas tanah. Semoga bermanfaat!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melayani pembuatan 1.075 paspor di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Menteri Imipas, Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto mengatakan, pelayanan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi yang ke-75.

Selain pembuatan paspor, Imigrasi juga menggelar maraton jarak menengah di kawasan GBK.

"Kegiatan ini sedang dilakukan setiap tahun, mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi bagi upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sekaligus juga untuk mengenalkan pelayanan-pelayanan dokumen keimigrasian kepada masyarakat," kata Agus saat ditemui awak media di GBK, Jakarta, Minggu.

Terpisah, Pelaksa Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan, pihaknya hari ini membuka layanan pembuatan 1.075 paspor.

Pelayanan pembuatan dokumen syarat perjalanan lintas negara itu dilakukan di tenda yang disediakan di sekitar kawasan parkir timur GBK.

"Sebanyak 1.075 (pembuatan paspor) akan kita layani pada hari ini," ujar Godam.

Pantauan Kompas.com, sejak pagi, ratusan orang sudah mengantre untuk membuat paspor. Mereka menunggu di bangku yang telah disediakan petigas Imigrasi.

Beberapa dari pemohon pembuatan paspor itu anak-anak, penyandang disabilitas daksa, dan lansia. Petugas tampak membantu mereka dalam mengakses layanan.

Di lokasi, Agus bersama Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim, Godam dan jajarannya berkeliling mengunjungi tenda-tenda palayanan hingga tenant usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Agus kemudian menemui salah satu pemohon pembuat paspor yang duduk di kursi roda dan memastikan dia dilayani dengan baik.

Pengadilan Korea Selatan memperpanjang penahanan Presiden Yoon Suk Yeol karena khawatir dapat menghilangkan bukti tentang darurat militer yang dideklarasikannya.

Pengadilan Distrik Barat Seoul mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada AFP pada Minggu (19/1) bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan resmi yang memperpanjang penahanan presiden.

Surat perintah anyar ini memungkinkan penyelidik menahan Yoon hingga 20 hari lamanya. Yoon juga disebut menolak bekerja sama selama 48 jam pertama saat ditahan.

Keputusan memperpanjang penahanan ini pun membuat para pendukung Yoon gusar dan menyerang gedung pengadilan.

Ratusan pengunjuk rasa pendukung Yoon memecahkan jendela dan mendobrak pintu untuk memasuki pengadilan setelah keputusan diumumkan.

Pengacara Yoon, Seok Dong-hyeon mengecam keputusan pengadilan. Ia juga memperingatkan pendukung Yoon agar tidak memperburuk situasi.

"Ini mungkin bukan yang diinginkan Presiden Yoon. Tapi kekerasan juga dapat menimbulkan beban bagi persidangan presiden," ujarnya.

Beberapa pengunjuk rasa menerobos masuk ke dalam gedung dan merusak bagian dalam. Sementara yang lain di luar menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah polisi. Ubin, dinding, dan jendela luar gedung pengadilan pun terpantau rusak.

"Presiden Yoon Suk Yeol, kami lindungi," ujar mereka berteriak.

Masalah ini bermula dari darurat militer yang dideklarasikan Yoon pada 3 Desember lalu. Darurat militer itu hanya berlangsung selama enam jam.

Atas apa yang dilakukannya, Yoon pun dimakzulkan dan diskors dari tugasnya. Yoon ditahan dalam penggerebekan yang berlangsung pada Rabu dini hari lalu atas tuduhan pemberontakan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menggelar sejumlah aktivitas dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-75. Pelaksana lari maraton hingga pelayanan pembuatan paspor untuk 1.075 orang terlaksana di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pagi ini.

"Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di GBK ini 5.500 orang peserta tepuk tangan. Sehat, sampai di finis dengan selamat. Rekan-rekan sekalian, acara ini dilaksanakan pada rangka Hari Bakti Imigrasi yang ke-75," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam dalam sambutannya di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Pelayanan pembuatan paspor di GBK, Jakarta, Minggu (19/1/2025). (Dwi R/detikcom)

Saffar mengatakan setiap tahun Imigrasi melaksanakan acara yang melibatkan masyarakat. Ia menyebutkan pihaknya juga menyediakan pelayanan bagi masyarakat untuk membuat paspor.

"Dan tahun ini kita lebih memperbaiki diri lagi setiap tahun untuk menyelenggarakan bakti kita setiap tahun kepada masyarakat. Tahun ini selain fun walk 5K, 10K kita juga half maraton serta keliling ada 24 booth yang diisi oleh UMKM free," kata Godam.

"Selain itu, kita juga menyediakan 1.075 pelayanan paspor pada hari ini di tenda yang kita sediakan. Sebanyak 1.075 akan kita layani pada hari ini," tambahnya.

Godam berharap acara yang diselenggarakan oleh Ditjen Imigrasi ini dapat bermanfaat bagi publik. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang terlibat.

"Tidak banyak yang saya sampaikan. Lari bukan hanya cuma kecepatan tapi soal semangat dan tekad kita untuk terus maju," tutur Godam.

"Semoga acara ini bisa lebih saling mengenal dan memperketat persahabatan kebersamaan dan tidak lupa terima kasih kepada seluruh yang sudah berpartisipasi memberikan dukungan sepenuhnya kepada pelaksanaan acara ini," imbuhnya.

Yerusalem (ANTARA) - Layanan Penjara Israel akan mulai memindahkan tahanan Palestina ke dua fasilitas penjara, di mana mereka akan dibebaskan pada Minggu (19/1) setelah gencatan senjata di Gaza diberlakukan.

Menurut Radio Tentara Israel, tahanan Palestina akan dipindahkan dalam konvoi yang dijaga ketat pada Sabtu malam ke fasilitas penjara yang telah ditentukan sebelum akhirnya dibebaskan.

Meskipun stasiun radio tersebut tidak memberikan informasi tambahan, situs berita Israel, Walla melaporkan bahwa Layanan Penjara telah menyelesaikan persiapan logistik untuk pemindahan para tahanan.

Berbeda dengan kesepakatan pertukaran tahanan sebelumnya pada November 2023, laporan media mencatat bahwa kali ini para tahanan Palestina akan diangkut menggunakan bus milik Layanan Penjara dengan kaca gelap, bukan bus Palang Merah Internasional, untuk menghindari perayaan publik.

Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa pembebasan tahanan Palestina bergantung pada konfirmasi serah terima tawanan Israel kepada Palang Merah.

Menurut laporan situs berita tersebut, tahanan Palestina akan dipindahkan ke dua fasilitas penjara, yaitu Penjara Shikma di Ashkelon (Israel selatan) dan Penjara Ofer di dekat kota Beitunia, sebelah barat Ramallah di Tepi Barat bagian tengah.

Pada Rabu (15/1) malam, Qatar mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tiga tahap untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan mematikan Israel di Jalur Gaza.

Gencatan senjata dijadwalkan mulai berlaku pada Minggu pukul 08.30 waktu setempat (06.30 GMT).

Hampir 47.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dan lebih dari 110.700 lainnya terluka akibat perang genosida Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan setempat.

Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November 2024 untuk pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menilai peringatan HUT ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), salah satu sayap pendiri Partai Golkar, menjadi bukti ketangguhan dan semangat pengabdian MKGR dalam membela ideologi Pancasila.

Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menyampaikan pernyataan itu dalam Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025 melalui rekaman video yang disaksikan di Jakarta, Sabtu malam.

"Perjalanan 65 tahun adalah bukti ketangguhan semangat pengabdian Ormas MKGR dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan selalu membela ideologi negara Pancasila," kata Prabowo.

Kepala Negara menceritakan bahwa organisasi kemasyarakatan MKGR terlahir saat negara sedang dalam pertarungan antar-ideologi.

"MKGR telah menjadi simbol Pancasila, simbol persatuan gotong royong dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara," ujar Presiden.

Moskow (ANTARA) - Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menyatakan kesiapannya untuk mengelola semua aspek pertukaran tahanan antara rezim zionis biadab Israel dan pejuang Hamas di bawah perjanjian gencatan senjata baru, ujar juru bicara ICRC pada Sabtu (18/1).

ICRC tengah mempersiapkan operasi berskala besar yang mencakup logistik transportasi, peningkatan jumlah staf, distribusi pasokan darurat, pelatihan bagi tenaga medis yang akan menangani para tahanan yang dibebaskan, serta perencanaan keamanan yang cermat, tambahnya.

Sumber: Sputnik-OANA

Moskow (ANTARA) - Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menyatakan kesiapannya untuk mengelola semua aspek pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas di bawah perjanjian gencatan senjata baru, ujar juru bicara ICRC pada Sabtu (18/1).

“Kami siap melaksanakan semua aspek operasi ini dan mengimplementasikan kesepakatan antara kedua pihak, yang akan memungkinkan reuni keluarga di seluruh wilayah Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina," kata juru bicara tersebut kepada wartawan.

Juru bicara itu menambahkan pihaknya juga siap melaksanakan pengiriman bantuan kemanusiaan mendesak ke Gaza.

ICRC tengah mempersiapkan operasi berskala besar yang mencakup logistik transportasi, peningkatan jumlah staf, distribusi pasokan darurat, pelatihan bagi tenaga medis yang akan menangani para tahanan yang dibebaskan, serta perencanaan keamanan yang cermat, tambahnya.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Moskow (ANTARA) - Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menyatakan kesiapannya untuk mengelola semua aspek pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas di bawah perjanjian gencatan senjata baru, ujar juru bicara ICRC pada Sabtu (18/1).

“Kami siap melaksanakan semua aspek operasi ini dan mengimplementasikan kesepakatan antara kedua pihak, yang akan memungkinkan reuni keluarga di seluruh wilayah Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina," kata juru bicara tersebut kepada wartawan.

Juru bicara itu menambahkan pihaknya juga siap melaksanakan pengiriman bantuan kemanusiaan mendesak ke Gaza.

ICRC tengah mempersiapkan operasi berskala besar yang mencakup logistik transportasi, peningkatan jumlah staf, distribusi pasokan darurat, pelatihan bagi tenaga medis yang akan menangani para tahanan yang dibebaskan, serta perencanaan keamanan yang cermat, tambahnya.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Pemerintah menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalon presiden.

Yusril mengatakan, pemerintah akan mengubah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menyebutkan bahwa calon presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR.

"Sudah pasti pemerintah akan mengubah Pasal 222 itu dan melengkapi dengan Pasal baru, sehingga memungkinkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 itu tanpa threshold lagi," kata Yusril usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa MK telah memutuskan mekanisme persyaratan pengusungan calon pada Pilpres 2029. Salah satunya, tidak boleh ada partai politik atau koalisi yang mendominasi pengusungan calon.

"Misalnya calonnya partai politik serta pemilu misalnya 30, terus 29 gabung (koalisi), berarti kan calonnya cuma dua. Atau 30 diborong semua. Itu kata MK jangan sampai mendominasi, tapi kalau dibebaskan semua ya enggak mungkin juga ada 30 pasangan kan," ujar Yusril.

Oleh karenanya, Yusril menyampaikan bahwa pemerintah tengah memikirkan cara untuk menaati putusan MK dengan membuka opsi adanya aturan batas maksimum dalam mengusung calon.

"Jadi ya seperti apa kita pikirkan lah caranya, misalnya lah mungkin ya, boleh bergabung partai-partai tapi misalnya maksimum bergabung itu 20 persen. Jadi, kalau begitu kan maksimal ada, kalau semua partai bergabung berarti kan cuma ada lima pasangan misalnya," kata Yusril.

"Tapi, kalau enggak diatur (batas maksimum pengusungan calon) ya bisa cuma dua pasangan, 29 (parpol) bergabung satu partai ngotot enggak mau, satu partai kan bisa mengajukan calon. Nah, jadi itu sedang kita pikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk itu," ujarnya lagi.

Sebagaimana diberitakan, MK menghapus ketentuan mengenai presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 soal uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Diketahui, aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik terakhir adalah paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Pasal 222 UU Pemilu berbunyi, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya”.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum dalam sepakan terakhir menjadi sorotan, mulai dari pemasangan struktur menyerupai pagar di beberapa titik perairan salah satunya di Tangerang, Banten, sampai dengan tak ditahannya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto setelah dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. KKP masih dalami penanggungjawab pagar laut 30,16 km

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, masih mencari dan menyelidiki pihak penanggungjawab dalam pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di laut pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

"Tentunya dengan adanya polemik berkepanjangan ini pasti akan muncul siapa yang bertanggungjawab. Tapi, kami saat ini masih terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggung jawab pemagaran ini," kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Halid K. Jusuf di Tangerang, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK bantah Hasto tak ditahan karena Megawati telepon Prabowo

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah kabar yang menyebut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum ditahan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden RI Prabowo Subianto.

"Justru saya tidak mendengar soal kabar itu ya, sampai dengan kemarin saya hanya mendengarkan laporan dan membaca berita bahwa sekian-sekian itu datang, kemudian ada pemeriksaan, setelah itu saya baca-baca lagi berita-berita saja," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

3. Puspomal tindak tegas oknum TNI AL terlibat pembunuhan di Sorong

Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) berkomitmen akan menindak tegas oknum TNI Angkatan Laut (AL) yang terlibat pembunuhan di Sorong, Papua Barat Daya, sesuai arahan Pimpinan TNI AL.

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista mengatakan penindakan tegas dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kejagung pastikan beri pelindungan kepada Prof. Bambang Hero

Kejaksaan Agung memastikan akan memberikan pelindungan kepada ahli dalam sidang kasus korupsi timah Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan memberikan keterangan palsu.

"Tentu (akan melindungi, red.) karena yang meminta itu, kan, negara. Yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu kan negara melalui kita,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

5. Tom Lembong: Ada harapan baru meski banyak tantangan

Tersangka dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengatakan bahwa pada tahun ini dirinya memiliki harapan baru meskipun menghadapi banyak tantangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Tom usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Charles Sitorus (CS) selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025