Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara terkait aksi Warga Negara (WN) China yang mengaku menyogok petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Aksi WN Cina itu viral di akun media sosial TikTok. Dalam unggahan itu terlihat seorang WN Cina menyelipkan uang sejumlah Rp 500 ribu di dalam paspornya dengan maksud mempermudah proses masuk ke Indonesia.

Agus mengatakan saat ini pihaknya sudah menyelidiki dugaan suap yang dilakukan oleh petugas tersebut. Ia memastikan bakal menindak tegas jajarannya apabila memang ditemukan bukti pelanggaran.

"Sedang kita cari dan klarifikasi, kalau benar pegawai ya pasti kita tindak," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Di sisi lain, Agus mengatakan pihaknya juga akan mencari sosok WN Cina yang ada dalam video tersebut. Ia mengaku akan menerbitkan surat penangkalan dan mendeportasi yang bersangkutan ke negaranya.

"Akan kami deportasi dan tangkal. Saat ini kami Cekal di semua TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) agar kita bisa klarifikasi kebenaran unggahan yang bersangkutan," jelasnya.

Agus menyebut proses klarifikasi tersebut akan dilakukan lantaran pihaknya mencurigai WN Cina itu mempunyai motif lain dengan mengunggah videonya ke sosial media.

"Kepada yang bersangkutan saya lihat motifnya memang mempermalukan. Kita tidak kasih tolerir penyimpangan pegawai namun juga kami tidak rela bangsa ini dipermalukan (membaca niat pelaku)," pungkasnya.

[Gambas:Instagram]

Jakarta -

Ditjen Imigrasi buka suara terkait masa pencegahan eks Ketua KPK Firli Bahuri yang berakhir pada Desember 2024. Imigrasi menyebutkan masa pencegahan bisa diperpanjang bergantung pada institusi pemohon yang menangani kasus Firli.

"Aturan keimigrasian dapat diperpanjang 1 kali 6 bulan. Artinya, berlaku 2 kali 6 bulan," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Kendati demikian, pencekalan terhadap Firli bisa diperpanjang jika institusi terkait menyatakan status eks Ketua KPK itu itu sebagai DPO. Godam mengatakan perpanjangan pencegahan kepada Firli memungkinkan.

"Namun ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO. Selanjutnya tergantung daripada instansi pemohon," kata dia.

Adapun Firli sempat dicegah ke luar negeri pada November 2023. Kemudian, Bareskrim Polri mengajukan perpanjangan pencegahan Firli ke Ditjen Imigrasi sampai Desember 2024.

"Pada tanggal 25 Juni 2024 permohonan yang disampaikan oleh atas nama Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim permohonan bantuan pencegahan ke luar negeri atas nama, tersangka Drs Firli Bahuri M.Si," kata Dirjen Imigrasi Silmy Karim kepada wartawan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Silmy menjelaskan, dari permohonan ini, pencegahan terhadap Firli akan diberlakukan hingga 6 bulan ke depan. Menurut dia, permohonan ini merupakan perpanjangan yang kedua.

"Mengenai waktu 6 bulan. Ini perpanjangan kedua, dari mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan 25 Desember 2024," jelas Silmy.

(dwr/azh)

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bakal merilis paspor dengan terbaru pada Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto berharap tidak ada halangan sehingga peluncuran paspor desain baru bisa dilakukan sesuai rencana.

"Kita merencanakan akan merubah paspor baru, akan merilis paspor baru pada Agustus," ujarnya dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-75 di Plaza Parkir Timur GBK, Minggu (19/1).

Sedangkan, untuk desain paspor baru ini telah diluncurkan oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada 17 Agustus 2024. Desain baru paspor ini sangat bertemakan Nusantara. Diharapkan adanya desain baru bisa membuat paspor Indonesia makin berkualitas.

"Mudah-mudahan inovasi yang kita lakukan ini bisa meningkatkan standar kualitas daripada paspor Indonesia," jelasnya.

Agus mengungkapkan desain paspor baru sangat berbeda dengan yang lama. Sebab, menggunakan standar internasional, ICAO.

"Jadi mudah-mudahan nanti bulan 8 kita bisa rilis dan mudah-mudahan itu bisa meningkatkan indeks," pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyatakan sedang mendalami perihal viralnya video warga negara asing (WNA) yang menyelipkan Rp500 ribu agar lolos pemeriksaan data keimigrasian bandara.

"Kita sedang cek kebenarannya, apakah itu hoaks atau enggak," kata Plt Dirjen Imigrasi, Saffar M. Godam di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Godam menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa petugas terkait.

Berdasarkan pemeriksaan awal, video tersebut diambil di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.



"Kan kita ngecek sisi sebelah kita dan kita akan mengecek juga ke sisi sebelah dia, yang sebelah dia belum ketemu," ujarnya.

Sekadar informasi, video WNA menyelipkan uang ratusan ribu ini viral di Instagram pada akun @majeliskopi08.

Dalam unggahan yang dimaksud, menayangkan WNA yang diduga asal China yang menyelipkan uang dengan nominal Rp100 ribu sebanyak lima lembar.

Diduga, uang senilai Rp500 ribu guna memuluskan langkahnya melewati pengecekan data keimigrasian bandara.

Sejak tahun 2016, KKP telah mendampingi 27 komunitas MHA di enam provinsi melalui penerbitan 23 produk hukum, seperti peraturan bupati/walikota,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengelola laut yang berkelanjutan.

"Berbagai program untuk melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kapasitas MHA telah dilaksanakan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan bahwa upaya itu sesuai mandat Undang-Undang Nomor 27/2007 jo. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja.

Ia menjelaskan, keberadaan MHA merupakan elemen penting dalam pelestarian kearifan lokal dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Sebagai mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya laut, KKP memperkuat peran MHA melalui pendekatan holistik dan terintegrasi.

“Sejak tahun 2016, KKP telah mendampingi 27 komunitas MHA di enam provinsi melalui penerbitan 23 produk hukum, seperti peraturan bupati/walikota,” jelas Victor.

Lebih lanjut Victor menerangkan beberapa produk hukum telah diterbitkan seperti Perbup Sorong No. 7 Tahun 2017 yang mengatur pengelolaan berbasis kearifan lokal di Kampung Malaumkarta, Perbup Maluku Tengah No. 81 Tahun 2017 untuk Negeri Haruku, dan Perbup Buton No. 13 Tahun 2018 untuk MHA Wabula.

Selain produk hukum, KKP juga memberikan program pendampingan meliputi identifikasi dan pemetaan MHA, diseminasi hasil pemetaan, hingga pendampingan dalam penetapan pengakuan MHA dan kearifan lokalnya.

"Langkah-langkah tersebut bertujuan mempercepat pengakuan MHA serta mengintegrasikan wilayah kelola adat ke dalam Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) KKP Muhammad Yusuf menambahkan, pihaknya juga memberikan berbagai bantuan fisik untuk mendukung keberlanjutan MHA.

Sampai 2024, sebanyak 47 paket bantuan disalurkan, di antaranya bantuan stimulan sebanyak 19 paket berupa pakaian adat, alat musik, dan peralatan kegiatan adat bagi 21 komunitas yaitu MHA Burangasi di Buton Selatan dan MHA Nuwewang di Maluku Barat Daya.

Selanjutnya bantuan sarana perikanan sebanyak 14 paket bantuan berupa perahu, alat pancing, dan mesin tempel untuk 16 komunitas, seperti MHA Barata Kahedupa di Wakatobi. Kemudian bantuan ekonomi produktif sebanyak 14 paket berupa peralatan budidaya dan pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan MHA.

KKP juga telah melatih sembilan komunitas MHA melalui berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan potensi lokal seperti pelatihan budi daya rumput laut dan teripang, pengolahan hasil perikanan, hingga teknik penangkapan ikan ramah lingkungan.

"Contoh yang telah dilaksanakan adalah pelatihan untuk MHA Negeri Haruku di Maluku dan MHA Wabula di Buton,” terang Yusuf.

Selain penguatan ekonomi, program juga juga bertujuan melestarikan tradisi lokal seperti "ngam" di Maluku, "sasi" dan "kera kera" di Papua, serta "ombo" di Sulawesi. Tradisi ini dianggap sebagai pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Yusuf menambahkan bahwa hal tersebut dilakukan sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk MHA sebagai penjaga kearifan lokal sekaligus mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) melayani pembuatan 1.075 paspor di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-75.

Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan bahwa pelayanan tersebut juga diberikan oleh pihaknya untuk mengenalkan dokumen keimigrasian kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan pada ulang tahun yang ke-75, imigrasi dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik yang datang maupun yang akan berangkat ke luar negeri," kata Menteri Imipas Agus Andrianto di Kompleks GBK, Jakarta, Minggu.

Selain itu, dia mengharapkan peringatan HBI Ke-75 dapat mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

"Kami juga menggelar UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah, pada kegiatan ini. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan dan mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM yang sedang kita galakkan bersama," harapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam mengemukakan bahwa pihaknya menghadirkan 24 UMKM dalam acara tersebut.

"Hari ini kami juga mengadakan Immigration Run, atau Immi Run singkatannya, yang dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi yang Ke-75," ujar Saffar.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami, maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh juga menegaskan bahwa kehadiran mereka ke Kementerian Hukum kali ini untuk menyampaikan aspirasi. Sebab ada banyak aspirasi dan program yang akan mereka sinergikan.

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselsaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru di proses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain dibelakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga, ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

(rdp/imk)

Jakarta -

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi, dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselesaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru diproses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain di belakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

Simak juga Video 'Kata Menkum soal SK Kepengurusan PMI JK Belum Terbit':

[Gambas:Video 20detik]

(rdp/imk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyatakan sedang memeriksa kebenaran video warga negara (WN) China yang memamerkan uang ratusan ribu rupiah dalam paspor ketika melewati pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Video itu diunggah oleh akun Instagram @majeliskopi08 dan hingga Minggu (19/1/2025) pukul 12.20 WIB telah ditonton 185.000 kali.

Dalam rekaman itu, warga negara asing (WNA) tersebut mengaku bisa melewati pemeriksaan dengan mulus setelah memberi tip.

"Kita sedang cek kebenarannya, apa itu hoaks atau tidak, ya karena dari konten tersebut tidak terlihat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.

Godam mengatakan, pihaknya telah memeriksa rekaman CCTV di lokasi pemeriksaan Imigrasi Soetta.

Petugas terkait juga telah dimintai keterangan. Selanjutnya, pihak Imigrasi akan meminta penjelasan dari warga negara asing tersebut.

"Tinggal klarifikasi dari orang itu," ujar Godam.

Godam mengatakan, pihaknya belum bisa mengungkap hasil pemeriksaan tersebut karena masih berproses.

Pihak Imigrasi menilai pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap petugas di Bandara Soetta.

"Nanti kan kita ngecek ke sisi sebelah kita dan kita akan ngecek juga ke sisi sebelah dia yang sebelah dia (warga negara asing terkait)," tutur Godam.

Diketahui, beredar video warga negara asing yang menyelipkan uang ratusan ribu rupiah ke dalam paspor.

Momen itu tampak direkam di dalam sebuah ruangan, sementara WNA terkait mengenakan handuk.

Pada bagian selanjutnya, video itu menunjukkan WNA tersebut melewati tempat pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soetta dengan tersenyum lebar.

Keterangan dalam video menyebutkan ia bisa melewati pemeriksaan dengan mulus setelah memberikan tip kepada petugas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyatakan sedang memeriksa kebenaran video warga negara (WN) China yang memamerkan uang ratusan ribu rupiah dalam paspor ketika melewati pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Video itu diunggah oleh akun Instagram @majeliskopi08 dan hingga Minggu (19/1/2025) pukul 12.20 WIB telah ditonton 185.000 kali.

Dalam rekaman itu, warga negara asing (WNA) tersebut mengaku bisa melewati pemeriksaan dengan mulus setelah memberi tip.

"Kita sedang cek kebenarannya, apa itu hoaks atau tidak, ya karena dari konten tersebut tidak terlihat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.

Godam mengatakan, pihaknya telah memeriksa rekaman CCTV di lokasi pemeriksaan Imigrasi Soetta.

Petugas terkait juga telah dimintai keterangan. Selanjutnya, pihak Imigrasi akan meminta penjelasan dari warga negara asing tersebut.

"Tinggal klarifikasi dari orang itu," ujar Godam.

Godam mengatakan, pihaknya belum bisa mengungkap hasil pemeriksaan tersebut karena masih berproses.

Pihak Imigrasi menilai pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap petugas di Bandara Soetta.

"Nanti kan kita ngecek ke sisi sebelah kita dan kita akan ngecek juga ke sisi sebelah dia yang sebelah dia (warga negara asing terkait)," tutur Godam.

Diketahui, beredar video warga negara asing yang menyelipkan uang ratusan ribu rupiah ke dalam paspor.

Momen itu tampak direkam di dalam sebuah ruangan, sementara WNA terkait mengenakan handuk.

Pada bagian selanjutnya, video itu menunjukkan WNA tersebut melewati tempat pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soetta dengan tersenyum lebar.

Keterangan dalam video menyebutkan ia bisa melewati pemeriksaan dengan mulus setelah memberikan tip kepada petugas.

Jakarta -

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan mengeluarkan paspor RI terbaru pada Agustus 2025. Peluncuran dokumen imigrasi ini diharapakan dapat meningkatkan kekuatan paspor RI di tingkat internasional.

"Kita merencanakan akan mengubah paspor baru, akan merilis paspor baru pada bulan Agustus. Mudah-mudahan inovasi yang kita lakukan ini bisa meningkatkan standar kualitas daripada paspor Indonesia," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Agus mengatakan bahan dari paspor baru yang akan dirilis sudah memenuhi standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Ia mengatakan paspor baru itu bakal diluncurkan Agustus mendatang.

"Bahan-bahan yang kita gunakan ini sudah memenuhi standar internasional ICAO. Jadi mudah-mudahan nanti bulan 8 kita bisa rilis dan mudah-mudahan itu bisa meningkatkan indeks rasio," ungkapnya.

Diketahui desain paspor baru Indonesia telah diluncurkan oleh Ditjen Imigrasi pada 17 Agustus 2024. Tampilan desain baru paspor Indonesia memiliki nuansa warna merah dan putih.

Halaman depan paspor baru ini berwarna merah dengan huruf dan lambang Garuda berwarna putih. Hal ini melambangkan bendera RI.

Wamen Imipas, Silmy Karim, saat menjabat sebagai Ditjen Imigrasi, sempat mengatakan desain baru paspor Indonesia disesuaikan dengan standar dan rekomendasi ICAO Annex 9 tentang Facilitation Bab 3, Subbab C. Bahwa setiap negara harus secara berkala memperbarui teknik dan fitur pengaman paspor.

"Hal ini dilakukan untuk menghindari upaya pemalsuan, replikasi, penggantian/penghapusan data, dan modus operandi pemalsuan paspor lainnya," jelasnya.

"Penggunaan kombinasi fitur pengamanan bahan baku dan teknologi percetakan baru menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara dan juga memberikan kemudahan dalam proses autentikasi," ucapnya.

(dwr/fca)

TEL AVIV - Israel mengumumkan pembebasan 735 tahanan Palestina dengan imbalan pembebasan para sandera sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dengan Hamas di Gaza. Gencatan senjata dimulai hari ini (19/1/2025) pukul 08.30 waktu setempat atau pukul 13.30 WIB.

Kementerian Kehakiman Israel mengumumkan pada hari Sabtu bahwa 735 tahanan Palestina akan dibebaskan sebagai imbalan atas gelombang pertama pembebasan sandera Israel.

Otoritas Penyiaran Israel (KAN) mengungkapkan bahwa Israel dipaksa untuk membebaskan sederet tokoh penting Palestina di antara 735 tahanan tersebut.

Di antara mereka yang akan dibebaskan adalah Zakaria Zubeidi, mantan komandan Brigade Martir al-Aqsa, sayap bersenjata Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah).

Kementerian tersebut sebelumnya menerbitkan nama-nama 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan hari ini. Menurut situs web Akka, mengutip Channel 12, orang-orang Palestina berikut ini juga akan dibebaskan pada tahap pertama:

?Zakaria Zubeidi, mantan komandan Brigade Martir al-Aqsa, sayap bersenjata Fatah.

?Ashraf Zughayer, seorang pemimpin Hamas yang dituduh membantu serangan terhadap Jalur 4 di Jalan Allenby di Tel Aviv pada September 2002, yang mengakibatkan enam warga Israel tewas dan 84 orang cedera.

?Ahmed Barghouti, mantan komandan sayap militer Fatah di wilayah Ramallah, yang dijatuhi hukuman 13 hukuman seumur hidup karena membunuh 12 warga Israel pada tahun 2016.

?Iyad Jaradat, tokoh dari Gerakan Jihad Islam, salah satu tahanan yang melarikan diri dari Penjara Gilboa pada tahun 2021.

?Bilal Abu Ghanem, yang melakukan operasi penembakan di Yerusalem pada tahun 2015, menewaskan tiga warga Israel dan melukai 15 orang lainya.

?Ashraf Abu Srour, seorang tentara Otoritas Palestina yang membunuh seorang tentara Israel di Makam Rachel pada tahun 2002.

?Wael Qassem dan Wissam Abbasi, pemimpin sel Silwan yang berafiliasi dengan Hamas.

?Akram Hamed, seorang pemimpin terkemuka Brigade al-Aqsa, yang dituduh melakukan serangkaian operasi penembakan antara tahun 2002 hingga 2004.

?Thabet Mardawi, seorang pemimpin Gerakan Jihad Islam.

?Muhammad Kharboush, seorang pemimpin Brigade al-Qassam di Tulkarm.

Jumlah total tahanan Palestina yang akan dibebaskan adalah 1.904, termasuk 1.167 warga Gaza yang ditangkap selama perang yang tidak berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober 2023.

Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa perkiraan Israel menunjukkan bahwa 25 dari 33 sanderadi Gaza yang dijadwalkan akan dibebaskan pada tahap pertama masih hidup.

Qadura Fares, kepala Otoritas Palestina untuk Urusan Tahanan yang Dibebaskan, mengonfirmasi bahwa 296 orang dari tahanan Palestina tersebut menjalani hukuman yang panjang.

Jumlah tahanan yang akan dibebaskan terkait dengan kondisi tahanan Israel yang ditahan di Gaza. Gerakan Perlawanan Palestina; Hamas, belum mengungkapkan rincian ini karena kerusakan besar-besaran di Jalur Gaza.

Fares menyatakan bahwa pendudukan Israel bertekad untuk mendeportasi beberapa tahanan, yang menyebabkan penundaan pembebasan beberapa pemimpin pada tahap pertama.

Thaer Shreiteh, juru bicara Otoritas Urusan Tahanan Palestina, menunjukkan kesalahan dalam daftar tersebut, termasuk tahanan perempuan yang sebelumnya dibebaskan dan data yang hilang pada 10 tahanan. Shreiteh meminta mediator di Qatar dan Mesir untuk menangani pelanggaran Israel ini.

Media Israel melaporkan bahwa nama tiga tahanan perempuan yang ditahan di Gaza, yang akan dibebaskan pada gelombang pertama hari ini, akan diterima pada pukul 16.00 sore hari ini, waktu Yerusalem. Daftar sandera Israel yang ditahan di Gaza mencakup 33 sandera perempuan dan laki-laki.

KAN melaporkan bahwa lima tokoh penting Palestina tidak akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian tersebut.

Kesepakatan gencatan senjata kali terdiri dari tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

Tahap pertama mencakup pembebasan 33 tahanan Israel yang ditahan di Gaza dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

Tahap kedua melibatkan pemulihan ketenangan yang berkelanjutan, lebih banyak pertukaran tahanan, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Tahap ketiga berfokus pada rekonstruksi Jalur Gaza, pertukaran jenazah dan sisa-sisa jenazah, dan pembukaan semua penyeberangan untuk pergerakan orang dan barang.