Depok (ANTARA) - Plt. Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan bahwa pihaknya telah membuka ruang layanan imigrasi di Pesona Square Depok untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Peningkatan pelayanan tersebut akan memberikan rasa nyaman yang lebih kepada masyarakat di dalam layanan keimigrasian," kataSaffar Muhammad Godam usai peluncuranImigration Lounge Pesona Square Depok, Selasa.

Ia mengatakanmasyarakat mendapatkan pelayanan keimigrasian dengan standar atau tingkat kenyamanan seperti mereka berbelanja di mal.

Menurut dia, saat ini sudah ada tujuhimmigration loungedi Indonesia dan dua diantaranya di Jawa Barat, dengan layanan 100 kuota per hari.

"Untuk proses tidak ada beda, tapi tempat saja yang berbeda, ruang parkir, ruang menunggu bisa sambil berbelanja, ke kafe dan lainnya dengan layanan satu hari selesai," katanya.

Sementara itu Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakanini bagian dari layanan membahagiakan masyarakat.

"Layanan ini dengan mengutamakan kenyamanan. Karena layanan prima sudah dirasakan di kantor imigrasi," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Israel diperkirakan akan membebaskan 200 tahanan Palestina, termasuk mereka yang menjalani hukuman seumur hidup dan hukuman jangka panjang. Keputusan itu diambil sebagai ganti empat tentara wanita Israel yang akan dibebaskan pada Ahad mendatang (26/1/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pejabat media yang bertanggung jawab di Kantor Martir, Korban, dan Tahanan Hamas, Nader Fakhouri dan dirilis oleh Kantor Media Tahanan yang berafiliasi dengan Hamas pada Senin (20/1/2025).

Fakhouri menjelaskan bagian kedua dari fase pertama kesepakatan faksi perlawanan Palestina dengan pendudukan Israel akan dimulai pada Sabtu, 25 Januari.

“Pada Sabtu, pihak perlawanan akan mengumumkan nama-nama tahanan Israel yang akan dibebaskan dan sebagai gantinya, pihak pendudukan (Israel) akan memberikan daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan,” katanya.

Dia menjelaskan kesepakatan tersebut menetapkan setiap tentara wanita Israel setara dengan 30 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan 20 tahanan dengan hukuman jangka panjang.

Jika jumlah tentara wanita Israel lebih sedikit, jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan juga akan berkurang.

Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan pertemuan ke-3 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) dengan perwakilan Parlemen Inggris. Pertemuan itu membahas terkait pencegahan terorisme hingga penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme.

Pertemuan itu digelar di Kantor BNPT Jakarta pada Senin (20/1) kemarin. Dalam pertemuan ini Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono mengatakan pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme.

"Pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama antara negara. Untuk Indonesia , upaya kita adalah penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme," kata Eddy dalam keterangan yang diterima.

Eddy juga menekankan pentingnya peran semua negara dalam upaya penanggulangan terorisme demi terjaganya keamanan global. "Penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama negara-negara dalam menjaga keamanan global," imbuhnya.

Sementara itu, Perwakilan Parlemen (Indo Pasifik) Inggris Chaterine West menjelaskan kesamaan strategi melawan terorisme antara Indonesia dan Inggris. Dia juga penekanan pada aspek pencegahan menjadi salah satu faktor kesuksesan kerja sama yang telah dimulai sejak tahun 2021 ini.

"Kita punya banyak kesamaan dalam pendekatan melawan terorisme seperti bagaimana mencegah atau menghambat aksi teroris, hukuman terhadap para pelaku, bagaimana mencegah individu yang berisiko terpapar, bagaimana kita merehabilitasi mereka serta bagaimana mendukung para korban. Keberhasilan kerja sama kita terletak pada pendekatan menyeluruh terhadap semua aspek kontra-terorisme dan tentu saja pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati," ujarnya.

Dia mengapresiasi pencapaian Zero Terrorist Attack Indonesia selama 2 tahun. Menurutnya, pencapaian ini diraih karena dedikasi yang diberikan BNPT beserta seluruh stakeholders.

"Saya sangat senang mengetahui kisah sukses BNPT dalam memastikan nol serangan sejak 2023. Ini bukti keharmonisan dan dedikasi BNPT," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menerima kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, pada Selasa, untuk membangun sinergi dan kerja sama kedua kementerian dalam menangani isu-isu perlindungan perempuan dan anak.

"Pada sore ini kami menerima kehadiran Bapak Menteri HAM Natalius Pigai untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan kerja sama," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa.

Menurut Arifah Fauzi, sinergi antarkementerian itu penting mengingat dalam menangani isu-isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan hanya oleh KemenPPPA sendiri.

"Sebagaimana yang diamanahkan oleh Presiden saat kami retreat di Magelang, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang bisa sukses atau bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dan sinergi ini harus dibangun dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Menteri HAM," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Sementara Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemda, dan swasta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

"Koordinasinya dalam bentuk, satu kami punya kewenangan untuk bisa membuat regulasi yang memastikan adanya perlindungan HAM, penghormatan HAM, dan pemenuhan kebutuhan HAM perempuan dan anak," kata Natalius Pigai.*

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas memastikan para pelaku industri busana atau fesyen muslim di Indonesia akan mendapatkan perlindungan produk secara hukum jika mau mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Ini adalah langkah positif untuk ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri kreatif. Kami juga mendorong pelaku industri untuk mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan," kata Agtas saat berdiskusi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tentang persiapan kegiatan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) yang digelar di Jakarta, Senin (20/1).

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan Selasa, dijelaskan Agtas dan jajarannya mendukung digelarnya kegiatan AIFA tersebut. Pasalnya, kegiatan itu bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi rakyat yang harus diberikan perlindungan hukum.

Dengan perlindungan hukum terhadap produk, Supratman meyakini persaingan usaha antar pelaku industri akan semakin sehat.

Hal senada juga dikatakan Ketua Bidang Perdagangan Internasional MN KAHMI, Bambang Susanto. Selain meningkatkan perekonomian dalam negeri, Bambang menilai kegiatan bertaraf internasional ini juga berguna untuk membangun hubungan dagang yang baik antarnegara di ASEAN.

Di saat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana AIFA 2025, Viviana Hanifa, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama 25 Januari sampai 26 Januari 2025 ini merupakan kolaborasi pertama KAHMI dengan sektor industri dan pemangku kepentingan.

Nantinya, rangkaian kegiatan ini akan dimulai dari Kahmi Award, fashion show busana muslim, dan pemecahan rekor MURI program jalan sehat oleh perempuan terbanyak mengenakan kerudung bermotif batik.

"Kami ingin menjadikan AIFA sebagai model kolaborasi yang menunjukkan kekuatan industri fesyen Indonesia, sekaligus memecahkan rekor MURI yang memperlihatkan kekayaan budaya bangsa,” jelas Viviana.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap industri busana muslim di Indonesia semakin maju dan berkembang di skala nasional hingga tingkat negara--negara ASEAN.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri Sosial (Mensos) Gus Ipul. Kedua menteri membahas perlindungan bagi penyandang disabilitas melalui Peraturan Menteri HAM (Permenham).

"Kami akan menghasilkan peraturan Permen Hak Asasi Manusia yang salah satunya ya, yang memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas di seluruh Indonesia. Karena Kementerian Sosial sudah punya Permen, Kementerian PAN-RB sudah punya Permen tentang perlindungan bagi kelompok hak dan kewajiban bagi kelompok disabilitas. Tapi Permen HAM-nya belum ada, yaitu memastikan perlindungan HAM," kata Natalius kepada wartawan di Kemensos, Selasa (21/1/2025).

Sebagai contoh, Natalius menjelaskan, Permenham ini bisa berlaku untuk penyandang disabilitas mental yang dimasukkan ke dalam bui.

"Contoh, mereka yang disabilitas mental, kemudian biasanya oleh petugas pemerintah di lapangan, tangkap mereka, dimasukkan ke dalam penjara atau sel khusus. Kalau dari perspektif HAM itu kan harus ditanya dulu. Jadi bagaimana supaya posisi di mana dia harus ditanya," kata Natalius.

"Misalnya dalam keadaan stabil, ketika stabil baru ditanya. Kalau suasana begini anda sakit, anda sedang mengalami ini, disabilitas mental, boleh nggak anda bisa di dalam istirahat dulu di sini sementara? Itu kan harus dilalui dengan pertanyaan," tambahnya.

Natalius juga menyoroti pemasungan terhadap kelompok disabilitas. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan keadilan.

"Selama ini saya mendapat laporan dari NGO, civil society. Bahwa penangkapan, istilah bahasa kasarnya itu, bahasa umumnya itu, pemasungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas mental, itu berpotensi mendapat ketidakadilan," jelasnya.

Sebab itu, Natalius menilai Permenham perlu diterbitkan. Tujuannya, untuk memastikan adanya perhatian, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan HAM bagi penyandang disabilitas.

"Karena itu kami akan keluarkan peraturan-peraturan memastikan adanya perhatian, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kebutuhan HAM. Bagi kelompok disabilitas dan kelompok vulnerable, kelompok-kelompok rentan, dan kelompok-kelompok yang minoritas yang harus mendapat perhatian. Permen kami akan keluarkan itu," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul mengatakan akan memberi perlindungan sosial terhadap korban HAM. Contohnya yakni korban pelanggaran HAM masa lalu yang perlu diberi perlindungan dan jaminan sosial.

"Ya memang yang existing ada ya yang sekarang ini sudah diberikan dukungan. Yang penting tiga kan tadi sampaikan penghormatan, perlindungan, dan pemberian akses. Nah, kita pada perlindungan sosial ya. (Contoh peristiwa HAM) Ya korban pelanggaran berat masa lalu. Ada beberapa yang diberi bantuan atau perlindungan sosial maupun juga jaminan sosial," ujar Gus Ipul.

Di samping itu, pembicaraan bersama Menteri Natalius juga membahas mengenai hak-hak yang harus dipenuhi untuk penyandang disabilitas. Nantinya, Kemenham akan memperkuat regulasi yang menjadi referensi Kemensos menindaklanjuti pemenuhan perlindungan sosial penyandang disabilitas.

"Tadi juga masalah khusus memang bicara soal penyandang disabilitas. Di mana hak-haknya harus dipenuhi, perlindungannya juga harus diperkuat. Itulah yang tadi yang diinginkan, bahkan beliau nanti akan memperkuat dengan regulasi di Kementerian HAM yang bisa jadi referensi kami di sini untuk menindaklanjuti dalam rangka pemenuhan perlindungan sosialnya," imbuhnya.

Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersyukur atas hal itu.

"Bahwa ada peningkatan yang cukup tajam ya, dari 50 koma sekian ke 74 persen, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di tanah air kita, pokoknya terhadap persoalan-persoalan hukum pada umumnya. Kami merasa bersyukur, kami semua para menteri yang lain, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi, dan seluruh aparat pemerintah mendapat apresiasi peningkatan kepuasan masyarakat terkait penegakan hukum," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Yusril mengatakan Asta Cita yang menjadi visi Prabowo menekankan reformasi di bidang hukum. Menurut Yusril, pemerintah sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum hingga melakukan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Kami betul-betul mengambil suatu langkah langkah secara sistematik dan terencana, bukan saja melakukan perbaikan terhadap norma-norma hukum, kemudian juga peningkatan kemampuan dan capacity building dari aparatur penegak hukum kita, tapi juga mengambil suatu langkah-langkah yang law enforcement di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan di bidang hukum. Meski demikian, katanya, pemerintah tetap tak bisa melakukan intervensi jika persoalan hukum itu terkait dengan putusan pengadilan.

"Walaupun tentu pemerintah tidak sendiri, kadang-kadang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena pengadilan itu lembaga yang independen, pemerintah tak bisa mengintervensi putusan pengadilan. Walaupun kami bisa melakukan koordinasi, misalnya percepatan tentang minutasi atau putusan pengadilan dan lain sebagainya, suatu proses yang sudah diputus di masyarakat dapat dilakukan koordinasi," ucapnya.

Dia juga mengatakan ada lembaga penegak hukum independen seperti KPK. Dia mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi antarinstitusi penegak hukum.

"Seperti hari ini, kami mengundang Kejaksaan Agung, kami mengundang juga Kapolri, yang diwakili oleh Bareskrim, jadi langkah seperti penanganan pinjol atau pinjaman daring ini pun kami mengkoordinasikan," ujarnya.

Sebelumnya, kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai positif di mata masyarakat. Berdasarkan survei, sebanyak 80,9% publik menyatakan puas.

Survei itu dilakukan oleh Litbang Kompas yang dirilis, Senin (20/1). Survei periodik ini dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95%, margin of error plus minus 3,10%. Penarikan sampel dilakukan secara acak sederhana.

Adapun rincian kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Litbang Kompas sebanyak 80,9% responden mengaku puas dan 19,1% tidak puas.

Berikut derajat kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan status sosial ekonomi responden:

- 84,7% kalangan bawah mengaku puas dan 15,3% tidak puas
- 81,4% kalangan menengah bawah mengaku puas dan 18,6% tidak puas
- 75,3% kalangan menengah atas mengaku puas dan 24,7% tidak puas
- 67,9% kalangan atas mengaku puas dan 32,1% tidak puas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Komponen Cadangan (Komcad) untuk narapidana kasus penyalahgunaan narkotika yang masuk daftar penerima amnesti.

Yusril mengatakan, Presiden Prabowo ingin memberikan amnesti kepada narapidana kasus narkotika yang masih muda dan produktif, namun akan melalui tahapan rehabilitasi.

"Lebih baik kita rehabilitasi saja, tapi kan Pak Prabowo sudah punya program untuk masuk ke Komcad, dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua,” kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah khawatir bila amnesti langsung diberikan kepada narapidana tersebut, mereka akan meresahkan masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, akan menjadi permasalahan baru di pemerintah.

"Tidak bisa segera di-amnesti juga. Kalau segera di-amnesti nanti orangnya keluar LP dan meresahkan masyarakat, nanti pemerintah juga yang disalahkan. Jadi, karena itu harus siap pendanaannya dan harus siap juga untuk menampung mereka dalam proses rehab," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tengah menghimpun data-data narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

"Dan ini sedang dikerjakan dan memudahkan dalam waktu tidak terlalu lama amnesti itu dapat dilakukan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, akan membuka data 44.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

Supratman mengatakan, data narapidana tersebut dibuka agar ada kontrol dari masyarakat.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Supratman mengatakan, masih menunggu data 44.000 narapidana tersebut dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ia mengatakan, akan berkomunikasi dengan Menteri Imipas Agus Andrianto terkait data narapidana tersebut.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas," ujarnya.

Terakhir, Supratman mengatakan, tidak memiliki target dalam menyelesaikan data 44.000 narapidana tersebut, lantaran Kementerian Imipas yang bertugas melakukan asesmen.

Ia mengatakan, Kementerian Hukum akan meneliti data yang diberikan Kementerian Imipas dan menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," ucap dia.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana amnesti dari Presiden Prabowo Subianto untuk narapidana kasus narkoba masih dimatangkan. Yusril mengatakan Menteri Hukum sedang menganalisis dan mendata siapa saja narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

"Jadi ini ditangani oleh Pak Supratman, Menteri Hukum, yang sedang menganalisis dan menghimpun data narapidana kita yang akan mendapatkan amnesti dari Prabowo, dan ini sedang dikerjakan. Mudah-mudahan nggak terlalu lama amnesti itu dapat dilakukan," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Yusril mengatakan, tidak semua narapidana kasus narkoba akan mendapatkan amnesti. Menurut Yusril, pihaknya juga melihat sejumlah faktor mulai usia, yakni yang berusia muda dan produktif atau yang berusia lanjut yang kemungkinan besar akan mendapatkan amnesti.

"Narapidana di atas sekian tahun, itu yang akan direhabilitasi, itu ada disebutkan dalam rencana yang dirumuskan Menteri Hukum. Juga faktor usia dan faktor kesehatan, mungkin mereka yang sudah di atas umur 70 tahun yang dipenjara kemudian sakit-sakitan kemungkinan akan diberi amnesti karena pertimbangan kemanusiaan," ujarnya.

"Jadi yang kita concern utamanya ini adalah persoalan narkotika, dan lebih dari 60 persen penghuni lapas itu korban penyalahgunaan narkoba. Pak Prabowo itu ingin memberikan amnesti kepada mereka, terutama kepada mereka yang usia muda dan produktif," katanya.

Yusril menjelaskan, nantinya narapidana penerima amnesti tidak serta merta keluar dari Lapas. Para narapidana akan menjalani proses rehabilitasi terlebih dahulu. Dia mengatakan beberapa program rehabilitasi bisa diikuti, mulai dari Komando Cadangan (Komcad) hingga diikutkan dalam proyek pembukaan lahan untuk pangan atau food estate.

"Tapi tentu harus ada langkah persiapan, jangan sampai nanti diamnesti keluar ke masyarakat malah bikin ribut dan meresahkan masyarakat. Karena itu persiapan langkah-langkah rehabilitasi sangat perlu segera dilakukan," katanya.

Menurut Yusril, pemerintah telah melakukan kalkulasi terkait penanganan para narapidana. Hasil penghitungan itu diketahui biaya melakukan rehabilitasi bisa menghemat anggaran jika dibandingkan merawat narapidana di dalam penjara.

"Pemerintah coba hitung cost-nya, ternyata cost rehabilitasi itu lebih rendah dari cost merawat orang itu di dalam Lapas. Jadi lebih baik kita rehabilitasi aja, tapi kan Pak Prabowo sudah punya program, untuk masuk ke Komcad dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah, seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua," ucapnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah pihaknya telah mengamankan Warga Negara (WN) China yang mengunggah video selipkan uang Rp 500 ribu di paspor untuk memudahkan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Agus mengatakan akan mendalami motif WN China membuat video tersebut.

"Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025)

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan oleh WN China untuk membayar visa on arrival. Menurutnya WN China bermain-main dengan aturan di Indonesia.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," katanya

Agus mengatakan, pihaknya mendalami motif WN China mengunggah video tersebut. Dia mengatakan, Indonesia tidak memerlukan WNA yang hanya ingin mempermalukan Indonesia.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

Lebih jauh, pihaknya menyampaikan telah mengamankan WN China tersebut. Dia mengatakan pihaknya meminta klarifikasi kepada WN China terkait unggahan video yang viral.

WN China Pengunggah Video Minta Maaf

WN China pembuat video selipkan uang di paspor membuat klarifikasi dan meminta maaf.

Video yang diterima pada Senin (20/1) menunjukkan WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Dalam video berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf' itu, dia mengatakan videonya yang viral menimbulkan opini publik bagi Imigrasi RI.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan hanya untuk biaya visa. Dia mengatakan petugas Bea-Cukai di Indonesia sangat baik dan tidak ada tindakan ilegal dari petugas.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," ucapnya.

Lihat Video 'WN China Ngonten Selipkan Rp 500 Ribu di Paspor Minta Maaf':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore :

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya masih mempelajari rencana pemulangan Hambali. Yusril menyampaikan pemerintah tidak memiliki tenggat mengenai rencana pemulangan pelaku Bom Bali 2002 itu.

Yusril mengatakan Hambali ditahan cukup lama di Guantanamo tanpa menjalani proses persidangan. Menurut Yusril, pemerintah bertugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap WNI yang memiliki masalah di luar negeri.

"Hambali itu menjadi fokus perhatian kami, karena beliau adalah seorang warga negara Indonesia yang ditahan di tahanan Guantanamo, wilayahnya Kuba, tapi ditahan oleh militer Amerika Serikat sampai sekarang," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

"Dan concern kita adalah kita harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri, walaupun kita berbeda pandangan, walaupun yang bersangkutan itu melakukan kejahatan di luar negeri, melakukan kesalahan, tetapi bukan itu yang kita persoalkan, tapi adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu tetap harus kita lakukan pembelaan dan perlindungan," ucapnya.

Yusril menjelaskan pihaknya tidak memiliki tenggat waktu terkait rencana pemulangan Hambali. Dia mengatakan, pemulangan Hambali juga harus disertai dengan kepentingan masyarakat Indonesia di dalam negeri.

"Mengenai Hambali, belum, itu masih kami pelajari dan tentu akan kami negosiasikan, karena menyangkut kepentingan dengan warga negara kita sendiri," katanya.

Menurut Yusril, belum ada keputusan secara resmi mengenai rencana pemulangan Hambali. Dia mengatakan rencana pemulangan Hambali juga masih dibahas dengan kementerian dan lembaga lain.

"Kita sedang mempelajari dan menjajaki dan mengkoordinasikan ini, bukan hanya kami, tapi juga badan, kementerian dan lembaga lain, Kemenlu, Kepolisian dan Mabes TNI, kemudian juga BNPT dan sebagainya, sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap kita sudah ada keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," ucapnya

Lihat juga Video: Menko Yusril Bicara Terkait Kasus Reynhard yang Dianiaya Napi Lain di Inggris

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Kedua menteri membahas ideologi gender yang ditentang HAM.

"Sekarang (saya) ke Kementerian PPA di sini, yang menjadi concern itu tentu dengan perempuan dan perlindungan anak. Ya, karena itulah saya datang mendapatkan masukan apa-apa yang perlu kami bisa kerja sama, menjadi mitra, apa yang kami bisa bantu dalam konteks kepastian adanya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kebutuhan HAM bagi perempuan dan juga anak," kata Natalius kepada wartawan di KemenPPPA, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Natalius menyampaikan ekstremisme ideologi gender menjadi perhatiannya dalam pembahasan tersebut.

"Kebetulan salah satu yang menjadi concern bagi saya itu adalah adanya HAM itu menentang ideologi ekstremisme, ideologi gender, ekstremisme ideologi gender. Orang memandang gender ekstremisme menurut saya ya, agak bahasa kerasnya," jelasnya.

Menurutnya, ada ketidakadilan dalam cara pandang yang dihadapi kaum perempuan. Untuk itu, Natalius memastikan kembali aspek yang menyerang kehormatan dan martabat perempuan.

"Cara pandang bahwa dalam konteks ini ada ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum perempuan. Dalam konteks inilah saya pasti akan memastikan kembali aspek-aspek yang menyerang kehormatan martabat dan juga khususnya terhadap perempuan," jelasnya.

Dia mengatakan salah satu upayanya adalah memastikan regulasi, koordinasi semua sektor, dan pemenuhan kebutuhan hak bagi kaum perempuan.

"Salah satu upaya yang kita lakukan adalah adanya kepastian regulasi yang kami keluarkan. Yang kedua mengkoordinasikan semua sektor. Lalu, yang ketiga memastikan adanya pemenuhan kebutuhan, hak bagi mereka," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Arifah mengatakan kedatangan Natalius untuk membangun sinergi kolaborasi sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

"Pada sore hari ini kami menerima kehadiran Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Pigai, untuk membangun sinergi kolaborasi dan kerjasama sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Presiden saat kami retreat di Magelang," ujar Arifah.

Arifah menuturkan pesan Prabowo adalah tidak ada satu pun kementerian lembaga yang sukses sendiri. Sebab itu kolaborasi harus dibangun.

"Beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu pun kementerian lembaga yang bisa sukses atau bekerja sendiri. Sehingga, kolaborasi dan sinergi ini harus dibangun dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan Menteri Hak Asasi Manusia," tutupnya.