JAKARTA, KOMPAS.com – Pengacara Razman Arif Nasution melaporkan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami anak artis Nikita Mirzani, berinisial LM (17).

Razman bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Laporan tersebut telah terdaftar dengan nomor 03/RAN-LAW FIRM/I/2025.

Tim kuasa hukum Razman, Rahmat, memaparkan tiga poin utama dalam laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami LM.

1. LM dapat perlakuan buruk sejak 13 tahun

Pertama, LM sering mendapatkan perlakuan buruk.

"Di dalam UU HAM, diatur bahwa setiap anak berhak mendapat tumbuh kembang yang baik. Kami telah menjelaskan bagaimana kondisi LM mulai dari umur 13 tahun, yang mana itu keterangan dari LM sendiri," kata Rahmat.

Rahmat mengatakan, berdasarkan pengakuan LM, sejak usia 13 tahun kerap mendapat perlakuan buruk dari Nikita Mirzani.

2. Ditelantarkan di London, tak dapat hak pendidikan

Rahmat juga menyebut LM sempat ditelantarkan di London.

"Dia tidak dibiayai dan dibiarkan terlantar di London. Kondisi ini yang diceritakan Pak Razman. Kami meminta Komnas HAM untuk segera turun tangan memeriksa ibu kandung LM,” kata Rahmat.

Rahmat menyoroti tentang pendidikan LM yang terputus karena tidak memiliki biaya.

“Pemerintah London mensyaratkan adanya penanggung jawab dan pembiayaan untuk pendidikan, sehingga ia harus dideportasi ke Indonesia,” jelas Rahmat.

Rahmat juga menilai bahwa kondisi LM di rumah aman melanggar hak anak untuk belajar.

“Sudah lima sampai enam bulan LM berada di safe house, yang sangat membatasi dirinya untuk mendapatkan pendidikan,” tambah Rahmat.

“Ketika di safe house, LM beberapa kali menyampaikan keinginan untuk kembali sekolah, tetapi tidak difasilitasi sama sekali. Ini adalah dugaan pelanggaran kemerdekaan untuk belajar dan berkembang,” tegas Rahmat.

Rahmat menilai LM juga tidak mendapat kebebasan pribadi selama berada di rumah aman.

“Penempatan dia di dalam safe house, yang kini kami tidak tahu dia ada di mana ini adalah perbuatan perampasan kebebasan yang kemudian Lolly kerap mendapat perlakuan secara tidak manusiawi," ungkap Rahmat.

3. Tidak didampingi penasihat hukum

Selain itu, Rahmat menegaskan LM tidak pernah didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan.

“LM selalu menyatakan ingin didampingi Pak Razman Nasution, baik sebagai pengasuh maupun penasihat hukumnya,” ujar Rahmat.

Berdasarkan ketiga poin tersebut, pihak Razman mendesak Komnas HAM untuk segera mengambil langkah atas dugaan pelanggaran HAM yang dialami LM.

Sebelumnya, LM kabur dari safe house dan meminta pertolongan kepada Razman. Namun, hal ini memicu masalah, sehingga LM sempat dititipkan di RS Polri Kramat Jati.

Pada 17 Januari 2025, LM telah dijemput oleh keluarganya.

Informasi ini disampaikan oleh Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi.

“Kami memastikan prosesnya jelas, termasuk siapa yang menjemput. Penyerahan dilakukan melalui prosedur resmi dengan berita acara penyerahan kepada keluarga, yaitu bibi dari ananda LM,” jelas Nurma.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Ted Sioeng, Julianto Azis menilai keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana Bank Mayapada tidak ada yang dapat membuktikan unsur-unsur dakwaan.

"Banyak saksi yang diajukan jaksa sejauh ini tidak dapat membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan," kata Julianto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.

Julianto mengatakan, laporan terhadap terdakwa Ted Sioeng hanya berdasarkan bukti formulir permohonan kredit.

Terlebih, terdakwa sudah tidak mengakui atau membantah kebenaran formulir tersebut.

"Terdakwa tidak bersalah karena kalaupun hubungan hukum antara bank dengan terdakwa berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, sebagaimana disampaikan dalam keterangan saksi, seharusnya masalah keperdataan tidak bisa dibawa ke ranah pidana," ujarnya.

Julianto sangat takjub dengan tekad pria berusia 80 tahun itu yang tetap datang ke persidangan, memakai kursi roda, dengan kondisi fisik sangat memprihatinkan.

"Terdakwa tetap mengikuti persidangan dengan serius untuk membuktikan apa yang didakwakan adalah tidak benar," ujarnya.

Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan (Jaksel) juga menolak seluruh nota keberatan Ted Sioeng sehingga sidang tetap dilanjutkan.

"Eksepsi atau keberatan dari terdakwa dan kuasa hukum tidak berkekuatan hukum dan ditolak," kata Hakim Ketua, Fitra Renaldo.

Ted Sioeng didakwa JPU dengan Pasal 378, Jo Pasal 372 KUHP dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan senilai Rp133 miliar milik PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

Ted Sioeng telah membantah semua tuduhan JPU dalam dakwaannya termasuk pinjaman awal ke Bank Mayapada sebesar Rp70 miliar yang disebutkan untuk pembelian 135 unit vila di kawasan Taman Buah Puncak, Cianjur.

Kemudian, Ted Sioeng mengaku pinjaman Rp70 miliar tersebut untuk membeli apartemen milik Dato Sri Tahir di Singapura yang merupakan pemilik dan pemegang saham pengendali Bank Mayapada.

Bahkan, kata dia, pembelian apartemen tersebut atas tawaran dan permintaan dari Dato Sri Tahir.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 A Palembang kembali menggelar sidang lanjutan yang menewaskan seorang tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Pakjo Palembang, Sumatera Selatan, bernama Irohim, Selasa (20/1/2025). Dalam sidang itu terungkap lima terdakwa memiliki peran masing-masing saat menganiaya korban hingga tewas.

Dalam sidang itu, kelima terdakwa turut dihadirkan mereka yakni, Muhammad Yusuf, Arjuna, Wahyu, Andreansyah, Hendra Gunawan dan Andika Rahmadita.

Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Raden Zaenal Arifin kelima terdakwa memiliki peran masing-masing dalam kasus penganiayaan terhadap Irohim hingga korban meninggal dunia.

Dalam dakwaan JPU, kelima terdakwa didakwa dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati.

Kejadian ini bermula saat salah satu terdakwa meminta korban mencarikan jarum tato yang dihilangkan oleh korban. Karena tidak kunjung ketemu sehingga kelima terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

Adapun peran kelima masing-masing terdakwa yakni terdakwa Andika memukul, menendang, mendorong dan menginjak tubuh korban.

"Benar terdakwa Andika kamu memukul, menendang, mendorong dan menginjak tubuh korban," tanya hakim.

"Benar yang mulia," kata Andika.

Lalu, hakim ketua pun bertanya kepada terdakwa Wahyu, apakah saudara memukul dada korban, menedang punggung korban,? tanya hakim

"Benar yang mulia," kata Wahyu.

Lalu Hakim pun kembali bertanya kepada Arjuna, apakah benar kamu mendorong tubuh korban dan menampar pipi korban? tanya hakim.

"Benar yang mulia," ujar Arjuna.

Untuk terdakwa Hendra apakah benar kamu membanting tubuh korban dan menyumpal kain lap ke mulut korban?" tanya hakim.

"Benar yang mulia.

Lalu hakim kembali bertanya, apakah kalian mengikuti rekontruksi dan yang kalian lakukan sama dengan rekonstruksi. Kemudian hakim menyuruh kelima terdakwa maju ke depan untuk melihat foto rekonstruksi.

"Sama yang mulia," jawab kelimanya.

Diketahui, kelima terdakwa bersama korban berada di sel Mapenaling atau isolasi. Kelima terdakwa mengaku di sana panas.

"Kalian berlima dan korban berada di dalam sel metaling atau isolasi ya dengan keadaan yang panas,? tanya hakim.

"Benar yang mulia," jawab kelima terdakwa.

Sidang pun dilanjutkan pekan depan dalam agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Madiun (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati meminta jajaran di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun agar meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat seiring dengan penggunaan gedung baru di lingkungan kerja setempat.

"Tujuan utama adalah memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) ini. Sebab, tugas kami tidak hanya penegakan hukum namun juga berinteraksi dengan masyarakat," ujar Mia Amiati saat meresmikan penggunaan gedung baru Kejari Kabupaten Madiun di Madiun, Selasa.

Menurutnya, dengan keberadaan gedung baru, pelayanan hukum terhadap masyarakat harus lebih optimal. Sehingga hubungan Kejaksaan dengan masyarakat semakin harmonis.

Mia juga mengingatkan kepada korps Adhyaksa jajarannya untuk senantiasa menjaga sinergisitas sekaligus memaksimalkan fungsinya. Hal itu sebagai upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kita apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Madiun, baik Pak Pj Bupati, maupun Bupati terpilih. Saya mengamanahkan bisa melanjutkan karena keberadaan gedung ini belum final. Prasarana lainnya perlu dilengkapi secara bertahap agar lebih optimal ke depannya," katanya.

Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto mengapresiasi keberadaan fasilitas gedung baru di lingkup Kejari Kabupaten Madiun. Menurutnya dengan berdirinya gedung PTSP tersebut menjadi bukti komitmen dan inovasi pelayanan publik di bidang hukum dari kejari yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Madiun. Utamanya kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum.

"Dengan hadirnya gedung ini akan ada banyak manfaat yang dirasakan masyarakat, di antaranya kemudahan akses pelayanan, efisiensi proses, transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan sinergisitas antara instansi," kata Pj Bupati Madiun Tontro.

Untuk itu, Pemkab Madiun menyatakan dukungan penuh dengan adanya fasilitas gedung PTSP di Kejari Kabupaten Madiun.

Pj Bupati Madiun juga berharap momentum peresmian tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk memperkuat sinergisitas antara Pemkab Madiun dan penegak hukum untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

"Dengan semangat kebersamaan, mari menjadikan gedung PTSP ini simbol pelayanan yang mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kepedulian kepada kebutuhan masyarakat," katanya.

Usai melakukan peresmian kantor Kejari Kabupaten Madiun, Kajati berserta rombongan melakukan penebaran 100.000 bibit ikan di Waduk Bening Saradan. Hal itu sebagai andil Kajati Jawa Timur dalam mendukung program pemerintah yaitu Astacita Ketahanan Pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sengketa Pilkada Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam perkara nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 terus bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar Hukum Tata Negara, Oce Madril ikut memberikan tanggapan terkait jalannya persidangan dan berbagai argumen yang disampaikan.

Terkait perdebatan mengenai batas waktu pengajuan permohonan, Oce menjelaskan tenggat waktu yang diajukan penggugat sesuai aturan yang berlaku.

“Laporan ke MK itu maksimal 3 hari kerja. Kalau keputusan KPU dibuat pada hari Selasa, maka perhitungan hari pertama adalah Rabu, hari kedua Kamis, dan hari ketiga Jumat. Jadi, bukan berarti jika keputusan dibuat Selasa malam, lalu Selasa itu dihitung penuh sebagai satu hari kerja. Rata-rata keputusan KPU dibuat pada malam hari,” ucap Oce saat dihubungi wartawan, Selasa (21/1) sore.

Ia juga menekankan bahwa sengketa Pilkada Muara Enim tidak hanya menyangkut soal selisih suara atau penghitungan yang keliru, melainkan lebih kompleks karena adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Ini bukan soal ambang batas atau sekadar hitungan selisih suara, tapi soal kecurangan TSM. Misalnya, kecurangan di TPS, money politics, dugaan pengerahan aparat, hingga laporan-laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Bahkan ada dugaan pemalsuan pemilih di TPS,” tegasnya.

Empat tersangka korupsi dana usaha ekonomi produktif (UEP) Kecamatan Kerambitan, Tabanan, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali. Penahanan dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan.

Empat tersangka yang ditahan adalah WS, mantan Ketua UEP sekaligus Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tibubiu, Kecamatan Kerambitan; NE, Bendahara UEP dan Kepala LPD Desa Mandung; ND, Ketua Badan Kerja Sama (BKS)-LPD dan mantan Ketua LPD Desa Meliling; dan MW, mantan Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kerambitan.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tabanan, I Putu Nuriyanto, mengungkapkan penahanan keempat tersangka dilakukan segera setelah pelimpahan. "Penahanan itu memang ada syarat subjektif, seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya saat ditemui di Marga, Tabanan, Selasa (21/1/2025).

Keempat tersangka tidak ditahan selama proses penyidikan sejak Mei 2024 dengan alasan sikap kooperatif mereka. Namun, setelah kasus dilimpahkan oleh Polres ke Kejari Tabanan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutuskan untuk melakukan penahanan.

Menurut Nuriyanto, kasus ini sudah masuk kategori pidana khusus (pidsus). Para tersangka diketahui telah mengembalikan sebagian kerugian negara selama tahap penyelidikan.

Tim JPU tengah melengkapi dokumen untuk mendaftarkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. "Minggu depan kami targetkan perkara ini dapat didaftarkan ke Pengadilan Tipikor," terang Nuriyanto.

Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Tabanan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan UEP periode 2016-2020 di Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Empat orang yang terdiri dari pengurus dan mantan pengurus LPD ditetapkan sebagai tersangka.

"Ada empat orang yang kami amankan. Di mana kejadian ini terjadi di tahun 2016, 2019, dan 2020, dengan kerugian mencapai hampir Rp 1 miliar," kata Kapolres Tabanan AKBP Chandra Citra Kesuma dalam konferensi pers di Mapolres Tabanan, Senin (20/1/2025).

Chandra menjelaskan modus yang digunakan adalah menyalahgunakan dana UEP dengan membuat proposal palsu, menyalurkan dana kepada individu tertentu, dan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

"Adapun barang bukti yang kami sita antara lain proposal palsu, kuitansi pencairan dana, rekening koran, dan uang penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 905,7 juta," tambahnya.

Video: Banjir Merendam Kawasan Tabanan Bali, Ketinggian Air 50 Cm

Video: Banjir Merendam Kawasan Tabanan Bali, Ketinggian Air 50 Cm

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M Simatupang menyatakan, Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro belum mengambil langkah hukum terkait tudingan dugaan penamparan terhadap pegawainya. Dugaan tersebut pun viral di media sosial dengan narasi negatif.

"Kita belum ada ke arah sana untuk menempuh langkah hukum," katanya saat konferensi pers di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Selasa (21/1/2025).

Terkait rekaman suara yang beredar luas soal dugaan Satryo marah kepada pegawai vendor yang mengurus air di rumah dinasnya, Togar belum mengetahui sumber rekaman tersebut. Dia pun belum tahu siapa yang membuat dan menyebarkan rekaman tersebut.

Menurut Togar, orang yang menyebarkan rekaman tersebut hanya ingin mencari keuntungan belaka. Togar menilai tujuan penyebaran rekaman itu juga masih belum diketahui, apakah untuk mencemarkan nama baik Satryo ataukah ada hal lain.

Saat ini, Kemendiktisaintek masih mempelajari potensi timbulnya polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman yang dinilai tak relevan tersebut. 

"Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum," ucapnya.

Ia juga menanggapi terkait aksi unjuk rasa kemarin yang membawa spanduk besar dengan bentuk bahasa simbolik dan hiperbola. Diakui hal semacam itu sering terjadi dalam aksi demontrasi di kalangan mahasiswa maupun di lembaganya.

Pada unjuk rasa Senin (10/1/2025) di kantor Kemendiktisaintek, terbentang spanduk bertulisan putih berlatar hitam itu memuat pesan, "Pak Presiden, selamatkan kami dari menteri pemarah yang suka main tampar dan main pecat." 

Togar menilai penggunaan kata-kata yang berlebihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perhatian publik agar aksi ASN Kemendiktisaintek ini lebih mendapat sorotan.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Menteri Satryo yang marah hingga memaki-maki seseorang di rumah dinas Widya Chandra.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Depok (ANTARA) - Wali Kota Depok Mohammad Idris memberikan apresiasi peresmian pembukaan layananImmigration Lounge di lantai 3 Mal Pesona Square yang dikelola Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Kota Depok.

Immigration Lounge di Kota Depok ini diresmikan sebagai bagian dari inovasi untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Immigration Lounge ini memberikan solusi atas tantangan pelayanan keimigrasian di kota dengan jumlah penduduk yang besar seperti Depok," kata Mohammad Idris di Depok, Selasa.

Ia mengatakan dengan penduduk Depok yang begitu banyak, kalau semua pelayanan ditumpuk di kantor utama, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kehadiran Immigration Lounge ini sangat membantu, terutama dari sisi kenyamanan.

Dirinya pun menekankan pentingnya memberikan pengalaman pelayanan yang tidak hanya efisien, tetapi juga nyaman kepada masyarakat.

“Kalau pelayanan prima di Imigrasi sudah dirasakan, mewujudkan kenyamanannya menjadi langkah berikutnya. Memberikan kenyamanan kepada masyarakat adalah bagian dari membahagiakan mereka. Ini karya yang luar biasa, baik di hadapan Tuhan maupun masyarakat,” tuturnya.

Untuk diketahui, Immigration Lounge di lantai 3 Mal Pesona Square, Kota Depok ini memiliki konsep memadukan pelayanan keimigrasian dengan suasana modern dan nyaman.

Masyarakat dapat mengakses layanan paspor dengan proses yang sama seperti di kantor Imigrasi, tetapi dengan fasilitas tambahan, seperti parkir yang lebih mudah, ruang tunggu nyaman, dan suasana santai layaknya berbelanja di mal.

Fasilitas ini juga menawarkan layanan same-day service, di mana paspor dapat diselesaikan dalam satu hari.

Dengan kapasitas hingga 100 kuota per hari, Lounge Imigrasi Depok diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Depok yang terus meningkat.

Kehadiran Lounge Imigrasi Depok menjadi langkah strategis untuk memberikan pelayanan yang semakin prima, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dua terdakwa perkara korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) gedung shelter tsunami di Pemenang, Lombok Utara, tiba di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua terdakwa bernama Aprialely Nirmala dan Agus Heriyanto kini ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram.

"Hari ini resmi kami memindahkan dua orang terdakwa dalam dugaan tipikor pembangunan shelter tsunami di NTB," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Greafik Loserte di Mataram, Selasa (21/1/2025).

Greafik mengatakan kedua terdakwa akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Mataram besok, Rabu (22/1/2025). Adapun agenda sidang perdana yakni pembacaan surat dakwaan oleh JPU.

"Sidang direncanakan besok (Rabu) sesuai jadwal yang kami terima di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan TES atau shelter tsunami di NTB. Direktur penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Kepala Proyek Pembangunan Shelter Agus Herijanto (AH) serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aprialely Nirmala (AN).

Asep menjelaskan KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dia menyebut keduanya ditahan untuk 20 hari pertama.

"Telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH)," jelas Asep Guntur dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2024) dikutip detikNews.

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono menyatakan narapidana teroris (napiter) dapat mengajukan amnesti atau pengampunan. Termasuk pembebasan bersyarat (PB) di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia asalkan memenuhi syarat.

"Teroris ini memang juga bisa mendapatkan haknya mendapatkan namanya PB yaitu pembebasan bersyarat. Itu sudah ada syarat-syaratnya," paparnya disela membuka pelatihan eks napiter menjadi Teknisi AC di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (21/1/2025).

Hal tersebut merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengkaji pemberian amnesti atau ampunan melalui pembebasan bersyarat bagi napiter eks Jamaah Islamiyah atau JI.

Eddy mengatakan hal itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diatur khusus tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), narkoba, dan terorisme.

"Jadi gini, sebenarnya di dalam Peraturan Menkumham itu sudah diatur. Ada beberapa khusus dilakukan terutama kepada narapidana tipikor kemudian narkoba kemudian terorisme," tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan apakah hal itu juga berlaku bagi pemimpin terorisme jaringan Jamaah Islamiah atau napiter lainnya, kata dia, itu berlaku sama. Sebab, di mata hukum semua orang sama, ingin mendapatkan kebebasan untuk hidup.

"Mantan (pemimpin) JI dan napi teroris yang lain itu bisa mengajukan haknya PB-nya, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri hukum tersebut," ujarnya.

Mengenai berapa data jumlah napiter maupun mantan napiter eks JI yang masih menjalani masa deradikalisasi, Eddy mengatakan tidak mengetahui rinciannya. Sebab, penilaian program deradikalisasi itu memiliki tahapan-tahapan.

"Nanti lihat situasinya, makanya tergantung hasil di dalam deradikalisasi itu ada tahapannya. Pertama, identifikasi dan penilaian, yang kedua rehabilitasi, reedukasi dan ketiga revitalisasi sosial," ucapnya menjelaskan.

Apabila napiter tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang dinilai dalam tahapan tadi, kata Eddy, maka dimungkinkan mengajukan Pembebasan Bersyarat tentunya disertai kewajiban berikrar setia terhadap NKRI.

"Nah, ketika napiter yang di dalam melakukan tahapan tadi, maka akan dinilai. Seterusnya nanti, apabila memenuhi syarat dalam peraturan Menkumham itu makanya akan diberikan (PB)," katanya menambahkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa masalah sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang ada di pagar laut masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Ini sedang diinvestigasi, sedang diinvestigasi dan tentunya kami ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa," katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sertifikat tanah pagar laut di perairan Tangerang, Banten sebenarnya dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan mengingat objeknya merupakan perairan.

Dia menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sehingga bukan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

"Memang ada ketentuan sebelum lima tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB," imbuhnya.

Apalagi, Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mengaku baru tahu sertifikat itu terbit sejak 2023 berdasarkan penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sedangkan, dirinya baru menjabat sebagai Menteri ATR sejak 2024, sebelum akhirnya dipilih kembali menjadi menteri pada masa Presiden Prabowo Subianto.

"Saya tidak tahu, saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," ucapnya.

AHY mengaku saat menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat ditinjaunya satu per satu, sehingga hanya jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Mengingat, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak.

"Sekali lagi berbicara lahan, tanah, dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu per satu kita cek, seperti itu. Nah justru kita melihat ini sebagai bentuk keterbukaan," pungkas AHY.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Akar Global Inisiatif (AGI) menggelar konferensi internasional masyarakat adat di Indonesia guna mendorong lompatan hukum alternatif atau format hukum yang dapat diterapkan secara efektif, yang dapat disesuaikan dengan kondisi kekinian masyarakat adat.

Direktur Eksekutif AGI Erwin Basrin di Kota Bengkulu, Selasa, menyebutkan hal tersebut dilakukan sebab gerakan masyarakat adat saat ini terkesan mandek baik di tingkat pegiat gerakan, masyarakat adat, serta di tataran kebijakan politik tingkat nasional.

"Jadi konferensi ini mau mencari format, arah gerakan yang berbasis kondisi faktual masyarakat adat hari ini. Bukan dari kondisi masyarakat adat yang dulu-dulu," ujar dia.

Ia menjelaskan saat ini eksistensi masyarakat dan pengakuan hak-hak adat sering dihadapkan dengan persyaratan hukum yang menyulitkan dan harus dipenuhi masyarakat adat, seperti harus membuat peraturan daerah (perda), pembuatan peta wilayah, naskah akademis, dan kelengkapan lainnya.

Sebab secara konstitusi, kata dia, negara mengakui kesatuan hukum adat, tetapi pengakuan itu bersyarat yang sulit dipenuhi masyarakat.

"Untuk persyaratan yang diajukan oleh pemerintah tersebut tidak bisa dipenuhi masyarakat adat, kenapa masyarakat adat disuruh bikin perda, bikin peta wilayah dengan digital. Jadi kita lihat, pengakuan hukum itu ribet betul. Tidak bisa dipenuhi masyarakat adat," ucapnya.

Untuk itu dengan adanya konferensi tersebut, menurut dia, dapat dicari format hukum yang bisa diterapkan oleh masyarakat adat yang akan datang, sehingga negara juga bisa melihat adat dan hak-hak masyarakat adat sebagai hak substansi.

Sebab selama ini Erwin menilai negara melalui kebijakan hukum yang mengakui kesatuan hukum masyarakat adat, tidak efektif untuk masyarakat adat.

Ditambah, kata dia, dengan adanya pergeseran pandangan negara terhadap eksistensi masyarakat adat, seolah hanya sebatas simbol-simbol, melalui pakaian adat, acara adat pada momen 17 Agustus atau acara-acara lainnya, tari-tarian atau pertunjukan seni, namun untuk hak-hak adat tidak diakui.

Sementara itu Masyarakat Adat Dayak Belangin Desa Engkangin, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Joni mengapresiasi pelaksanaan konferensi internasional masyarakat adat, sebab dapat menjadi sarana bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak-haknya.