Musi Rawas -

Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Dalam kerusuhan itu, petugas memastikan tidak ada napi yang kabur.

Kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti tepatnya di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB dan mulai kondusif sekitar pukul 11.30 WIB.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan tidak ada napi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang kabur akibat kerusuhan tersebut.

"Saat ini kondisi lapas sudah mulai kondusif dan stabil. Untuk semua narapidana juga sudah kembali ke dalam sel mereka masing-masing. Sudah dipertegas juga oleh pihak lapas bahwa tidak ada tahanan yang kabur," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Kamis.

Agung juga membantah terkait isu adanya penyanderaan yang dilakukan narapidana yang melakukan kerusuhan terhadap pegawai lapas.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Ronald Heru Praptama juga menegaskan bahwa dari 1.069 narapidana yang ada, tidak ada satu pun yang kabur akibat kerusuhan tersebut.

"Tidak ada yang kabur, karena kita di depan itu kita jaga dan dari tembok dan pagar juga sudah kita cek dan sampai sekarang dipastikan tidak ada yang kabur," tegasnya.

Sementara untuk para oknum napi yang diduga memicu kerusuhan tersebut, Ronald mengatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel, Erwendi Supriyanto untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Evaluasinya kita menunggu petunjuk dari pimpinan kita dari Jakarta yang akan ke sini (Erwendi Supriyanto). Nantinya akan kami diskusikan langkah-langkah selanjutnya. Untuk oknum nanti akan kita dalami lebih lanjut lagi dan itu nanti akan kita akan koordinasikan lagi dengan Ditjenpas nya," jelasnya.

Saat ini, kata Ronald, pihaknya masih melakukan perbaikan fasilitas lapas yang rusak akibat kerusuhan tersebut dengan dibantu pihak terkait lainnya.

"Yang jelas secepatnya kita perbaiki mulai hari ini (Kamis) seperti pintu dan pagar yang rusak atau miring langsung kita perbaiki. Secepatnya kita cari bahan-bahannya agar cepat selesai," ujarnya.

(csb/csb)

JAKARTA - Hanya berselang sehari setelah kecelakaan tragis di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang menewaskan 12 orang, peristiwa serupa kembali terjadi di Purworejo, Jawa Tengah. Pada Rabu (7/5/2025), kecelakaan lalu lintas di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, menewaskan 11 orang, sebagian besar merupakan rombongan guru yang hendak melayat.

Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian kecelakaan maut tersebut. Ia menilai, tragedi yang berulang ini merupakan bukti nyata bahwa sistem transportasi nasional perlu direformasi secara menyeluruh.

"Ini catatan kelam dunia transportasi kita. Dua kecelakaan dalam dua hari yang menewaskan puluhan orang menunjukkan bahwa pendekatan kita terhadap keselamatan lalu lintas masih belum menyentuh akar persoalan. Komisi V mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem transportasi guna mencapai target zero accident," kata Huda di Jakarta, Kamis (8/5/2025).



Berdasarkan informasi awal, kecelakaan di Purworejo diduga disebabkan oleh kegagalan fungsi rem truk yang menabrak minibus dari arah berlawanan. Huda menyebut, apabila terbukti terdapat kelalaian dalam perawatan kendaraan, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan teknis keselamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, khususnya Pasal 71 yang mewajibkan pemilik kendaraan untuk melakukan perawatan berkala guna menjamin keselamatan.

"Jika benar rem tidak berfungsi, ini menunjukkan adanya kelalaian dari pihak perusahaan. Padahal rem adalah komponen vital. Pemerintah dan pemilik armada wajib memastikan setiap kendaraan laik jalan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," katanya.

Ia menambahkan, tragedi serupa dapat dicegah apabila keselamatan dijadikan prioritas utama dalam perencanaan dan operasional transportasi. Untuk itu, Huda menekankan perlunya reformasi menyeluruh, bukan hanya bersifat reaktif terhadap peristiwa semata.

"Kita tak bisa terus-menerus bersikap case by case. Persoalan kecelakaan lalu lintas harus dilihat dari hulu ke hilir?mulai dari regulasi, pengawasan, standar armada, hingga kualitas SDM pengemudi. Semua pihak harus duduk bersama melakukan evaluasi menyeluruh serta menciptakan terobosan kebijakan yang konkret dan efektif," ungkap Huda.



Komisi V DPR, lanjut Huda, mendorong Kementerian Perhubungan untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan niaga dan pariwisata yang beroperasi di jalan raya. Ia juga meminta agar proses uji kir dan sertifikasi laik jalan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tidak hanya formalitas semata.

"Sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan tegas tidak boleh ditawar. Ini soal nyawa rakyat," katanya.

Legislator Dapil Jabar VII ini menyerukan agar momentum ini menjadi titik balik dalam pembenahan sistem transportasi nasional.

"Keselamatan tidak boleh jadi retorika. Ini waktunya bertindak. Pemerintah harus hadir sebagai pengendali utama sistem transportasi yang berkeadilan dan berkeselamatan," katanya.

Musi Rawas -

Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas akibat pemberontakan oleh beberapa warga binaan di dalamnya. Saat ini, polisi melakukan penyelidikan tentang pemicu kerusuhan tersebut.

Kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan pihak kepolisian bersama dengan TNI dan Brimob masih melakukan penjagaan di lapas tersebut.

"Kami dari pihak kepolisian masih standby di sini untuk membantu melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas yang rusak," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

"Untuk keamanan kita masih melihat situasi. Apabila sarana, prasarana dan kondisi sudah kondusif, mungkin akan kita tarik dan kita perkuat lagi," sambungnya.

Agung mengatakan pihaknya akan membantu pihak lapas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan lapas agar aksi kerusuhan tidak terulang kembali.

"Razia tersebut dilakukan internal dari pihak lapas. Nanti ke depan, kita coba akan melakukan kegiatan bersama supaya tidak menimbulkan gejolak-gejolak," ungkapnya.

Terkait razia HP yang jadi pemicu kerusuhan tersebut, Agung mengatakan pihak kepolisian juga akan membantu bila ke depannya akan dilaksanakan razia kembali serta memberikan pembinaan kepada para warga binaan.

"Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kalapas terkait dengan upaya ke depan, apa saja yang akan kita lakukan untuk upaya preventifnya terkait pembinaan kepada warga binaan lapas. Nanti akan kita coba sampaikan kegiatan bersamanya," jelasnya.

Agung menerangkan terkait puluhan oknum warga binaan yang diduga jadi pemicu kerusuhan tersebut, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui berapa banyak oknum yang terlibat.

"Untuk saat ini masih olah TKP dan penyelidikan jadi belum bisa kita sampaikan (jumlahnya). Nanti ke depannya akan kita sampaikan terkait hasil penyelidikan dari Polres Musi Rawas," tuturnya.

(dai/dai)

Jakarta -

Di balik perjalanan kapal pesiar yang berlayar dari satu negara ke negara lain, ada peran penting petugas imigrasi. Mereka memastikan setiap penumpang masuk ke Indonesia secara legal sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan keimigrasian di atas kapal pesiar, dilakukan melalui layanan Immigration on Shipping (IoS). Apa itu Immigration on Shipping? Simak informasi di bawah ini.

Apa itu Immigration on Shipping?

Mengutip dari situs Imigrasi, Immigration on Shipping (IoS) adalah layanan pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan di atas kapal pesiar selama pelayaran (cruising) menuju atau keluar dari Indonesia, bukan saat tiba di pelabuhan. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, sebelum kapal bersandar di pelabuhan tujuan pertama di Indonesia.

Layanan ini merupakan komitmen Ditjen Imigrasi dalam mendukung kelancaran peningkatan pariwisata Indonesia, khususnya wisata bahari serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Syarat Petugas Immigration on Shipping

Tidak semua pegawai imigrasi dapat melakukan pemeriksaan keimigrasian di atas kapal pesiar. Apa syaratnya?

Pegawai yang bisa mengikuti Immigration on Shipping (IoS) wajib berstatus sebagai Pejabat Imigrasi, kecuali dalam situasi belum adanya Pejabat Imigrasi, pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas pendaratan. Contohnya, jika kapal pesiar berangkat dari Singapura menuju Batam, petugas yang berangkat untuk IoS adalah petugas Imigrasi dari Kantor Imigrasi Batam.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan, Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang. Tidak semua pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi berstatus sebagai Pejabat Imigrasi, sebagian pegawai memiliki jabatan dan fungsi tersendiri yang tidak masuk kualifikasi untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian.

Durasi penugasan IoS sendiri bervariasi, tergantung pada jadwal kapal dan rute pelayaran. Rata-rata, seorang petugas bisa bertugas di kapal selama 2-4 hari, tergantung kompleksitas operasional di lapangan.

Keuntungan Immigration on Shipping

Immigration on Shipping (IoS) memudahkan proses keimigrasian, di mana penumpang dan awak kapal tidak perlu mengantre di konter pemeriksaan imigrasi di pelabuhan sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang. Verifikasi pelaporan (general declaration), crew list, dan manifest penumpang dilakukan sebelum kapal pesiar lepas sandar dari pelabuhan di luar negeri.

Petugas Imigrasi Indonesia dengan ketat memeriksa dokumen pemeriksaan di pelabuhan terakhir dari petugas Imigrasi di luar negeri. Salah satu kru kapal mengumpulkan semua paspor penumpang dan kru kapal, yang kemudian Petugas Imigrasi akan memeriksa dokumen perjalanan dan visa mereka secara kolektif di atas kapal pesiar selama pelayaran berlangsung.

Saat tiba di pelabuhan tujuan pertama di Indonesia, dan setelah turun dari kapal, mereka tidak perlu antre di konter Imigrasi. Mereka langsung menuju tempat wisata alam.

Layanan IOS juga mendukung sektor pariwisata dengan memberikan rasa nyaman bagi wisatawan asing karena jadwal pelayaran tidak terhambat pemeriksaan dokumen perjalanan.

Tonton juga Video: Imigrasi Aceh Usul Pulau Khusus untuk Menampung Pengungsi Rohingya

(kny/imk)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menanggapi anggapan UU BUMN membatasi KPK dalam mengusut kasus korupsi. Eddy mengatakan UU BUMN yang telah disahkan oleh DPR tak semata-mata membuat direksi kebal hukum.

"Menteri Hukum kan sudah mengatakan, kalau memang ada unsur yang jelas-jelas mengarah kepada korupsi, tidak di BUMN sekalipun, dimanapun bisa (ditindak). Jadi saya kira secara institusi, kelembagaan, kan UU BUMN kan sudah mengatur sedemikian rupa agar ke depannya BUMN yang saat ini di bawah Danantara itu bisa memiliki fleksibilitas," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI ini mengatakan UU BUMN itu hadir untuk memberikan fleksibilitas terhadap direksi untuk mengambil keputusan tanpa kekhawatiran. Kendati demikian, bukan berarti direksi di BUMN bebas melakukan aksi korupsi hingga menimbulkan kerugian negara.

"Dalam artian tidak melulu direksinya itu yang selama ini direksi itu selalu khawatir membuat keputusan karena kekhawatiran akan melahirkan kerugian dan kemudian itu bisa dipidana, itu kemudian bisa tereliminir," ujar Eddy.

"Tetapi bukan berarti bahwa dengan demikian siapa pun mereka bebas, siapapun bebas untuk melakukan aksi-aksi tidak terpuji seperti korupsi. Karena itu pasti, itu juga akan diproses sesuai yang sampaikan oleh Menteri Hukum," tambahnya.

Eddy menyebut UU BUMN hadir untuk memberikan dorongan kepada direksi BUMN mengambil kebijakan yang berhubungan dengan bisnis. Dia mengatakan direksi BUMN juga mesti mendapat persetujuan dari komisaris hingga rapat umum pemegang saham.

"Itu perlu dilakukan, kalau memang nanti ternyata kemudian menimbulkan kerugian, itu kerugian yang memang berdasarkan kerugian usaha bukan karena adanya rekayasa atau proses yang tidak patut dijalankan," katanya.

Eddy menepis adanya anggapan direksi BUMN kebal hukum. Ia menyebut segala proses yang melanggar ketentuan patut diproses.

"Saya kira tidak, ini kan negara hukum, nggak ada yang kebal hukum," ungkapnya.

Respons Ketua KPK

Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara soal polemik salah satu pasal di UU BUMN yang mengatur direksi BUMN bukan penyelenggara negara. Setyo mengatakan bunyi pasal itu kontradiktif dengan aturan di peraturan lain.

"KPK menyatakan ketentuan tersebut kontradiktif dengan ruang lingkup Penyelenggara Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 7 beserta Penjelasannya dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," kata Setyo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (7/5).

Setyo mengatakan, UU 28 tahun 1999 merupakan hukum administrasi khusus berkenaan dengan pengaturan penyelenggara negara untuk mengurangi adanya KKN. KPK pun berpedoman dengan aturan tersebut.

Setyo menegaskan KPK masih bisa menangani kasus di BUMN. KPK, kata dia, berpandangan bahwa penegakan hukum atas korupsi di BUMN upaya menjaga perusahaan tetap baik.

"Artinya, KPK bisa menangani kasus korupsi di BUMN jika ada penyelenggara negara, ada kerugian keuangan negara, atau keduanya," tuturnya.

(dwr/jbr)

Jakarta -

Tiktoker Vadel Badjideh sudah tiga bulan ditahan di Polres Jakarta Selatan atas laporan dugaan tindak asusila yang dilaporkan oleh aktris Nikta Mirzani. Meski proses hukum telah berjalan, hingga kini belum ada kejelasan tentang kelanjutan kasus yang menjeratnya.

Padahal, berkas perkara dari Vadel Badjideh telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Namun, tiktoker berusia 19 tahun itu belum juga dipindahkan ke Kejari sebagaimana mestinya.

Kakak Vadel Badjideh, Martin dan Bintang, mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai waktu pemindahan adik mereka.

"Sampai saat ini belum ada ya update-an lagi yang terbaru. Nanti mungkin kita tanyakan lagi ke pengacara kita," kata Martin Badjideh saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Kabar yang simpang siur soal kapan Vadel Badjideh dipindahkan ke Kejari sempat mengguncang hati keluarga, terutama ibundanya. Martin dan Bintang berusaha tetap kuat agar bisa menenangkan ibu mereka yang terpukul mendengar isu tersebut.

"Sempat Mama juga shock ya. Karena pertama kali. Jadi kita coba menguatkan mama. Kita saling menguatkan. Semoga ada jalan yang terbaik lah. Biar semuanya cepat selesai," beber Bintang.

Meski belum ada kepastian hukum, keluarga Vadel Badjideh tetap berpegang teguh pada komitmen untuk terus mendukungnya sepenuh hati. Mereka tak pernah menyerah dalam memberikan semangat dan pendampingan.

"Kalau untuk Vadel, semua apa pun kita akan tempuh. Untuk support ke Vadel, semua kita akan tempuh. Jadi kita nggak pernah mikir kayak, ngeluh atau capek atau apa untuk mengurus Vadel. Untuk support Vadel. Kita selalu ada untuk support Vadel," ujar Bintang.

detikcom juga sempat mengonfirmasi pada Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih, terkait berkas perkara Vadel Badjideh. Hingga saat ini, polisi juga masih menunggu kepastian dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Masih nunggu dari kejaksaan," kata Kompol Murodih kepada detikcom melalui pesan singkat, Kamis (8/5/2025).

Vadel Badjideh ditahan di Polres Jakarta Selatan sejak 13 Februari 2025 setelah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani terkait putrinya, LM. Nikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh terkait dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur.

Laporan ini terdaftar dengan LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang Undang Perlindungan Anak.

(ahs/mau)

Palembang (ANTARA) - Kasat Reskrim Polres Musi Rawas, Sumatera Selatan Iptu Ryan Tiantoro Putra menyebutkan sebanyak 500 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan setelah terjadi kericuhan di Lapas Narkoba Muara Beliti Sumsel pada Kamis pagi.

Kasat Reskrim Polres Musi Rawas Ryan saat diwawancarai dari Palembang, Kamis, mengatakan situasi telah berangsur kondusif, dan pengamanan ketat tetap diberlakukan di sekitar area lapas untuk memastikan stabilitas keamanan.

Menurut dia. untuk memperketat pengamanan di lapas itu, sebanyak 500 personel gabungan diterjunkan dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah sesuai kebutuhan di lapangan.

Personel gabungan tersebut berasal dari Polres Musi Rawas, Batalyon Brimob Lubuklinggau, dan Kodim 0406 Lubuklinggau. Seluruhnya telah bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan susulan serta mendukung proses pemulihan fasilitas lapas yang rusak akibat insiden tersebut.

“Kami telah menempatkan personel gabungan di lapas. Mereka akan tetap berjaga hingga proses perbaikan dan pembersihan selesai. Kami juga melakukan penebalan pengamanan untuk memastikan situasi tetap aman,” katanya.

Ia menjelaskan dugaan sementara kericuhan itu dipicu oleh penolakan sejumlah narapidana terhadap razia rutin yang dilakukan petugas lapas.

“Dugaan sementara, informasi yang kami peroleh dari pihak lapas dan Kalapas, kerusuhan ini berkaitan dengan razia rutin. Beberapa napi menunjukkan penolakan, terutama mereka yang membawa alat komunikasi saat dirazia,” jelasnya.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada George Sugama Halim, anak pemilik toko roti, yang menganiaya karyawatinya, Dwi Ayu Darmawati.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum George, Ivan, menyatakan harapan agar kliennya mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi, mengingat kondisi medis yang dimilikinya.

“Kami berharap klien kami direhabilitasi, karena terdakwa memiliki disabilitas intelektual ringan,” ujar Ivan saat dikonfirmasi pada Kamis (8/5/2025).

Meski begitu, Ivan menyatakan tetap menghormati putusan hakim. Ia menyebutkan, akan berdiskusi lebih lanjut dengan keluarga George sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Nanti akan kami pelajari dulu isi putusannya. Jika keluarga dan terdakwa menerimanya, maka kami terima vonis tersebut. Tapi kalau tidak, kami akan ajukan banding. Masih ada waktu 14 hari untuk itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Timur menyatakan George terbukti bersalah menganiaya Dwi Ayu Darmawati pada 17 Oktober 2024. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman satu tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana selama 10 bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim, Heru Kuntjoro, saat membacakan putusan di PN Jakarta Timur, Kamis (8/5/2025), sebagaimana dikutip dari TribunJakarta.com.

Dalam pertimbangannya, hakim menyampaikan, bahwa tindakan George telah merugikan kesejahteraan orang lain, yang menjadi faktor pemberat.

Namun, majelis hakim juga mencatat beberapa hal yang meringankan, seperti terdakwa belum pernah dihukum dan telah menyesali perbuatannya.

Meski JPU menyebut George memiliki disabilitas intelektual ringan dalam tuntutannya, majelis hakim tidak menganggap kondisi tersebut sebagai alasan untuk meringankan hukuman.

Permohonan penasihat hukum agar George direhabilitasi juga ditolak majelis hakim. Mereka menilai kondisi George masih memungkinkan untuk bekerja, membantu usaha keluarga, dan mampu berkomunikasi dengan baik selama persidangan.

“Menimbang bahwa terdakwa masih bisa bekerja meskipun dalam lingkup keluarga, mampu memesan barang secara daring, serta dapat berkomunikasi dengan baik di persidangan,” kata Heru.

Bisnis.com, BANDUNG — Badan Karantina Indonesia (Barantin) percepat layanan karantina ikan dengan menggelar sinkronisasi operasional dan penegakan hukum.

Kepala Barantin Sahat M. Panggabean mengatakan hal itu dilakukan sebagai upaya merespon arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempercepat layanan.

Nantinya, upaya transformasi sistem perkarantinaan ini agar layanan lebih efisien, adaptif, dan kompetitif dalam perdagangan global.

“Harmonisasi kebijakan operasional dan penegakan hukum karantina ikan ini sebagai bentuk upaya Barantin mempercepat layanan. Sesuai arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bulan lalu, percepat layanan dan penyederhanaan regulasi,” kata dia kepada wartawan seusai membuka Harmonisasi Karantina Ikan di Bandung, Kamis (8/5/2025).

Sahat menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas laut terbesar di dunia dan posisi tersebut sekaligus rentan terhadap ancaman hama dan penyakit ikan karantina (HPIK). Oleh karenanya, percepatan layanan dan penyederhanaan regulasi menjadi krusial untuk melindungi sumber daya hayati Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia.

“Percepatan layanan dan penyederhanaan regulasi ini tetap harus mengedepankan kehati-hatian untuk memastikan kesehatan komoditas, sehingga sumber daya alam hayati kita terlindungi. Perlu SOP [standar operasional prosedur] untuk menyeragamkan layanan di seluruh Indonesia,” jelas Sahat.

Berdasarkan data Best Trust (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology) waktu layanan karantina rata-rata sudah mencapai 8,5 jam untuk komoditas risiko rendah dan sedang. Tahun lalu rata-ratanya 9 jam. Jauh lebih cepat dari janji layanan atau Service Level Agreement (SLA), risiko rendah 24 jam dan risiko sedang 1-3 hari.

Ia menambahkan, Indonesia berada pada posisi ketiga di dunia yang memiliki lebih dari 140 spesies endemik ikan laut dan salah satu negara dengan jumlah jenis ikan tawar terbanyak, yaitu mencapai 1.155 spesies dengan 440 di antaranya jenis endemik.

“Kita punya kekayaan ikan laut yang memiliki lebih dari 140 spesies endemik. Jumlah jenis ikan tawarnya pun merupakan salah satu negara yang terbanyak, 1.155 spesies dengan 440 merupakan jenis endemik. Indonesia berada pada posisi keempat setelah Brazil, Tiongkok, dan Amerika Serikat,” ungkap Sahat.

Barantin telah berhasil mengawal ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia ke 140 negara tujuan. Data ekspor perikanan Indonesia Triwulan I (Januari-Maret) 2025 mencapai 1,1 triliun ekor dan 481,73 ribu ton dengan nilai total Rp61,91 triliun.

Bila disandingkan data 2024 dengan periode yang sama, volumenya sebanyak 161,55 juta ekor dan 432,29 ribu ton dengan nilai total Rp33,88 triliun. Ekspor perikanan pada tahun 2025 meningkat sebesar 82%.

“Peningkatan nilai ekspor perikanan ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu percepatan hilirisasi nasional berbagai sektor strategis. Guna meningkatkan devisa negara dan kemakmuran masyarakat,” ucap Kepala Barantin didampingi Deputi Bidang Karantina Ikan Drama Panca.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang berkontribusi terhadap ekspor perikanan Indonesia, salah satunya ikan hiasnya.

“Saya mendapatkan laporan bahwa Jawa Barat ini salah satu daerah eksportir ikan hias. Berkontribusi terhadap ekspor ikan hias nasional,” ujarnya.

Data Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Jawa Barat ekspor komoditas perikanan Triwulan I 2025 mencapai 7,67 juta ekor ikan hias senilai Rp41,41 miliar.

Volume tersebut meningkat siginifikan mencapai 4,12%, bila disandingkan data tahun 2024 dengan periode yang sama sebanyak 7,36 juta ekor senilai Rp37,78 miliar. Negara tujuan ekspor yang paling banyak, yakni Amerika Serikat, ⁠Jepang, ⁠Inggris, ⁠Korea Selatan, dan ⁠Jerman.

Pelaksanaan karantina berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai pelindungan sumber daya alam hayati Indonesia. Dengan demikian Barantin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memiliki unsur penegakan hukum.

“Karantina memiliki unsur intelijen, polsus [polisi khusus] dan PPNS [penyidik pegawai negeri sipil] untuk menegakkan peraturan perkarantinaan. Semata-mata ini untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia dari ancaman hama penyakit dan juga tidak membahayakan kesehatan manusia,” imbuh Sahat.

Tugas pokok dan fungsi Karantina, yaitu untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK), organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), pengawasan dan atau pengendalian satwa dan tumbuhan liar serta langka, pengawasan keamanan dan mutu pangan, dan lainnya.

Sahat berharap peran pemangku kepentingan termasuk wartawan dapat meningkatan partisipasi masyarakat untuk melaporkan komoditas pertanian dan perikanan sebelum dilalulintaskan, baik antararea maupun antarnegara.

Jumlah penahanan komoditas pertanian dan perikanan Triwulan I tahun 2025 sebanyak 477 kali, penolakan sebanyak 509 kali, dan pemusnahan sebanyak 170 kali. Komoditas yang paling banyak di antaranya ayam umur sehari (DOC), benih udang windu, bawang bombai, daging ayam beku, dan lainnya.

Saat ini Polsus Barantin berjumlah 238 orang, lulusan pendidikan pelatihan pembentukan (Diklattuk), baik reguler maupun manajerial yang dilaksanakan di SPN Lido dan Satlat Brimob. Pada rangkaian acara Kepala Barantin menyerahkan KTA Polsus Barantin sebanyak 141 personil, sehingga legalitas pelaksanaan fungsi Polsus terpenuhi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeklaim metode pendidikan dengan membawa siswa nakal ke barak militer tidak melanggar hak-hak anak.

"Jadi model itu (siswa nakal dibawa ke barak militer) yang kami kembangkan, kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri," kata Dedi di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Kuningan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dedi menjelaskan, metodologi pendidikan di barak militer bertujuan untuk membantu pola hidup siswa menjadi teratur.

Dia mengatakan, siswa akan menjalani pendidikan di barak militer selama 28 hari dengan beberapa aturan, seperti waktu tidur pada pukul 22.00 WIB, bangun pagi pada 04.00 WIB, dan beribadah ke masjid bagi yang beragama Islam.

Kemudian, para siswa mendapat bimbingan rohani dari tokoh agama yang menjadi bimbingan konseling.

"Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga, mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana yang didapatkan di sekolah," ujarnya.

Dedi mengatakan, Pemprov Jawa Barat mendatangkan guru dari berbagai tempat untuk memberikan pembelajaran seperti di sekolah.

"Dan kemudian maghrib mereka masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi juga memastikan hingga saat ini tidak terjadi kekerasan fisik dari program pendidikan siswa nakal di barak militer.

"Ya kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan, dan sampai hari ini tidak ada (kekerasan)," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan saat ini kondisi Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas sudah kondusif. Sebelumnya, di lapas tersebut terjadi kerusuhan diduga para tahanan tidak terima HP mereka dirazia.

Dilansir detikNews, Agus mengatakan saat ini kondisi di lapas tersebut kondusif dan pihak lapas telah berkoordinasi dengan TNI-Polri terkait masalah keamanan.

"Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif. Pihak lapas telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri dan TNI mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu," kata Menteri Agus di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Agus menjelaskan penyebab kerusuhan adalah penolakan dari warga binaan terhadap razia yang dilakukan oleh petugas lapas. Dia menyebut sasaran razia tersebut adalah barang-barang terlarang seperti ponsel dan narkoba.

"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk hp dan narkoba adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar jajaran kami lakukan," kata dia.

Menteri Agus mengatakan razia berlangsung pukul 10.00 WIB. Dia meminta seluruh lapas tak gentar melakukan razia karena kegiatan tersebut termasuk dalam 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

"Sikap saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," ucap Menteri Agus.

Agus juga menyerukan bahwa pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati.

"Zero ponsel dan narkoba harga mati," tegas dia.

Seperti diketahui pada 6 bulan pertama menjabat, Menteri Agus telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat peredaran narkoba ke lapas super maksimum security di Nusakambangan. Selain itu Menteri Agus juga telah menonaktifkan 14 pejabat struktural, 4 kepala UPT (kalapas atau karutan).

Menteri Agus kemudian menonaktifkan 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kanwil, dan 5 orang pegawai masih dalam pemeriksaan, serta 2 pegawai di proses pidana karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

"Mohon dukungan dan doanya untuk perjuangan kami membersihkan lapas rutan dari semua gangguan keamanan, terkhusus dari peredaran narkoba dan penggunaan HP yang menjadi sumber utama permasalahan," tutur dia.

"Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, menghantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat," pungkas Menteri Agus.

(dai/dai)

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Jakarta Sadino mengatakan Satu Peta Kehutanan dapat menjamin kepastian hukum dan membuka peluang investasi menyusul penerbitan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres itu dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dengan tetap memperhatikan aturan yang sudah ada.

“Sehingga, pemerintah diharapkan membuat satu peta kehutanan yang bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan secara nasional. Tanpa satu peta nasional, regulasi ini justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang ujungnya akan mengganggu iklim investasi,” kata Sadino dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, pembenahan tata kelola memang penting, terlebih, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang terkait seperti UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan lainnya.

Ia menilai tata kelola kebun sawit dan kawasan hutan yang tidak dibarengi dengan kepastian hukum justru dapat menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha dan menghambat investasi.

Untuk itu, Sadino menekankan perlunya satu peta nasional sebagai referensi utama kebijakan lintas sektor.

“Tanpa satu peta yang disepakati bersama, akan terus terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, terutama terkait status kawasan hutan dan hak atas tanah,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025