MEDAN, iNewsMedan.id - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, Yudi Suseno, memberikan arahan dan penguatan kepada pejabat struktural serta jajaran di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan pada Rabu (22/01/2025).

Dalam kunjungan kerja ini, Yudi menekankan pentingnya memperkuat tugas dan fungsi Pemasyarakatan untuk mendukung tujuan utama sistem Pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial warga binaan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum.

"Pemasyarakatan bukan hanya soal pembinaan warga binaan, tetapi juga bagaimana kita menjadi teladan dalam menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab," ujar Yudi.

Ia juga menyampaikan arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Adrianto, untuk menjauhi segala praktik yang merusak citra institusi.

"Kami menegaskan komitmen untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba, pungutan liar, maupun love scamming. Hal-hal ini tidak dapat ditoleransi dan akan menjadi prioritas pengawasan kami," tegas Yudi.

Yudi turut mendorong upaya peningkatan ketahanan pangan di lingkungan Pemasyarakatan dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rutan.

Menurutnya, hal ini tidak hanya mendukung kemandirian institusi tetapi juga melatih keterampilan warga binaan.

"Lahan yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk program ketahanan pangan. Ini adalah langkah strategis sekaligus bagian dari pembinaan," tambahnya.

Kepala Rutan Kelas I Medan, Alanta Imanuel Ketaren, bersama pejabat struktural dan jajaran menyambut baik arahan tersebut. Mereka menyatakan komitmen untuk menjadikan arahan ini sebagai panduan dalam meningkatkan kualitas layanan Pemasyarakatan.

"Kekompakan, soliditas, dan integritas adalah kunci keberhasilan kita bersama. Jangan sampai kita lengah dalam menjaga semangat kebersamaan ini," pesan Yudi kepada seluruh pegawai.

Mengakhiri kunjungan, Yudi mengingatkan pentingnya sinergi dan kerja sama antarunit untuk menghadapi tantangan bersama dan mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang humanis serta berintegritas.

"Saya percaya, dengan kebersamaan, kita mampu menghadapi tantangan dan mewujudkan visi Pemasyarakatan yang lebih baik," pungkasnya.

Editor : Odi Siregar

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap dua Warga Negara China yang terlibat dalam penyebaran video negatif tentang petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta. WNA berinisial LB dan LJ itu berada di Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi, menunggu pemulangan ke negaranya.

Menurut Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam , setelah viralnya konten WNA selipkan uang di paspor dari akun TikTok pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian.

"Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang," kata Saffar Muhammad Godam, Rabu (22/1/2025).

Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2025, muncul konten video dari akun media sosial yang sama yang berisi permintaan maaf dari WNA pemilik akun tersebut. Di dalam video itu, dia juga menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam video sebelumnya tidak benar. Sementara itu, uang sejumlah Rp500.000 yang dibawa oleh WNA China digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Namun demikian, Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ tentang pernyataan di dalam konten video tersebut. Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka unggah.

Saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur (mereka melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan). Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

"Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Godam.



Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan komitmen untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik. "Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Agus.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kemas Akhmad Tajuddin SH.MH dari Kantor Hukum Nanusa selaku Penasehat Hukum Chyntia Ayuningrum dan Kuasa Manajemen PT Mega Buana Bhakti RS Siloam Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan kedua belah pihak yang berselisih dalam hubungan industrial bersepakat untuk berdamai.

“Kami lega karena para pihak dengan kebesaran hati masing masing bersepakat untuk menempuh jalan perdamaian,” kata Kemas Akhmad Tajuddin SH.MH di Pangkalpinang, Rabu.

Ia menyatakan kesepakatan perdamaian antara PT Mega Buana Bhakti RS Siloam Kepulauan Bangka Belitung dengan Cyntia Ayuningrum dipimpin dipimpin oleh Ketua Majelis PHI Pengadilan Negeri Pangkalpinang Hirmawan Agung Wicaksono, SH.MH dan kedua belah pihak yang berselisih dalam hubungan industrial bersepakat untuk berdamai.

Kesepakatan perdamaian akan ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak dihadapan Majelis Hakim pada saat persidangan. Dengan tercapainya perdamaian, maka kedua belah pihak akan melaksanakan kewajibannya masing-masing dan mendapatkan haknya sebagaimana disepakati dalam kesepakatan perdamaian.

"Kedua belah bersepakat dengan tuntasnya perselisihan hubungan industrial yang terjadi, maka tidak akan ada lagi permasalahan yang timbul termasuk permintaan biaya lainnya dikemudian hari terkait dengan perselisihan hubungan industrial antara keduanya sedangkan hubungan silaturahmi dan kekeluargaan diharapkan tetap dapat terjalin dengan baik," kata Kemas Akhmad Tajuddin SH.MH dari Kantor Hukum Nanusa.

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Maluku memperkuat sinergisitas dengan Pengadilan Tinggi Ambon dalam upaya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

"Kerja sama yang solid antara Kanwil Kemenkum Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon merupakan kunci dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat," kata Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri, di Ambon, Rabu.

Hal itu dikatakannya usai menerima kunjungan dari Kepala Pengadilan Tinggi Ambon.

Ia mengatakan kerja sama kedua instansi ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien, pembinaan hukum bagi masyarakat, serta penyediaan akses yang lebih mudah terhadap layanan hukum.

Salah satu poin penting yang ditekankan Saiful dalam pertemuan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Dengan sinergi yang baik, kami yakin dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku," katanya.

Selain itu, kata dia, kedua lembaga tersebut juga akan meningkatkan upaya pembinaan hukum bagi masyarakat. Program edukasi hukum akan dilaksanakan secara lebih intensif, baik melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, maupun melalui media massa dan media sosial.

"Pembinaan hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, diharapkan angka pelanggaran hukum dapat ditekan," ujarnya.

Dia menjelaskan edukasi sadar hukum yang dimaksud yakni proses penyadaran dan penyebaran pengetahuan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

"Melalui pelatihan, sosialisasi, diskusi publik dan kampanye kesadaran, masyarakat diajak untuk memahami dan menghormati hukum," ujarnya.

Tujuannya, kata dia, untuk membangun masyarakat berintegritas, berkeadilan dan mengurangi pelanggaran hukum. Dengan demikian, edukasi sadar hukum berperan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Oleh sebab itu kerja sama ini, menurut dia, diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi kedua lembaga untuk membangun kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan.

"Dengan sinergi yang kuat, Kemenkum Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon optimis dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik, aman, dan berkeadilan," tuturnya.

Jakarta -

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan ketidakhadiran pihaknya yang membuat sidang praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) tertunda bukan untuk mengulur waktu. Sebab, tugas tim hukum KPK bukan hanya mengurusi perkara Hasto.

"Coba kita lihat kembali lah, kita kan tidak mengulur waktu. Artinya kan tugasnya biro hukum tidak hanya menangani masalah HK saja," kata Setyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Setyo mengatakan banyak sesuatu yang harus disiapkan untuk menghadapi persidangan tersebut. Ketidakhadiran tersebut, kata Setyo, bukan yang pertama kali dilakukan KPK.

"Kemudian segala sesuatunya kan harus dipersiapkan, tidak hanya sekedar data bawa badan, kita harus menyiapkan dokumennya, kita harus menyiapkan segala alat bukti yang nanti akan disajikan dalam proses persidangan," kata dia.

"Jadi itu juga bukan baru kali ini saja. beberapa kali ada gugatan praperadilan itu yang kemudian dari KPK mengajukan permohonan untuk waktunya agar dirubah. Jadi bukan karena hanya sekarang saja," tambahnya.

Sebelumnya, sidang praperadilan terkait status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditunda. Sidang ditunda karena KPK tidak hadir.

KPK telah mengirimkan permohonan penundaan sidang pada 16 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Hasto dan hakim menyetujui penundaan sidang hingga Rabu (5/2).

"Untuk termohon, hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang tertanggal 16 Januari pasca termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir hari ini," kata hakim Djuyamto dalam persidangan di PN Jaksel, Jakarta, Selasa (21/1).

"Dengan demikian sidang perkara praperadilan nomor 5 kita tunda pada hari Rabu, tanggal 5 (Februari) 2025, dengan agenda memanggil kembali termohon oleh karena pada hari ini belum hadir," tambahnya.

(ial/jbr)

Bisnis.com, JAKARTA - Natalius Pigai tercatat belum memperbarui LHKPN setelah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Merah Putih.

Natalius Pigai yang merupakan putra asli Papua, mengawali karirnya di DKI Jakarta sebagai tukang parkir liar di Kementerian Hukum dan HAM beberapa tahun lalu. Dia bersama dua saudaranya yaitu Yulius dan Hengky Pigai sempat merasakan kerasnya Jakarta.

Tidak lama, Natalius Pigai mulai mengikuti sejumlah pendidikan formal dan informal di sejumlah lokasi. Pendidikan informal yang diikuti Pigai yaitu pendidikan statistika di Universitas Indonesia 2004, pendidikan peneliti LIPI 2005 dan Kursus Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara 2010-2011.

Pada pendidikan formal, Pigai meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD atau APMD) Yogyakarta di tahun 1999.

Pigai pun mulai tertarik menjadi aktivis dan mengikuti berbagai organisasi di antaranya PRD, PMKRI, Walhi, KontraS, Petisi 28 dan Rumah Perubahan.

Rampung menjadi aktivis, Pigai pun mulai meniti karirnya sebagai angggota Komnas HAM pertama dari Papua tahun 2012-2017, kemudian kini pun sempat mencalonkan diri menjadi Pimpinan KPK tahun 2019.

Kini, Pigai resmi ditunjuk jadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan data LHKPN KPK tahun 2019 lalu, Pigai memiliki harta kekayaan Rp4,3 miliar. Namun, KPK belum melakukan pembaruan harta kekayaan Pigai tahun ini.

Pada tahun 2019, LHKPN KPK mencatat Pigai tidak memiliki harta berupa bangunan maupun tanah. Namun, Pigai mempunyai aset mobil Honda CRV tahun 2011 seharga Rp300 juta.

Harta bergerak lainnya sebesar Rp70 juta. Kemudian, Pigai memiliki surat berharga senilai Rp2 miliar dan kas atau setara kas sebesar Rp2 miliar.

Sehingga jika ditotal, Pigai memiliki harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000 pada tahun 2019 lalu, ketika mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

KOMPAS.com - Kasus dugaan suap petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ramai dibicarakan di media sosial seminggu belakangan.

Hal ini bermula saat akun TikTok @stellaroptics888 mengunggah video menyelipkan uang Rp 500.000 saat melewati pintu masuk bandara pada Jumat (17/1/2025).

Video tersebut menampilkan dua orang WN China berinisial LB dan LJ, seolah-olah lolos melalui jalur hijau pintu masuk internasional usai memberikan lima lembar uang Rp 100.000 di dalam paspor.

Klarifikasi Usai Video Viral

Video dugaan suap petugas imigrasi tersebut viral dalam waktu singkat di media sosial.

Tiga hari berselang, akun media sosial yang sama mengunggah klarifikasi terkait tindakannya.

WN China berjenis kelamin laki-laki itu meminta maaf dan menjelaskan kebenaran tentang kejadian yang sebenarnya.

“Uang Rp 500.000 dalam video tersebut hanya biaya visa saya,” ungkap WN China lewat video TikTok yang diunggah pada Senin (20/1/2025).

Ia juga memberi respons atas baiknya sikap petugas bea cukai Indonesia karena menunjukkan jalur yang tepat saat tiba di bandara.

“Tidak ada perilaku ilegal, tetapi video yang saya posting, mungkin ada ekspresi, ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan,” ujar pria tersebut.

“Atas hal ini, saya sampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya pada petugas bea cukai Indonesia,” lanjut dia.

Diamankan Petugas Imigrasi

WN China telah menghapus video viral tersebut dan kini tersisa satu video klarifikasi di akun @stellaroptics888.

Meski demikian, Direktorat Jenderal Imigrasi tetap menindak LB dan LJ atas tindakan yang memberi dampak negatif pada petugas imigrasi di bandara.

Lewat keterangan resmi, Rabu (22/1/2025), Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengatakan dua WN China tersebut sudah diamankan di ruang detensi Ditjen Imigrasi dan segera dipulangkan ke negara asal.

“Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,” ujar Godam pada Rabu.

Dari hasil klarifikasi pihak imigrasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video klarifikasi mereka.

Penjelasan Ditjen Imigrasi

Godam menuturkan, kejadian sebenarnya bermula ketika LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Petugas Imigrasi mendapati keduanya berjalan di jalur yang salah, yakni jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional untuk melakukan proses keimigrasian.

Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

“Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Godam.

Lebih lanjut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan komitmen untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik.

"Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap Agus.

PURWOREJO, KOMPAS.com - Tim dari Kementerian Imigrasi melakukan peninjauan lapangan terkait usulan pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (22/01/2025).

Usulan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang keimigrasian.

Lokasi kantor imigrasi di Purworejo yang diusulkan berada di Kecamatan Banyuurip.

Peninjauan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Is Edy Eko Putranto, yang diterima oleh Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, di Ruang Pringgitan Rumah Dinas Bupati.

Acara itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Purworejo, Rochman, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purworejo, Bambang Susilo, serta sejumlah pejabat dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemkab Purworejo, termasuk Wakil Bupati terpilih, Dion Agasi Setiabudi.

Is Edy Eko Putranto menjelaskan bahwa peninjauan lapangan bertujuan untuk melihat secara langsung potensi dan kesiapan Kabupaten Purworejo dalam mendirikan kantor imigrasi.

Ia berharap peninjauan ini dapat mempercepat proses pembentukan kantor imigrasi.

"Dengan adanya kantor imigrasi sendiri, masyarakat Purworejo tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mengurus paspor dan dokumen keimigrasian lainnya. Hal ini tentunya akan sangat memudahkan dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.

Edy juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan rencana ini.

"Tidak banyak hal yang dapat kami sampaikan, saya menyampaikan harapan agar sinergisitas yang baik ini dapat terus kita tingkatkan," tambahnya.

Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kementerian Imigrasi yang telah menindaklanjuti permohonan Pemkab Purworejo untuk pendirian kantor imigrasi.

Ia menyatakan telah melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk mendukung rencana tersebut.

"Besar harapan kami, pendirian kantor ini dapat terwujud, mengingat animo masyarakat untuk mengurus dokumen keimigrasian sangat tinggi. Tidak hanya melayani masyarakat Purworejo, tetapi juga dapat melayani warga masyarakat dari luar Kabupaten Purworejo," tuturnya.

Yuli berharap bahwa kehadiran kantor imigrasi di Kabupaten Purworejo akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan terkait keimigrasian dan diharapkan dapat membuka peluang investasi di daerah tersebut.

Lokasi kantor imigrasi Purworejo

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, Gathot Suprapto, menjelaskan bahwa lokasi yang diusulkan untuk kantor imigrasi terletak di Kelurahan Boro Kulon, Kecamatan Banyuurip, tepatnya di seberang RSUD RAA Tjokronegoro.

"Hari ini tim dari Kementerian Imigrasi datang untuk memastikan lokasi yang diusulkan menjadi kantor imigrasi dengan luas tanah kurang lebih 10.000 m2 atau satu hektar sesuai permintaan. Untuk pembangunan, kita masih menunggu dari pusat, ini masih proses di penjajakan awal terkait penyedian lahannya," jelas Gathot.

Semarang -

Polresta Jogja menetapkan warga Semarang yang tewas diduga dianiaya polisi, Darso (43), sebagai tersangka tabrak lari. Menurut kuasa hukum keluarga Darso, penetapan tersangka ini jadi penghinaan bagi mendiang Darso.

Diketahui, Darso ditetapkan Polresta Jogja sebagai tersangka kasus kecelakaan yang sempat terjadi di Jogja, Juli lalu. Rekannya, Toni yang berkendara bersamanya juga ditetapkan sebagai tersangka kedua.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum keluarga Darso, Antoni Yudha Timor, mengaku keluarga mendiang Darso terluka akan penetapan tersangka itu. Menurutnya, penetapan tersangka menjadi penghinaan bagi mendiang Darso.

"Saya bingung harus ketawa atau harus prihatin dengan Polresta Jogja, atau harus bagaimana ini," kata Antoni saat dihubungi awak media, Rabu (22/1/2025).

"Karena ini aneh, ini (penetapan tersangka) penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Bagaimana mungkin orang yang meninggal, bukan subjek hukum, ditetapkan sebagai tersangka," sambungnya.

Ia menilai, ada langkah yang kurang dalam penetapan tersangka Darso. Seharusnya, Darso menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kata Antoni, hingga kini Darso tak pernah diperiksa.

"Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka itu harus didahului oleh pemeriksaan. Sementara almarhum Darso ini tak pernah diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai calon tersangka," terangnya.

Menurutnya, Polresta Jogja tidak menggunakan alat bukti yang sah karena belum melakukan pemeriksaan terhadap mendiang Darso. Penetapan tersangka ini pun dinilai cukup memaksakan.

"Lalu bagaimana mereka kemudian tidak menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum menetapkan orang menjadi tersangka ini menurut saya aneh. Diperiksa juga belum," tuturnya.

Tak hanya itu, Antoni melanjutkan, penetapan Darso sebagai tersangka lantaran menabrak Tutik Wiyanti (48) juga dinilai aneh karena kasus itu akan langsung dihentikan karena Darso telah meninggal.

"Nanti akan di SP3, ngapain? Kok senang repot Polresta Jogja, ngapain?" ujarnya.

Antoni tak terima dengan penetapan Darso sebagai tersangka. Ia kembali menegaskan, penetapan itu sangat melukai hati keluarga mendiang Darso.

"Pak Darso meninggal diduga dianiaya, sekarang malah orang-orang yang bekerja di institusi itu malah menetapkan Pak Darso sebagai tersangka. Ini melukai hati keluarga," tegasnya.

Dilansir detikJogja, Polresta Jogja Darso dan salah satu teman Darso yang bernama Toni ditetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan.

"Iya sudah digelar (perkara) dengan si T, jadi tersangka yang kedua," Kapolresta Jogja, Kombes Aditya Surya Dharma saat dihubungi, Rabu (22/1).

Darso menjadi tersangka pertama dalam kecelakaan lantaran menabrak Tutik Wiyanti (48) hingga terluka dan Toni menjadi tersangka kedua lantaran sempat kabur serta menabrak suami korban, Restu Yosepta Gerimona (40). Namun kasus itu akan dihentikan karena Darso sudah meninggal.

"Untuk Pak Darso nanti akan di-SP3 karena korban (Darso) sudah meninggal, ini masih kita lengkapi," ujarnya.

(apl/aku)

Jakarta -

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut konsep Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum diputuskan. Mu'ti menunggu arahan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang didelegasikan Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata Mu'ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Mu'ti berharap sistem PPDB itu bisa diputuskan dalam waktu dekat. Sebab, kata dia, sudah banyak sekolah yang memasang spanduk pendaftaran. Menurutnya, konsolidasi secara teknis akan sulit jika tak segera diputuskan.

"Kalau bisa dalam minggu-minggu ini sudah ada, dalam waktu dekat. Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka sepanduk di mana-mana kan? Karena kalau ini tidak segera diputuskan, itu memang nanti akan secara teknis, konsolidasi, dan koordinasinya serta sosialisasinya akan agak kesulitan," ucap Mu'ti.

"Karena ini kan berkait dengan kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah, kemudian kesiapan sekolah, juga pemahaman masyarakat mengenai konsep penerimaan murid baru ini, gitu," sambungnya.

Mu'ti enggan membocorkan apakah sistem zonasi nantinya akan dihapus permanen. Ia meminta untuk menunggu arahan selanjutnya.

"Ditunggu saja, ditunggu saja sampai betul-betul keluar," imbuhnya.

(eva/fas)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersinergi dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian di kabupaten setempat.

Penjabat Bupati Morowali Yusman Mahbub di Palu, Rabu, mengatakan Kabupaten Morowali sebagai salah satu pusat industri tambang nikel terbesar di Indonesia memiliki aktivitas tenaga kerja asing (TKA) yang sangat tinggi.

"Hal ini meningkatkan kebutuhan layanan keimigrasian yang cepat dan efisien bagi para pekerja asing ataupun masyarakat lokal," katanya.

Untuk itu, Penjabat Bupati Morowali melakukan kunjungan ke Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng bertujuan untuk membahas percepatan peresmian Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Morowali menjadi kantor imigrasi penuh.

Dia mengatakan hingga saat ini masyarakat Morowali masih harus menempuh jarak yang jauh untuk mengurus dokumen keimigrasian.

Menurut dia, dengan kehadiran Kantor Imigrasi di Morowali akan menjadi solusi atas kebutuhan ini. Proses pengurusan dokumen bagi TKA dan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

"Percepatan pembangunan kantor ini menjadi prioritas Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," katanya.

Ia mengatakan dengan sinergi antara pemerintah daerah dan Ditjen Imigrasi, percepatan operasional Kantor Imigrasi Morowali diharapkan segera terwujud guna memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal maupun sektor industri yang terus berkembang pesat di Morowali.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng Arief Hazairin Satoto menyampaikan apresiasi atas dukungan Penjabat Bupati Morowali dalam proses peningkatan status UKK menjadi Kantor Imigrasi.

"Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik, terutama di bidang keimigrasian," katanya.

Pihaknya optimis kehadiran Kantor Imigrasi ini akan memperkuat regulasi keimigrasian dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan kehadiran kantor imigrasi di Morowali, kata dia, diharapkan dapat membawa banyak manfaat, termasuk mempercepat pengurusan dokumen, meningkatkan pengawasan terhadap TKA, dan memperkuat pengelolaan regulasi keimigrasian di wilayah tersebut.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Dua warga negara asing (WNA) asal China yang mengunggah video menyelipkan uang Rp 500.000 di paspornya kini diamankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Sebelumnya, WN China berinisial LB dan LJ membuat dan menyebarkan video menyelipkan lima lembar uang Rp 100.000 saat masuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (17/1/2025).

“Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian,” ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/01/2025).

Godam mengungkapkan, berdasarkan penelitian terhadap CCTV, tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang kepada petugas imigrasi.

• Buntut Ramai Turis China Batal ke Thailand, 12.400 Kamar Hotel Tak Jadi Dipesan

• Permintaan Maaf Turis China Usai Viral Video Dugaan Penyuapan Petugas Imigrasi

“Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,” lanjut dia.

Akun media sosial yang sama juga mengunggah video permintaan maaf pada Senin (20/1/2025).

WN China tersebut mengaku bahwa apa yang dikatakan dalam video sebelumnya tidak benar.

Uang Rp 500.000 tersebut digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Namun, Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ tentang pernyataan di dalam konten video tersebut.

Keduanya kompak menyatakan kebenaran sesuai dengan video klarifikasi.

Saat LB dan LJ tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa dua WN China tersebut salah jalur karena melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

Petugas lantas membawa keduanya ke area kedatangan internasional untuk melakukan proses keimigrasian.

Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

Kini, LB dan LJ berada di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi, menunggu pemulangan ke negaranya.

“Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Godam.

• Tidak Lagi Bisa Diakses di AS, TikTok Ternyata Juga Tidak Ada di China

• Dua Turis China Hilang di Thailand Ditemukan di Perbatasan Myanmar