Kairo (ANTARA) - Ketua Parlemen Arab Mohammed Al-Yamahi menyatakan bahwa rencana penjajah Israel untuk memaksakan kontrol atas Jalur Gaza merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional yang relevan, terutama Konvensi Jenewa dan resolusi Dewan Keamanan serta Majelis Umum.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Parlemen Arab pada Kamis Al-Yamahi menyatakan rencana ini, yang dibarengi dengan pembantaian mengerikan yang masih berlangsung setiap hari terhadap warga sipil yang tak berdaya di Jalur Gaza dan di pengungsian, yang menjadi satu-satunya tempat berlindung dari agresi Zionis, merupakan wujud nyata dari kebijakan agresif sistematis yang bertujuan untuk memaksakan realitas baru dengan kekerasan di Jalur Gaza.

Ia memperingatkan bahwa penerapan rencana semacam itu oleh penjajah hanya akan menimbulkan eskalasi dan destabilisasi lebih lanjut di kawasan. Skema itu juga dapat merusak semua upaya regional dan internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh.

Al-Yamahi mendesak komunitas internasional, Dewan Keamanan, organisasi HAM dan kemanusiaan, serta parlemen regional dan internasional untuk memikul tanggung jawab moral dan hukum mereka serta mengambil sikap serius dan tegas guna menghentikan pelanggaran ini.

Pihaknya juga meminta pertanggungjawaban penjajah Zionis atas kejahatan yang telah mereka lakukan dan segera bertindak untuk memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina serta mengizinkan akses masuk tanpa syarat bagi bantuan kemanusiaan.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menyatakan bahwa pengurus dan manajemen BUMN tidak kebal hukum sehingga aparat penegak hukum tetap menindaklanjuti jika ada laporan penyimpangan atau pelanggaran hukum.

Asep di Cibinong, Kamis, menjelaskan bahwa direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tetap bisa kena delik tindak pidana korupsi jika melakukan penyimpangan atas uang negara yang mereka kelola.

Uang negara yang diberikan kepada PLN dan Pertamina sebagai subsidi untuk rakyat, misalnya, tetapi mereka melakukan penyimpangan atas uang negara itu, mereka bisa kena delik tipikor.

Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu menyatakan bahwa pengurus dan manajemen BUMN yang tidak mengelola uang negara secara langsung tetap bisa kena delik pidana jika melanggar prinsip-prinsip business judgement rule.

Prinsip ini, kata dia, menuntut agar direksi dan komisaris BUMN dalam mengambil keputusan dan kebijakannya harus diambil dengan iktikad baik untuk kemajuan perusahaan, berhati-hati, dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan.

Jika BUMN tersebut mengalami kerugian karena melanggar prinsip-prinsip tersebut, lanjut dia, direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tersebut bisa kena delik hukum juga.

"Kejaksaan dan kepolisian bisa saja menindaklanjuti temuannya, dan Kementerian BUMN, DPR, dan siapa pun bisa melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum," kata Asep.

Pewarta: M. Fikri Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Petugas memastikan tidak ada napi yang kabur saat terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kini kondisi di lapas tersebut sudah kondusif.

Dilansir detikSumbagsel, kerusuhan di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti tepatnya di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) terjadi sekira pukul 10.00 WIB. Namun situasi mulai kembali kondusif sekira pukul 11.30 WIB.

"Saat ini kondisi lapas sudah mulai kondusif dan stabil. Untuk semua narapidana juga sudah kembali ke dalam sel mereka masing-masing. Sudah dipertegas juga oleh pihak lapas bahwa tidak ada tahanan yang kabur," kata Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta, Kamis.

Agung pun membantah isu adanya penyanderaan pegawai lapas yang dilakukan narapidana saat terjadi kerusuhan.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Ronald Heru Praptama juga menegaskan bahwa dari 1.069 narapidana yang ada, tidak ada satu pun yang kabur akibat kerusuhan tersebut.

"Tidak ada yang kabur, karena kita di depan itu kita jaga dan dari tembok dan pagar juga sudah kita cek dan sampai sekarang dipastikan tidak ada yang kabur," tegasnya.

Sementara untuk para oknum napi pemicu kerusuhan, Ronald mengatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel, Erwendi Supriyanto untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Evaluasinya kita menunggu petunjuk dari pimpinan kita dari Jakarta yang akan ke sini (Erwendi Supriyanto). Nantinya akan kami diskusikan langkah-langkah selanjutnya. Untuk oknum nanti akan kita dalami lebih lanjut lagi dan itu nanti akan kita akan koordinasikan lagi dengan Ditjenpas-nya," jelasnya.

Saat ini, kata Ronald, pihaknya masih melakukan perbaikan fasilitas lapas yang rusak akibat kerusuhan tersebut..

"Yang jelas secepatnya kita perbaiki mulai hari ini (Kamis) seperti pintu dan pagar yang rusak atau miring langsung kita perbaiki. Secepatnya kita cari bahan-bahannya agar cepat selesai," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini

Video: Situasi Lapas Narkotika Musi Rawas Sudah Kondusif

Video: Situasi Lapas Narkotika Musi Rawas Sudah Kondusif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Dwi Ayu Darmawati, Jaenudin, mengaku kaget atas vonis 10 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) kepada anak bos toko roti, George Sugama Halim, dalam kasus penganiayaan terhadap kliennya.

"Selaku kuasa hukum Ayu mengaku kaget atas vonis hakim terhadap pelaku penganiayaan selama 10 bulan," ucap Jaenudin saat dikonfirmasi, Kamis (8/5/2025).

Jaenudin mengatakan bahwa putusan tersebut sangat di luar perkiraannya. Ia menilai vonis terhadap George atas perbuatannya seharusnya lebih tinggi.

"Harapan kami itu bisa minimal dua tahun, karena bagaimanapun penganiayaan itu menyebabkan luka pada korban, bahkan korban mengatakan sempat merasa mati kalau enggak kabur," ujar Jaenudin.

Jaenudin berharapagar Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan banding atas putusan 10 bulan penjara yang diberikan Majelis Hakim PN Jaktim kepada George.

"Ayu saat ini kondisi baik ya, tadi sore berkomunikasi terkait putusan dan Ayu merasa tidak memberikan keadilan buat dia atas vonis 10 bulan," kata Jaenudin.

Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) menjatuhkan vonis bersalah terhadap anak bos toko roti, George Sugama Halim, dalam perkara penganiayaan terhadap karyawatinya, Dwi Ayu Darmawati.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jaktim menyatakan George terbukti bersalah menganiaya Dwi pada 17 Oktober 2024 lalu.

Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, mengatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, George melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Menjatuhkan pidana selama 10 bulan, dikurangi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa," kata Heru di PN Jaktim, dilansir dari TribunJakarta.com, Kamis (8/5/2025).

Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang meminta agar George dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan beberapa hal yang meringankan dan memberatkan dalam proses penjatuhan vonis terhadap George.

"Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa merusak kesejahteraan orang. Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatan," ujar Heru.

Pertimbangan meringankan ini hampir serupa dengan yang disampaikan oleh JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam tuntutannya.

Bedanya, Majelis Hakim PN Jaktim tidak menjadikan kondisi medis George yang disebut JPU menderita disabilitas ringan sebagai hal meringankan hukuman.

Majelis Hakim PN Jaktim juga menolak pleidoi penasihat hukum terdakwa yang meminta agar George direhabilitasi di fasilitas medis karena kondisinya mentalnya.

Menurut majelis hakim, George masih mampu bekerja dan membantu mengelola bisnis toko roti orangtuanya. Oleh karena itu, kondisi mentalnya tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan tindak penganiayaan yang dilakukannya.

"Menimbang terdakwa masih bisa bekerja walaupun dalam lingkup keluarga, masih bisa memesan secara online dan bisa berkomunikasi dengan baik dalam persidangan," tutur Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, mengaku bingung dengan adanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadirkan sebagai saksi.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK rencananya menghadirkan tiga penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto pada Jumat (9/5/2025).

Ronny lantas mempertanyakan apakah penyidik KPK bisa obyektif memberikan keterangan saat dihadirkan oleh jaksa di lembaganya tersebut.

“Pertanyaan kami apakah ini tidak menimbulkan conflict of interest?” kata Ronny Talapessy saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (8/5/2025).

Ronny lantas menyinggung saksi verbalisan, atau seorang penyidik yang dipanggil untuk bersaksi di persidangan.

Biasanya, saksi verbalisan dihadirkan lantaran terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

Ia pun mempertanyakan obyektivitas penyidik KPK saat melakukan pemeriksaan kepada sesama penyidik Komisi Antirasuah itu pada proses penyidikan.

“Kami rasa keterangannya seperti jeruk makan jeruk, penyidik periksa penyidik, apakah akan obyektif? Menurut kami saksi besok bukan verbalisan,” kata Ronny.

Sebagai informasi, tiga penyidik KPK yang dihadirkan jaksa adalah Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata, dan Arif Budi Raharjo.

Dalam ini, Hasto didakwa memberikan uang sejumlah 57.350 dollar Singapura atau setara Rp 600 juta kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada rentang waktu 2019-2020.

Tindakan ini disebut dilakukan bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, kader PDI-P, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Uang ini diduga diberikan dengan tujuan supaya Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui PAW Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Selain itu, Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun untuk merendam telepon genggam ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan.

Perintah kepada Harun dilakukan Hasto melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Atas tindakannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti di Sumatera Selatan (Sumsel) rusuh saat dilakukan razia HP. Kerusuhan itu menyebabkan sejumlah fasilitas rusak.

Dilansir detikSumbagsel, kerusuhan terjadi pada Kamis (8/5) pukul 10.00 WIB di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas (Mura). Kepala Lapas Kelas IIA Muara Beliti Ronald Heru Praptama menjelaskan razia HP sendiri sudah dimulai sejak Rabu (7/5) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," jelas Ronald, Kamis (8/5/2025).

Kronologi Kerusuhan

Seusai apel pukul 08.00 WIB, pihak lapas mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP. Mereka pun kembali melakukan razia di Blok Bangau dan dilanjutkan di Blok Angsa. Ada empat kamar di Blok Bangau yang dirazia.

Saat razia berlangsung di Blok Angsa, tiba-tiba pecah kerusuhan di Blok Bangau. Razia pun terjeda karena petugas langsung mengecek situasi di Blok Bangau.

"Kemudian di blok sebelah (Bangau) terjadi kericuhan sehingga kami pun menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek Blok Bangau tersebut," lanjut Ronald.

Pihak lapas langsung meminta bantuan polres, Kodim, dan Brimob untuk membantu penanganan. Kerusuhan pun berhasil diredakan sekitar pukul 11.00 WIB.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil di selesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui. Namun, isi napi di lapas ini ada 1.069 orang," ujarnya.

Kondisi Pascakejadian dan Penuturan Saksi

Pantauan detikSumbagsel pada Kamis pagi, terlihat mobil Barracuda, Water Cannon, dan ambulans berada di area lapas. Tampak pula kaca jendala serta fasilitas lain di lapas rusak berat akibat kericuhan tersebut.

Salah satu saksi mata ialah Ustad Abdul Somad. Dia mengaku sempat tertahan di dalam lapas kurang lebih setengah jam. Sebelum kerusuhan terjadi, Ustaz Abdul Somad sempat memberikan ceramah kepada para tahanan.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih ceramah di dalam masjid Lapas, tiba-tiba ada gumpalan asap di area lapangan lapas dan langsung terjadi keributan," tuturnya.

Tak Ada Tahanan Kabur

Meski kerusuhan sudah mereda, pihak kepolisian tetap berjaga di lokasi. Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan penjagaan di lapas masih dilakukan bersama TNI.

"Kami dari pihak kepolisian masih standby di sini untuk membantu melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas yang rusak. Untuk keamanan kita masih melihat situasi. Apabila sarana, prasarana dan kondisi sudah kondusif, mungkin akan kita tarik dan kita perkuat lagi," jelas Agung.

Agung juga menegaskan tidak ada warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang kabur dalam kejadian ini. Mereka terpantau sudah kembali ke sel masing-masing. Petugas juga dalam kondisi aman dan tidak ada yang menjadi sandera.

"Saat ini kondisi lapas sudah mulai kondusif dan stabil. Untuk semua narapidana juga sudah kembali ke dalam sel mereka masing-masing. Sudah dipertegas juga oleh pihak lapas bahwa tidak ada tahanan yang kabur," tegasnya.

Terkait razia HP yang jadi pemicu kerusuhan, Agung mengatakan pihak kepolisian akan membantu pelaksanaan razia ke depannya. Mereka juga akan memberikan pembinaan lebih lanjut kepada WBP.

"Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kalapas terkait dengan upaya ke depan, apa saja yang akan kita lakukan untuk upaya preventifnya terkait pembinaan kepada warga binaan lapas. Nanti akan kita coba sampaikan kegiatan bersamanya," jelasnya.

Pernyataan Menteri Imipas

Kejadian ini juga mendapat perhatian dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Tak lama usai kejadian, Agus memberikan pernyataan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI-Polri terkait masalah keamanan.

Menurut Agus, penyebab kerusuhan adalah penolakan dari WBP terhadap razia oleh petugas lapas. Sasaran utama razia tersebut adalah barang-barang terlarang seperti ponsel dan narkoba.

"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk hp dan narkoba adalah langkah-langkah preventif," kata Agus, Kamis (8/5/2025).

Agus memastikan WBP yang terlibat akan ditindak tegas. Dia juga tidak mentoleransi adanya penggunaan HP oleh WBP di lapas.

"Sikap saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku. Zero ponsel dan narkoba harga mati," ucapnya.

Video: Situasi Lapas Narkotika Musi Rawas Sudah Kondusif

Video: Situasi Lapas Narkotika Musi Rawas Sudah Kondusif

Palembang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan Erwedi Supriyatno memastikan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, sudah aman dan terkendali setelah terjadi kerusuhan pada pukul 09.00 WIB hingga sekira pukul 12.00 WIB, Kamis.

"Sudah kondusif, kita langsung bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Kapolda Sumsel untuk meminta bantuan pengamanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, serta pihak TNI dan unsur yang ada di sana guna mengamankan situasi hingga akhirnya aman terkendali," katanya saat dihubungi ANTARA untuk meminta konfirmasi terkait kejadian tersebut, Kamis.

Terkait penyebab kerusuhan tersebut, ia mengatakan pihaknya belum mengetahui dengan pasti. Menurutnya, tim gabungan sedang mendalami pemicu kericuhan narapidana di lapas tersebut.

"Untuk penyebabnya masih dalam proses penyidikan dan olah TKP dari Polres Musi Rawas, tetapi dari informasi di lapangan, kerusuhan disebabkan oleh tidak terimanya warga binaan atas razia yang dilakukan oleh petugas pada Rabu (7/5/2025) malam," tegasnya.

Sebagai informasi, ia melanjutkan, jumlah warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti saat ini berjumlah 1.083 orang dengan kapasitas hunian hanya 324 orang. "Artinya tiga kali lipat dari kapasitas seharusnya," kata dia.

Saat ini seluruh petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti sudah berhasil diselamatkan dan berjaga di luar tembok Lapas. Meskipun warga binaan sempat menguasai seluruh gedung Lapas.

Petugas gabungan dari Polri dan TNI dan Brimob sudah berjaga dan mengelilingi tembok luar lapas.

Pada pukul 11.10 WIB, petugas gabungan dari Polri dan TNI dan Pemasyarakatan berhasil masuk ke dalam Lapas dan menguasai kembali.

Pada pukul 11.45 WIB, petugas berhasil mengarahkan seluruh warga binaan untuk kembali ke blok dan kamarnya masing masing.

Selanjutnya petugas berhasil mengunci seluruh kamar warga binaan dan situasi sudah berangsur-angsur kondusif.

Meskipun demikian ditegaskan Kakanwil bahwa tidak ada warga binaan yang melarikan diri. "Alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka luka baik dari petugas maupun warga binaan," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitiya Prananta menyatakan kondisi sudah terkendali dan kerusuhan sudah dapat diredam oleh petugas gabungan. "Situasi sudah terkendali," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, terjadi karena adanya perlawanan dari oknum narapidana saat petugas merazia barang-barang terlarang.

“Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk gawai dan narkoba, adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar dilakukan jajaran kami,” kata Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kondisi lapas usai kerusuhan yang terjadi pada Kamis pagi tersebut telah mulai kondusif.

“Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif. Pihak lapas telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri dan TNI mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu,” katanya.

Agus menegaskan bahwa nihil gawai dan narkoba di dalam lapas merupakan harga mati yang ditegakkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pemberantasan narkoba, kata dia, juga termasuk salah satu prioritas dari 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

“Sikap saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Kementerian Imipas berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di dalam dan luar lapas ataupun rumah tahanan (rutan).

Selama enam bulan menjabat sebagai menteri, Agus menyebut telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat narkoba ke lapas dengan tingkat keamanan maksimal di Nusakambangan.

Selain itu, dia juga mengaku menonaktifkan 14 pejabat struktural, empat kepala lapas dan rutan, 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kantor wilayah, lima pegawai masih dalam pemeriksaan, serta dua pegawai diproses pidana karena diduga terlibat peredaran narkoba.

Untuk itu, Agus meminta dukungan masyarakat untuk membersihkan lapas dan rutan dari gangguan keamanan, khususnya dari peredaran narkoba dan penggunaan gawai yang dinilai menjadi sumber utama permasalahan.

“Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, mengantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Agus.

Sebelumnya, Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dilaporkan terjadi kerusuhan pada hari Kamis (8/5) sekira pukul 09.00 WIB.

Hingga pukul 12.00 WIB, aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam lapas tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi itu, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.

Palembang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dilaporkan terjadi kerusuhan pada Kamis sekira pukul 09.00 WIB.

Hingga Kamis siang pukul 12.00 WIB aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam LApas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.

Untuk memperlancar proses pengamanan, pihak Kepolisian Polres Musi Rawas menutup jalan di depan lapas tersebut.

Untuk sementara jalan dialihkan melalui perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti Musi Rawas.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menilai kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, Kamis (8/5) pagi, menandakan situasi darurat sistem pemasyarakatan di tanah air untuk dilakukan reformasi total.

“Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,” kata Dewi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sebab, kata dia, kejadian tersebut tidaklah berdiri sendiri dan bukan sekadar kelalaian operasional semata.

Dia lantas membeberkan sejumlah insiden kerusuhan di Lapas yang terjadi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Diantaranya, insiden kaburnya lebih dari 40 narapidana dari Lapas Kutacane, Aceh; narapidana pesta miras dan narkoba di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru; seorang narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin.

Kemudian, dugaan pungutan liar (pungli) jual beli kamar dan peredaran narkoba di Lapas Sampit, Kalimantan Tengah; hingga insiden narapidana meninggal dunia akibat keracunan miras oplosan Lapas Kelas Bukittinggi, Sumatera Barat.

Untuk itu, dia menyebut Komisi XIII DPR RI mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rumah tahanan (rutan).

Komisi XIII DPR RI, lanjut dia, juga meminta dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan pemasyarakatan di pusat dan daerah.

"Pemberhentian tidak hormat bagi petugas yang terbukti lalai atau terlibat pelanggaran," ujarnya.

Termasuk, tambah dia, pembentukan tim pengawas independen untuk menilai ulang fungsi pengawasan internal di Ditjen Pemasyarakatan.

“Penjara bukan tempat memperparah kriminalitas. Jika napi justru makin liar di balik jeruji, maka kita sedang membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja,” tuturnya.

Terakhir, dia pun menegaskan komitmen Komisi XIII DPR RI yang akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan pembenahan sistem pemasyarakatan dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan jabatan semata.

Sebelumnya, Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dilaporkan terjadi kerusuhan pada hari Kamis (8/5) sekira pukul 09.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Musi Rawas, Sumatera Selatan Iptu Ryan Tiantoro Putra menyebutkan sebanyak 500 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan setelah terjadi kericuhan di Lapas Narkoba Muara Beliti.

Dia mengatakan situasi telah berangsur kondusif, dan pengamanan ketat tetap diberlakukan di sekitar area lapas untuk memastikan stabilitas keamanan.

Adapun Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti terjadi karena adanya perlawanan dari oknum narapidana saat petugas merazia barang-barang terlarang.

“Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk gawai dan narkoba, adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar dilakukan jajaran kami,” kata Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap anak bos toko roti, George Sugama Halim, dalam perkara penganiayaan terhadap karyawannya sendiri.

Menanggapi putusan tersebut, pengacara George, Ivan, akan berdiskusi terlebih dahulu untuk mengajukan banding terkait vonis tersebut.

'Pikir-pikir, nanti kita pikirkan apakah ada langkah hukum selanjutnya atau tidak. Nanti kita pikirkan, kita pelajari dulu putusannya nanti bagaimana selanjutnya, masih ada waktu 14 hari," ucap Ivan saat dikonfirmasi, Kamis (8/5/2025).

Ivan berharap PN Jakarta Timur menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi kepada George terkait kondisi kliennya.

"Berharapnya direhabilitasi, karena terdakwa memiliki disabilitas intelektual ringan," kata Ivan.

Kendati demikian, Ivan menghormati putusan PN Jakarta Timur. Kini ia akan berdiskusi dengan keluarga dan terdakwa terkait banding.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) menjatuhkan vonis bersalah terhadap anak bos toko roti, George Sugama Halim, dalam perkara penganiayaan terhadap karyawatinya, Dwi Ayu Darmawati.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jaktim menyatakan George terbukti bersalah menganiaya Dwi pada 17 Oktober 2024 lalu.

Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, mengatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, George melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Menjatuhkan pidana selama 10 bulan, dikurangi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa," kata Heru di PN Jaktim, dilansir dari TribunJakarta.com, Kamis (8/5/2025).

Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang meminta agar George dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan beberapa hal yang meringankan dan memberatkan dalam proses penjatuhan vonis terhadap George.

"Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa merusak kesejahteraan orang. Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatan," ujar Heru.

Pertimbangan meringankan ini hampir serupa dengan yang disampaikan oleh JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam tuntutannya.

Bedanya, Majelis Hakim PN Jaktim tidak menjadikan kondisi medis George yang disebut JPU menderita disabilitas ringan sebagai hal meringankan hukuman.

Majelis Hakim PN Jaktim juga menolak pleidoi penasihat hukum terdakwa yang meminta agar George direhabilitasi di fasilitas medis karena kondisinya mentalnya.

Menurut majelis hakim, George masih mampu bekerja dan membantu mengelola bisnis toko roti orangtuanya. Oleh karena itu, kondisi mentalnya tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan tindak penganiayaan yang dilakukannya.

"Menimbang terdakwa masih bisa bekerja walaupun dalam lingkup keluarga, masih bisa memesan secara online dan bisa berkomunikasi dengan baik dalam persidangan," tutur Heru.

“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikdasmen, red.) untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Ind

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai sebut pendidikan siswa bermasalah di barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia, jika program yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut terbukti berhasil.

Pigai, usai menerima kunjungan Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis, juga mengaku akan menyarankan program tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikdasmen, red.) untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata dia.

Bagi Pigai, pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik. Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

Menteri HAM mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya terkait kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ucapnya.

Di samping itu, Pigai juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kata dia, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

“[Kalau] karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” tutur dia.

Sementara itu, Dedi mengaku programnya yang sudah berjalan ini tidak melanggar hak-hak anak. Justru, kata dia, pendidikan di barak dapat melatih disiplin siswa untuk menerima pelajaran secara baik.

“Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang. Kemudian, di barak itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, siswa yang dibawa ke barak merupakan atas dasar persetujuan orang tua. Di sana, mereka akan mendapatkan pendidikan selama lebih kurang 28 hari dengan turut didampingi oleh dokter, psikolog, dan guru mengaji.

Dia pun memastikan siswa-siswa tersebut tetap mendapatkan pendidikan formal. “Mereka mengikuti ujian dan pendidikan biasa. Mereka terkoneksi kepada sekolahnya dan tetap menjadi siswa,” ucapnya.

Lebih lanjut Dedi menyebut Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat akan menjadi mitra dalam program ini. Selain mengajarkan pendidikan HAM, Kanwil Kementerian HAM juga ikut mengawasi demi memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi yang terjadi.

Adapun Kepala Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail membenarkan terkait ihwal ikut memantau jalannya pendidikan siswa bermasalah di barak TNI tersebut. Hasbullah menyebut pihaknya akan segera menurunkan tim.

“Secepatnya,” ucap Hasbullah ditemui pada kesempatan yang sama.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025