Jambi -

Polda Jambi mengungkap jaringan narkoba yang dikendalikan narapidana di Lapas Kelas IIA Jambi bernama Agus Budiman. Dari pengungkapan itu, polisi menyita uang Rp 132 juta diduga hasil transaksi narkoba.

Hal ini terkuak setelah Tim Ditresnarkoba Polda Jambi menangkap 3 orang kaki tangan Agus, pada 24 Januari 2024 lalu. Dari situ, polisi kemudian melacak keberadaan Agus yang ternyata mengendalikan sabu dari balik jeruji Lapas Jambi.

"Ketiga tersangka mengaku dikendalikan oleh Muk. Awalnya kita nggak tahu siapa Muk ini. Setelah itu baru diketahui Muk itu si AB (Agus Budiman) ini," kata Direktur Resnarkoba Polda Jambi, Kombes Ernesto Saiser, Kamis (23/1/2025).

Ernesto menerangkan penyelidikan ini juga hasil koordinasi dengan pihak Lapas Jambi. Agus sendiri merupakan napi kasus narkoba yang ditangkap polisi pada 22 Februari 2022 lalu. Dia dijatuhi hukuman 5,5 tahun kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Jambi.

"Selama di penjara, dia mengendalikan jaringan narkoba ini," ungkapnya.

Ernesto juga menambahkan bahwa tersangka menggunakan HP di dalam penjara untuk mengendalikan narkoba dari luar. Dia juga turut dibantu oleh istrinya untuk membuat rekening transaksi narkoba.

"Dia menggunakan Hp di dalam. Tapi kita nggak bagaimana bisa masuk ke dalam. Tapi setiap pengungkapan kita selalu koordinasi dengan Lapas dan bersurat," jelasnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita uang Rp 132 juta dari hasil blokir rekening yang digunakan Agus untuk transaksi narkoba. Selain itu, juga dua buah buku tabungan dan 1 unit Hp.

"Kita juga dibantu PPATK sehingga rekening-rekening itu bisa dianalisa, termasuk istri juga membantu," terangnya.

Ernesto menyebut saat ini, berkas penyidikan Agus sudah lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jambi pada Rabu (22/1/2025). Dalam waktu dekat, berkas akan diserahkan ke jaksa penuntut umum.

Atas perbuatannya, Agus dijerat Pasal 114 ayat 1 juncto Pasal 132 ayat 1 juncto Pasal 137 huruf a, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Agus terancam kembali hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

(dai/dai)

Jakarta (ANTARA) - Anita Wahid terpilih sebagai Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) periode 2025-2027, berdasarkan seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Rangkaian seleksi yang berlangsung sejak Juli hingga Desember 2024 itu meliputi seleksi administrasi dan wawancara.

“Sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam Terms of Reference AICHR serta setelah menimbang dengan saksama hasil dari keseluruhan proses pemilihan dimaksud, Kementerian Luar Negeri RI telah menetapkan Anita A. Wahid sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR periode 2025-2027,” demikian keterangan tertulis Kemlu, Kamis.

Dalam pernyataannya, Kemlu menegaskan komitmen Indonesia terhadap pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN serta mendorong proses seleksi yang terbuka dan melibatkan perwakilan berbagai pemangku kepentingan HAM nasional untuk mendapatkan profil Wakil Indonesia untuk AICHR yang independen dan kredibel.

“Indonesia merupakan pelopor dan salah satu dari sedikit negara anggota ASEAN yang melakukan seleksi secara terbuka dan menunjuk wakil dari kalangan non-pemerintah sebagai wakilnya di AICHR,” kata Kemlu.

Dalam masa mendatang, Indonesia berkepentingan untuk mendorong penguatan upaya pemajuan dan pelindungan HAM oleh AICHR.

“Dengan terpilihnya Saudari Anita Wahid sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR diharapkan akan terdapat kesinambungan perjuangan Indonesia untuk mendorong implementasi penuh mandat AICHR, di samping terlaksananya program-program AICHR yang mencerminkan kepentingan Indonesia di bidang HAM,” ujar Kemlu.

Anita Wahid merupakan seorang aktivis demokrasi yang kerap menekuni gerakan antikorupsi, toleransi beragama, dan literasi digital.

Putri ketiga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu aktif dalam berbagai organisasi di antaranya Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Public Virtue Institute, Pusat Studi Pendidikan dan Kajian Antikorupsi Universitas Nahdlatul Ulama, serta Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity Universitas Indonesia.

Setelah menamatkan kuliah Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, Anita melanjutkan studi S2 di Ruhr-Universitaet-Bochum Jerman, dan kini sedang menjalani pendidikan doktoral di Australian National University.

Sebelumnya, posisi Wakil Indonesia untuk AICHR diisi oleh Yuyun Wahyuningrum, yang telah berkontribusi bagi berbagai pencapaian kepentingan Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN selama periode 2019-2024.

Pewarta: Yashinta Difa
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

PALU, iNewsPalu.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah mengadakan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tatura Palu untuk memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 pada Kamis (23/1). Upacara ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah, Arief Hazairin Satoto, dengan diikuti oleh jajaran pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Arief Hazairin Satoto menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Imigrasi, yang merupakan tema utama dari HBI ke-75, yakni "Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi." Dia juga mengingatkan agar semangat pelayanan dan dedikasi yang tinggi kepada negara dan masyarakat terus dijaga oleh seluruh jajaran Imigrasi.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa peringatan ini tidak hanya sebagai refleksi sejarah, tetapi juga sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. "Semangat perjuangan mereka harus menjadi inspirasi bagi kami dalam meningkatkan pelayanan publik," ujar Rakhmat Renaldy.

Editor : Jemmy Hendrik

SERANG - Kepala Kantor Imigrasi Cilegon Muhammad Deny Firmansyah melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Ciceri Maulana Yusuf, Serang, Banten. Kegiatan itu dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 yang diperingati setiap 26 Januari sekaligus bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tabur bunga ini para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, beserta jajaran pegawai dari Kantor Imigrasi Serang dan Kantor Imigrasi Cilegon. Kegiatan tabur bunga ini dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo.

?Kegiatan ini sebagai momen penghormatan atas pengorbanan para pahlawan, juga menjadi momen refleksi dan penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan yang menjadi dasar semangat pengabdian di lingkungan Imigrasi,? katanya, Kamis (23/1/2025).

Menurut dia, peringatan Hari Bhakti Imigrasi juga menjadi wujud komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

?Tidak hanya itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Negara melalui pengelolaan lalu lintas keimigrasian yang profesional dan bermartabat,? katanya.

Malang -

Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Menurutnya, perlindungan hak asasi manusia menjadi hal penting dalam hukum acara pidana.

"Filosofi utama hukum acara pidana harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (APH),"
ujar Prof Eddy O.S. Hiariej dalam webinar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Kamis (23/1/2025).

Menurut Prof Eddy, hukum acara pidana harus bersifat keresmian dengan pengaturan yang ketat. Ia juga menegaskan pentingnya tiga prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam KUHAP.

Pertama tertulis, sehingga aturan hukum tidak multitafsir, kedua jelas, agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapan.

"Dan ketiga tidak dapat diinterpretasikan selain dari yang tertulis, demi menghindari kerugian bagi pelapor, terlapor, saksi, tersangka, terdakwa, hingga narapidana," tuturnya.

Ia juga menyoroti perlunya perubahan paradigma dari Crime Control Model yang mengedepankan asas praduga bersalah, untuk menuju Due Process Model yang lebih melindungi hak asasi manusia.

Di luar itu, Prof Eddy mendukung adanya diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini memposisikan polri sebagai penyidik utama.

Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertindak sebagai penyidik pendukung dan peran jaksa sebagai penuntut umum sekaligus eksekutor dalam penelusuran dan perampasan aset.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan advokat sejak tahap penyelidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang lebih baik dalam proses hukum.

Penguatan peran advokat juga diperluas dalam konteks praperadilan guna melindungi kepentingan saksi, tersangka, terdakwa, hingga narapidana.

Pengawasan terhadap perolehan barang bukti menjadi poin kritis yang disorot oleh Prof Eddy. Menurutnya, pengumpulan barang bukti harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi oleh pihak-pihak terkait.

Selain itu, ia mengusulkan adanya dua jenis putusan tambahan di pengadilan, yakni putusan pemaafan hakim, untuk kasus yang layak mendapatkan pertimbangan khusus dan putusan tindakan, terkait dengan keadilan restoratif (restorative justice).

Namun, ia menekankan bahwa keputusan terkait restorative justice harus melalui proses penetapan hakim dan terregistrasi, baik oleh polisi, jaksa, maupun hakim.

Sementara dalam pembahasan soal Mahkamah Agung (MA), Prof Eddy menyampaikan kritik terhadap kemungkinan putusan MA yang lebih berat dibandingkan putusan pengadilan sebelumnya.

"Putusan MA tidak boleh lebih berat dari putusan sidang pembuktian sebelumnya, kecuali dalam kondisi tertentu," tegasnya.

Ia juga menyoroti soal peninjauan kembali (PK), yang menurutnya harus diperketat. PK adalah upaya luar biasa, bukan sebagai peradilan tingkat empat'.

Selain juga mengingatkan pentingnya asas hukum pidana yang memberikan kepastian hukum."Proses pidana harus ada akhirnya," ujarnya.

Sebagai penutup, Prof Eddy menekankan peran lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai akhir dari rantai sistem peradilan pidana.

Pihaknya berharap reformasi RKUHAP dapat menguatkan peran lapas, sehingga tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga berfungsi sebagai tempat pembinaan dan reintegrasi sosial.

Sekedar diketahui, webinar digelar untuk memberikan pandangan mendalam tentang kebutuhan mendesak akan reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

Dengan berbagai masukan dari para ahli seperti Prof. Eddy O.S. Hiariej, diharapkan RKUHAP yang baru mampu menghadirkan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan akuntabel.

(hil/iwd)

KOMPAS.com - Daya tampung terbanyak semua prodi Universitas Gadjah Mada (UGM) di SNBP 2025 sudah bisa dicek siswa kelas 12 SMA/SMK sederajat.

Siswa SMA, SMK, MA bisa mengecek daya tampung prodi semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di laman snmpb.bppp.kemdikbud.go.id.

Pada pelaksanaan SNPMB 2025, berdasarkan data UGM menyediakan 93 prodi.

Dari semua prodi ini, ada yang memiliki daya tampung besar. Mana saja prodi di UGM yang punya daya tampung terbanyak?

10 prodi daya tampung terbanyak UGM di SNBP 2025

Berdasarkan data yang ada, Prodi Hukum menduduki nomor satu prodi dengan 96 kursi dengan jumlah peminat tahun 2024 sebanyak 1.504 orang di pelaksanaan SNBP 2024.

Sementara posisi kedua, Ilmu dan Industri Peternakan dengan daya tampung sebanyak 90 kursi mahasiswa baru.

Berikut daftar lengkapnya, untuk pertimbangan mendaftar SNBP yang akan dibuka 4 Februari 2025:

1. Hukum

• Daya tampung 2025: 96
• Jumlah peminat 2024: 1.504

2. Ilmu dan Industri Peternakan

• Daya tampung 2025: 90
• Jumlah peminat 2024: 278

3. Kehutanan Sarjana

• Daya tampung 2025: 90
• Jumlah peminat 2024: 477

4. Farmasi

• Daya tampung 2025: 72
• Jumlah peminat 2024: 1.540

5. Biologi

• Daya tampung 2025: 68
• Jumlah peminat 2204: 250

6. Kedokteran Hewan

• Daya tampung 2025: 60
• Jumlah peminat 2024: 390

7. Kedokteran

• Daya tampung 2025: 53
• Jumlah peminat 2024: 2159

8. Teknik Mesin

• Daya tampung 2025: 51
• Jumlah peminat 2024: 508

9. Kedokteran Gigi

• Daya tampung 2025: 47
• Jumlah peminat 2024: 624

10. Filsafat

• Daya tampung 2025: 45
• Jumlah peminat 2024: 208

Jadwal SNBP 2025

Berikut ini informasi lengkap mengenai jadwal SNBP 2025 dan persyaratan yang harus diperhatikan sebagaimana dilansir dari laman SNPMB BPPP Kemdikbud.

• Pengumuman Kuota Sekolah: 28 Desember 2024
• Masa Sanggah: 28 Desember 2024-17 Januari 2025
• Registrasi Akun SNPMB Sekolah: 6-31 Januari 2025
• Pengisian PDSS oleh Sekolah: 6-31 Januari 2025
• Registrasi Akun SNPMB Siswa: 13 Januari-18 Februari 2025
• Pendaftaran SNBP: 4-18 Februari 2025
• Pengumuman Hasil SNBP: 18 Maret 2025
• Masa Unduh Kartu Peserta SNBP: 4 Februari-30 April 2025

Demikian informasi 10 prodi daya tampung terbanyak UGM di SNBP 2025 yang perlu diperhatikan siswa kelas 12 SMA/SMK sederajat yang berencana mendaftar di UGM.

Cilegon -

Kejaksaan Negeri Cilegon membuka posko pelayanan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Siswanto, mengatakan posko itu ditujukan untuk mempermudah masyarakat berkonsultasi masalah hukum.

"Jadi di Cilegon ini atas prakarsa Bu Kajari membuat Posko Kejaksaan di Sosoro Mall Cilegon diharapkan sebagai kepanjangan tangan Kejari di Pelabuhan Merak dalam rangka melayani stakeholder terkait dan masyarakat, jadi tidak melulu harus di kantor jadi bisa memanfaatkan posko ini," kata Siswanto di Pelabuhan Merak, Kamis (23/1/2025).

Posko Kejaksaan juga ditujukan untuk pencegahan tindak pidana di pesisir Merak. Dia berharap posko tersebut dapat mempermudah koordinasi aparat penegak hukum.

"Diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder dan masyarakat karena kejaksaan itu salah satunya bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat sebagai tempat konsultasi, sebagai tempat bertanya terkait masalah hukum silakan datang ke Kejaksaan. Dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana apapun di pelabuhan dapat dikoordinasikan lebih awal," ujarnya.

Siswanto mengatakan ada sejumlah tindak pidana yang sering terjadi di perlintasan antarpulau. Di antaranya ialah narkotika dan kepabeanan. Dia

"Intinya seluruh tindak pidana itu ada potensi di manapun, kita mencegah supaya tindak pidana itu tidak terjadi, kita ingin tidak ada tindak pidana sebenarnya, yang banyak adalah narkotika dan bea cukai yang sering ada perkara di sini," ujarnya.

(haf/haf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia disebut berencana untuk memberikan pengampunan terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik terkait separatisme di Papua. Seberapa banyak sedianya tahanan politik Papua yang sempat diciduk dan diadili aparat keamanan?

Sejauh ini, tak ada lansiran resmi dari pemerintah soal jumlah tahanan politik di Papua. Namun, pencatatan independen dilakukan inisiatif kolektif Orang Papua di Balik Jeruji (OPBJ) yang terdiri dari kumpulan NGO.

OPBJ melansir bahwa pada 2023 terjadi 530 penangkapan terhadap orang Papua terkait aktivitas politik dan separatisme. Mereka ditangkap dalam 81 insiden terpisah di berbagai wilayah di Indonesia. Di antara yang ditangkap, sebanyak 50 didakwa dengan tuduhan pidana. Kemudian 18 diantaranya menjalani persidangan hingga tahap penuntutan dan dijatuhi hukuman, dengan hukuman penjara mulai dari 6 bulan hingga 16 tahun. Dari mereka yang ditangkap, 454 dibebaskan, atau diduga akan dibebaskan.

Menurut laporan tahunan OPBJ dari mereka yang didakwa, tuduhan yang paling sering digunakan adalah Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951), dengan 23 orang didakwa. Dari 23 orang tersebut, 12 orang dituntut dan dinyatakan bersalah atas pelanggaran ini.

Angka ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, 11 orang dituntut dan didakwa atas tuduhan makar. ”Ini merupakan penurunan yang nyata dalam penggunaan tuduhan makar (yang menurut para pegiat bersifat represif), dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika tuduhan tersebut digunakan sebanyak 24 kali.”

Sementara sebelas orang dituntut terkait dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Kasus ini sebagian besar terkait dengan serangan terhadap personel pasukan keamanan. Enam dari 11 orang yang dituntut dinyatakan bersalah.

Hingga akhir 2023, 531 orang masih menjalani proses hukum dan 18 orang lainnya telah menjalani masa tahanan setelah diadili, di berbagai lokasi di Papua. Delapan tahanan belum dapat dipastikan keberadaannya.

Empat orang yang tidak ditahan masih dalam pencarian untuk ditangkap. Dua orang tahanan politik Papua meninggal dunia pada tahun 2023. Jika ditambah dengan tahanan politik yang ditangkap pada 2021 dan 2022, total tahanan politik Papua yang masih dalam penahanan hingga akhir tahun ini berjumlah 96 orang.

OPBJ sejauh ini telah merekam 1.354 orang Papua yang ditangkap terkait aktivitas politik atau separatisme. Dari jumlah itu, yang terbanyak merupakan anggota Kongres Nasional Papua Barat (KNPB). Organisasi itu adalah kumpulan mahasiswa Papua yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kelompok itu mengkampanyekan referendum ulang di Papua. Para anggota kerap ditangkap dalam aksi-aksi damai yang mereka gelar.

Tokoh terkemuka KNPB yang saat ini berada di balik jeruji adalah Victor Yeimo (41 tahun). Juru bicara KNPB itu divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Jayapura dengan hukuman delapan bulan penjara.

Yeimo ditangkap setelah melakukan protes damai terhadap insiden rasialis terhadap warga Papua pada Agustus 2019. Ia kemudian didakwa melakukan makar dan penghasutan pada tahun 2021.

Persidangannya berlanjut sepanjang tahun 2022 dan sebagian besar 2023 dengan penundaan berulang kali karena kesehatan Yeimo yang memburuk. Pada 5 Mei 2023 dia dinyatakan tidak bersalah melakukan makar, namun tetap dihukum melakukan penghasutan berdasarkan Pasal 115 KUHP Indonesia. Ia kemudian dijatuhi hukuman delapan tahun bulan penjara, dikurangi waktu yang dihabiskan dalam tahanan. Dia dibebaskan dari penjara pada 23 September 2023.

Selain KNPB, kelompok lain yang juga menyumbang banyak tahanan politik adalah Petisi Rakyat Papua (PRP). Organisasi ini adalah front rakyat yang berisi 122 organisasi dan individu-individu dari berbagai sektor di Papua. Sebanyak 88 orang anggota kelompok itu sempat ditahan.

Rencana pemberian pengampunan alias amnesti dan abolisi terhadap pihak-pihak terkait konflik di Papua disampaikan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Hal itu ia sampaikan selepas memaparkan kondisi dan situasi di Papua kepada delegasi pemerintahan Inggris yang berkunjung ke Indonesia pada awal pekan lalu.

“Pada dasarnya Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua. Dan akan menyelesaikan masalah di Papua secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM,” ujar Yusril dalam keterangannya, Rabu (23/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas telah melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebesar Rp32,7 miliar.

Dikutip dalam situs e-LHKPN, Supratman melaporkan harta kekayaannya itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (17/1/2025) untuk periode 2024.

Harta politisi Gerindra ini didominasi oleh aset tanah dan bangunan senilai Rp15,3 miliar. Aset itu tersebar di Palu, Jakarta Utara, Tolitoli, Bogor hingga Bekasi.

Supratman juga memiliki aset transportasi dan mesin senilai Rp1,5 miliar. Perinciannya, Toyota Alphard senilai Rp153 juta, Toyota Innova Rp230 juta dan mobil listrik Hyundai Ioniq 6 Rp1,2 miliar.

Kemudian, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp11,3 miliar, kas dan setara kas Rp4,4 miliar. Adapun, Supratman tercatat tidak memiliki utang.

Dalam situs yang sama, terpantau harta milik Supratman itu mengalami peningkatan 43% atau sekitar Rp9,8 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp22,8 miliar. Kala itu, Supratman menjabat sebagai anggota DPR RI.

Profil Supratman

Supratman lahir di kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan pada 28 September 1969. Dia mengawali kariernya sebagai pengacara di Sulawesi Tengah.

Kemudian, dia beralih menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah dan mengabdi selama 14 tahun pada 1998-2012.

Selama mengabdi di Untad, Supratman juga merangkap menjadi Komisaris di Citra Nuansa Elok (2004-2012). Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu pada 2005-2012.

Di bidang politik, Supratman mengawali sepak terjangnya dengan menjadi Anggota Komisi III bidang Hukum, HAM, dan Keamanan DPR RI pada 2014-2018.

Dirinya kemudian beralih ke Komisi VI bidang Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha DPR RI pada 2018-2019 dan 2019-2024. Selain itu, Supratman juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI selama dua periode yakni 2016-2019 dan 2019-2024.

Jelang berakhirnya masa jabatan sebagai legislator, Supratman kemudian dilantik menjadi Menkumham pada 19 Agustus 2024. Dirinya menggantikan Yasonna Laoly yang terkena reshuffle kabinet jilid terakhir Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat uang tahun kepada presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Prasetyo mendoakan kesehatan selalu untuk Megawati.

"Pertama-tama, tentu saya secara pribadi, barangkali mewakili pemerintah, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Presiden, Megawati Soekarnoputri. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan," ujar Prasetyo setelah melepas penerbangan Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo mengatakan pemerintah berharap hubungan terus terjalin ke depannya. Dia pun berharap semua tokoh, termasuk Megawati, mendukung program-program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Kemudian juga kami berharap pemerintahan ke depan, kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan mencapai program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran," ujarnya.

Ditanya soal ucapan dari Prabowo, Prasetyo mengatakan Ketum Gerindra itu biasanya menyampaikan secara langsung. Dia mengatakan Prabowo juga telah mengirim ucapan karangan bunga.

"Biasanya langsung (ucapan HUT ke Megawati). Kirim (karangan bunga)," kata Prasetyo.

Terkait rencana pertemuan kedua tokoh itu, Prasetyo mengatakan masih dalam proses mengatur waktu yang cocok.

"Sedang diatur waktunya," kata dia.

(fca/gbr)

Metro (ANTARA) - Sebanyak empat narapidana pelaku terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Metro, Lampung mengucapkan sumpah ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas Metro Gumilar Budirahayu mengatakan bahwa ikrar yang telah dilakukan oleh keempat narapidana tersebut bukan paksaan, melainkan atas keinginan dan kesadaran warga binaan tersebut.

"Kita telah menyaksikan warga binaan kita melaksanakan ikrar setia kepada NKRI. Kita juga mendengar bahwa mereka melaksanakan ikrar itu sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, melainkan muncul dari keinginan sendiri,” katanya di Metro, Kamis.

Dia melanjutkan ikrar setia kepada NKRI yang telah dilakukan oleh empat warga binaan tersebut merupakan langkah awal untuk program pembinaan lanjutan sehingga warga binaan dapat kembali berkontribusi positif di masyarakat.

Pada proses ikrar tersebut, lanjut dia, bahwa hal tersebut tidak lepas dari kerja sama antara pihak Lapas dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ia juga mengapresiasi upaya pembinaan yang telah dilakukan sehingga mampu mengubah pandangan dan perilaku warga binaan.

"Ini berkat pembinaan yang telah kami semua lakukan baik di Lapas maupun instansi terkait lainnya sehingga berjalan dengan baik. Harapan kami, setelah ini teman-teman dapat lebih aktif dalam kegiatan pembinaan salah satunya membantu petugas di masjid dengan berbagai ilmu yang dimiliki," katanya.

"Jangan ragu untuk berkarya dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat serta keluarga,” kata dia.

Prosesi ikrar itu dimulai dengan penghormatan kepada Bendera Merah Putih, diikuti penciuman simbol negara, yang melambangkan komitmen baru warga binaan. Dengan penuh kesungguhan, mereka melafalkan ikrar setia NKRI, menandatangani dokumen kesetiaan, dan menyatakan pengakuan atas Pancasila sebagai dasar negara.

Pewarta: Agus Wira Sukarta/Damiri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wamenlu RI Arrmanatha Ch. Nasir menyampaikan strategi penanggulangan terorisme saat menghadiri sidang debat terbuka DK PBB. Wamenlu juga memberikan dukungannya kepada Afrika dalam penanggulangan terorisme yang menjadi ancaman global.

"Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika", ujar Wamenlu RI pada Sidang Terbuka di Dewan Keamanan PBB, dalan keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Sidang DK PBB digelar pada (21/1) yang membahas mengenai penanggulangan terorisme di Afrika. Wamenlu menyampaikan upaya pemerintah Indonesia menangani terorisme, seperti mengedepankan prinsip 'national ownership' dan strategi 'soft approach' yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.

"Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujarnya.

Selain itu, salah satu faktor yang mendorong berkembangnya terorisme di era modern adalah akibat tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan dan kemanusiaan. Wamenlu lalu menyampaikan upaya mengatasi akar permasalahan terorisme di berbagai tingkatan, dari mulai tingkat nasional hingga tingkat global.

Di tingkat nasional, ia menyampaikan perlunya upaya mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan terkait literasi digital, penyuluhan, serta kemampuan critical thinking untuk melindungi masyarakat dari ideologi berbahaya.

"Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujar Arrmanatha.

Kemudian di tingkat kawasan, Wamenlu menegaskan perlunya mengedepankan mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Arrmanatha juga menyampaikan komitmen untuk mendukung inisiatif terkait di negara-negara Uni Afrika, diantaranya Nouackhott Process dan Accra Initiative.

Dukungan Indonesia kepada negara-negara Afrika selama ini dilakukan melalui program pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). "Dukungan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai mitra Afrika yang dapat diandalkan", ujarnya.

Pada tingkat global, ia menyampaikan perlunya pertukaran informasi dan praktik terbaik (best practices) untuk meningkatkan upaya penanggulangan terorisme diantara aparat penegak hukum.

"Terorisme tidak mengenal batas. Oleh karena itu, kerja sama di tingkat global menjadi sangat penting," ujar Wamenlu RI.

Ia juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri, termasuk mencegah terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara.

Mengakhiri pernyataannya, Wamenlu RI menekankan pentingnya implementasi efektif Agenda 2063 Uni Afrika untuk mendukung transformasi Afrika menjadi kekuatan global di masa depan.

"Reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan representasi yang adil bagi Afrika merupakan langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi Afrika di panggung global," ujarnya.

Diketahui, sidang debat terbuka DK PBB dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf. Selaku Presiden DK PBB bulan Januari, Aljazair menempatkan isu penanggulangan terorisme sebagai salah satu isu prioritasnya.

Pertemuan kali ini turut dihadiri oleh 10 (sepuluh) negara pada tingkat Menteri dan Wakil Menteri, antara lain Sierra Leone, Somalia, Panama, Rwanda, Angola dan Sudan Selatan.

Partisipasi Indonesia dalam Sidang Debat Terbuka DK PBB kali ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam bidang penanggulangan terorisme.

(yld/isa)