Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberi sinyal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak akan dihapus.

"Enggak, enggak (dihapus, red.). Tetap kombinasi lah. Kita cari yang terbaik, karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh terkait kombinasi yang dimaksud. Dia mengatakan detail mengenai hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan keputusan final terkait nasib sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri.

Dia menyebut bahwa Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan menteri terkait untuk memutuskan hal tersebut. Semua usulan terus digodok untuk mendapatkan keputusan terbaik.

"Ya kan begini kan, sebuah keputusan, karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," ucap dia.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Mensesneg.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

Dia menambahkan jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru. "Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Pewarta: Fathur Rochman, Andi Firdaus
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra Thalib, memberi masukan untuk rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satunya terkait wewenang penyidikan.

"Dalam ikhtiar rancangan pembaruan hukum acara pidana, harus ada penegasan bahwa wewenang penyidikan seharusnya berada sepenuhnya pada kepolisian dan ini adalah kebijakan yang sudah tepat, strategis serta sesuai dengan prinsip tata kelola penegakan hukum yang baik," kata Prawitra melalui keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

"Kepolisian, sebagai institusi yang secara konstitusional ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, merupakan lembaga yang paling tepat untuk menjalankan fungsi penyidikan secara terpusat," sambungnya.

Prawitra menuturkan, dalam praktik hukum pidana, pembagian wewenang di banyak institusi bisa menimbulkan tumpang tindih hingga konflik antar-institusi. Dia berpandangan hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional.

"Lebih detail lagi persoalan ini bukan lah kewenangan yang lahir dari norma, namun lebih di ranah implementasinya, terlebih lagi pada poin koordinasi dalam proses penyidikan tersebut, dengan menetapkan kepolisian sebagai satu-satunya penyidik, proses penyidikan sepantasnya dapat dilakukan dengan lebih efisien, terarah, dan terkoordinasi tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan," terangnya.

Menurutnya, Polri memiliki sumber daya hingga teknologi yang mendukung penyidikan. Selain itu, dia meyakini seluruh proses akan dijalankan sesuai ketentuan berlaku.

"Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan sistem pelatihan yang dirancang untuk mendukung fungsi penyidikan, karena memang di desain untuk menjalankan hal tersebut, tidak hanya itu kepolisian dapat memastikan bahwa proses pengumpulan bukti, penanganan saksi, dan rekonstruksi perkara dilakukan sesuai standar hukum yang berlaku," ucapnya.

Prawitra juga meyakini jika kewenangan penyidikan diserahkan ke polisi dan penuntutan kepada institusi lain, seperti Kejaksaan. Dia mengatakan hal itu akan lebih baik bagi proses penegakan hukum.

"Dengan demikian, kejaksaan dapat sepenuhnya fokus pada tugasnya sebagai penuntut umum, tanpa dibebani oleh tugas-tugas penyidikan. Yang mana pada intinya jangan sampai suatu institusi dalam penegakan hukum menjadi lebih 'super' dari institusi lain karena ada kewenangan lebih yang diberikan padanya," ujarnya.

Prawitra mencontohkan, jika kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyidik, batasan peran antara penyidik (polisi) dan penuntut umum (kejaksaan) menjadi kabur. Tumpang tindih ini, kata dia, dapat memperlambat proses penanganan perkara, memicu konflik antar lembaga, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

"Oleh sebab itu sudah seharusnya wewenang penyidikan sudahlah tepat ketika berada pada instansi Kepolisian saja sebagaimana hal hanya Kejaksaan dengan fungsi penuntutan, adapun apabila ada ketidakpuasan dari publik terhadap dua Lembaga tersebut ketika menjalankan fungsinya masing-masing, maka harusnya mekanisme supervisi mesti dilakukan dengan ketat dengan mekanisme reward and punishment, bukan menambah atau mengubah kewenangan dasar dari masing-masing institusi tersebut," terangnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR mengagendakan penyusunan RUU KUHAP dilakukan pada masa sidang ini. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan penyusunan ditargetkan selesai pada masa sidang ini yang berakhir pada 21 Maret mendatang.

"Komisi III DPR RI akan segera menyusun dan membahas RUU Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada masa sidang ini. Kami targetkan proses penyusunan draf dan naskah akademik selesai pada masa sidang ini," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (22/1).

Waketum Gerindra ini menyebut RUU KUHAP akan disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dahulu. Kemudian, akan dilakukan proses pembahasan pada masa sidang berikutnya untuk disahkan menjadi UU.

"Masa sidang berikutnya akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR," ujarnya.

Habiburokhman menargetkan KUHAP yang baru dapat berlaku bersama dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026. "Pentingnya pengesahan KUHAP ini karena KUHAP adalah hukum formil yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan politik semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," kata dia.

Lihat juga Video: IJTI Ajak Jurnalis Kawal RUU Penyiaran

[Gambas:Video 20detik]

(taa/haf)

Surabaya (ANTARA) - Kaprodi Magister kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Dr. Prawitra Thalib,S.H.,M.H.,ACIArb., menilai RUU KUHAP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat karena tumpang tindih kewenangan.

Prawitra di Surabaya, Kamis berpendapat jika RUU KUHAP Pasal 111 ayat 2, pasal 12 ayat 11, Pasal 6 hingga Pasal 30 b, disahkan akan ada tumpang tindih kewenangan.

"Ini malah akan berpotensi membuat ketidakpastian hukum di tengah masyarakat," katanya.

Tidak hanya itu, ia mengungkapkan wewenang penyidikan seharusnya berada sepenuhnya pada kepolisian dan ini adalah kebijakan yang sudah tepat, strategis serta sesuai dengan prinsip tata kelola penegakan hukum yang baik.

Kepolisian, sebagai institusi yang secara konstitusional ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

"Kepolisian secara konstitusional ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, merupakan lembaga yang paling tepat untuk menjalankan fungsi penyidikan secara terpusat," ujarnya.

Ia mengungkapkan memberikan kewenangan penyelidikan pada kejaksaan sangat bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional. Ini disebabkan karena masing-masing institusi sudah jelas kewenangannya.

"Jangan sampai suatu institusi dalam penegakan hukum menjadi lebih dari institusi lain karena ada kewenangan lebih yang diberikan padanya," katanya.

Ia mencontohkan ketika kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pidana umum membuat batasan peran antara penyidik (polisi) dan penuntut umum (kejaksaan) menjadi kabur.

Tumpang tindih kewenangan ini dapat memperlambat proses penanganan perkara, memicu konflik antar lembaga, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

"Oleh sebab itu sudah seharusnya wewenang penyidikan sudah tepat ketika berada pada instansi kepolisian saja. Sebagaimana hal hanya dengan kejaksaan dengan fungsi penututannya," ujarnya.

Integritas dan profesionalisme konsultan KI sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem KI

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Razilu menyebutkan konsultan KI memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan pelayanan kekayaan intelektual dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Peran mereka diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2023,” ujar Razilu dalam kegiatan Penguatan dan Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/1), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis.

Razilu mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.059 konsultan KI di seluruh Indonesia dengan konsentrasi terbesar di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Dalam mendukung profesionalisme, pemerintah telah membentuk Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual (MPKKI) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

Ia menyebutkan para konsultan KI merupakan aktor penting dalam pembangunan ekosistem KI di Indonesia.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Timur bekerja sama mengoptimalkan peran konsultan KI melalui penyelenggaraan kegiatan Penguatan dan Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual.

Melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap para konsultan KI semakin kompeten dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan jumlah permohonan KI di Jawa Timur.

"Jawa Timur meskipun konsultan KI-nya tidak banyak, tapi pendaftar KI-nya terbanyak kedua di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar di Jawa Timur," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto menekankan pentingnya peran konsultan KI sebagai mitra strategis.

"Integritas dan profesionalisme konsultan KI sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem KI," ujar Haris dalam kesempatan yang sama.

Dia pun menyebutkan adanya kewenangan baru bagi kanwil berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 untuk mengawasi praktik konsultan KI di daerah.

Menurut Haris, di Jawa Timur saat ini terdapat 43 konsultan KI yang diharapkan dapat bersinergi dengan kanwil dalam mendukung berbagai program strategis DJKI.

"Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momen mempererat hubungan antara konsultan KI dan jajaran Kanwil," tuturnya.

DJKI berharap sinergi antara pemerintah dan konsultan KI melalui Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) dapat terus diperkuat untuk mendukung inovasi, kreativitas, dan perlindungannya di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengungkap jaringan pengedaran narkoba yang melibatkan narapidana di Lapas Kelas II A Jambi berinisial AB.

Direktur Ditresnarkoba Polda Jambi Kombes Pol Ernesto Seiser di Jambi, Kamis, mengatakan pengungkapan ini bermula ketika polisi menangkap tersangka S, M dan S pada Januari 2024.

Dari ketiganya polisi menemukan sepuluh paket sabu dengan total berat 1.l,837 gram yang disembunyikan di kantong pakaian para tersangka.

Hasil penyelidikan, narkoba itu berasal dari AB alias Muk seorang napi di Lapas Kelas II A Jambi.

Seorang tersangka mengaku mentransfer uang sebanyak Rp2,8 juta ke rekening yang digunakan oleh tersangka AB.

Polisi menyelidiki aliran dana yang masuk rekening tersebut. Polisi menemukan adanya aliran dana dengan total Rp132 juta lebih yang masuk ke rekening istri tersangka AB. Polisi kemudian memblokir rekening tersebut dan menyita dana hasil kejahatan serta menetapkan AB sebagai tersangka.

Tersangka AB diketahui mengatur peredaran narkoba itu dari dalam lapas dan atas perbuatannya, AB dikenakan Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 2 serta Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara lima tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda antara Rp1 miliar sampai dengan Rp10 miliar.

"Kami akan menindak pelaku dan mencari jaringan-jaringan lainnya," katanya.

Ernesto menegaskan pengungkapan ini membuktikan bahwa peredaran narkoba tidak saja terjadi di luar bahkan dapat di atur meski pelaku masih berada di lapas.

Dia menyebutkan berkas pelaku saat ini sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jambi, selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun untuk Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri . Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Kirim," kata Prasetyo dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo menyebut bahwa Prabowo biasanya menyampaikan secara langsung ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati. Namun, dirinya tidak merinci kapan dan menggunakan apa saat Prabowo mengucapkan langsung kepada Megawati.


Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.



"Mau tau aja, biasanya beliau langsung," jelasnya.

Prasetyo juga menyebut bahwa rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sedang diatur waktunya. "Sedang diatur waktunya," katanya.

Prasetyo pun turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati. Dirinya berharap Megawati dan PDIP bisa bergandengan dengan pemerintah yang dipimpin Prabowo.

"Saya secara pribadi barangkali mewakili pemerintah ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Presiden Megawati Soekarnoputri. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kami berharap pemerintahan kedepan kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan. Mencapai program-program Pak Prabowo (dan) Mas Gibran," pungkasnya.

Jakarta -

Pemerintah mewajibkan eksportir menyimpan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini rencananya berlaku mulai 1 Maret 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan aturan DHE sampai sekarang masih dimatangkan oleh pemerintah. Rencananya, sekembalinya Presiden Prabowo Subianto dari India dan Malaysia kemungkinan aturan itu diteken.

"Sebentar lagi, baru dimatangkan. Mungkin sekembalinya beliau dari lawatan dari luar," ungkap Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Prabowo sebelumnya mengatakan rencananya dalam sebulan lagi aturan DHE dirilis oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Rabu 22 Januari 2025 kemarin.

"Ini saya kira (aturan DHE) segera akan keluar dan akan berlaku kurang lebih satu bulan yang akan datang," sebut Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan kebijakan DHE sangat logis dan masuk akal. Menurut Prabowo, pengusaha beroperasi dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, atas penjualannya berupa DHE dinilai wajar jika disimpan di rekening khusus dalam negeri selama setahun.

"Kita juga dalam waktu dekat akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank, pemerintah, harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank, di Indonesia. Saya kira ini hanya wajar, ini masuk akal," kata Prabowo.

(hal/ara)

Singkawang (ANTARA) - Lapas Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat berkomitmen mewujudkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada tahun 2025.

"Dalam rangka memajukan kualitas birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, ini bertujuan untuk mempertegas komitmen Lapas Singkawang ," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksono usai penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM, Kamis.

Penandatanganan komitmen bersama ini, katanya, merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan Lapas Singkawang sebagai instansi yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Dia menyampaikan bahwa kegiatan penandatanganan komitmen bersama ini bukan hanya sekedar formalitas atau seremoni belaka, tetapi merupakan komitmen nyata seluruh jajaran Lapas Singkawang dalam mengimplementasikan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Dia menegaskan, bahwa pencapaian tersebut hanya bisa terwujud dengan kerja keras, integritas, dan komitmen tinggi dari seluruh pegawai Lapas Singkawang.

" Kami bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan ini, kerja sama yang solid diantara seluruh pegawai Lapas Singkawang sangat penting.

Setiap individu, baik dari jajaran pimpinan maupun staf, diharapkan memiliki tekad yang kuat untuk berpegang teguh pada kejujuran, keterbukaan, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Semua pegawai harus memiliki tekad yang kuat untuk berkomitmen yang baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang dapat dilihat dari peningkatan hasil survei serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kami berikan," ungkapnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran dan tanggung jawab Lapas Singkawang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Lapas Singkawang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam setiap aspek layanan kepada narapidana, warga binaan, serta masyarakat umum, demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, modern, dan efektif.

"Dengan adanya penandatanganan komitmen bersama ini, Lapas Kelas IIB Singkawang berharap dapat melangkah lebih mantap. Hal ini merupakan langkah konkret dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani dengan penuh dedikasi," ujarnya.

Singkawang (ANTARA) - Lapas Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat berkomitmen mewujudkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada tahun 2025.

"Dalam rangka memajukan kualitas birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, ini bertujuan untuk mempertegas komitmen Lapas Singkawang ," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksono usai penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM, Kamis.

Penandatanganan komitmen bersama ini, katanya, merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan Lapas Singkawang sebagai instansi yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Dia menyampaikan bahwa kegiatan penandatanganan komitmen bersama ini bukan hanya sekedar formalitas atau seremoni belaka, tetapi merupakan komitmen nyata seluruh jajaran Lapas Singkawang dalam mengimplementasikan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Dia menegaskan, bahwa pencapaian tersebut hanya bisa terwujud dengan kerja keras, integritas, dan komitmen tinggi dari seluruh pegawai Lapas Singkawang.

" Kami bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan ini, kerja sama yang solid diantara seluruh pegawai Lapas Singkawang sangat penting.

Setiap individu, baik dari jajaran pimpinan maupun staf, diharapkan memiliki tekad yang kuat untuk berpegang teguh pada kejujuran, keterbukaan, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Semua pegawai harus memiliki tekad yang kuat untuk berkomitmen yang baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang dapat dilihat dari peningkatan hasil survei serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kami berikan," ungkapnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran dan tanggung jawab Lapas Singkawang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Lapas Singkawang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam setiap aspek layanan kepada narapidana, warga binaan, serta masyarakat umum, demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, modern, dan efektif.

"Dengan adanya penandatanganan komitmen bersama ini, Lapas Kelas IIB Singkawang berharap dapat melangkah lebih mantap. Hal ini merupakan langkah konkret dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani dengan penuh dedikasi," ujarnya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Akun Instagram @ssc_politik mengunggah gambar pria mirip tersangka kasus perundungan siswa SMA Gloria Surabaya, Ivan Sugianto, Kamis (23/1/2025).

Dalam Unggahan itu, terlihat pria berpakaian gelap sedang berdiri di balik pintu kaca. "Papa pudel dah bebas gaes, penasaran sama g3ngster-nya," tulis si pengunggah dalam keterangan unggahan tersebut.

Unggahan itu pun viral dan banyak mengundang banyak komentar, mengingat Ivan Sugianto saat ini sudah dilimpahkan penyidik polisi ke kejaksaan karena berkasnya sudah lengkap dan siap untuk disidangkan.

Menanggapi postingan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya menegaskan bahwa informasi yang diunggah akun @ssc_politik itu tidak benar. "Informasi itu tidak benar alias hoaks," kata dia.

Pihaknya mengaku sudah melakukan pengecekan ke Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. "Kami sudah cek ke Rutan, dan tersangka tetap berada di tahanan dan tidak berada di luar Rutan," ujar dia.

Ivan Sugianto sejak 9 Januari 2025 lalu memang sudah dilimpahkan penyidik polisi ke Kejari Surabaya.

Lalu, penahanannya dititipkan di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

"Berkas perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Januari 2025 lalu," ujar dia.

Kasus yang menjerat pengusaha dunia malam Ivan Sugianto itu bermula dari video viral di media sosial.

Unggahan akun Twitter @faridhcrb menyebut, peristiwa tersebut berawal ketika siswa SMA Kristen Gloria 2, EN, mengejek lawan basketnya dari sekolah lain, EL, yang rambutnya disebut seperti binatang.

Kemudian, EL bersama dengan sejumlah pria dewasa mendatangi SMA Kristen Gloria 2 pada Senin (21/10/2024). Pemuda tersebut berniat menemui EN di waktu pulang sekolah.

Lalu, orangtua EL, IV, langsung membentak korban dan menyuruhnya meminta maaf karena mengejek anaknya. Selain itu, pria tersebut juga meminta EN bersujud serta menggonggong.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tengah dijadwalkan.

“Sedang diatur waktunya [Pertemuan Prabowo dan Megawati],” ujarnya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo menilai bahwa hubungan dari kedua tokoh itu sangat baik. Bahkan, Prabowo turut mengirimkan karangan bunga guna merayakan pertambahan usia menjadi 78 tahun dari Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Biasanya [juga Prabowo mengucapkan ucapan selamat] langsung, [karangan bunga juga sudah] dikirim. Biasanya beliau mengucapkan langsung,” katanya.

Di sisi lain, Prasetyo mewakili pemerintah pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada putri dari proklamator RI Soekarno itu

“Semoga ibu [Megawati] selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kami berharap pemerintah ke depan kami masih bersama terus bergandengan tangan,” pungkas Prasetyo.

Permasalahan hukum antara NewJeans dan ADOR akan memasuki babak baru. Girl group itu menyiapkan tindakan hukum, termasuk keputusan segera meninggalkan nama grup mereka saat ini.

Hal tersebut menyusul permintaan perintah pengadilan dari ADOR untuk melarang aktivitas Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein.

Pada Kamis (23/1), seperti diberitakan Korea Times, NewJeans telah menunjuk Shin & Kim sebagai penasihat hukum. Penunjukan diumumkan di Jeanzforfree, akun media sosial yang dibuat para member pada Desember 2024.

Firma tersebut saat ini juga mewakili mantan CEO ADOR sekaligus produser NewJeans, Min Hee-jin.

Para member juga mengklarifikasi bahwa mereka tidak berniat kembali ke ADOR, menekankan bahwa mereka tidak percaya perusahaan tersebut.

"Kami dengan tegas menyatakan bahwa kami berlima sama sekali tidak berniat kembali ke HYBE dan ADOR, di mana kami bahkan tidak dapat mengharapkan itikad baik yang minimal," penegasan mereka.

"Bahkan setelah mengakhiri kontrak, kami ingin menyelesaikan jadwal dan kontrak yang tersisa semulus mungkin tanpa perselisihan dan berharap tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang terlibat."

"Melihat ADOR dan HYBE, yang tidak bekerja sama dengan niat tersebut dan menyebabkan kerugian bagi kami dan orang lain melalui metode yang tidak tepat, kami telah memutuskan untuk tidak lagi tinggal diam," katanya.

"Kami akan berjuang dengan berani di pengadilan untuk secara jelas mengungkap kesalahan ADOR dan HYBE dan mengungkapkan kebenaran melalui prosedur hukum. Kami akan terus menghadapi situasi ini melalui cara yang sah untuk kembali membagikan musik kami dengan bebas sesegera mungkin."

Pada Desember 2024, ADOR, sublabel HYBE, mengajukan gugatan hukum yang meminta putusan tentang keabsahan kontrak eksklusif dengan grup tersebut.

Pekan lalu, mereka juga mengajukan perintah pengadilan untuk mencegah para member menandatangani kesepakatan komersial secara independen.

Merespons itu, Minji cs mengatakan bahwa mereka mengetahui gugatan hukum dan perintah pengadilan tersebut hanya melalui laporan berita. Sehingga, mereka merasa perlu penasihat hukum untuk menanggapi tindakan hukum ADOR.

"Untuk melawan disposisi sementara yang berkembang pesat, kami percaya Shin & Kim, yang sudah memahami kesalahan dan masalah HYBE dan Ador, adalah yang paling cocok," kata para member.

Mereka juga menekankan ADOR dan perusahaan induknya, HYBE, gagal menjalankan tanggung jawab mereka untuk melindungi artisnya.

"Sepanjang aktivitas kami, kami menghadapi kendala terus-menerus, dan mereka pada dasarnya meninggalkan kami, menyamarkan niat untuk 'mengakhiri karier hiburan kami' dengan istilah 'liburan jangka panjang,'" tambah grup tersebut.

Mengklaim bahwa kontrak dengan agensi telah dihentikan secara hukum, NewJeans juga mengklaim ADOR telah mengungkapkan informasi pribadi member kepada media dan YouTuber.

"Sambil menyuruh kami untuk kembali, ADOR dan HYBE terus-menerus melecehkan dan menyerang kami di belakang publik. Baru-baru ini, mereka bahkan diam-diam bertemu dengan orang tua kami, mencoba membujuk atau menciptakan perselisihan," kata grup tersebut.

"Kami berharap mereka mengklarifikasi fakta dengan adil dan jujur, daripada meremehkan kami melalui metode pengecut di belakang (kami), mencoba memecah belah kami dan memanipulasi media dengan fakta-fakta palsu."