Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya masih menggodok sistem baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran berikutnya. Prasetyo menyebut sistem baru itu berisi kombinasi beberapa konsep yang tidak menghilangkan zonasi sepenuhnya.

"Ndak, ndak (soal zonasi dihapus). Tetap kombinasilah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan dan kekurangan," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Namun Prasetyo tak menjelaskan rinci bagaimana persisnya kombinasi konsep yang dimaksud. Dia menyerahkan kepada Mendikdasmen Abdul Mu'ti nantinya menjelaskan ke publik.

"Nanti Pak Mendikdasmen lebih paham detailnya," ujarnya.

Meski begitu, Prasetyo memastikan sistem zonasi tetap diterapkan. Dia mengatakan keputusan terkait sistem PPDB akan diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto usai lawatan luar negeri.

"Ada lah, tetep ada," ujar dia.

"Nanti ada menunggu beliau pulang nanti ada rapat untuk memastikan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

MATARAM, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pelecehan seksual fisik, IWAS alias Agus disabilitas tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat meski pihak kuasa hukum terdakwa mengajukan pengalihan penahanan kepada Majelis Hakim.

"Permohonan dari Agus sendiri mengenai pengalihan penahanan majelis hakim masih menahan saudara IWAS dengan pertimbangan salah satunya pelajaran sidang jadi yang bersangkutan masih ditahan," kata Juru Bicara PN Mataram, Lalu Muhammad Sandi Iramaya, Kamis (23/1/2025).

Sandi mengatakan, informasi yang didapat oleh Majelis Hakim dari Dinas Sosial dan Pendamping Disabilitas menunjukkan bahwa fasilitas di rutan sudah cukup bagi terdakwa yang mengalami disabilitas daksa.

"Artinya bahwa saudara IWAS sebagai terdakwa telah mendapat fasilitas yang layak di rutan. Mengenai alasan ketidaknyamanan merupakan alasan subyektif yang bersangkutan (terdakwa Agus)," kata Sandi.

Sandi menegaskan, permohonan pengalihan penahanan merupakan hak dari terdakwa kepada majelis hakim.

"Bukan ditolak, jadi permohonan ini hak dari yang bersangkutan. Sampai pada hari ini, majelis hakim belum mengeluarkan penetapan," kata Sandi.

Sementara itu, Ainuddin, tim penasihat hukum terdakwa, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kunjungan ke Lapas tempat Agus ditahan untuk mengetahui kondisi Agus di Lapas.

"Dari kunjungan itu nanti kami akan lihat keadaannya seperti apa. Tentunya apa yang kami peroleh itu akan kami sampaikan kepada majelis hakim. Kita berupaya kan boleh berapa kali, yang namanya upaya kan boleh," kata Ainuddin.

Pihaknya akan terus berupaya mengajukan status pengalihan penahanan terdakwa Agus menjadi tahanan rumah kepada majelis hakim.

Ainuddin juga menekankan terkait adanya asesmen awal pada terdakwa IWAS disabilitas daksa.

Sidang kedua perkara dugaan pelecehan seksual fisik dengan terdakwa IWAS alias Agus disabilitas digelar tertutup di PN Mataram, Kamis.

Sidang selanjutnya akan ditunda dan dilaksanakan pada Senin (3/2/2025) dengan acara lanjutan pembuktian dari Penuntut Umum dengan agenda pemeriksaan saksi.

Agus didakwa melanggar Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta.

Video memperlihatkan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, berjoget dalam lapas viral di media sosial. Saat ini, warga binaan yang ada dalam video itu sudah diberi sanksi.

Video yang viral ini pun menimbulkan pertanyaan dari masyarakat setelah sebelumnya kasus serupa pernah terjadi pada 2024 lalu.

Dalam video berdurasi 50 detik tersebut, terlihat tiga warga binaan tidak menggunakan pakaian berjoget sambil merekam.

Selain itu, dalam narasi pada video yang di-upload bertuliskan "Menyala bos ku, Tanjung Raja rusak sekaset. Lapas Tanjung Raja tetap menyala. Tetap hepi walau tebuang".

Sementara video lain berdurasi 22 detik berisi seorang napi joget membelakangi kamera.

Terkait dengan video tersebut, Pelaksana Harian Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Wahyu Hidayat membenarkannya.

"Iya benar itu di Lapas Tanjung Raja OI," ungkapnya, Kamis (23/1/2025).

Menurut Wahyu, mereka tidak tahu kapan video ini diambil. Namun, dari pengakuan warga binaan video tersebut diambil sekitar 3-4 bulan lalu. Untuk kapannya warga binaan sudah lupa.

"Warga binaanya sudah kita panggil dan diberi sanksi. Dari pengakuan mereka, mereka lupa kapan merekam video tersebut tapi sekitar 3-4 bulan lalu," ujarnya.

Warga binaan yang viral joget-joget tersebut terlibat kasus narkotika dan pidana umum. Ketiganya sudah diminta keterangan dan diberikan sanksi berat berupa hukuman disiplin.

"Ketiganya sudah sanksi berat sesuai peraturan Kemenkumham Nomor 8 Tahun 2024," katanya.

Sementara untuk pejaga lapas pihaknya masih mengambil keterangan. Namun, dari keterangan warga binaan, mereka mendapatkan handphone dari mantan warga binaan yang sudah bebas.

"Mereka bertiga membeli handphone dari warga binaan yang sudah bebas," katanya.

Wahyu pun menyebut pihaknya terus mengupayakan agar handphone, narkotika dan barang yang dilarang dibawa masuk ke lapas dilakukan pemeriksaan ketat mulai dari pintu masuk agar petugas tidak kecolongan.

"Saat ini kami sedang mendalami apakah ada kelalaian dari petugas atau tidak. Tapi dari pemeriksaan warga binaan, mereka membeli handphone dari mantan warga binaan yang sudah bebas," pungkasnya.

Sebelumnya, kasus tahanan menggunakan handphone pernah viral pada Agustus 2024 lalu. Saat itu, ada warga binaan berjoget di dalam lapas sambil pesta sabu.

Atas kejadian tersebut, Kepala Lapas serta penyebar video turut dimutasi. Selain itu, warga binaan yang sebelumnya terekam dalam kamera turut batal mendapat remisi.

Video: Kalapas di Sumsel Dinonaktifkan Imbas Viral Napi Pesta Sabu

Video: Kalapas di Sumsel Dinonaktifkan Imbas Viral Napi Pesta Sabu

Mentok, Babel (ANTARA) - Kepolisan Resor Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya menguatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada para pelajar dan perwakilan kelompok masyarakat yang digelar di SMA Negeri 1 Mentok.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Bangka Barat Kompol Anwar Panuju Widodo di Mentok, Kamis, mengatakan pentingnya penguatan ideologi Pancasila di tengah generasi muda sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Polri berkomitmen menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tugas sehari-hari, baik sebagai pengayom masyarakat maupun dalam menjaga keadilan dan kemakmuran bangsa,” ujarnya.

Ia mengatakan peran generasi muda dalam membangun bangsa melalui demokrasi yang sehat, toleransi, serta semangat keberagaman.

Dalam hal penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, Polri terus memberikan edukasi dan penyuluhan kepada generasi muda untuk memahami nilai-nilai kebangsaan.

"Kami mendorong adik-adik untuk aktif menyampaikan pendapat secara damai, misalnya melalui mekanisme pengaduan masyarakat atau rapat dengar pendapat," katanya.

Selain itu, sinergisitas TNI bersama Polri penting dalam menjaga keutuhan bangsa, mencegah radikalisme, dan mempromosikan keberagaman.

Ia menyampaikan berbagai bentuk edukasi kepada masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila akan terus dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program Asta Cita yang diusung Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Para siswa antusias mengikuti diskusi dan aktif bertanya mengenai isu-isu terkini, antara lain tata cara menyampaikan pendapat, perilaku tanpa kekerasan, peran generasi muda dalam hilirisasi, upaya pemberantasan korupsi dan lainnya.

Melalui acara ini, generasi muda diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa serta mendukung visi Indonesia Maju 2045.

Pada kegiatan diskusi tersebut, Anwar Panuju bertindak sebagai narasumber dengan materi Memperkokoh Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda di Kabupaten Bangka Barat sesuai Asta Cita Presiden RI.

Selain dari Polisi, juga terdapat narasumber dari Kasdim 0431/Bangka Barat, Kepala Badan Kesbangpol, dan Ketua Karang Taruna Bangka Barat.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, perwakilan pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh masyarakat, dan pelajar perwakilan dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka Barat.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan memberlakukan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen setelah Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan ke India dan Malaysia.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditanya soal kapan kebijakan itu akan berlaku, usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

"Sebentar lagi, baru dimatangkan," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah terus mematangkan kebijakan DHE sebesar 100 persen secara menyeluruh untuk periode satu tahun.

Menurut Prasetyo, kebijakan itu akan diberlakukan setelah Presiden kembali dari kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia yang berlangsung pada 23-27 Januari 2025.

"Ya mungkin sekembalinya beliau dari lawatan," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan revisi aturan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) telah rampung dibahas dan sedang disiapkan peraturan pemerintah (PP).

"DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan,” kata Airlangga.

Pemerintah dan Bank Indonesia mempersiapkan fasilitas berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor.

Airlangga menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE.

Menurutnya, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Presiden Prabowo pun menyinggung soal kebijakan tersebut dengan mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional, yang mulai diberlakukan setidaknya pada satu bulan mendatang.

Presiden menilai kebijakan itu wajar dan masuk akal, mengingat eksportir yang menggunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional, kemudian menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengumumkan aturan baru soal Devisa Hasil Ekspor (DHE) selepas kepulangannya dari India dan Malaysia.

Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mematangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) itu.

“Sebentar lagi, baru dimatangkan [aturan DHE]. Mungkin sekembalinya beliau dari lawatan dari luar,” katanya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa aturan baru ini rencananya diberlakukan per 1 Maret 2025 dan saat ini kebijakan baru atas retensi DHE telah dibahas oleh pemerintah.

Pada aturan barunya nanti, pemerintah akan memberlakukan retensi terhadap DHE sebesar 100% untuk periode satu tahun. Sebagai gambaran, pemerintah dalam aturan sebelumnya memberlakukan retensi atau penahanan DHE sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

Kebijakan baru DHE itu akan berlaku setara bagi swasta maupun BUMN. Artinya, tidak ada perlakuan khusus. Dia menyebut retensi DHE sebesar 100% selama satu tahun itu sudah melalui perbandingan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand

Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas hal tersebut, pemerintah juga menyetujui pemberian sejumlah insentif kepada eksportir atas kewajiban baru DHE yang akan diberlakukan.

Salah satunya yaitu fasilitas pembebasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE.

"Kalau reguler biasanya kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%," kata politisi Partai Golkar itu.

Selain pembebasan tarif PPh, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri.

Selanjutnya, terkait dengan underlying transaksi swap antar nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

Kemudian, untuk foreign exchange swap antara perbankan dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri.

"Nah, bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan, termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit, tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK (batas maksimal pemberian kredit)," papar Airlangga.

Airlangga menuturkan penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan tidak akan memengaruhi dari rasio utang terhadap ekuitas. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir.

Fasilitas-fasilitas tersebut, ujar Airlangga, akan diberikan kepada sektor mineral batu bara, serta sumber daya alam lain termasuk kelapa sawit, perikanan dan kehutanan. Namun, sektor minyak bumi dan gas alam tidak diikutsertakan.

Airlangga lalu mengungkap DHE ini dapat dikonversikan ke mata uang rupiah dan diperhitungkan sebagai pengurangan besaran persentase kewajiban penempatan DHE.

"Konversi ke dalam rupiah dilakukan dalam rangka menambahkan suplai dolar tanpa intervensi berlebihan dari BI dan juga dari suku bunga maupun valas, mengurangi volatilitas rupiah dan membantu kebutuhan operasional perusahaan," ujar Menko Perekonomian dua periode ini.

Di sisi lain, Airlangga menerangkan bahwa penggunaan valas itu bisa dilakukan untuk membayar pungutan negara berupa pajak, royalti serta dividen untuk diperhitungkan sebagai pengurangan besaran presentase kewajiban penempatan DHE.

Medan (ANTARA) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Medan Herry Suhasmin menghadiri upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Bukit Barisan, Kota Medan, Sumatera Utara.

“Hari ini saya bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut menghadiri upacara tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75,” kata Herry Suhasmin di Medan, Kamis (23/1).

Menurut dia, upacara ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur.

Selain itu, lanjut dia, sebagai wujud refleksi bagi seluruh elemen Imigrasi yang selama ini mengabdi dan berinovasi dalam pelayanan publik.

“Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Imigrasi untuk semakin meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 ini menjadi ajang refleksi bagi seluruh petugas imigrasi untuk terus melayani masyarakat dengan penuh dedikasi.

“Hari Bhakti Imigrasi merupakan momentum bagi kita untuk terus berinovasi dalam melayani, mengabdi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi negara, sebagaimana para pahlawan yang telah mendahului kita,” ujarnya.

Herry menambahkan, upacara tabur bunga tak hanya bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga untuk mengingatkan seluruh aparatur Imigrasi tentang pentingnya berinovasi dalam pelayanan publik, sebagaimana yang tercermin dalam tema besar hari ini.

"Dengan semangat yang terus menyala, diharapkan Imigrasi semakin maju dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat Indonesia,” papar Herry Suhasmin.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan memberlakukan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen setelah Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan ke India dan Malaysia.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditanya soal kapan kebijakan itu akan berlaku, usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

"Sebentar lagi, baru dimatangkan," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah terus mematangkan kebijakan DHE sebesar 100 persen secara menyeluruh untuk periode satu tahun.

Menurut Prasetyo, kebijakan itu akan diberlakukan setelah Presiden kembali dari kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia yang berlangsung pada 23-27 Januari 2025.

"Ya mungkin sekembalinya beliau dari lawatan," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan revisi aturan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) telah rampung dibahas dan sedang disiapkan peraturan pemerintah (PP).

"DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan,” kata Airlangga.

Pemerintah dan Bank Indonesia mempersiapkan fasilitas berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor.

Airlangga menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE.

Menurutnya, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Presiden Prabowo pun menyinggung soal kebijakan tersebut dengan mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional, yang mulai diberlakukan setidaknya pada satu bulan mendatang.

Presiden menilai kebijakan itu wajar dan masuk akal, mengingat eksportir yang menggunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional, kemudian menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberi sinyal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak akan dihapus.

"Enggak, enggak (dihapus, red.). Tetap kombinasi lah. Kita cari yang terbaik, karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh terkait kombinasi yang dimaksud. Dia mengatakan detail mengenai hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan keputusan final terkait nasib sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri.

Dia menyebut bahwa Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan menteri terkait untuk memutuskan hal tersebut. Semua usulan terus digodok untuk mendapatkan keputusan terbaik.

"Ya kan begini kan, sebuah keputusan, karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," ucap dia.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Mensesneg.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

Dia menambahkan jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru. "Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberi sinyal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak akan dihapus.

"Enggak, enggak (dihapus, red.). Tetap kombinasi lah. Kita cari yang terbaik, karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh terkait kombinasi yang dimaksud. Dia mengatakan detail mengenai hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan keputusan final terkait nasib sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri.

Dia menyebut bahwa Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan menteri terkait untuk memutuskan hal tersebut. Semua usulan terus digodok untuk mendapatkan keputusan terbaik.

"Ya kan begini kan, sebuah keputusan, karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," ucap dia.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Mensesneg.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

Dia menambahkan jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru. "Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberi sinyal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak akan dihapus.

"Enggak, enggak (dihapus, red.). Tetap kombinasi lah. Kita cari yang terbaik, karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh terkait kombinasi yang dimaksud. Dia mengatakan detail mengenai hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan keputusan final terkait nasib sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri.

Dia menyebut bahwa Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan menteri terkait untuk memutuskan hal tersebut. Semua usulan terus digodok untuk mendapatkan keputusan terbaik.

"Ya kan begini kan, sebuah keputusan, karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," ucap dia.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Mensesneg.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

Dia menambahkan jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru. "Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberi sinyal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak akan dihapus.

"Enggak, enggak (dihapus, red.). Tetap kombinasi lah. Kita cari yang terbaik, karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh terkait kombinasi yang dimaksud. Dia mengatakan detail mengenai hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan keputusan final terkait nasib sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri.

Dia menyebut bahwa Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan menteri terkait untuk memutuskan hal tersebut. Semua usulan terus digodok untuk mendapatkan keputusan terbaik.

"Ya kan begini kan, sebuah keputusan, karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," ucap dia.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Mensesneg.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

Dia menambahkan jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru. "Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.