VIDEO: HUT ke-78 Megawati, Mensesneg Sebut Prabowo Kirim Bunga
Mensesneg mengatakan, Presiden Prabowo telah mengirimkan karangan bunga kepada Megawati Soekarnoputri yang berulang tahun ke-78. [70] url asal
#hut-megawati #prabowo-subianto #mensesneg #bunga
(CNN Indonesia) 24/01/25 12:31
v/59772/
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan karangan bunga kepada Presiden ke 5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang berulang tahun ke-78 Kamis kemarin.
Prasetyo menyebut Prabowo juga mengucapkan ulangtahun secara langsung kepada Megawati.
Prasetyo juga memberikan ucapan kepada Megawati mewakili jajaran pemerintah dan mendoakan agar selalu diberikan kesehatan.
Namun saat ditanya kabar pertemuan kedua tokoh tersebut, Prasetyo mengatakan jadwal pertemuan masih diatur.
Tingkatkan Sinergitas, Menkum Teken MoU dengan 29 Kementerian-Lembaga
Kemenkum menandatangani MoU dengan 29 kementerian/lembaga. Menkum, Supratman Andi Agtas, mengatakan MoU yang diteken memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. [564] url asal
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan 29 kementerian/lembaga. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan MoU yang diteken memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
"Ini menandakan bahwa apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan semua sinergitas di antara seluruh lembaga/kementerian negara yang ujung-ujungnya adalah memberi pelayanan yang terbaik yang output-nya bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).
Supratman mengatakan nota kesepahaman ini merupakan komitmen bersama Kemenkum dan 29 kementerian/lembaga lainnya. Dia gembira menteri hingga pimpinan lembaga dan mitra Kemenkum hadir langsung dalam acara tersebut.
"Komitmen bersama ini tentu menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dari antara seluruh penyelenggara negara," ujarnya.
Selain itu, dia mengaku bergetar saat menandatangani nota kesepahaman dengan tiga lembaga. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Tapi di sisi yang lain, di antara semua kementerian/lembaga, waktu saya menandatangani nota kesepahaman, ada tiga lembaga di mana saya bergetar, yang pertama dengan Ketua KPK, yang kedua dengan Pak Jaksa Agung, dan yang ketiga yang mewakili PPATK," ujar Supratman.
"Ketiga lembaga penegak hukum yang kita miliki ini, ini tentu dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian kita menciptakan sinergitas," tambahnya.
Menkum berharap program pembangunan Kemenkum dengan kementerian dan lembaga dapat terlaksana usai penandatanganan MoU. Dia mengatakan pelaksanaan kerja sama dengan Kemenkum nantinya dapat dilakukan secara online.
"Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi, saya memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-ibu semua dan saya berharap mudah-mudahan dalam pelaksanaan penandatanganan kerja sama yang akan datang, tidak perlu kita lakukan secara offline, kita akan lakukan mungkin nanti secara by digital, online, Insyaallah," kata Supratman.
"Karena kami lagi merencanakan sebuah transformasi digital, doakan Kementerian Hukum bisa memberikan semua layanannya di tahun 2025, kami start, mudah-mudahan tim yang dipimpin oleh sekjen, saya sampaikan kepada bapak-ibu semua supaya bisa kita saling mengingatkan bahwa mudah-mudahan di tahun 2026 paling lambat seluruh layanan kepada masyarakat di Kementerian Hukum, semua bisa diakses by digital," tambahnya.
Ditemui usai acara, Supratman juga menyampaikan harapannya agar sinergisitas Kementerian Hukum dan 29 kementerian/lembaga semakin terjalin kuat setelah penandatanganan nota kesepahaman ini. Dia mengatakan pihaknya akan memberikan layanan terbaik yang diperlukan para instansi tersebut.
"Nah karena itu kami berharap mudah-mudahan dengan penandatanganan kesepahaman kali ini itu bisa meningkatkan sinergitas antara kementerian/lembaga termasuk Kementerian Hukum. Kementerian Hukum akan memberikan layanan yang terbaik terutama yang berkaitan dengan baik itu informasi, data atau apapun yang dibutuhkan," ujar Supratman usai acara.
Adapun pejabat yang hadir langsung dalam acara di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin. Lalu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.
Kemudian, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Sementara Kementerian lainnya diwakili.
Lalu, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, Ketua LPSK, Brigjen Purn Achmadi. Kemudian, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN, Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
(mib/rfs)
Teken MoU dengan 29 Kementerian-Lembaga, Menkum Sebut Komitmen Pelayanan
Kemenkum menandatangani MoU dengan 29 kementerian/lembaga. Menkum, Supratman Andi Agtas, mengatakan MoU yang diteken memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. [566] url asal
#menkum #menteri-hukum #kemenkum #supratman-andi-agtas #bpip #nota-kesepahaman #pelaksanaan-penandatanganan #teken-mou #pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-keuangan #kpu #penandatanganan #setyo-budiyanto #kanto
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan 29 kementerian/lembaga. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan MoU yang diteken memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
"Ini menandakan bahwa apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan semua sinergisitas di antara seluruh lembaga/kementerian negara yang ujung-ujungnya adalah memberi pelayanan yang terbaik yang output-nya bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).
Supratman mengatakan nota kesepahaman ini merupakan komitmen bersama Kemenkum dan 29 kementerian/lembaga lainnya. Dia gembira menteri hingga pimpinan lembaga dan mitra Kemenkum hadir langsung dalam acara tersebut.
"Komitmen bersama ini tentu menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dari antara seluruh penyelenggara negara," ujarnya.
Selain itu, dia mengaku bergetar saat menandatangani nota kesepahaman dengan tiga lembaga. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Tapi di sisi yang lain, di antara semua kementerian/lembaga, waktu saya menandatangani nota kesepahaman, ada tiga lembaga di mana saya bergetar, yang pertama dengan Ketua KPK, yang kedua dengan Pak Jaksa Agung, dan yang ketiga yang mewakili PPATK," ujar Supratman.
"Ketiga lembaga penegak hukum yang kita miliki ini, ini tentu dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian kita menciptakan sinergisitas," tambahnya.
Menkum berharap program pembangunan Kemenkum dengan kementerian dan lembaga dapat terlaksana usai penandatanganan MoU. Dia mengatakan pelaksanaan kerja sama dengan Kemenkum nantinya dapat dilakukan secara online.
"Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi, saya memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Ibu semua. Dan saya berharap, mudah-mudahan, dalam pelaksanaan penandatanganan kerja sama yang akan datang, tidak perlu kita lakukan secara offline, kita akan lakukan mungkin nanti secara by digital, online, Insyaallah," kata Supratman.
"Karena kami lagi merencanakan sebuah transformasi digital. Doakan Kementerian Hukum bisa memberikan semua layanannya di tahun 2025, kami start, mudah-mudahan tim yang dipimpin oleh Sekjen, saya sampaikan kepada Bapak-Ibu semua supaya bisa kita saling mengingatkan bahwa mudah-mudahan di tahun 2026 paling lambat seluruh layanan kepada masyarakat di Kementerian Hukum, semua bisa diakses by digital," tambahnya.
Ditemui seusai acara, Supratman juga menyampaikan harapannya agar sinergisitas Kementerian Hukum dan 29 kementerian/lembaga semakin terjalin kuat setelah penandatanganan nota kesepahaman ini. Dia mengatakan pihaknya akan memberikan layanan terbaik yang diperlukan para instansi tersebut.
"Nah, karena itu, kami berharap mudah-mudahan, dengan penandatanganan kesepahaman kali ini, itu bisa meningkatkan sinergisitas di antara kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Hukum. Kementerian Hukum akan memberikan layanan yang terbaik terutama yang berkaitan dengan baik itu informasi, data atau apa pun yang dibutuhkan," ujar Supratman usai acara.
Adapun pejabat yang hadir langsung dalam acara di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin. Lalu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.
Kemudian, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Sementara Kementerian lainnya diwakili.
Lalu, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, Ketua LPSK, Brigjen Purn Achmadi. Kemudian, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN, Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
(mib/rfs)
Guru Besar Fakultas Hukum UB Tanggapi soal RUU KUHAP
RUU KUHAP yang sedang dibahas menuai kritik karena pasal-pasalnya dinilai tumpang tindih dengan kewenangan penegak hukum. Ini tanggapan pakar. [779] url asal
#ruu-kuhap #hukum-acara-pidana #fakultas-hukum-ub #penegakan-hukum #i-nyoman-nurjana #fakultas #pidana #ruu #rancangan-undang-undang #uu-nomor-16-tahun-2004 #pasal-12-ayat-11 #dpr #kewenangan-kejaksaan #rancanga
Malang - Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah dibahas, mendapat sorotan sejumlah pihak. Sebab, ada beberapa pasal di dalamnya yang dinilai tumpang tindih dengan kewenangan lembaga penegak hukum.
Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prof Dr I Nyoman Nurjana.
"Bicara penegakan hukum adalah bicara tentang sistem yang sudah diatur dalam KUHAP. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, kita mengenal sistem peradilan pidana terpadu," kata I Nyoman kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).
Menurut I Nyoman, sejumlah pasal dalam RUU KUHAP tersebut dinilai ada tumpang tindih dengan kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya antara kepolisian dan kejaksaan.
Hal itu dikhawatirkan akan merusak Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu).
Nyoman menjelaskan, sistem peradilan pidana di Indonesia sudah memiliki mekanisme yang jelas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
"Sistem peradilan kita, memiliki beberapa subsistem, yakni tahapan, prosedur, mekanisme, dan kewenangan dalam penegakan hukum," jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa kewenangan kepolisian yang dimulai dari tahapan penyelidikan dan penyidikan, sudah diatur dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
"Kita ketahui bahwa kewenangan Polri dalam penegakan hukum sudah sangat jelas, termasuk penyerahan berita acara penyelidikan (BAP) kepada Kejaksaan untuk menjadi dakwaan atau tuntutan," tegasnya.
"Kepolisian tidak bisa langsung mengajukan hasil penyidikan ke Pengadilan karena itu merupakan tugas Jaksa yang membuat surat dakwaan," sambungnya.
Namun, lanjut Nyoman, sejumlah pasal dalam RUU KUHAP dinilai dapat menimbulkan kerancuan dalam sistem yang sudah berjalan tersebut.
Salah satunya adalah Pasal 12 Ayat 11 yang mengatur, jika dalam waktu 14 hari polisi tidak menanggapi laporan masyarakat, maka masyarakat dapat langsung melaporkannya kepada pihak kejaksaan.
Selain itu, pasal tersebut juga memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menerima laporan masyarakat secara langsung.
"Ini harus hati-hati. Dalam sistem peradilan pidana kita, kewenangan Polri sebagai penerima laporan sudah selaras, kecuali untuk tindak pidana khusus seperti korupsi di mana Kejaksaan memang memiliki kewenangan khusus dalam penyidikan," ucap Nyoman.
Selain itu, Nyoman juga mengkhawatirkan adanya tumpang tindih dan mencegah terjadinya conflict of norms antara lembaga penegak hukum. Seperti tertuang dalam Pasal 111 Ayat 2 dalam RUU KUHAP.
Menurut Nyoman, hal itu sangat bertentangan dengan KUHAP dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kewenangan jaksa untuk menyatakan sah tidaknya penangkapan dan penahanan ini merusak mekanisme yang sudah selaras. Ini dapat menimbulkan conflict of norms dan ketidakpastian hukum," kritik Nyoman.
Nyoman mengungkapkan, perubahan kewenangan kejaksaan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diperluas melalui UU Nomor 11 Tahun 2021.
Perubahan ini, termasuk kewenangan untuk melakukan penyadapan dan intelijen, menurutnya sudah cukup luas.
Jika kewenangan kejaksaan diperluas lagi melalui RUU KUHAP, hal ini akan semakin mengacaukan sistem peradilan pidana.
Nyoman menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem yang terpadu. Setiap lembaga penegak hukum memiliki kewenangan masing-masing yang sudah diatur dalam undang-undang.
Mulai dari kepolisian yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, sedangkan untuk kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021, hingga pengadilan yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
"Penegakan hukum kita sudah jelas, namun jika jaksa diberikan kewenangan lebih luas, termasuk mengintervensi tahapan penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan Polri, maka ini akan menimbulkan conflict of interest," tandasnya.
Nyoman juga mempertanyakan apakah RUU KUHAP ini merupakan perubahan dari UU Nomor 8 Tahun 1981 atau rancangan untuk menggantikan undang-undang tersebut secara keseluruhan.
"Jika ini belum jelas, maka perlu kehati-hatian. Jangan sampai perubahan ini merusak sistem yang sudah ada," pesan Nyoman.
Prof I Nyoman juga mengingatkan bahwa meskipun RUU KUHAP ini masih dalam tahap pembahasan. Namun perlu adanya masukan dari akademisi, praktisi hukum, dan pengamat hukum yang harus didengar dan diakomodasi oleh DPR RI.
"RUU ini harus dibahas lebih hati-hati. Jangan sampai adanya perubahan justru merusak sistem peradilan pidana terpadu yang selama ini kita anut," pungkasnya.
(mua/hil)
Di Hadapan Menpora, Menkum Jamin Dukung Kebijakan Naturalisasi Pemain Timnas
Supratman mengatakan kerja sama Kementerian Hukum dan Kemenpora pasti berlanjut terutama soal naturalisasi calon pemain tim nasional. [380] url asal
#menteri-hukum #menpora #naturalisasi #timnas #st-burhanuddin #menkum-jamin-dukung-kebijakan-naturalisasi-pemain-timnas #kepemimpinan-menpora #kuningan #menteri-pemuda #omar-edward-sharif-hiariej #prabowo-subian
Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan selalu mendukung kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Supratman mengatakan kerja sama Kementerian Hukum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pasti berlanjut, terutama soal naturalisasi calon pemain tim nasional.
Hal itu disampaikan Supratman dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian/lembaga di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025). Dito hadir langsung dalam acara tersebut.
"Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi," kata Supratman dalam pidatonya.
Supratman menyatakan komitmen Kementerian Hukum untuk terus memberikan dukungan kepada Kemenpora dalam kebijakan naturalisasi. Dia menuturkan hal itu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa tampil dalam Piala Dunia 2026.
"Apa pun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora kita sporadis," ujarnya.
Sejumlah pejabat hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman itu. Mereka di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar juga hadir. Selain itu turut hadir Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Ketua LPSK Brigjen Purn Achmadi, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju. Dia mengatakan kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan sinergi antar lembaga dengan Kementerian Hukum.
"Upaya kita untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan mitra bersama," kata Nico dalam paparannya.
Nico mengatakan kegiatan ini juga dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam kerja sama yang dilakukan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen yang baik di awal tahun 2025.
"Untuk memastikan setiap kerja sama memiliki landasan hukum yamg kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan saat ini," ujarnya.
(mib/ygs)
Selebgram Isa Zega Jadi Tersangka UU ITE, Langsung Ditahan di Rutan
Selebgram Isa Zega ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik bos MS Glow, Shandy Purnamasari, dan kini ditahan di rutan Polda Jatim. [291] url asal
Jogja - Selebgram Isa Zega resmi menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik bos MS Glow, Shandy Purnamasari, via media sosial. Isa Zega kini langsung ditahan di rutan Polda Jatim.
"Terhadap tersangka (Isa Zega) pada hari ini iya dilakukan penahanan," kata Kasubdit II Siber Ditressiber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon kepada detikJatim, Jumat (24/1/2025).
Charles menyebut Isa Zega dinyatakan sehat oleh tim medis RS Bhayangkara Surabaya. Dia pun menjelaskan lokasi penahanan Isa Zega.
"Sesuai KTP tertulis perempuan dan kita menyesuaikan KTP ya," imbuhnya.
Selama menjalani proses pemeriksaan kasus pencemaran nama baik bos MS Glow itu, Isa Zega didampingi kerabat dan pengacaranya. Atas perbuatannya, Isa Zega dikenakan Pasar 27 huruf A juncto Pasal 45 ayat 4 UU ITE dengan ancaman 2 tahun dan denda Rp 400 juta.
"(Kondisi kesehatan Isa Zega) Baik, tidak ada temuan apa-apa. Tadi didampingi pengacara sama kerabat," tuturnya.
(ams/rih)
Selebgram Isa Zega Jadi Tersangka UU ITE, Langsung Ditahan di Rutan
Selebgram Isa Zega ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik bos MS Glow, Shandy Purnamasari, dan kini ditahan di rutan Polda Jatim. [291] url asal
Jogja - Selebgram Isa Zega resmi menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik bos MS Glow, Shandy Purnamasari, via media sosial. Isa Zega kini langsung ditahan di rutan Polda Jatim.
"Terhadap tersangka (Isa Zega) pada hari ini iya dilakukan penahanan," kata Kasubdit II Siber Ditressiber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon kepada detikJatim, Jumat (24/1/2025).
Charles menyebut Isa Zega dinyatakan sehat oleh tim medis RS Bhayangkara Surabaya. Dia pun menjelaskan lokasi penahanan Isa Zega.
"Sesuai KTP tertulis perempuan dan kita menyesuaikan KTP ya," imbuhnya.
Selama menjalani proses pemeriksaan kasus pencemaran nama baik bos MS Glow itu, Isa Zega didampingi kerabat dan pengacaranya. Atas perbuatannya, Isa Zega dikenakan Pasar 27 huruf A juncto Pasal 45 ayat 4 UU ITE dengan ancaman 2 tahun dan denda Rp 400 juta.
"(Kondisi kesehatan Isa Zega) Baik, tidak ada temuan apa-apa. Tadi didampingi pengacara sama kerabat," tuturnya.
(ams/rih)
Kementerian Hukum Proses Ekstradisi Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos
Kementerian Hukum memproses ekstradisi Paulus Tannos, buron kasus E-KTP yang ditangkap di Singapura Halaman all [469] url asal
#kasus-e-ktp #paulus-tannos-ditangkap-di-singapura #kpk-tangkap-paulus-tannos #kasus-korupsi-paulus-tannos #buron-kpk-paulus-tannos-ditangkap #ekstradisi-paulus-tannos
(Kompas.com) 24/01/25 11:05
v/59548/
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah memproses ekstradisi buron kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau E-KTP, Paulus Tannos, yang ditangkap di Singapura.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, ekstradisi tengah diproses oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
"Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat dalam hal ini adalah Direktur Direktorat di Dirjen AHU," kata Supratman, Jumat (24/1/2025).
Supratman bilang, saat ini pemerintah tengah mengumpulkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi, termasuk data dari Mabes Polri dan Interpol.
"Bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya," kata politikus Partai Gerindra itu.
"Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur AHU, saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan," kata dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya penangkapan Paulus Tannos di Singapura.
"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam keterangannya, Jumat pagi.
Fitroh mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi untuk melakukan ekstradisi terhadap Paulus Tannos.
"KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejagung, dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," ujarnya.
Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.
Perusahaan itu terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.
Namanya masuk DPO pada 22 Agustus 2022.
Ketika itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, Paulus Tannos bisa saja tertangkap di Thailand.
Namun, pengusaha itu tidak bisa ditangkap karena red notice dari Interpol terlambat terbit.
Red notice merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan sementara menahan seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa.
“Kalau pada saat itu yang bersangkutan betul-betul red notice sudah ada, sudah bisa tertangkap di Thailand,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/1/2023).
10+ Prodi UI dengan Daya Tampung Terbanyak di SNBP 2025, Ilmu Hukum Teratas
Ilmu Hukum UI menjadi prodi teratas untuk daya tampung terbanyak SNBP 2025. Prodi pilihanmu apa juga sediakan banyak kuota? [565] url asal
#ilmu-hukum #perguruan-tinggi-negeri #snbp-2025 #snbp #snpmb #snpmb-2025 #kampus #keperawatan #guru #prodi-ui #papua #aceh #kesehatan #s1-teknik-industri #snbp-ui-2025 #perguruan #s1-pendidikan #s1-ilmu-keperawatan
- Prodi dengan Daya Tampung Terbanyak SNBP UI 2025 1. S1 Ilmu Hukum2. S1 Manajemen3. S1 Akuntansi4. S1 Ilmu Psikologi5. S1 Pendidikan Dokter6. S1 Teknik Industri7. S1 Ilmu Komputer8. S1 Sistem Informasi9. S1 Ilmu Keperawatan10. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat11. S1 Ilmu Ekonomi12. S1 Teknik Sipil13. S1 Teknik Mesin
Seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) dari Aceh hingga Papua telah mengumumkan daya tampungnya untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Terdapat 76 PTN akademik, 44 PTN vokasi, dan 4 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di dalamnya.
Setiap PTN mencantumkan daya tampung program studi (prodi) diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), hingga sarjana (S1).
Informasi ini dapat digunakan untuk siswa eligible SNBP 2025 dalam menentukan prodi pilihan. Nah, bagi kalian yang ingin mengambil prodi di Universitas Indonesia (UI), detikedu telah menghimpun sejumlah prodi dengan daya tampung terbanyak.
Prodi dengan Daya Tampung Terbanyak SNBP UI 2025
Pada SNBP 2025, UI menawarkan 79 prodi. Ini dia deretan prodi dengan daya tampung terbanyak:
1. S1 Ilmu Hukum
- Daya tampung: 114
- Peminat 2024: 1.634
2. S1 Manajemen
- Daya tampung: 76
- Peminat 2024: 1.545
3. S1 Akuntansi
- Daya tampung: 70
- Peminat 2024: 1.368
4. S1 Ilmu Psikologi
- Daya tampung: 66
- Peminat 2024: 1.274
5. S1 Pendidikan Dokter
- Daya tampung: 60
- Peminat 2024: 1.720
6. S1 Teknik Industri
- Daya tampung: 52
- Peminat 2024: 659
7. S1 Ilmu Komputer
- Daya tampung: 50
- Peminat 2024: 1.133
8. S1 Sistem Informasi
- Daya tampung: 50
- Peminat 2024: 926
9. S1 Ilmu Keperawatan
- Daya tampung: 49
- Peminat 2024: 616
10. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Daya tampung: 42
- Peminat 2024: 508
11. S1 Ilmu Ekonomi
- Daya tampung: 42
- Peminat 2024: 437
12. S1 Teknik Sipil
- Daya tampung: 40
- Peminat 2024: 494
13. S1 Teknik Mesin
- Daya tampung: 40
- Peminat 2024: 429
Walau demikian, sebagian PTN belum dapat menampilkan daya tampung prodi di kampusnya. Apabila calon peserta atau guru melakukan cek kapasitas prodi melalui laman resmi SNPMB, kampus yang belum melampirkan daya tampung akan menampilkan keterangan "(sedang dalam proses)".
Sebagai contoh berdasarkan pantauan detikedu (23/1/2025) pukul 15.04 WIB, di Universitas Syiah Kuala daya tampung untuk 76 prodi yang ditawarkan belum diperlihatkan. Oleh sebab itu, kalian perlu terus memantau laman SNPMB pada menu SNBP, submenu Daya Tampung SNBP.
Itulah sejumlah prodi di UI dengan daya tampung terbanyak pada SNBP 2025. Pilih dengan bijak ya!
(nah/nwk)
Menkum Percepat Kelengkapan Dokumen Ekstradisi Buron e-KTP Paulus Tannos
KPK menangkap buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura. Menkum, Supratman Andi Agtas, telah menerima permohonan ektradisi Tannos. [348] url asal
#paulus-tannos #kasus-e-ktp #menkum #ekstradisi #menteri-hukum #kpk #lus-tannos #supratman-andi-agtas #tersangka #buron-kasus-korupsi-e-ktp #kejaksaan-agung #fitroh-rohcahyanto #ophi #kpk-fitroh #wakil-ketua-kpk-fit
Jakarta - KPK menangkap buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan pihaknya telah menerima permohonan ektradisi Tannos dari Kejaksaan Agung (Kajagung).
"Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima, karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat dalam hal ini adalah Direktorat OPHI di Dirjen AHU," kata Supratman Andi Agtas di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).
Supratman mengatakan proses pelengkapan dokumen untuk proses ekstradisi itu masih dilakukan. Supratman menugaskan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) untuk mempercepat memproses ektradisi tersebut.
"Bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri terutama yang Interpol ya. Jadi masih ada 2 atau 3 dokumen yang dibutuhkan, karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan proses ekstradisi untuk memulangkan Tannos dapat selesai dalam satu hari. Namun, dia menuturkan dokumen ektradisi itu harus diajukan lebih dulu ke pengadilan di Singapura.
"Semua bisa sehari, bisa dua hari tergantung kelengkapan dokumennya, karena itu kan permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap ya pasti akan diproses," ujarnya.
KPK diketahui menangkap buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan Paulus ditangkap di Singapura.
"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," kata Fitroh saat dimintai konfirmasi, Jumat (24/1).
Dia mengatakan KPK berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Menteri Hukum untuk proses ekstradisi Paulus. Dia mengatakan ada sejumlah persyaratan yang harus diurus.
"KPK saat ini telah berkoordinasi Polri, Kejagung dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," ujar Fitroh.
Paulus Tannos telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak 2019. KPK saat itu menyebut Paulus Tannos sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.
lus Tannos melakukan kongkalikong demi proyek pengadaan e-KTP. Pertemuan-pertemuan itu, diduga KPK, menghasilkan peraturan yang bersifat teknis, bahkan sebelum proyek dilelang.
(mib/rfs)
Kementerian Hukum Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan 29 Kementerian
Pimpinan yang hadir di antaranya Menhum Supratman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Desa Yandri Susanto, Wamenaos Agus Jabo, dan Wamenkes Dante Saksono. [358] url asal
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemhum) RI menandatangani Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama (MoU) dengan 29 kementerian/lembaga. Penandatanganan ini merupakan wujud nyata Kemhum untuk bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka optimaliasi pelaksanaan tugas.
Penandatanganan Nota Kesepahaman digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025). Menteri, Wakil Menteri dan pimpinan badan terkait hadir langsung dalam acara tersebut.
Pimpinan yang hadir di antaranya Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin. Lalu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.
Kemudian, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Sementara Kementerian lainnya diwakili.
Lalu, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, Ketua LPSK, Brigjen Purn Achmadi. Kemudian, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN, Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju. Dia mengatakan kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan sinergi antar lembaga dengan Kementerian Hukum.
"Upaya kita untuk mengingkatkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan mitra bersama," kata Nico dalam paparannya.
Nico mengatakan kegiatan ini juga dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam kerja sama yang dilakukan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen yang baik di awal tahun 2025.
"Untuk memastikan setiap kerja sama memiliki landasan hukum yamg kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan saat ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Nico mengatakan kegiatan ini juga memiliki tujuan strategis. Di antaranya mengatur mekanisme kerja sama yang berisi panduan kerja sama antara Kementerian Hukum dan kementerian lainnya, memberikan kepastian hukum kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap hak dan kewajiban yang dipangku, serta peningkatkan menfaat kerja sama baik dalam efisiensi, efektifitas, dan penyelesaian masalah.
"Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini memiliki tujuan yang sangat strategis," ucapnya.
(dnu/dnu)
Selebgram Isa Zega Jadi Tersangka UU ITE, Langsung Ditahan
Selebgram Isa Zega menjadi tersangka kasus UU ITE. Isa Zega langsung ditahan usai menjalani serangkaian pemeriksaan. [332] url asal
#isa-zega #isa-zega-ditahan #isa-zega-jadi-tersangka #polda-jatim #selebgram-isa-zega-jadi-tersangka-uu-ite #rutan #tim #kerabat #juncto-pasal #rs-bhayangkara-surabaya #polda #tersangka #tersangka-uu #identitas-isa
Jakarta - Selebgram Isa Zega menjadi tersangka kasus UU ITE. Isa Zega langsung ditahan usai menjalani serangkaian pemeriksaan.
Kasubdit II Siber Ditressiber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon memastikan, Isa Zega telah ditahan usai diperiksa sebagai tersangka usai dinilai terbukti menyerang kehormatan dan nama baik Shandy Purnamasari melalui media sosial.
Ia langsung dijebloskan ke Rutan Perempuan Dittahti Polda Jatim. Penahanan dilakukan hari ini.
"Terhadap tersangka (Isa Zega) pada hari ini iya dilakukan penahanan," kata Charles dilansir detikJatim, Jumat (24/1/2025).
Charles menegaskan, Isa Zega dinyatakan sehat usai diperiksa tim Medis RS Bhayangkara Surabaya. Ia langsung ditahan di rutan perempuan.
Terkait penahanan di rutan perempuan, Charles menyatakan, hal tersebut berdasarkan identitas Isa Zega yang bertuliskan kelamin perempuan. "Sesuai KTP tertulis perempuan dan kita menyesuaikan KTP ya," imbuhnya.
Selama proses pemeriksaan, Isa Zega tak seorang diri. Ia didampingi kerabat dan pengacara. Akibat ulahnya itu, Charles menyatakan Isa Zega dijerat dengan UU ITE Pasal 27 huruf A juncto pasal 45 ayat 4 dengan ancaman 2 tahun dan denda Rp 400 juta.
Baca berita selengkapnya di sini.
(rdp/imk)