Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan selebgram Isa Zega terhadap bos MS Glow Shandy Purnamasari memasuki babak baru. Alih-alih berakhir dengan restorative justice (RJ), proses damai tersebut justru gagal setelah Isa Zega menolak upaya perdamaian.

Akibatnya, Isa kini resmi ditahan di rutan perempuan Polda Jatim. Isa sebelumnya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan terkait kasus ini.

Fakta-fakta Isa Zega Tolak Damai Berujung Dibui

Pada Kamis (23/1/2025), Isa memenuhi panggilan Subdit II Siber Ditreskrimsus Polda Jatim untuk mengikuti proses RJ. Namun, selebgram yang sempat menjadi sorotan karena aksi kontroversialnya saat umrah itu memilih menolak proses tersebut.

Sehingga upaya damai antara dirinya dan pelapor, Shandy Purnamasari, tak membuahkan hasil. Berikut fakta-fakta gagalnya upaya restorative justice yang menyeret Isa ditahan di Polda Jatim.

1. Isa Zega Tolak Damai

Isa diketahui datang ke Subdit II Siber Ditressiber Polda Jatim ditemani rekan dan kerabatnya pada Kamis pukul 14.00 WIB. Namun, ia enggan langsung menjalani penyidikan.

Bahkan, ia yang telah ditetapkan tersangka menolak berdamai dengan pelapor, Shandy Purnamasari melalui proses restorative justice. Penyidikan pun baru dimulai saat petang.

"Kami berupaya melakukan proses RJ pada kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka, dan upaya kami lakukan dari kedua belah pihak tidak ada kesepakatan," ujar Kasubdit II Siber Ditressiber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon, Jumat (24/1/2025).

Charles mengungkapkan penyidikan terhadap tersangka Isa berlangsung sekitar lima jam. Penyidik memberikan Isa puluhan pertanyaan.

"Ada pemeriksaan tambahan sebagai tersangka yang dimulai sejak (Kamis) sore hari sekitar 17.30 WIB, kurang lebih ada 20 pertanyaan," kata Charles saat ditemui detikJatim di halaman Gedung Ditressiber Polda Jatim, Jumat (24/1/2025).

2. Ditahan di Polda Jatim

Dalam proses penyidikan sebagai tersangka, Isa dinilai terbukti menyerang kehormatan dan nama baik Shandy Purnamasari melalui media sosial. Sehingga ia langsung ditahan pada Jumat dini hari sekitar pukul 02.25 WIB.

"Terhadap IZ pada hari ini (kemarin) dilakukan penahanan, tersangka dijerat dengan Pasal 27 huruf A juncto pasal 45 ayat 4 dengan ancaman dua tahun dan denda Rp 400 juta, (ditahan) di ruang tahanan Polda Jatim," tuturnya.

3. Sempat Meminta Penundaan Penahanan

Charles mengakui ada kendala saat hendak menahan Isa. Pertama, Isa menolak berdamai dengan pelapor, lalu tersangka juga sempat meminta penundaan penahanan.

"Itu (kendala penyidikan) atas permintaan dari tersangka sendiri untuk melakukan penundaan waktu dalam proses penahanan sebagai tersangka," ungkap Charles.

Meski begitu, Isa tetap menjalani pemeriksaan medis yang dilakukan tim medis RS Bhayangkara Surabaya yang tiba pada malam hari sekitar pukul 23.05 WIB. Usai dinyatakan sehat, ia dijebloskan ke Rutan Dittahti Polda Jatim.

4. Ditahan di Rutan Perempuan

Charles mengatakan Isa Zega ditahan di rutan perempuan Polda Jatim. Terkait penahanan di rutan perempuan, Charles menyatakan, hal tersebut berdasarkan identitas Isa yang bertuliskan kelamin perempuan.

"Sesuai KTP tertulis perempuan dan kita menyesuaikan KTP ya," imbuhnya.

Video: Heboh Isa Zega Umrah Pakai Hijab Berujung Dipolisikan

Video: Heboh Isa Zega Umrah Pakai Hijab Berujung Dipolisikan

Menurut detikers kampus mana di Indonesia yang terbaik di bidang hukum? Untuk melihatnya, bisa cek daftar menurut pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025.

Lembaga pemeringkatan THE, baru-baru ini merilis WUR by Subject 2025 berbagai bidang, termasuk hukum. Pemeringkatan menilai 389 institusi dari 48 negara dan wilayah dengan menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat.

Dalam bidang hukum, penilaian dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Disiplin hukum yang dinilai dalam THE WUR by Subject 2025 yakni:

- Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan

- Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global

- Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak

- Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan

- Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis

Hasilnya, Universitas Stanford menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang hukum, disusul dengan Universitas Harvard. Universitas New York melengkapi peringkat tiga teratas "THE WUR by Subject 2025: Law".

Universitas Cambridge (4), Columbia University (5), Universitas California, Berkeley (6), Universitas Chicago (8), dan Universitas Yale (9).

Sementara di Asia, National University of Singapore (NUS) menjadi yang terbaik, dengan menempati peringkat ke-12 global. Menyusul Peking University di China yang masuk top 14 global.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ternyata hanya ada 7 kampus yang masuk dalam daftar THE WUR by Subject 2025: Law.

Berikut ini daftarnya, sebagaimana dikutip situs THE, Kamis (23/1/2025).

Daftar Universitas Terbaik Indonesia Bidang Hukum Versi THE WUR by Subject 2025

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peringkat global: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat global: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat global: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Peringkat global: 300+

5. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat global: 300+

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Peringkat global: 300+

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)

Peringkat global: 300+

Video: Menhum Sebut Revisi UU Pemilu Berpedoman pada Rekayasa Konstitusi

Video: Menhum Sebut Revisi UU Pemilu Berpedoman pada Rekayasa Konstitusi

Kota Gorontalo (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi di Kota Gorontalo, Jumat.

Instansi yang terlibat dalam kerja sama itu, antara lain Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, RSUD Prof. Dr. Aloe Saboe, Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gorontalo, LBH Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel, Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Pro Justitia, serta Yayasan Dharma bakti Ummu Syahidah.

Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo Suparno mengapresiasi langkah Lapas Gorontalo dalam menjalin kerja sama yang luas.

"Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung percepatan transisi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ucap dia.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan bahwa Lapas Gorontalo siap mendukung segala bentuk kegiatan dan inovasi yang akan dilakukan oleh para mitra kerja.

"Kerja sama yang terjalin diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembinaan warga binaan," ucap dia.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Lapas Gorontalo optimistis dapat mencetak warga binaan yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat.

"Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara Lapas Gorontalo dengan berbagai pihak terkait," ujarnya.

Sehingga, kata dia, tujuan pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi manusia yang lebih baik dapat tercapai.

Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan selebgram Isa Zega terhadap bos MS Glow Shandy Purnamasari sebenarnya hendak diselesaikan secara restorative justice (RJ). Tapi proses RJ itu gagal karena Isa Zega disebut menolak berdamai hingga akhirnya ditahan di rutan perempuan Polda Jatim.

Setelah beberapa kali menjalani proses pemeriksaan, Isa Zega kembali dipanggil Subdit II Siber Ditressiber Polda Jatim untuk proses RJ pada Kamis (23/1/2025). Isa datang sekitar pukul 14.00 WIB, didampingi kerabat dan pengacaranya.

Namun, dalam prosesnya, selebgram yang sempat bikin heboh karena umrah dengan memakai hijab padahal dia seorang transgender itu menolak menjalani proses restorative justice. Upaya perdamaian antara pihak pelapor dalam hal ini Shandy Purnamasari dengan Isa sebagai tersangka pun gagal.

"Kami berupaya melakukan proses RJ terhadap kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka. Tapi kedua belah pihak tidak ada kesepakatan," kata Kasubdit II Siber Direktorat Reserse Siber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon, Jumat (24/1/2025).

Setelah gagalnya RJ, polisi melanjutkan penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik itu dengan pemeriksaan lanjutan terhadap Isa Zega sebagai tersangka. Pemeriksaan sejak Kamis petang itu berlangsung kurang lebih lima jam, di mana Isa Zega dicecar dengan puluhan pertanyaan.

Malamnya sekitar pukul 23.05 WIB, tim medis dari RS Bhayangkara Surabaya tiba di gedung Subdit II Siber untuk memeriksa kesehatan Isa Zega. Setelah dinyatakan sehat, polisi pun memutuskan melakukan penahanan terhadap Isa pada dini hari sekitar pukul 02.25 WIB.

"Terhadap IZ pada hari ini iya dilakukan penahanan, tersangka dijerat dengan Pasal 27 huruf A juncto pasal 45 ayat 4 dengan ancaman 2 tahun dan denda Rp 400 juta, (ditahan) di ruang tahanan Polda Jatim," kata Charles.

Charles mengatakan bahwa Isa ditahan di Rutan Perempuan Direktorat Tahti Polda Jatim. Dia sebutkan alasan penahanan di rutan perempuan itu karena menyesuaikan dengan kartu identitas kependudukan tersangka yang berjenis kelamin perempuan.

"Sesuai KTP tertulis perempuan. Kami menyesuaikan KTP, ya," ujar Charles.

Video: Hamish Daud Jadi Lebih Hati-hati Buntut Masalah Pencemaran Nama Baik

Video: Hamish Daud Jadi Lebih Hati-hati Buntut Masalah Pencemaran Nama Baik

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah untuk beribadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini 25 Januari 2025.

Diringkas dari NU Online, kalender Hijriah atau Islam didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian harinya. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi pada saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda kadang kala bisa mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah Sabtu, 25 Januari 2025 menurut NU-Muhammadiyah berikut ini!

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 Januari 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 Januari 2025 Menurut NU

Dilansir NU Online, Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) menetapkan 1 Rajab 1446 Hijriah jatuh pada Rabu, 1 Januari 2025. Penetapan ini didasarkan pada hasil rukyatul hilal di sejumlah lokasi yang digelar pada 31 Desember 2024.

Berdasarkan ketetapan tersebut, maka 25 Januari 2025 bertepatan dengan 25 Rajab 1446 Hijriah. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya 25 Rajab 1446 Hijriah sejatinya telah dimulai sejak Jumat, 24 Januari 2025 usai Matahari terbenam.

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 Januari 2025 Menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) 1446 Hijriah sebagai pedomannya. Dilihat dari KHGT 1446 Hijriah yang diunggah laman Suara Muhammadiyah, 1 Rajab 1446 Hijriah jatuh pada 1 Januari 2025. Dengan demikian, maka, Sabtu, 25 Januari 2025, bertepatan dengan 25 Rajab 1446 Hijriah.

Sebagai informasi, KHGT punya prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Contohnya, 1 Ramadhan akan terjadi pada hari yang sama. Berbeda dengan kalender lokal yang saat ini digunakan karena tanggal awal Ramadhan-nya bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan lainnya.

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 Januari 2025 Menurut Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 yang dapat detikers jadikan pedoman. Berdasar kalender tersebut, tanggal Hijriah untuk 25 Januari 2025 adalah 25 Rajab 1446 H.

Artinya, baik hitungan penanggalan NU, Muhammadiyah, maupun Pemerintah, kesemuanya sama-sama mengonversi 25 Januari 2025 menjadi 25 Rajab 1446 Hijriah.

Hukum Puasa Sunnah Hari Minggu

Hari ini, Sabtu, 25 Januari 2025 adalah penghujung Rajab, salah satu bulan mulia dalam Islam. Dikutip dari buku Catatan Fikih Puasa Sunnah karya Hari Ahadi, selama bulan-bulan haram, mengerjakan puasa sunnah adalah amalan yang dianjurkan.

Misalnya, Imam an-Nawawi pernah menjelaskan:

ذُو الأشهر الحرم وهي وَمِنْ الصَّوْمِ الْمُسْتَحَبِّ صَوْمُ قَالَ أَصْحَابُنَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ القَعْدَةِ وَذُوا.

Artinya: "Ulama madzhab kami berpendapat, termasuk puasa yang dianjurkan ialah berpuasa pada bulan- bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, al-Muharram, dan Rajab. Yang paling utamanya berpuasa pada bulan al-Muharram." (Al-Majmu', VI/386)

Berhubung masih ada beberapa hari sebelum Rajab usai, detikers tentu ingin segera memanfaatkannya sebaik mungkin, seperti misalnya berpuasa pada esok hari, Minggu, 26 Januari 2025. Pertanyaannya, apakah boleh puasa sunnah pada hari Minggu?

Kembali dilihat dari buku yang telah disebut sebelumnya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum puasa pada hari Minggu. Ada yang menyebut makruh, ada juga yang menghukuminya sunnah.

Para ulama yang menyatakan sunnah berlandaskan pada hadits berikut:

إنهما يوما عيد للمُشْرِكِينَ فَأُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

Artinya: "Sesungguhnya dua hari tersebut ialah hari raya orang-orang musyrik dan saya ingin menyelisihi mereka." (HR an-Nasa'i)

Mengenai derajat hadits ini, Ibnu Khuzaimah menyebutnya shahih. Sementara itu, asy-Syaikh Nashir menyatakan derajatnya dhaif alias lemah. Alhasil, sebagai titik tengah, berikut ini penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin:

"Pendapat yang paling tepat ialah berpuasa di hari Ahad tidak makruh dan tidak juga disunnahkan, sama seperti puasa di hari Selasa dan Rabu."

Dalam keterangan lain, sang syaikh berkata:

لا يكره صوم يوم السبت ولا صوم يوم الأحد

Artinya: "Tidak makruh berpuasa di hari Sabtu maupun di hari Ahad." (Fath Dzil Jalali wal Ikram, VII/458).

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Jumat, 25 Januari 2025 plus hukum berpuasa pada hari Minggu. Semoga bermanfaat, Lur!

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - KF dan SG, dua dari tiga tersangka kasus korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jabar dijebloskan ke Rutan Kebonwaru Bandung, Jumat (24/1/2025). Sedangkan tersangka CPA berstatus tahanan kota. 

SG merupakan eks Ketua NPCI Jabar. Sedangkan KF pelatih atletik dan CPA mantan Bendahara NPCI Jabar. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kasi Penkum Kejati Jabar) Nur Sricahyawijaya mengatakan, ketiga tersangka ditahan dalam tahap penyerahan barang bukti atau tahap II oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jabar kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Nageri (Kejari) Kota Bandung. 

"KF, SG, dan CPA merupakan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana hibah NPCI Jabar tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023," kata Kasi Penkum.

Tersangka KF dan SG, ujar Cahya, dijebloskan ke Rutan Kelas 1 Bandung atau Rutan Kebonwaru selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis 23 Januari 2025 sampai 11 Febuari 2025.

"Sedangkan tersangka CPA dilakukan penahanan kota di Kota Tasikmalaya sejak Jumat 24 Januari 2025 sampai 12 Februari 2025," ujar Cahya. 

Kasi Penkum menuturkan, tersangka KF, SG, dan CPA diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

"Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutur Kasi Penkum.

Tersangka KF, selaku pelatih atletik, telah terlebih dulu dijebloskan ke Rutan Kebonwaru Bandung. KF pernah mendekam di rutan selama 20 hari sejak 10 Oktober 2024 sampai 30 Oktober 2024.

Begitu juga tersangka CPA yang merupakan eks Bendahara NPCI Jabar, telah berstatus tahanan kota di Kota Tasikmalaya selama 20 hari, sejak 10 Oktober 2024 sampai 30 Oktober 2024.

Sedangkan tersangka SG, selaku mantan Ketua NPCI Jabar, baru dijebloskan ke tahanan. SG menjalani masa penahanan selama 20 hari sejak Kamis 23 Januari hingga 11 Februari 2025.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diduga terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah NPCI Jabar dari 2021 sampai 2023.

"Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5 miliar," kata Kasi Penkum. 

Nur Sricahyawijaya menyatakan, uraian perbuatan korupsi yang terjadi sebagai berikut, pada tahun anggaran 2021, NPCI Jabar mendapat dana hibah sebesar Rp67 miliar untuk persiapan Pekan Paraliympic Daerah (Peparda) dan Pekan Paraliympic Nasional (Peparnas) VI di Papua.

Tersangka KF disuruh oleh SG selaku Ketua NPCI Jabar untuk melakukan pengadaan sepatu atlet, official, pelatih, dan manajer cabang olahraga. 

Kemudian, KF meminjam bendera milik perusahaan orang lain dan memark-up harga sepatu.

Pada tahun anggaran 2022, NPCI Jabar kembali mendapat dana hibah sebesar Rp19 miliar untuk kegiatan Peparda di Bekasi. 

Tersangka KF yang ditunjuk sebagai Koordinator Cabor Atletik mendapat dana hibah sebesar Rp359.723.000. Dana tersebut untuk honor 70 petugas lapang, 55 wasit, 8 petugas keamanan, 1 dokter, dan 8 orang UPP.

Namun tersangka KF sebagai penanggung jawab Koordinator Cabor Atletik membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) yang tidak dapat dipertanggungjawabakan karena tanda tangan dan data identitas sebagian besar fiktif.

"Dana tersebut diduga dugunakan oleh tersangka SG dan KF dengan cara uang tersebut disimpan dalam rekening BCA atas nama Indah Meydiana (pembantu KF)," tutur Kasi Penkum.

Pada 2023, kata Nur Sricahyawijaya, NPCI Jabar mendapat dana hibah sebesar Rp36 miliar. Tersangka KF bersekongkol dengan SG untuk meminjam dana hibah tersebut sebesar Rp4,2 miliar.

Tersangka KF disuruh untuk konfirmasi ke Bank BJB agar menyiapkan dana NPCI sebesar Rp3 miliar. Selanjutnya SG menyuruh tersangka KF mencairkan dana hibah tersebut dengan dalih dana hibah tersebut dipinjam sebentar oleh SG. Akhirnya dana hibah dapat dicairkan.

"Uang tersebut dibawa oleh tersangka KF untuk diserahkan kepada SG. Namun sampai sekarang dana hibah yang dipinjam SG belum pernah dikembalikan," ucap Nur Sricahyawijaya.

Praktik korupsi dana hibah NPCI Jabar berlanjut. SG menyuruh ASL memindahkan dana hibah NPCI Jabar ke rekening atas nama Asri Indah Lestari. Selanjutnya ASL mencairkan uang di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Buah batu sebesar Rp.1 miliar. Namun karena dana tidak cukup, selanjutnya tersangka KF menghubungi Bank BJB Tamansari untuk menyiapkan  uang sebesar Rp500 juta.

Menurut Kasi Penkum, NPCI Jawa Barat mendapatkan dana hibah untuk operasional, namun dalam pelaksanaan penggunaan uang tersebut tidak sesuai RAB dalam proposal. 

Bidang- bidang tidak diberikan anggaran sesuai yang seharusnya. Justru ada uang diduga diambil/ditarik secara tunai atas perintah SG sebanyak 2 kali sebesar sekitar Rp1,2 miliar pada waktu berbeda oleh CPA selaku Bendahara NPCI. Kemudian uang itu diserahkan kepada SG dua kali di Garut dan Bandung.

"Dana yang diambil tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi SG sehingga ada dugaan LPj telah dimanipulasi sedemikian rupa seolah-olah isinya benar. Hal ini bisa dilihat dari rekening koran BPJ an. NPCI JABAR dan penggunaannya yang tercantum dalam LPj dana hibah di  DPPKA Pemprov Jabar," ujar Kasipenkum.

Selain itu, tutur Nur Sricahyawjaya, NPCI Jabar mendapat dana hibah dari Pemprov Jabar untuk Pelatda pada 2021 dan 2023 yang seharusnya digunakan untuk menjaring atlet-atlet disabilitas terbaik di Jawa Barat untuk dibina dan dilatih lalu dikirim ke Peparnas mewakili Provinsi Jawa Barat, namun SG dan orang-orangnya memanfaatkan dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Modus yang dilakukan, mengurangi kualitas pelayanan, seperti hotel untuk penginapan para atlet dan pelatih demi mendapat keuntungan pribadi. Satu kamar dihuni tiga orang, sangat tidak memenuhi standard," tutur Kasi Penkum.

Untuk itu, kata Nur Sricahyawijaya, SG diduga menggunakan orang berinisial Riki, yang seolah menalangi dulu uang hotel tersebut yang diterima oleh Sekretaris NPCI Agung Fajar Bayu Ajie. Namun sebagian uang tersebut diberikan untuk kepentingan pribadi SG melalui transfer ke rekening sopir SG, yaitu, Imam Mudrikah dan secara tunai untuk menyembunyikan jejak.

"Setelah mendapatkan dana hibah dari Pemprov dana tersebut dibuat LPj yang tidak sesuai kenyataan sebab sebagian dana diduga sudah diambil untuk kepentingan SG," ucapnya.

Editor : Agus Warsudi

BANDUNG, iNews.id -Dua tersangka kasus korupsidana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jabar, KF dan SG ditahan di Rutan Kebonwaru Bandung, Jumat (24/1/2025). Sedangkan tersangka CPA berstatus tahanan kota. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kasi Penkum Kejati Jabar) Nur Sricahyawijaya mengatakan, ketiga tersangka ditahan dalam tahap penyerahan barang bukti atau tahap II oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jabar kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Nageri (Kejari) Kota Bandung. 

"KF, SG, dan CPA merupakan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana hibah NPCI Jabar tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023," kata Kasi Penkum.

Tersangka KF dan SG, ujar Cahya, dijebloskan ke Rutan Kelas 1 Bandung atau Rutan Kebonwaru selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis 23 Januari 2025 sampai 11 Febuari 2025.

"Sedangkan tersangka CPA dilakukan penahanan kota di Kota Tasikmalaya sejak Jumat 24 Januari 2025 sampai 12 Februari 2025," ujar Cahya. 

Kasi Penkum menuturkan, tersangka KF, SG, dan CPA diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

"Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutur Kasi Penkum.

Tersangka KF, selaku pelatih atletik, telah terlebih dulu dijebloskan ke Rutan Kebonwaru Bandung. KF pernah mendekam di rutan selama 20 hari sejak 10 Oktober 2024 sampai 30 Oktober 2024.

Begitu juga tersangka CPA yang merupakan eks Bendahara NPCI Jabar, telah berstatus tahanan kota di Kota Tasikmalaya selama 20 hari, sejak 10 Oktober 2024 sampai 30 Oktober 2024.

Sedangkan tersangka SG, selaku mantan Ketua NPCI Jabar, baru dijebloskan ke tahanan. SG menjalani masa penahanan selama 20 hari sejak Kamis 23 Januari hingga 11 Februari 2025.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diduga terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah NPCI Jabar dari 2021 sampai 2023.

"Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5 miliar," kata Kasi Penkum. 

Editor: Kastolani Marzuki

BEKASI, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi sempat bercanda dengan kuasa hukum PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) selaku pemilik pagar laut di Bekasi, Deolipa Yumara.

Momen ini terjadi ketika Dedi baru saja menaiki perahu yang akan mengantarkannya ke lokasi area pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jumat (24/1/2025).

Awalnya, Dedi terlihat tengah berbincang dengan Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, Ahman Kurniawan saat berada di atas perahu.

Tak berselang lama, Deolipa tiba di atas perahu yang sama. Kehadiran Deolipa ternyata menyita perhatian Dedi.

Dedi lantas berkelar, Deolipa terlihat berbeda ketika menjadi pengacara hukum PT TRPN dibanding saat menangani kasus Sandi Butar Butar, mantan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.

"Kemarin belain (Sandi Butar Butar) Damkar, mungkin sekarang agak beda deh," seloroh Dedi yang disambut senyuman Deolipa.

Kelakar Dedi tak berhenti sampai di situ. Kali ini, Dedi memanggil salah satu stafnya untuk bersalaman dengan Deolipa.

Sebab, Deolipa saat ini menjadi pengacara hukum yang tingkat popularitasnya tak ubahnya seorang artis.

"Mo salaman Mo, ini artis plus pengacara," kata Dedi.

Untuk kedua kalinya, kelakar Dedi kembali disambut senyuman oleh Deolipa, tanpa satu pun sepatah-kata diucapkan dari mulutnya.

Saat perahu segera berlayar, lagi-lagi Dedi melempar canda ke arah Deolipa yang berdiri tak jauh dari posisinya.

Kali ini, Dedi berkelakar bahwa Deolipa menjadi kuasa hukum pemilik pagar laut akan mendapat honor. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus Sandi Butar Butar.

"Kalau nanganin perusahaan ini ada honornya, kalau Damkar (Sandi Butar Butar) kagak ada honornya," ucap Dedi sambil tertawa.

Mendengar kelakar tersebut, Deolipa pun akhirnya tertawa. Setelah berkali-kali "me-roasting" Deolipa, tak lama kemudian keduanya pun berlayar menuju area pagar laut.

Selama peninjauan ini, keduanya tampak serius membicarakan persoalan pagar laut di perairan Kampung Paljaya.

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Pengacara Petrus Selestinus meminta penyidik Dittipidter Bareskrim Polri segera melepaskan kliennya Julia Santoso ahli waris Irawan Tanto, setelah memenangkan perkara di praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dalam putusan hakim PN Jakarta Selatan Nomor 132/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, membatalkan penetapan tersangka dan menyatakan tidak sah surat perintah penahanan yang bersangkutan sejak 21 Januari 2025.

Hingga saat ini, Julia Santoso masih berada di Rutan Bareskrim terkait dugaan kasus penipuan, penggelapan, dan TPPU di PT Anugrah Sukses Mining (ASM). “Seharusnya aparat patuh dan tunduk pada proses hukum pada putusan praperadilan,” katanya, Jumat (24/1/1025).

Petrus lantas meminta pimpinan Polri membantu menyelesaikan masalah ini. Menurut Petrus, pihaknya sudah dua kali menyurati penyidik untuk segera membebaskan Julia Santoso setelah PN Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dan surat penahanan. “Namun yang bersangkutan tidak segera dibebaskan oleh penyidik,” katanya.

Petrus menegaskan, status Julia Santoso saat ini bukan lagi berstatus tersangka, begitu juga surat perintah penyidikan dan surat perintah penahanannya telah dibatalkan oleh Hakim Praperadilan. “Oleh karena itu Julia Santoso merasa dirinya seperti disandera dalam Rutan meski bukan tersangka,” cetusnya.

Diketahui, ahli waris pemilik PT Harum Resources (HR) dan PT Anugrah Sukses Mining (ASM), Julia Santoso memenangkan praperadilan di PN Jaksel atas penetapan dirinya sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri.

PN Jaksel pun membatalkan status tersangka dan surat perintah penahanan Julia Santoso dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di PT ASM dinyatakan tidak sah. 

Editor : Arif Ardliyanto

Selebgram Isa Zega resmi ditahan usai menolak proses restorative justice (RJ) atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dia lakukan terhadap Bos MS Glow, Shandy Purnamasari. Polisi menempatkan Isa Zega di Rutan Perempuan Polda Jatim.

Kasubdit II Siber Direktorat Reserse Siber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon menyatakan bahwa penahanan Isa Zega di Rutan Perempuan Direktorat Tahti Polda Jatim itu sesuai dengan kartu identitas kependudukan sang selebgram yang memuat jenis kelamin perempuan.

"Sesuai KTP tertulis perempuan. Kami menyesuaikan KTP, ya," ujar Charles kepada wartawan di Polda Jatim, Jumat (24/1/2025).

Isa Zega telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Shandy Purnamasari sejak beberapa waktu lalu. Dia juga telah menjalani pemeriksaan beberapa kali di Polda Jatim.

Sebelum polisi memutuskan penahanan terhadap selebgram yang sempat bikin heboh karena umrah dengan memakai hijab padahal dia merupakan seorang transgender, Isa kembali menjalani proses pemeriksaan dan upaya restorative justice di Polda Jatim sejak Kamis (23/1) siang.

Isa datang didampingi pengacara dan kerabatnya di Subdit II Siber Ditressiber Polda Jatim pada Kamis sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, karena alasan tertentu dia enggan menjalani penyidikan dan enggan berdamai dalam proses restorative justice dengan pelapor, Shandy Purnamasari.

"Kami berupaya melakukan proses RJ terhadap kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka. Tapi kedua belah pihak tidak ada kesepakatan," ujar Charles.

Penyidikan lanjutan terhadap Isa Zega sebagai tersangka pencemaran nama baik baru bisa dimulai petang. Penyidikan itu berlangsung kurang lebih selama 5 jam di mana Isa Zega dicecar dengan puluhan pertanyaan.

Malamnya sekitar pukul 23.05 WIB, tim medis dari RS Bhayangkara Surabaya tiba di gedung Subdit II Siber untuk memeriksa kesehatan Isa Zega. Setelah dinyatakan sehat, polisi segera melakukan penahanan pada dini hari sekitar pukul 02.25 WIB.

"Terhadap IZ pada hari ini iya dilakukan penahanan, tersangka dijerat dengan Pasal 27 huruf A juncto pasal 45 ayat 4 dengan ancaman 2 tahun dan denda Rp 400 juta, (ditahan) di ruang tahanan Polda Jatim," kata Charles.

Video: Heboh Isa Zega Umrah Pakai Hijab Berujung Dipolisikan

Video: Heboh Isa Zega Umrah Pakai Hijab Berujung Dipolisikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa mantan tokoh Jamaah Islamiyah Encer Nurjaman alias Hambali yang ditahan penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia masih menyimpan dokumen-dokumen terkait Hambali.

"Ya, banyak sekali paspor yang digunakan (Hambali), tetapi kita tahu dia orang Indonesia dan dia warga negara Indonesia dan kami punya data yang cukup yang bersangkutan tentu ketika terjadi peristiwa Bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril menjawab isu kewarganegaraan Hambali saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Mantan Menteri Kehakiman RI itu mengaku tahu detail sosok Hambali saat terlibat dalam peristiwa Bom Bali tahun 2002. Menurut Yusril, dokumen tentang data diri Hambali masih tersimpan.

"Bahwa seseorang itu punya beberapa paspor, itu bisa saja. Kita tidak tahu dia paspornya asli atau paspornya bagaimana. Maklumlah, teroris apa saja bisa dilakukan, tetapi kita tetap mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia," ucap Yusril.

Sementara itu, terkait kekhawatiran sejumlah pihak mengenai wacana pemulangan Hambali ke Indonesia, Yusril menghargai hal tersebut. Namun, menurut dia, pemerintah memperlakukan sama setiap warga negaranya, termasuk WNI yang terjerat kasus hukum di luar negeri.

"Saya kira kekhawatiran itu tentu kita hargai, tetapi kita ini pemerintah, mau tidak mau harus memberikan perhatian yang adil kepada semua orang. Kita tetap harus melakukan hal yang sama, walaupun mungkin kita punya perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan, tapi kita harus tetap berlaku adil," imbuh Yusril.

Ia menuturkan bahwa pemerintah Indonesia sempat mencoba berkomunikasi dengan pemerintah AS perihal kelanjutan kasus Hambali. Kementerian Luar Negeri, kata Yusril, pernah meminta pemerintah AS agar mengadili Hambali berdasarkan hukum yang berlaku di negara itu.

Akan tetapi, akses pemerintah Indonesia cukup terbatas karena ketentuan hukum pidana militer di AS sukar dijangkau dari pendekatan sipil maupun diplomasi. Hingga kini, Hambali masih ditahan di Guantanamo tanpa diadili.

Selain itu, Yusril menegaskan bahwa Indonesia terus berkomitmen melawan terorisme. Namun, pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, termasuk WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri.

"Saya kan bertindak sebagai pemerintah, bukan pribadi. Sebagai pemerintah, kita berkewajiban untuk melindungi atau kita juga membantu warga negara kita di luar negeri supaya dia diperlakukan dengan adil," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mewacanakan untuk memulangkan Hambali dari tahanan Guantanamo. Akan tetapi, wacana tersebut dikaji dan memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai kementerian/lembaga, termasuk pembicaraan dengan pemerintah AS.

JAKARTA, iNewsDepok.id - Putusan praperadilan dinilai tak bisa diabaikan, khususnya oleh penegak hukum. Apalagi, hal tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).

Petrus Selestinus, kuasa hukum Julia Santoso, menyayangkan tindakan penyidik yang masih menahan kliennya meski telah memenangkan praperadilan. Hal ini jelas bertentangan dengan putusan praperadilan di  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Ini rutan yang harus menampilkan wajah menjunjung tinggi hak asasi manusia jangan rutan itu dipakai untuk merampas hak asasi orang," kata Petrus Jumat, 24 Januari 2025.

Petrus meminta perlindungan hukum kepada Kapolri karena kliennya yang telah memenangkan praperadilan justru masih ditahan di Rutan Bareskrim.

Sementara kliennya sudah tak jadi tersangka dalam dugaan penipuan hingga pencucian uang di PT ASM, sesuai putusan praperadilan.

Di sisi lain, pihaknya berencana menyampaikan hal ini ke Komisi III (hukum) DPR dan Kompolnas terkait hal ini. 

Sebelumnya PN Jaksel memenangkan Julia dalam praperadilan aras status tersangkanya. PN Jaksel memerintahkan pihak kepolisian menghentikan penyidikan terhadap Julia Santoso terkait laporan polisi nomor: LP/B/374/XI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta