JAMBI, KOMPAS.com - Seorang tahanan berinisial Zul (26) melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Polres Muaro Jambi pada Minggu (26/1/2025).

Zul ditahan karena terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api.

Kasubbid Penmas Polda Jambi, M Amin Nasution, menjelaskan bahwa saat ini pihak Propam kepolisian tengah melakukan pemeriksaan terhadap petugas piket yang bertugas saat insiden tersebut terjadi.

"Jika ditemukan adanya kelalaian personel, yang bersangkutan akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku," ungkapnya saat konferensi pers di Mapolda Jambi, Selasa (28/1/2025).

Zul dikabarkan melarikan diri dengan cara menjebol plafon sel tahanan.

Menurut Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, AKP Hanafi, Zul merupakan tahanan dari Polsek Sekernan yang dititipkan di Polres Muaro Jambi untuk keperluan pelimpahan kasus.

"Itu tahanan Polsek Sekernan, yang dititipkan ke Polres (Muaro Jambi) karena mau pelimpahan," ujarnya.

Saat ini, petugas kepolisian Jambi masih melakukan pengejaran terhadap Zul yang kabur.

Pihak kepolisian berkomitmen untuk segera menangkap kembali tahanan tersebut dan memastikan keamanan di lingkungan rutan.

ANTARA - Lebih dari 12 pejabat Kementerian Hukum Amerika Serikat dipecat lantaran terlibat dalam upaya investigas Donald Trump 4 tahun silam. Para pegawai yang dipecat tersebut, menjadi bagian sebuah tim yang memeriksa Trump setelah ia berupaya membatalkan hasil Pemilu AS 2020 dan berujung kerusuhan.(XINHUA/ Roy Rosa Bachtiar/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

KOMPAS.com –Pengacara kondang Hotman Paris mengungkapkan perjuangan hidupnya saat memutuskan kuliah di jurusan hukum.

Hotman Paris mengaku sempat berlinang air mata karena merasa pesimis melihat kondisi para sarjana hukum pada masanya yang mayoritas hidup dalam keterbatasan.

"Saya dulu masuk kuliah hukum itu berlinang air mata karena saya dulu lihat sarjana hukum itu pada miskin-miskin gitu lho," ujar Hotman Paris seperti dikutip dari kanal YouTube Fristian Griec, Selasa (28/1/2025).

Awalnya, Hotman Paris memiliki cita-cita menjadi kontraktor, dokter, atau berkuliah di ITB.

Keinginan tersebut didasari mimpinya untuk hidup berkecukupan, apalagi ia berasal dari keluarga yang cukup berada meskipun tinggal di daerah.

Namun, nasib membawa Hotman Paris ke Fakultas Hukum, dan ia lulus pada tahun 1981.

Setelah lulus, Hotman memulai kariernya di kantor hukum OC Kaligis, yang saat itu baru berkembang.

Gaji pertama Hotman di sana hanya sekitar Rp 200 ribu, cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membayar kos.

"Begitu lulus tahun ’81 saya masuk kerja di kantor OC Kaligis, sedang-sedang lah namanya saat itu. Gaji pertama enggak sampai 200 ribu, tapi masih bisa buat bayar kos," kenang Hotman Paris.

Kesempatan besar datang ketika ia bekerja di kantor hukum internasional Adnan Buyung Nasution, yang dipenuhi oleh para pengacara asing.

Hotman Paris bersaing dengan kandidat kuat lain, seperti Otto Hasibuan, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

"Saat itu hanya ada dua kandidat kuat, yang pertama Otto Hasibuan yang sekarang jadi Wamen, yang kedua saya. Otto diterima di bagian perkara, sedangkan saya di bagian internasional," jelas Hotman Paris.

Dari pengalaman bekerja di kantor hukum internasional itu, Hotman Paris menyadari bahwa profesi pengacara sebenarnya bisa membawa kemakmuran.

"Saya sadar kalau pengacara bisa kaya, karena bos saya yang bule-bule pada pakai Mercedes-Benz. Dari situ mulailah saya semangat hidup," ungkapnya.

Perjalanan panjang itu membentuk Hotman Paris menjadi salah satu pengacara paling sukses dan kaya di Indonesia.

Hotman membuktikan bahwa profesi hukum tidak hanya mulia, tetapi juga dapat membawa kesuksesan besar jika dijalani dengan tekad dan kerja keras.

... hukum adat juga berperan dalam perlindungan, pelestarian budaya, dan pembangunan hukum di negara ini.

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau membantu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) untuk mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kemenkumham Riau Dina Rasmalita di Pekanbaru, Selasa, menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat hukum adat penting karena pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 18 B Ayat (2) dan pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

"Hukum adat memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia karena hukum adat juga berperan dalam perlindungan, pelestarian budaya, dan pembangunan hukum di negara ini," kata

Menurut dia, penting memastikan harmonisasi ranperda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, harmonisasi juga bertujuan untuk memperjelas substansi aturan agar implementasi di lapangan berjalan efektif.

Ia menyatakan siap membantu dalam pembentukan rancangan peraturan daerah, diskusi terkait dengan harmonisasi, maupun naskah akademik sesuai dengan tata cara dan aturan berlaku. Hal ini agar peraturan yang dihasilkan adalah peraturan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenkumham Riau, menurut dia, berwenang mendukung pengharmonisasian Ranperda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Ranperda Zakat untuk menghindari permasalahan yang tumpang tindih, inkonsistensi, multitafsir, dan tidak operasional peraturan yang sering muncul dalam perancangan peraturan perundang-undangan.

Staf Ahli Bupati Kuantan Singingi Samisar menyebutkan dua ranperda tersebut penting guna memperkuat kebijakan daerah dalam pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Frislidia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Sorong -

Nama Dirkrimum Polda Papua Barat Daya (PBD) Kombes Junov Siregar dicatut dalam kasus penipuan senilai Rp 21 juta. Pelaku terdeteksi ada di salah satu lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

"Sekarang ada kasus penipuan. Ya ini teknologi makin canggih. Jadi, kepada masyarakat agar berhati-hati," kata Junov Siregar kepada detikcom, Selasa (28/1/2025).

Junov mengatakan namanya dicatut dalam kasus penipuan senilai Rp 21 juta. Penipu menggunakan foto dan video dirinya untuk menipu salah satu rekannya di Bintuni.

"Modusnya pake wajah orang, wajah saya dengan menggunakan video saya. Mereka ambil kemudian dimasukkan dalam aplikasi dengan gerakan-gerakan yang ada," katanya.

Lebih lanjut, Junov mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan panggilan dari nomor baru yang mengatasnamakan pejabat atau orang tertentu. Apalagi nomor panggilan itu tidak dikenal.

"Kita minta agar masyarakat selalu berhati-hati dalam menerima panggilan dengan mengatasnamakan orang lain atau melakukan penipuan," katanya.

Junov menegaskan pelaku penipuan yang mengatasnamakan dirinya sudah terdeteksi di salah satu lapas di Indonesia. Namun dia tidak merinci lokasi lapas yang dimaksud.

"Pelaku penipuan mengatasnamakan saya sudah dicek dan pelakunya ada di salah satu lapas di Indonesia. Saya arahkan korban untuk melaporkan ke Polres Bintuni terkait penipuan yang mengatasnamakan saya," tegasnya.

Untuk diketahui, modus penipuan yang dilakukan pelaku dengan merekam video Dirkrimum Polda Papua Barat melalui aplikasi. Video tersebut kemudian digunakan untuk menghubungi korban.

Korban pun percaya dengan video tersebut lalu mentransfer uang senilai Rp 21 juta. Aksi penipuan itu baru diketahui setelah korban menghubungi Junov Siregar.

(ata/ata)

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendorong proses hukum apabila terjadi pelanggaran dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) serta sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya pejabat yang menerbitkan sertifikat, tetapi juga penerima dan auktor intelektualnya.

Pria yang akrab disapa Rifqi ini mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk bergerak jika ditemukan pelanggaran hukum.

“Sepakat jika didapati memang terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan atau pelanggaran hukum atas penerbitan HGB dan SHM tersebut, maka kemudian ada baiknya proses penyelidikan dan penyidikan bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum,” kata Rifqi saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).

Rifqi berpandangan semua pihak, baik yang menerbitkan maupun menerima HGB itu, bisa diseret ke ranah hukum.

“Ambil contoh, misalnya, jika nyata-nyata secara fisik hal itu berada di laut, tapi tetap saja dikeluarkan SHGB, maka seharusnya pejabat yang bersangkutan beserta pihak-pihak terkait bisa diseret ke ranah hukum,” ucapnya.

Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak hanya menyeret pejabat yang menerbitkan HGB pagar laut, tetapi juga auktor intelektualnya.

“Harus dicek siapa auktor intelektualnya, siapa yang menyuruh, siapa yang memerintah, dan seterusnya,” tegas Rifqi.

Sebelumnya, penemuan pagar laut ini bermula dari laporan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024.

Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut menjadi sorotan karena diketahui tidak memiliki izin yang sah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kemudian mengungkapkan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang itu memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Namun, Nusron menilai bahwa penerbitan kedua sertifikat tersebut berstatus cacat prosedur dan material, sehingga batal demi hukum.

"Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti. Maka itu, ini tidak bisa disertifikasi dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material," kata Nusron dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1/2025).

Terkait ini, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menegaskan bahwa sertifikat HGB yang diterbitkan untuk wilayah perairan di Kabupaten Tangerang tidak cukup hanya dibatalkan penerbitannya.

Menurut Mahfud, kasus ini harus ditangani melalui jalur pidana karena melibatkan penerbitan sertifikat ilegal.

“Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan, tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi yang melanggar hukum,” ujar Mahfud MD dalam unggahan di akun media sosial X pribadinya, Selasa.

Mahfud, yang juga merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), itu mengatakan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara jelas melarang pengusahaan wilayah perairan oleh pihak swasta atau perorangan.

Dia juga menegaskan bahwa kasus pagar laut bersertifikat HGB ilegal ini berbeda dengan reklamasi.

“Vonis MK Nonaktif 3/PUU-VIII/2010 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tambah Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, kementeriannya siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran pada 2025.

Sejak awal, kata Pigai, Kementerian HAM sudah menyusun program kerja prioritas yang dapat mengakselerasi pencapaian cita-cita Presiden Prabowo.

"Kami staf dan pembantu Presiden yang siap laksanakan perintah! Presiden adalah kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang," ujar Natalius Pigai kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

“Kami kerja juga untuk mendorong atau memberi akselerasi pencapaian cita-cita Presiden melalui program-program prioritas pemerintah,” sambungnya.

Meski begitu, Pigai tidak merincikan langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan bersama jajarannya.

Dia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan program maupun kinerja di Kementerian HAM tidak akan terdampak oleh penghematan anggaran yang akan dilakukan.

“Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah! Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan,” kata Pigai.

Sejumlah program prioritas yang telah dirancang, lanjut Pigai, tetap akan berjalan sesuai jadwal.

Dia mencontohkan penyusunan regulasi induk terkait HAM melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Selain itu, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan penerbitan Keppres tentang Restorative Justice dan Keppres tentang Bisnis dan HAM.

“Kebijakan rekonsiliasi dan perhatian pada kelompok rentan juga tetap jalan. Demikian pula kegiatan tetap kami di PBB paling tidak 4 kali dalam 1 tahun juga jalan,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian HAM mempercepat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penyusunan program kerja prioritas.

Seluruh persiapan infrastruktur dan SDM lebih cepat dari target.

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) juga telah rampung sejak dua bulan lalu.

Selain itu, lanjut Pigai, pelantikan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 telah selesai pada Desember 2024, lebih cepat enam bulan dari target tim transisi, yakni Juni 2025.

“Staf kami sekarang hampir 1.082 pegawai dan termasuk kantor wilayah dan UPT. Sekarang kami sudah take off dan on the track,” jelas Pigai.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.

Kemudian, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, kementeriannya siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran pada 2025.

Sejak awal, kata Pigai, Kementerian HAM sudah menyusun program kerja prioritas yang dapat mengakselerasi pencapaian cita-cita Presiden Prabowo.

"Kami staf dan pembantu Presiden yang siap laksanakan perintah! Presiden adalah kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang," ujar Natalius Pigai kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

“Kami kerja juga untuk mendorong atau memberi akselerasi pencapaian cita-cita Presiden melalui program-program prioritas pemerintah,” sambungnya.

Meski begitu, Pigai tidak merincikan langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan bersama jajarannya.

Dia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan program maupun kinerja di Kementerian HAM tidak akan terdampak oleh penghematan anggaran yang akan dilakukan.

“Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah! Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan,” kata Pigai.

Sejumlah program prioritas yang telah dirancang, lanjut Pigai, tetap akan berjalan sesuai jadwal.

Dia mencontohkan penyusunan regulasi induk terkait HAM melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Selain itu, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan penerbitan Keppres tentang Restorative Justice dan Keppres tentang Bisnis dan HAM.

“Kebijakan rekonsiliasi dan perhatian pada kelompok rentan juga tetap jalan. Demikian pula kegiatan tetap kami di PBB paling tidak 4 kali dalam 1 tahun juga jalan,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian HAM mempercepat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penyusunan program kerja prioritas.

Seluruh persiapan infrastruktur dan SDM lebih cepat dari target.

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) juga telah rampung sejak dua bulan lalu.

Selain itu, lanjut Pigai, pelantikan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 telah selesai pada Desember 2024, lebih cepat enam bulan dari target tim transisi, yakni Juni 2025.

JAKARTA, investor.id - Cendikiawan muslim sekaligus akademisi, Prof Komaruddin Hidayat mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) Presiden Prabowo Subianto yang harus diselesaikan, terutama dalam hal penegakan hukum di Indonesia.

"Banyak sekali PR (Pekerjaan Rumah) yang harus diselesaikan, terutama soal penegakan hukum, nepotisme, banyak diwariskan dari pemerintah sebelumnya. Presiden Prabowo harus siap menerimanya," kata Komarudin saat konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Merespons 100 Hari Presiden Prabowo di Griya Gus Dur, Pegangsaan, Jakarta, Selasa (28/1/2025). 

Mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan, bila sektor penegakan hukum tidak bisa diperbaiki, maka rakyat akan merespons dengan cepat.

"Oleh karena itu, kalau kesempatan ini yakni penegakan hukum dilewatkan dan tidak ada progres sementara rakyat memantau lama-lama harapan rakyat akan turun," papar dia.

Itu sebabnya, Komaruddin secara pribadi mendukung slogan Prabowo yang bertekad memberantas korupsi sampai ke akar.

"Kami mendukung pernyataan Prabowo untuk berantas korupsi menegakkan hukum dan menempatkan pembantu berdasarkan meritokrasi itu pendapat saya," urai dia.

Komarudin menyebut, mayoritas rakyat menaruh harapan besar kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu ia berharap Presiden Prabowo bisa menuntaskan sejumlah persoalan negara utamanya di bidang penegakan hukum.

"Saya yakin rakyat mendukung dan berharap betul kepada Presiden Prabowo untuk membenahi kondisi bangsa, kami merasakan banyak sekali PR yang harus diselesaikan, utamanya kaitannya dengan penegakan hukum, nepotisme dan korupsi," tutup dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai, keberadaan pagar laut yang membentang puluhan kilometer di perairan Tangerang, Banten ada pelanggaran hukum. Alissa pun meminta Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas, bukan saling melempar masalah.

"Ya itu clear sekali bahwa ada sesuatu yang salah dalam kasus pagar laut ini. Pertama, secara hukum bagaimana itu ada pelanggaran-pelanggaran," ujar Alissa saat ditemui di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).

Menurut Alissa, munculnya pagar laut itu lantaran ada dugaan perilaku koruptif dari penyelenggara negara. Alissa menilai, terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di area pagar laut ada penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara.

"Ada pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga ini kan dampak dari perilaku koruptif ya, perilaku koruptif itu bukan hanya saya dapat duit berapa dari orang yang menyogok saya atau anggaran negara berapa yang saya ambil, bikan hanyabitu, tetapi penyalahgunaan wewenang," katanya.

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu pun mempertanyakan aparat desa setempat yang membiarkan SHGB terbit di area perairan Tangerang. "Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu," ucapnya.

Jadi pagar laut ini menjadi contoh paling mutakhir bagaimana pemerintah itu sering sekali bertindak di belakang layar dan itu menjadi lebih berbahaya," imbuhnya.

Alissa pun menyoroti saling lempar masalah antarpejabat terkait pagar laut. Menurut Alissa, wajar bila para pejabat lempar masalah terkait pagar laut itu. "Kalau menurut saya pada titik ini karena sudah mulai kepemimpinan baru pasti akan lempar-lemparan ya. Jadi kalau dicari pangkalnya itu pasti lempar-lemparan," ucap Alissa.

Kendati demikian, Alissa menyarankan Pemerintah Prabowo Subianto bisa dapat mengambil keputusan tegas, bukan saling lempar masalah.

"Jadi pemerintah sekarang harus mengambil langkah, nggak bisa lagi mengatakan 'oh itu kerjaan yang lalu.' Ya itu kerjaan lalu dulu, sekarang kekuasaannya ada di beliau-beliau kok. Jadi jangan dilempar ke belakang, ambil saja keputusannya sekarang harus bagaimana," tandasnya.

JAKARTA - Gerak cepat Propam Polda Metro Jaya yang melakukan penempatan khusus (patsus) terhadap empat mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan mendapat apresiasi. Salah satunya dari pemerhati hukum Prof Henry Indraguna.

Patsus ini buntut penyelidikan dugaan kasus pemerasan AKBP Bintoro yang mencapai miliaran rupiah terhadap bos Prodia. Adapun keempat anggota yang ditahan adalah perwira polisi yang sebelumnya berdinas di Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

"Keempat mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan itu inisial B dan G selaku mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sedangkan Z selaku Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel dan inisial ND selaku Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel," ujar Prof Henry Indraguna, Selasa (27/1/2025).

Menurut Prof Henry, semua pihak perlu mendukung tindakan Kapolda Metro Jaya yang berkomitmen menindak tegas segala bentuk pelanggaran terhadap oknum personel secara prosedural, proporsional, dan profesional.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, 4 oknum personel yang telah dipatsus (penempatan khusus) dalam tahap penyelidikan dengan dugaan Penyalahgunaan Wewenang. "Terkait pendalaman peristiwa tersebut, masih terus berjalan dan akan kami usut tuntas," kata Ade Ary.

Seperti diketahui, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal mengakui kasus dugaan pembunuhan dengan tersangka AN dan B yang ditangani mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro sempat mandek. Bintoro telah diperiksa Paminal Polda Metro Jaya.

AKBP Bintoro diperiksa buntut dugaan kasus pemerasan terhadap anak pengusaha. Perwira Menengah itu tengah didalami lebih lanjut perihal pelanggaran etiknya.

Rahmat menyebutkan, kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan saat posisi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan beralih ke AKBP Gogo Galesung. ?Kasus sudah P21 dan tahap dua dilimpah tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan,? terangnya.

JAMBI, iNews.id - Pelaku pencurian motor (curanmor) bersenjata api (senpi) kabur dari tahananPolres Muarojambi. Pelaku  bernama Zulkarnain (26) yang kini diburu polisi.

Dugaan sementara, pelaku kabur dengan memanfaatkan kelengahan petugas penjaga sel Polres Muarojambi.

"Betul. Saat ini keberadaannya sedang dicari petugas," ujar seorang anggota polisi saat dikonfirmasi, Selasa (28/1/2025).

Informasi diperoleh iNews, pelaku Zulkarnain sebelumnya diamankan tim Reskrim Polsek Sekernan, Muarojambi beberapa waktu lalu bersama dua rekannya. Dia menjadi salah satu komplotan bandit curanmor yang meresahkan masyarakat Sekernan.

Dalam melancarkan aks kejahatanny, pelaku kerap menakut-nakuti warga dengan menggunakan senpi rakitan. Seusai beraksi, senpi tersebut disimpan pelaku di rumah kontrakan. Sementara hasil kejahatannya digunakan untuk mengonsumsi narkoba.

Editor: Donald Karouw