Kementerian Hukum RI menyatakan Paulus Tannos berstatus WNI dan tengah diproses untuk segera dipulangkan ke Indonesia dari Singapura terkait dengan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Paulus berstatus WNI karena aturan di Indonesia tak bisa melepaskan status kewarganegaraan. Dia menuturkan Paulus sebelumnya berupaya melakukan perubahan status kewarganegaraan sebanyak dua kali.

Kementerian Hukum RI menyatakan Paulus Tannos berstatus WNI dan tengah diproses untuk segera dipulangkan ke Indonesia dari Singapura terkait dengan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Menteri Hukum Andi Supratman Andi Agtas mengatakan Paulus berstatus WNI karena aturan di Indonesia tak bisa melepaskan status kewarganegaraan. Dia menuturkan Paulus sebelumnya berupaya melakukan perubahan status kewarganegaraan sebanyak dua kali.

"Kami terima bahwa yang bersangkutan juga memiliki status kewarganegaraan negara sahabat, namun berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk lepas kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," kata Supratman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/1).

Selain itu, Kementerian Hukum juga berkoordinasi dengan KPK dan pihak lainnya untuk mengumpulkan dokumen terkait untuk permohonan ekstradisi Paulus Tannos. Dia menuturkan pihaknya optimistis pengajuan ekstradisi itu selesai sebelum tenggat waktu Maret 2025 atau 45 hari.

Sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025. Penangkapan dilakukan oleh lembaga anti rasuah Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Tannos berstatus sebagai buronan KPK sejak 19 Oktober 2021 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

Saat ini ia ditahan setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara. Penahanan sementara ini merupakan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura.

Supratman mengatakan jika pihaknya telah menyerahkan dokumen pengajuan ekstradisi, tetap akan menunggu proses pengadilan di Singapura.

Atas penangkapan tersebut, KPK, Kemenkum, Polri, dan Kejaksaan Agung langsung memulai proses pemenuhan berbagai dokumen dan persyaratan untuk segera memulangkan Tannos ke Indonesia.

KPK menduga kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik tersebut sekitar Rp2,3 triliun.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Paulus Tannos berstatus Warga Negara Indonesia, WNI.

Supratman Andi Agtas mengatakan Paulus berstatus WNI karena aturan di Indonesia tak bisa melepaskan status kewarganegaraan.

Menhum juga mengungkap Paulus 2 kali berupaya mengubah status kewarganegaraan.

Hal itu diungkap Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat konfrensi pers di Jakarta Rabu sore.

Berikut pernyataan Supratman Andi Agtas

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pengambilan sumpah naturalisasi Ole Romeny akan dilakukan 8 Februari 2025. Supratman berharap proses naturalisasi di DPR RI segera selesai.

"Insyaallah tanggal 8 Februari yang akan datang, kita akan mengambil sumpah mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

Supratman mengatakan Ole akan dinaturalisasi bersama dua orang pemain U-20 lainnya. Namun, Supratman tak menyebut dua sosok tersebut.

"Tapi jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan berserta dua orang pemain naturalisasi yang U-20 juga akan diambil sumpahnya," ujarnya.

Supratman memastikan pihaknya mendukung penuh PSSI dan Kemenpora. Dia berharap Indonesia dapat tampil di Piala Dunia.

"Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di piala dunia itu harga mati," tuturnya.

(amw/zap)

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menargetkan daftar nama 44 ribu narapidana calon penerima amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto rampung pekan depan.

Setelah rampung, Supratman menyampaikan akan mengirimkan daftar nama narapidana itu ke Prabowo untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44 ribu. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke presiden," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Ia menegaskan bahwa Kemenkum sangat berhati-hati dalam menetapkan sebanyak 44 ribu nama narapidana tersebut.

Supratman menyebut bahwa narapidana dalam kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok kriminal bersenjata tidak masuk dalam kategori narapidana yang menerima amnesti.

Ia menyatakan narapidana gerakan makar yang menerima amnesti ialah mereka yang bergerak tanpa senjata.

Supratman menekankan bahwa keputusan final perihal amnesti ini berada di tangan Presiden Prabowo.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan presiden. Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian presiden meminta itu, kami pasti lakukan," ucapnya.

Puluhan napi yang dapat amnesti itu terbagi dalam beberapa kategori. Mulai dari kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE, napi sakit berkepanjangan seperti HIV, hingga napi yang mengalami gangguan jiwa.

Selain itu, para napi pengguna narkoba nonpengedar juga akan diberikan amnesti. Namun, napi narkoba yang akan mendapatkan amnesti ini hanya pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pemberian amnesti ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi. Ia yakin kebijakan Prabowo ini jadi keputusan yang humanis.

"Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka, tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin 1 Asta Cita," kata Pigai melalui keterangan persnya.

Sebanyak 34 narapidana beragama Konghucu mendapat remisi khusus pada Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatakan RK I atau pengurangan sebagian masa pidana diberikan sebagai bentuk apresiasi. Di lain sisi, negara menghemat anggaran kebutuhan makan narapidana senilai Rp18,61 juta.

Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari sampai 2 bulan. Kepulauan Bangka Belitung mencatat penerima remisi Imlek terbanyak, yakni 12 narapidana, disusul Kalimantan Barat 7 narapidana, dan Jawa Tengah sebanyak 3 narapidana.

"Sistem pemasyarakatan mengedepankan aspek pembinaan agar warga binaan dapat menyadari kesalahan dan siap kembali ke masyarakat," tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).

Agus menekankan remisi merupakan bentuk penghargaan atas upaya narapidana memperbaiki diri melalui program pembinaan. Ia lalu mendorong penerima remisi untuk terus meningkatkan produktivitas.

Sang menteri juga mengucapkan selamat Imlek kepada para narapidana beragama Konghucu yang merayakan serta mendapatkan remisi. Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada 52 orang pemeluk agama Konghucu dari total 272.106 warga binaan.

"Saya berharap, pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial. Sehingga kembalinya saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat," tandasnya.

Pemberian remisi khusus ini diklaim mengacu pada beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa batas waktu mengajukan ekstradisi untuk buronan kasus e-KTP Paulus Tannos selama 45 hari.

"Saya perlu menegaskan yang pertama bahwa batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh perlengkapan berkas itu 45 hari lama waktu yang dibutuhkan. Dan itu akan berakhir di 3 Maret 2025," kata Supratman dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (29/1/2025).

Supratman meyakini bahwa pengajuan permohonan dapat dilengkapi dalam waktu cepat. Hal itu didukung dengan koordinasi berbagai pihak termasuk KPK.

"Saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat hal tersebut bisa dipenuhi," tegasnya.

Supratman mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam pengurusan dokumen ekstradisi untuk buronan Paulus Tannos. Menurutnya, menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk melengkapi dokumen.



"Nah dokumen itu saat ini kita punya waktu 45 hari, 45 hari itu untuk melengkapi dokumen. Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret ya dalam waktu dekat. Tapi saya gak bisa sampaikan menyangkut soal timeline kesepakatan antara kami semua ya," sebut Supratman.

Menkum juga menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan administrasi dari KPK untuk diteruskan kepada otoritas di Singapura.

Saat ini, kata Supratman, antar kementerian dan aparat penegak hukum terkait sudah membentuk tim untuk pengajuan ekstradisi.

"Saat ini juga tim kerja sudah dibentuk antara kementerian hukum bersama dengan direktur OPHI kemudian juga dari KPK, kepolisian republik Indonesia kejaksaan agung dan kementerian luar negeri. Dan saat ini untuk hal terkait dengan hal ini itu sudah ada timeline yang disepakati bersama oleh seluruh kementerian terkait termasuk dengan KPK," ungkapnya.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan proses ekstradisi Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po ke Indonesia dari Singapura masih berlangsung. Supratman mengatakan penyelesaian berkas ektradisi tersebut paling lama membutuhkan 45 hari.

"Ada kewajiban kita untuk melengkapi dokumen. Nah, dokumen itu saat ini kita punya waktu 45 hari, 45 hari itu untuk melengkapi dokumen," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

Meski memiliki batas waktu yang cukup lama, Supratman meyakini berkas itu akan segera rampung. Dia meyakini berkas akan rampung sebelum batas waktu maksimal, yakni 3 Maret 2025.

"Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret ya, dalam waktu dekat (proses penyelesaian dokumen ekstradisi sudah selesai)," sambungnya.

Supratman menjelaskan setelah dokumen lengkap, Paulus Tannos akan disidang di Singapura. Dia menjelaskan pihaknya tidak bisa ikut campur terkait proses persidangan di Singapura.

"Tapi saya tegaskan bahwa setelah 45 hari tentu proses ini akan berjalan di Pengadilan Singapura. Karena itu kita tunggu setelah dokumennya lengkap," ujarnya.

"Terkait dengan proses persidangan tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura tentu masih ada proses banding," imbuhnya.

Namun, Supratman tak dapat memastikan kapan tepatnya proses ekstradisi itu selesai dilakukan. Meski begitu, dia menekankan tidak ada kendala dalam proses ekstradisi.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan proses ekstradisi tidak bisa dilakukan dengan instan. Dia pun mengatakan telah mempercayakan proses ekstradisi ini ke pejabat yang telah berpengalaman menangani kasus ekstradisi.

"Namanya ekstradisi itu nggak ada yang instan ya. Kita berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur OPHI kepada kita, pengalaman Indonesia untuk mengekstradisi orang yang tersangkut kasus dalam negeri selama ini baru 4 orang. Ya baru 4 orang," ungkapnya.

"Kita diminta teman-teman dari negara-negara sahabat untuk mengekstradisi warga negaranya, kita sudah melakukannya 20 kali. Tapi khusus dengan Singapura, ini pengalaman pertama pasca kita menandatangani perjanjian ekstradisi tahun 2022 yang kita ratifikasi tahun 2023," imbuhnya.

(amw/zap)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos, masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Andi mengatakan Paulus pernah dua kali mengajukan perubahan status warga negara.

"Ada dua kali yang bersangkutan ingin mengajukan melepaskan kewarganegaraan, tetapi, sampai hari ini, yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan," kata Agus di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

"Karena itu, status kewarganegaraan atas nama Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," sambungnya.

Andi mengatakan Paulus masih berstatus WNI lantaran Indonesia tak bisa secara otomatis melepaskan status kewarganegaraan. Andi mengatakan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal.

"Yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ujarnya.

Andi mengatakan sampai 2018, paspor Paulus Tanoos masih atas nama Tjhin Thian Po. Dia menegaskan Paulus pernah melakukan perubahan tersebut dua kali.

Lebih lanjut, Agus mengatakan pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia dari Singapura masih diproses. Dia mengatakan pengajuan ekstradisi terhadap Paulus Tannos paling lama dilakukan 45 hari.

"Batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu, itu 45 hari, lama waktu yang dibutuhkan 45 hari. Dan itu nanti akan berakhir di 3 Maret 2025," ucapnya.

Paulus Tannos Ditahan Sementara di Singapura

KBRI di Singapura memfasilitasi proses penahanan sementara (provisional arrest) terhadap buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT). KBRI Singapura memfasilitasi penahanan di Changi Prison selama 45 hari ke depan.

Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyampaikan bahwa penahanan sementara ini merupakan langkah awal dalam proses ekstradisi Paulus Tannos.

"Provisional arrest dikabulkan untuk jangka waktu 45 hari. Dalam periode ini, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait akan melengkapi formal request dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi," ujar Suryo, seperti dilansir Antara, Jumat (24/1).

Penahanan tersebut dilakukan setelah pengadilan Singapura mengabulkan permintaan provisional arrest request (PAR) dari pemerintah Indonesia pada 17 Januari 2025.

KBRI Singapura bekerja sama dengan atase Kejaksaan dan atase Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memfasilitasi proses PAR sejak awal melalui koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung Singapura dan lembaga antikorupsi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

"Ini merupakan implementasi pertama Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, yang menunjukkan komitmen kedua negara dalam menegakkan hukum dan hasil kesepakatan bilateral," tambahnya.

Simak juga Video: Penjelasan Yusril soal Paulus Tannos yang Pindah Jadi WN Afsel

[Gambas:Video 20detik]

(amw/taa)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan menunggu proses persidangan di Singapura terhadap Paulus Tannos sebelum melakukan ekstradisi. Supratman mengatakan pihaknya tidak bisa ikut campur terkait proses persidangan tersebut.

"Terkait dengan proses persidangan tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura tentu masih ada proses banding," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

Supratman mengatakan pemerintah memiliki waktu 45 hari untuk melengkapi dokumen ekstradisi Paulus Tannos. Dia menargetkan dokumen tersebut lengkap sebelum 3 Maret 2025.

"Setelah 45 hari proses ini akan berjalan di pengadilan Singapura, karena itu, kita tunggu setelah dokumennya lengkap," ucapnya.

Sidang untuk Pastikan Identitas

Sementara itu, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan terkait adanya proses persidangan yang harus dilakukan di Singapura. Widodo mengatakan hal itu untuk memastikan kebenaran identitas Paulus Tannos.

"Ya kan untuk para pihaknya itu, untuk memastikan yang bersangkutan ini benar-benar identitasnya benar dan sebagainya. Dan itu hukum nasionalnya Singapura," ungkapnya.

"Kita kan harus menghormati sebagai negara sahabat kan, dan kita sebagai negara hukum. Dan itu bagian dari komitmen kita ketika perjanjian ekstradisi itu ditandatangani," sambungnya.

Namun, Widodo mengatakan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kalah dalam proses sidang tersebut. Namun, dia mengatakan pemerintah akan berusaha melengkapi dokumen ekstradisi.

"Ya ada, potensi (kalah sidang), potensi pasti ada. Tetapi kan paling tidak kita berusaha maksimal untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada," ujarnya.

Meski begitu, Widodo mengaku enggan berandai-andai. Saat ini, kata dia, pemerintah akan mengupayakan berbagai hal agar proses ekstradisi berjalan lancar.

"Kita nggak berpikir ke arah sana. Kita berpikir optimis bahwa semua dokumen bisa dilengkapi, dan secara prosedural bisa dikembalikan. Dan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan konsep negara hukum kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Widodo mengatakan adanya peluang perpanjangan waktu perlengkapan dokumen ekstradisi, jika melebihi 45 hari. Dia pun meminta publik untuk menunggu proses ekstradisi selesai.

"Berdasarkan perjanjian itu, ada kemungkinan bisa ada perpanjangannya. Tidak (mengulang). Kita hanya melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukannya," tuturnya.

(amw/zap)

Jakarta -

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (imipas) memberikan remisi khusus kepada narapidana yang beragama Konghucu pada hari Imlek. Sebanyak 34 narapidana di sejumlah wilayah Indonesia mendapat remisi khusus I atau pengurangan sebagian masa pidana.

Dalam keterangan resmi Kementerian Imipas, Rabu (29/1/2025), berdasarkan sistem database Pemasyarakatan per 17 Januari 2025, terdapat total 272.106 tahanan anak, narapidana, dan anak binaan, di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 52 orang beragama Konghucu.

Pemberian remisi ini disebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas perilaku baik narapidana. Tetapi juga menghemat anggaran negara yang dialokasikan untuk kebutuhan makan narapidana sejumlah Rp 18.615.000 (juta).

Adapun besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai 15 hari hingga 2 bulan. Wilayah Kepulauan Bangka Belitung mencatat penerima RK Imlek terbanyak, yaitu 12 narapidana, kemudian Kalimantan Barat sebanyak 7 narapidana, dan Jawa Tengah sebanyak 3 narapidana.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto mengatakan remisi merupakan bentuk penghargaan atas upaya narapidana dalam memperbaiki diri melalui program pembinaan. Sistem pemasyarakatan, katanya, mengutamakan pembinaan.

"Sistem pemasyarakatan mengedepankan aspek pembinaan agar warga binaan dapat menyadari kesalahan dan siap kembali ke masyarakat," ucap Agus dalam siaran persnya.

Agus mengatakan pemberian remisi ini sebagai wujud nyata pelaksanaan program akselerasi Kementerian Imipas dalam mengatasi kondisi kelebihan penghuni atau overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Dia juga mendorong penerima remisi untuk terus meningkatkan produktivitas dan memperbaiki diri.

"Saya berharap, pembinaan yang telah Saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas Saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial, sehingga kembalinya Saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat," lanjutnya.

Kementerian Imipas mengatakan pemberian remisi ini didasari pada beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

(zap/idh)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan wacana pemberian amnesti dilakukan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan gerakan makar nonsenjata. Andi mengatakan amnesti tidak diberikan kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kalau yang OPM, yang kriminal bersenjata, kita nggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi nonsenjata," kata Andi di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

Andi mengatakan wacana pemberian amnesti itu telah disepakati bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun dia mengaku pihak-pihak penerima amnesti dapat berubah jika terdapat arahan dari Presiden.

"Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan," ujarnya.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan Presiden, kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu (pemberian amnesti ke KKB), kami pasti lakukan," sambung dia.

Andi mengatakan pemberian amnesti tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dia pun meminta untuk menunggu hingga pekan depan terkait pemberian amnesti itu.

"Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44 ribu nama. Nah, karena itu, tunggu kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44 ribu," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku wacana amnesti ke KKB sudah pernah dibahas dengan Presiden Prabowo. Hal itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam rapat terbatas.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril dilansir dari 20detik.

Yusril menganggap wacana ini menjadi harapan untuk menemukan solusi bagi Papua. Namun pihaknya masih mengkaji rencana tersebut secara hati-hati.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," jelasnya.

Simak juga Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-hati

[Gambas:Video 20detik]

(amw/taa)