JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada proses persidangan yang harus dilewati dalam proses ekstradisi tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos.

Menurut Supratman, persidangan di Pengadilan Singapura itu akan digelar setelah pemerintah Indonesia melengkapi dokumen yang menjadi syarat ekstradisi.

“Waktu 45 hari adalah waktu untuk kita melengkapi dokumen. Setelah 45 hari, tentu proses ini akan berjalan di Pengadilan Singapura. Karena itu, kita tunggu setelah dokumennya lengkap,” ujar Supratman kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dalam proses ini, kata Supratman, pihaknya tidak bisa ikut campur dalam proses persidangan tersebut dan hanya bisa menunggu hasil akhir putusan pengadilan.

“Terkait dengan proses persidangan, tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai, ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura, tentu masih ada proses banding,” kata Supratman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan bahwa persidangan tersebut adalah tahapan untuk menguji kebenaran identitas Paulus.

“Ya, kan untuk para pihaknya itu memastikan yang bersangkutan ini benar-benar identitasnya dan sebagainya. Dan itu hukum nasionalnya Singapura,” kata Widodo, Rabu.

“Kita kan harus menghormati sebagai negara sahabat, kan. Dan itu bagian dari komitmen kita ketika perjanjian ekstradisi itu ditandatangani,” sambungnya.

Widodo pun membenarkan bahwa masih ada potensi Indonesia kalah dalam proses persidangan tersebut.

Atas dasar itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.

“Ya, ada potensi, potensi pasti ada. Tetapi kan paling tidak kita berusaha maksimal untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada,” ucap Widodo.

Meski begitu, Widodo menegaskan pemerintah optimistis bisa memulangkan Tannos.

Dia bahkan enggan berandai-andai jika nantinya Indonesia kalah di Pengadilan Singapura.

“Kita enggak berpikir ke arah sana. Kita berpikir optimis bahwa semua dokumen bisa dilengkapi dan secara prosedural bisa dikembalikan, dan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan konsep negara hukum kita,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan penyerang Oxford United Ole Romeny akan disumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 8 Februari 2025.

Ia menuturkan proses naturalisasi Ole saat ini terus berjalan, yang diharapkan segera selesai, terutama proses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tapi jadwal yang bersangkutan akan diambil sumpahnya pada 8 Februari," ucap Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selain Ole, dia mengungkapkan akan terdapat pula dua orang pemain naturalisasi U-20, yakni Tim Geypens dan Dion Mark, yang akan diambil sumpah pada saat yang sama.

Menkum menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di piala dunia itu harga mati," tutur dia menekankan.

Sebelumnya, Bek Royal Antwerp Jairo Reidewald dan penyerang Oxford United Ole Romeny dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan segera berseragam tim nasional (timnas) Indonesia.

Erick mengatakan saat ini proses naturalisasi Reidewald dalam tahap penjajakan yang positif, sementara Ole dipastikan akan segera menjalani sumpah kewarganegaraan usai sebelumnya telah menyelesaikan tes kesehatan.

"Saya rasa pelatih Patrick Kluivert tidak bicara jumlah (pemain naturalisasi) kemarin, tapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu yang respons itu Jairo Riedewald, tetap kan (masih) proses," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin (13/1).

"Ole sudah cek kesehatan sudah ke kedutaan besar, tinggal menunggu sumpah WNI," imbuh mantan Presiden Inter Milan tersebut.

Erick menegaskan bahwa saat ini sejumlah pemain naturalisasi memang sedang dalam tahap proses, oleh sebab itu ia meminta kepada publik untuk tetap sabar menunggu semua proses yang sedang diselesaikan.

Terlebih berbagai pihak mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Presiden Prabowo Subianto mendukung setiap langkah yang tengah ditempuh oleh PSSI.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum sebut Ole Romeny akan disumpah jadi WNI pada awal Februari

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa 44.000 daftar nama penerima amnesti akan rampung pada pekan depan. Daftar nama penerima amnesti tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Nah karena itu tunggu kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden," kata Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Supratman menekankan bahwa narapidana Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok kriminal bersenjata tidak akan mendapatkan amnesti.

"Kalau yang OPM, yang kriminal bersenjata, kita gak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi non-senjata. Ini teman-teman aktivis biasalah kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya," jelasnya.



Meski begitu, kata Supratman, keputusan pemberian amnesti berada di tangan Presiden Prabowo.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan Presiden. Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan," kata Supratman.

"Karena kan keputusannya finalnya itu di Presiden, bukan di saya, bukan di siapapun. Tapi ini otoritasnya Presiden," tandasnya.

SEMARANG, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menghadiri perayaan Imlek di Kelenteng Sam Poo Kong, Kota Semarang, Rabu (29/1/2025). 

Bagi Yusril, tempat ibadah tersebut sarat makna toleransi dan keberagaman, terutama antara Islam dan Konghucu yang hidup damai berdampingan.

Dia menuturkan, di dalam kelenteng ini ada makam nakhoda Wang Jing Hong, yang merupakan seorang Muslim dan tokoh penting dalam sejarah pelayaran di Semarang sekaligus menjadi simbol toleransi beragama.

“Kelenteng Sam Poo Kong menggambarkan toleransi, di masa lalu antara agama Islam dan agama Konghucu hidup berdampingan secara damai. Saya kira di masa-masa yang akan datang toleransi akan terus terjaga," kata Yusril saat menghadiri perayaan Imlek 2025 di Kelenteng Sam Poo Kong, Kota Semarang. 

Selain itu, Kelenteng Sam Poo Kong juga dinilai memiliki cerita tersendiri, bukan tempat baru baginya. Dia pernah melawat di sana ketika pembuatan film Laksamana Cheng Ho pada 2014. 

Dalam film tersebut, Yusril berperan sebagai Admiral Zheng He. “Syutingnya enggak di sini, tapi di China dan Thailand. Di sini tetap kami datangi, kami pelajari sampai pembuatan film itu selesai,” katanya.

Ketua Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Mulyadi menyambut antusias kedatangan mendadak Yusril. “Saya rasa suatu kehormatan bagi destinasi wisata di Jawa Tengah seperti kami dihadiri pejabat senior seperti Pak Yusril,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Yusril Ihza Mahendra singgah ke Kota Semarang setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat darurat akibat cuaca buruk.  

Saat itu pesawat yang ditumpangi Yusril dalam perjalanan dari Makassar menuju Jakarta. Pesawat terpaksa mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani Semarang. "Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang," ujar Yusril. 

Editor: Kastolani Marzuki

Akan tetapi, yang kami proses sekarang itu tidak termasuk yang gerakan bersenjata.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengampunan (amnesti) untuk narapidana (napi) yang akan diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto ditujukan kepada kelompok terduga gerakan makar nonsenjata.

Pernyataan tersebut merespons adanya rencana pemberian amnesti terhadap napi terkait dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

"Kalau rencana, ya bisa saja, itu bisa saja. Akan tetapi, yang kami proses sekarang itu tidak termasuk yang gerakan bersenjata," ungkap Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Apabila nantinya terdapat usulan pemberian amnesti terhadap KKB, dia mengaku hal tersebut akan kembali lagi kepada Presiden lantaran amnesti merupakan prerogatif kepala negara.

Saat ini Kemenkum telah memiliki 44.000 nama napi yang akan diajukan untuk menerima amnesti dari Presiden. Namun, pihaknya masih terus memverifikasi nama-nama tersebut.

Setelah verifikasi selesai, pihaknya akan mengirimkan puluhan ribu nama itu kepada Presiden Prabowo.

Meski terdapat banyak nama, dia menekankan bahwa belum ada nama napi KKB dalam daftar 44.000 napi yang saat ini sedang diverifikasi untuk menerima amnesti.

"Kami sepakat bahwa untuk saat ini bagi gerakan bersenjata itu tidak dilakukan pengajuan amnesti kepada Presiden," kata Menkum.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan (amnesti) bagi narapidana terkait dengan KKB di Papua sebagai upaya baru dalam menciptakan perdamaian di Tanah Papua.

"Kami menilai langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada tahanan politik asal Papua merupakan pendekatan baru dalam upaya menciptakan perdamaian di Tanah Papua," kata Indrajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Legislator asal Papua Selatan ini juga menilai langkah tersebut bisa menjadi pintu pembuka untuk mengakhiri konflik bersenjata secara permanen di Bumi Cendrawasih.

Indrajaya mengingatkan langkah mewujudkan perdamaian abadi di Tanah Papua tidak boleh berhenti pada sekadar pemberian amnesti saja. Dalam waktu dekat, pemberian amnesti harus diikuti dengan jalan dialog kemanusiaan pemerintah dengan pemangku kepentingan di Papua.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan penyerang Oxford United Ole Romeny akan disumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 8 Februari 2025.

Ia menuturkan proses naturalisasi Ole saat ini terus berjalan, yang diharapkan segera selesai, terutama proses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tapi jadwal yang bersangkutan akan diambil sumpahnya pada 8 Februari," ucap Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selain Ole, dia mengungkapkan akan terdapat pula dua orang pemain naturalisasi U-20, yakni Tim Geypens dan Dion Mark, yang akan diambil sumpah pada saat yang sama.

Menkum menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di piala dunia itu harga mati," tutur dia menekankan.

Sebelumnya, Bek Royal Antwerp Jairo Reidewald dan penyerang Oxford United Ole Romeny dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan segera berseragam tim nasional (timnas) Indonesia.

Erick mengatakan saat ini proses naturalisasi Reidewald dalam tahap penjajakan yang positif, sementara Ole dipastikan akan segera menjalani sumpah kewarganegaraan usai sebelumnya telah menyelesaikan tes kesehatan.

"Saya rasa pelatih Patrick Kluivert tidak bicara jumlah (pemain naturalisasi) kemarin, tapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu yang respons itu Jairo Riedewald, tetap kan (masih) proses," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin (13/1).

"Ole sudah cek kesehatan sudah ke kedutaan besar, tinggal menunggu sumpah WNI," imbuh mantan Presiden Inter Milan tersebut.

Erick menegaskan bahwa saat ini sejumlah pemain naturalisasi memang sedang dalam tahap proses, oleh sebab itu ia meminta kepada publik untuk tetap sabar menunggu semua proses yang sedang diselesaikan.

Terlebih berbagai pihak mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Presiden Prabowo Subianto mendukung setiap langkah yang tengah ditempuh oleh PSSI.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Kepolisian Resor Muaro Jambi, Provinsi Jambi hingga saat ini masih mengejar seorang tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kabur dari sel.

Kasubbid Penmas Polda Jambi Kompol Amin Nasution di Jambi, Selasa, mengatakan sampai dengan saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap tahanan itu.

Polres Muaro Jambi juga telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan tahanan curanmor yang kabur tersebut.

Selain melakukan pencarian terhadap tahanan, Propam Polres Muaro Jambi juga memeriksa personel yang berjaga di sel saat kejadian seorang tahanan kabur.

"Propam Polres Muaro Jambi sedang melakukan pemeriksaan internal," kata Amin.

Apabila ditemukan kelalaian, katanya, maka personel yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Tahanan Polres Muaro Jambi yang kabur itu merupakan tahanan titipan Polsek Sekernan. Tahanan itu terlibat kasus curanmor dengan menggunakan senjata api.

Tahanan tersebut bernama Zul, warga Sekernan, Muaro Jambi, berusia 26 tahun.

Berdasarkan olah TKP, tahanan kabur dengan cara memanjat dek dan menjebol plafon. Kejadian ini pada Minggu (26/1).

Kasi Humas Polres Muaro Jambi Iptu Saaluddin menegaskan saat ini Polres Muaro Jambi masih melakukan pengejaran terhadap tahanan yang kabur itu.

Polisi meminta warga untuk waspada dan segera melapor ke kepolisian jika melihat tahanan tersebut di sekitar lingkungan tempat tinggal warga.

Brebes, iNewsSoloraya.id - Kasus perselingkuhan yang menyeret oknum Polwan Polres Brebes, yakni Briptu UF, akhirnya bergulir ke persidangan Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Sidang pertama digelar Polres Brebes pada 17 Desember 2024, dipimpin Wakapolres Brebes Kompol Dodiawan. Namun, sidang kedua yang dijadwalkan digelar pada 23 Desember 2024 lalu, ternyata batal dilakukan. 

Kuasa hukum pelapor yakni Bripka AWB yang merupakan suami terlapor Briptu UF, Suskoco SH mengaku, sampai kini pihaknya belum mendapat informasi apapun soal kapan sidang akan dilanjutkan.

"Kami belum mendapat kabar kapan sidang akan dilanjutkan. Kalau sudah ada putusan, sampai sekarang kami belum menerima salinan putusannya," ungkap Suskoco, dalam keterangan pers, Rabu (29/1/2025).

Untuk itu, pihaknya meminta agar pihak Polres Brebes untuk transparan dalam kasus ini, sehingga kliennya dapat salinan putusan dan kepastian hukum soal kasus perselingkuhan yang dilaporkannya. 

Kasus perselingkuhan Briptu UF terjadi pada Jumat (29/12/2023) sekira pukul 21.00 WIB, kliennya bersama dengan dua temannya hendak ke rumah istrinya di Perum Bliving/ Bhayangkara Residence. 

Namun,  AWB kaget saat mengetahui ada DS yang menjadi pria idaman lain istrinya itu berada di dalam rumah. Melihat DS, AWB pun bersama dengan rekannya yang juga anggota polisi, akhirnya mengamati dari luar.

Memasuki hari Sabtu (30/12/2023) sekira pukul 01.00 wib, DS dan UF memasuki kamar tidur.  AWB dan dua rekannya bersama satpam perumahan pun melakukan penggerebekan. 

Saat itu, pintu dibuka oleh UF, dan DS bersembunyi di belakang pintu kamar akhirnya diketahui oleh AWB. Pada saat hendak mengamankan DS, AWB justru mendapatkan tindak penganiayaan oleh istrinya, mulai dari pukulan, jambakan maupun yang lainnya. Hingga akhirnya tim Propam datang dan mengamankan UF dan DS ke Polres Tegal. 

Djelaskan, UF dan DS menjalani hukuman 2 bulan penjara atas kasus perzinahan, yang dilaporkan AWB pada awal tahun 2023 silam. Saat itu, UF dan DS kepergok selingkuh di sebuah hotel di Kota Tegal. 

Rupanya, vonis dan hukuman penjara 2 bulan yang telah dijalani itu, tidak membuat keduanya jera. Mereka kembali melanjutkan perselingkuhan. 

Perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polwan ini, kata Suskoco, jelas mencoreng nama baik institusi Polri. Apalagi perbuatannya kembali diulang untuk kali kedua.

Kliennya AWB berharap ada hukuman yang tegas dan setimpal atas perbuatan perzinahan yang dilakukan istrinya itu. 

‘’Saat kasus pertama, UF hanya dimutasi dari Polres Tegal ke Polres Brebes. Klien saya berharap, adanya kasus kedua ini hukuman lebih berat lagi harusnya dijatuhkan pada UF berupa sanksi paling keras, PTDH dari dinas Polri,’’ terang. 

Namun, sampai kasusnya masuk persidangan KKEP, kata Suskoco, pihaknya belum menerima kabar soal putusan persidangan tersebut. 

"Kami hanya mendengar informasi yang bersliweran di luar, tapi belum menerima informasi resmi dari pihak kepolisian, apalagi salinan putusan Sidang KKEP," pungkasnya.

Editor : zainal arifin

Sebagai negara tetangga, bersahabat, dan punya kepentingan masing-masing di kedua belah pihak, saya yakin dan percaya prosesnya, kita berdoa bersama ya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas meyakini proses pengajuan ekstradisi Indonesia terhadap buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin berjalan lancar meski Tannos memiliki paspor Republik Guinea-Bissau.

Adapun terdapat kabar bahwa Guinea-Bissau juga mengajukan ekstradisi Tannos kepada Singapura, namun Supratman optimistis permohonan Indonesia yang akan dipenuhi oleh pemerintah Singapura, terutama karena Tannos melakukan tindak pidana di Indonesia dan masih berstatus warga negara Indonesia (WNI).

"Pemerintah Singapura sudah sangat kooperatif dengan permintaan yang dilakukan oleh teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sehingga yang bersangkutan sekarang sudah ditahan," kata Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian saat ditanya mengenai percepatan proses ekstradisi agar tidak didahului oleh pemerintah Guinea-Bissau, dirinya mengaku hal tersebut merupakan langkah teknis dari proses pengajuan ekstradisi, yang merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri RI.

Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, kata dia, hanya mengurus administrasi proses pengajuan ekstradisi Tannos dan status kewarganegaraannya.

Dalam melengkapi dokumen administrasi pengajuan ekstradisi Tannos, ia menyebutkan pihaknya memiliki waktu 45 hari atau paling lambat diserahkan ke pemerintah Singapura pada 3 Maret 2025.

Sejauh ini, Menkum menuturkan Indonesia sudah pernah melakukan proses ekstradisi terhadap empat orang yang tersangkut kasus di dalam negeri.

Berdasarkan pengalaman tersebut, penyelesaian proses ekstradisi menghabiskan waktu yang beragam, yakni 2 tahun hingga 8 tahun.

Dirinya menjelaskan pengajuan ekstradisi Indonesia ke Singapura baru dilakukan pertama kali, namun ia yakin Negara Merlion bisa menyetujui permohonan Indonesia.

"Sebagai negara tetangga, bersahabat, dan punya kepentingan masing-masing di kedua belah pihak, saya yakin dan percaya prosesnya, kita berdoa bersama ya," ucapnya.

Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP elektronik. Tannos telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Selanjutnya, Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga anti-korupsi Singapura. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.

Lalu pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan proses ekstradisi Tannos.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi -

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Dzikir Al-Fath, Kota Sukabumi dalam rangka Seminar Kebudayaan dan Pembukaan Festival Main Bola Lengeun Seneu (Boles) sebagai WBTBI tingkat nasional.

Pantauan detikJabar, Fadli Zon disambut dengan upacara ngagotong (mengangkat) lisung dan pencak silat. Sebelum membuka acara, Fadli juga sempat menjajal langsung permainan bola tangan api atau bola lengeun seneu.

Sebelum memegang bola api, Fadli terlebih dahulu membasahi tangannya dengan air yang di dalamnya mengandung daun sirih, bawang putih dan jeruk nipis. Kemudian ia mencoba dua kali permainan bola api hingga bola api itu masuk ke gawang.

"Ya, itu menarik dan itu ada tekniknya. Saya kira ini juga tentu dengan satu pengamanan teknik memainkan bola api itu bisa kita gunakan sebagai sarana olahraga yang unik dan khas. Itu hanya ada di Indonesia saya kira," kata Fadli kepada detikJabar di lokasi, Rabu (29/1/2025).

Selain mencoba permainan tradisional boles, Fadli juga mengunjungi Museum Prabu Siliwangi yang masih berada satu kawasan dengan pondok pesantren. Menurutnya, budaya di ponpes tersebut terjaga dengan baik dan patut menjadi contoh bagi ponpes lainnya.

"Nah menurut saya ini merupakan kearifan lokal yang saya kira sangat unik dan khas, tentu perlu ada pengembangan dan juga pemanfaatan. Saya apresiasi sekali ekpresi-ekspresi budaya itu dipelihara dengan baik begitu pun juga dengan museum yang mempunyai sejumlah artepak menjadi tempat untuk pembelajaran bagi para santri maupun masyarakat lainnya," ujarnya.

"Kita berharap pesantren-pesantren juga lebih banyak mengembangkan budaya terutama yang sesuai dengan budaya di daerah masing-masing atau kearifan lokal masing-masing," sambung Fadli.

Pihaknya juga menyoroti tentang upaya pengelolaan museum misalnya dengan melakukan pelatihan kurator dan edukator museum. "Mereka yang menjadi edukator harus mengerti artefak itu sendiri," katanya.

Ke depan, pihaknya akan meningkatkan SDM untuk di museum agar museum itu tidak hanya memajang barang tetapi ada proses kurasi terhadap koleksi-koleksi yang ada sekaligus tata kelola dari museum itu.

"Termasuk kita juga membuat grading atau standardisasi untuk museum karena ke depan kita ingin museum ini semakin meningkat standardisasinya, makanya kita perbaiki dulu museum-museum di pusat supaya menjadi contoh bagi daerah lain," jelasnya.

Dia menekankan kemajuan kebudayaan di Indonesia menjadi tugas semua pihak tak hanya pemerintah, termasuk swasta, perorangan, pesantren atau sekolah dan masyarakat.

"Kita berharap ini bisa menjadi inspirasi semua kebudayaan yang ada di sini, bisa menjadi inspirasi bagi pesantren-pesantren lain," tutupnya.

Sementara itu, di hari yang sama, Fadli Zon mencanangkan rencana menjadikan rumah pengasingan Bung Hatta dan Sutan Sjahrir di Sukabumi sebagai museum. Bangunan yang kini berada di bawah pengelolaan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri ini merupakan situs bersejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kota dan diharapkan dapat naik statusnya menjadi cagar budaya provinsi hingga nasional.

"Alhamdulillah, kita bisa mengunjungi rumah pengasingan Bung Hatta dan Bung Sjahrir di Sukabumi yang sekarang menjadi bagian dari Setukpa. Ini merupakan rumah bersejarah dengan kondisi yang relatif baik. Kami berharap statusnya bisa ditingkatkan menjadi cagar budaya provinsi dan nasional," ujar Fadli Zon usai meninjau rumah tahanan Bung Hatta-Bung Sjahrir di Jalan Bhayangkara, Kota Sukabumi, Rabu (29/1/2025).

Fadli Zon menekankan pentingnya menjadikan rumah ini sebagai museum yang dapat mengabadikan sejarah pengasingan Bung Hatta dan Sjahrir pada masa penjajahan Jepang. Ia menjelaskan bahwa kedua tokoh ini sebelumnya diasingkan ke Boven Digoel, kemudian ke Banda Neira bersama Iwa Kusumasumantri dan dr. Tjipto Mangunkusumo, sebelum akhirnya dipindahkan ke Sukabumi.

"Rumah ini bisa menjadi bagian dari rangkaian sejarah perjalanan Bung Hatta dan Sjahrir. Kita tahu bahwa Bung Karno diasingkan ke Bengkulu dan berbagai tempat lain yang kini menjadi situs bersejarah. Begitu pula dengan Bung Hatta dan Sjahrir, yang merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan," tambahnya.

Fadli Zon juga menyoroti perlunya kajian mendalam oleh para sejarawan dan ahli untuk menentukan narasi yang akan disajikan dalam museum ini. Ia menegaskan bahwa pemugaran situs harus tetap mempertahankan keaslian bangunan, sesuai dengan standar pelestarian cagar budaya.

"Kita perlu membuat kajian mendalam terkait periode ini, karena sering kali kurang dibahas. Bung Hatta dan Bung Karno memiliki hubungan yang relatif dekat dengan Jepang, terutama ketika ada janji-janji kemerdekaan seperti pembentukan BPUPKI dan PPKI. Ini bisa menjadi bagian dari edukasi sejarah yang lebih komprehensif," katanya.

Lebih lanjut, Fadli Zon mengungkapkan bahwa Kementerian Kebudayaan akan berkoordinasi dengan Balai Kebudayaan Jawa Barat, para sejarawan, serta pimpinan Polri untuk merevitalisasi situs ini.

"Kami akan berdiskusi dengan pimpinan Polri agar tempat ini bisa diaktivasi sebagai museum. Tidak hanya sebagai destinasi wisata sejarah, tetapi juga sebagai tempat pembelajaran tentang peran Bung Hatta dan Bung Sjahrir dalam perjuangan bangsa," ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya revitalisasi, Fadli Zon juga mengusulkan rekonstruksi interior rumah, termasuk replika kursi dan tempat tidur yang sesuai dengan kondisi aslinya.

"Dari segi bangunan, ini masih asli, dibangun sekitar tahun 1917 dengan gaya khas Hindia Belanda. Struktur seperti plafon tinggi, bentuk pintu, dan denah rumah masih sesuai dengan bentuk awalnya. Kami ingin menghidupkan kembali cerita sejarahnya di tempat ini," jelasnya.

Rencana ini juga mencakup kemungkinan pemasangan patung Bung Hatta dan Bung Sjahrir di lokasi sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas sejarah situs tersebut.

"Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan rumah pengasingan Bung Hatta dan Sjahrir dapat menjadi salah satu pusat pembelajaran sejarah nasional, sekaligus destinasi wisata budaya yang menarik bagi masyarakat," kata dia.

Kepala Setukpa Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Dirin menyambut baik rencana tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait sial pengadaan barang replika.

"Ya hari ini suatu kehormatan bagi saya dan Setukpa karena beliau Menteri Kebudayaan berkenan hadir ke sini melihat secara langsung rumah pengasingan Bung Sjahrir dan Bung Hatta. Kita berharap setelah ada kunjungan beliau, program revitalisasi bisa terwujud," kata Dirin.

"Kebetulan ini juga sudah dijadikan cagar budaya. Jadi revitalisasi termasuk kajian-kajian mana yang harus ada di sini, yang sekarang masih kosong. Dan saya berharap nanti ada kontribusi yang signifikan dari instansi terkait berkaitan cagar budaya ini dalam pengadaan replika atau barang-barang yang ada di sini," sambungnya.

(orb/orb)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan wacana pemberian amnesti dilakukan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan gerakan makar non-senjata. Andi mengatakan amnesti tidak diberikan kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kalau yang OPM, yang kriminal bersenjata, kita nggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi non-senjata," kata Andi di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

Andi mengatakan wacana pemberian amnesti itu telah disepakati bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengaku pihak-pihak penerima amnesti dapat berubah jika terdapat arahan dari Presiden.

"Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan," ujarnya.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan Presiden, kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu (pemberian amnesti ke KKB), kami pasti lakukan," sambung dia.

Andi mengatakan pemberian amnesti tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dia pun meminta untuk menunggu hingga pekan depan terkait pemberian amnesti itu.

"Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Nah karena itu tunggu kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44.000," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku wacana amnesti ke KKB sudah pernah dibahas dengan Presiden Prabowo. Hal itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam rapat terbatas.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril dilansir dari 20detik.

Yusril menganggap wacana ini menjadi harapan untuk menemukan solusi bagi Papua. Namun pihaknya masih mengkaji rencana tersebut secara hati-hati.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," jelasnya.

Simak juga Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

[Gambas:Video 20detik]

(amw/taa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk dalam daftar pertimbangan pemberian amnesti oleh pemerintah.

Menurut Supratman, amnesti tersebut rencananya hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

“Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dia mencontohkan, kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.

Hal ini pun telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” kata Supratman.

Supratman menerangkan bahwa saat ini Kementerian Hukum sedang memverifikasi 44.000 nama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti.

“Amnesti lagi ditangani Direktur Pidana Ditjen AHU. Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Tunggu kira-kira minggu depan. Saya sudah minta untuk segera menyelesaikan verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden,” ungkap Supratman.

Meski begitu, lanjut Supratman, pemerintah masih berpeluang memberikan amnesti kepada kelompok kekerasan bersenjata jika nantinya Presiden Prabowo memerintahkannya.

“Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ujar Supratman.

Penjelasan Supratman soal tidak diberikannya amnesti untuk kelompok bersenjata di Papua berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Yusril mengatakan bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya.