JAKARTA, KOMPAS.com - Terjadi silang pendapat antara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai rencana pemberian amnesti bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Supratman menegaskan bahwa KKB tidak termasuk dalam daftar yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah.

Ia menyatakan bahwa amnesti tersebut hanya akan diberikan kepada individu yang diduga terlibat dalam kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

"Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, saat konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, pada Rabu (29/1/2025).

Menurut Supratman, kelompok yang dimaksud adalah aktivis yang menyampaikan ekspresi mereka mengenai persoalan di Papua.

Ia menyebut, keputusan ini telah disepakati dalam pembahasan pemerintah dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” ujarnya.

Namun, Supratman juga menyatakan bahwa pemerintah masih membuka kemungkinan memberikan amnesti kepada kelompok bersenjata jika Presiden Prabowo memerintahkan hal tersebut.

"Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ucapnya.

Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra menilai pemberian amnesti bagi KKB sebagai harapan baru untuk menemukan solusi bagi konflik di Papua.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengedepankan hukum dan hak asasi manusia.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, pada Rabu (22/1/2025).

Yusril juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendukung pemberian amnesti kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM," ujarnya.

Yusril menekankan bahwa pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, baik terhadap aparat kepolisian dan TNI maupun terhadap masyarakat sipil, akan diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan memastikan Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po masih berstatus warga negara Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, buronan kasus korupsi KTP-el tersebut segera diekstradisi dari Singapura untuk kebutuhan penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," kata Supratman di Jakarta, Rabu (29/1/2025). Supratman menerangkan, dari catatan keimigrasian, memang Paulus Tannos pernah mengajukan pelepasan kewarganegaraannya di Indonesia.

Bahkan, kata Supratman, dua kali permohonan pelepasan kewarganegaraan tersebut diajukan yang bersangkutan. Namun begitu, kata dia, ada sejumlah persyaratan dari Paulus Tannos selaku pengaju yang tak dapat diterima oleh pemerintah Indonesia.

"Sampai hari ini, yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu, status kewarganeraan atas nama Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po masih berkewarganegaraan Indonesia," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Supratman juga mengungkapkan dari laporan yang diterima, Paulus Tannos memang memiliki dua paspor dari negara yang berbeda. Namun, menurut dia, sistem kewarganegaraan Indonesia yang menganut status tunggal tak otomatis menggugurkan status kewarganegeraannya di Indonesia.

"Karena itu saya sampaikan bahwa memang yang bersangkutan itu, paspornya masih atas nama Tjhin Thian Po," ujar Supratman. Terkait ekstradisi, sambung dia, Kementerian Hukum sedang dalam koordinasi dengan otoritas di Singapura untuk pemulangan.

Saat ini, kata Supratman, Paulus Tannos masih dalam penahanan imigrasi di negara tersebut. Andi mengatakan dalam ekstradisi tersebut pemerintah Indonesia masih memiliki waktu sampai 3 Maret 2025 mendatang. "Dan saya yakin dalam waktu yang singkat tersebut, hal tersebut akan bisa terpenuhi," ujarnya.

Paulus Tannos ditangkap oleh Biro Investigasi Korupsi Singapura (CPIB) pada Jumat (17/1/2025). Penangkapan tersebut sebetulnya atas permintaan oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

SEJARAH sering kali berulang dengan cara yang tak terduga. Di penghujung Juni 2024, pernyataan mengejutkan datang dari Jamaah Islamiyah (JI) Indonesia, kelompok yang selama dua dekade terakhir menjadi subjek perdebatan dan pengawasan ketat di berbagai level.

Pengumuman resmi tentang pembubaran organisasi ini seolah menandai babak baru dalam dinamika kelompok yang telah lama dianggap sebagai salah satu jaringan jihad paling berpengaruh di Asia Tenggara.

Peristiwa ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Sejak dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 2008 dan dimasukkan ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) pada 2018, JI telah menghadapi berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar.

Enam bulan setelah pengumuman pertama, pada Desember 2024, JI kembali mengumumkan pembubaran massal dalam forum resmi yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara.

Hingga kini, tercatat sekitar 8.000 anggota yang telah menyatakan diri meninggalkan organisasi tersebut.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, dunia menyaksikan kemenangan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah. Organisasi yang semula merupakan cabang al-Qaeda itu berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad.

Keberhasilan HTS tidak hanya mengubah peta politik Suriah, tetapi juga membawa dampak lebih luas terhadap gerakan jihad global.

Kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa strategi yang fokus pada lokalitas, dipadukan dengan pendekatan politik pragmatis, mampu menciptakan legitimasi dan dukungan publik, bahkan di tengah tekanan geopolitik.

Dari hibernasi ke reposisi

Keputusan JI untuk membubarkan diri dua kali dalam satu tahun bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan pola adaptasi yang halus, cerdas, dan sarat teka-teki.

Di saat publik masih menelaah makna di balik pembubaran ini, muncul inisiatif dari Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang menggulirkan wacana pendataan narapidana untuk diberikan amnesti dan abolisi.

Umumnya skema ini memiliki dua model: bisa menjadi langkah rekonsiliasi menyeluruh atau justru mekanisme penyortiran untuk menentukan siapa saja yang layak mendapatkan grasi dari presiden.

Dinamika ini semakin kompleks jika melihat dari perspektif kelompok lain yang masih terjerat proses hukum.

Potensi kecemburuan di kalangan kelompok teror lainnya sangat mungkin terjadi, terutama bagi mereka yang merasa diperlakukan secara berbeda dalam sistem peradilan.

Sebab di Indonesia, narapidana kasus terorisme bukan hanya dari jaringan JI, tetapi juga dari berbagai kelompok lain yang memiliki spektrum ideologi dan strategi berbeda.

Dengan demikian, pembebasan ini berisiko menciptakan efek domino; bisa menjadi model deradikalisasi yang sukses, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan baru jika kebijakan ini dianggap tidak adil.

Di sisi lain, kita harus kembali pada sejarah yang menunjukkan bahwa JI bukanlah organisasi yang mudah benar-benar menghilang.

Mereka telah membuktikan kapasitasnya untuk bertahan melalui fase-fase represi, baik dengan menyesuaikan narasi maupun memperkuat struktur internal.

Jika kemenangan HTS menawarkan pelajaran baru, maka JI juga berpotensi beralih dari pola jihad transnasional yang menjadi ciri khas Al-Qaeda menuju pendekatan yang lebih lokal.

Kemenangan HTS di Suriah merupakan tonggak sejarah yang mencerminkan keberhasilan reposisi strategis.

Setelah memisahkan diri dari Al-Qaeda, HTS tidak lagi memproyeksikan dirinya sebagai gerakan transnasional, tetapi sebagai aktor lokal yang berfokus pada isu-isu domestik.

Mereka membangun aliansi dengan kelompok-kelompok lokal, memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Assad dan mengurangi elemen ideologis yang dianggap terlalu ekstrem oleh masyarakat umum.

Pendekatan ini memberikan legitimasi bagi HTS di mata pendukung lokal, sekaligus menciptakan ruang gerak baru untuk bertahan di bawah radar tekanan internasional.

Transformasi HTS bukan hanya strategi militer, tetapi juga langkah politik yang matang; menggabungkan ideologi jihad dengan pragmatisme politik.

Pola inilah yang kemungkinan besar menjadi inspirasi bagi kelompok teror mana pun dalam membentuk ulang identitasnya.

Kemenangan HTS tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik global. Cerminan bagaimana gerakan jihad semakin cerdas dalam menyesuaikan diri dengan konteks lokal.

Jika Taliban di Afghanistan mengajarkan strategi memanfaatkan kekosongan kekuasaan domestik, maka HTS menunjukkan bahwa keberhasilan juga bergantung pada kemampuan membangun dukungan masyarakat melalui pendekatan lebih pragmatis.

Kemenangan HTS menawarkan model baru yang berpotensi untuk diikuti faksi-faksi teror lainnya.

Indonesia harus mewaspadai kemungkinan bahwa pembubaran JI hanyalah fase hibernasi sebelum mereka muncul kembali dengan strategi yang lebih matang, lebih relevan secara lokal, dan lebih sulit diantisipasi.

Dengan mengumumkan pembubaran secara formal, JI memberikan kesan meninggalkan masa lalu yang terkait dengan tindakan kekerasan dan ekstremisme.

Langkah ini berpotensi menarik simpati dari pemerintah dan masyarakat yang mungkin memandangnya sebagai sinyal rekonsiliasi.

Alih-alih berfokus pada aktivitas militer seperti sebelumnya, JI dapat mengarahkan kembali anggotanya untuk membangun komunitas berbasis nilai-nilai keagamaan yang lebih fleksibel di permukaan.

Strategi ini memungkinkan mereka mempertahankan relevansi sambil memperkuat jaringan sosial yang dapat diaktivasi di masa depan.

Strategi proaktif atau perangkap kebijakan?

Kemampuan Indonesia untuk tidak hanya menghindari menjadi bagian dari penggalangan narasi JI, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mengelola dan mengarahkan transformasi organisasi ini, menjadi ujian besar bagi kebijakan keamanan nasional.

Pembubaran formal JI pada 2024, yang tampaknya membuka peluang bagi reorganisasi mereka dalam bentuk baru, adalah momen kritis yang memerlukan pengawasan dan strategi yang cermat.

Jika negara hanya menjadi objek dalam narasi yang dikelola JI—misalnya, melalui kebijakan yang dimanfaatkan untuk membangun citra positif—Indonesia berisiko menjadi bagian dari agenda JI tanpa sadar.

Dalam skenario ini, negara dapat terjebak dalam retorika "rekonsiliasi" atau "rehabilitasi" yang sejatinya merupakan taktik untuk mengaburkan jejak dan mempersiapkan reposisi strategis.

Akibatnya, potensi kebangkitan JI dalam bentuk baru yang lebih terselubung akan semakin berbahaya.

Sebaliknya, jika Indonesia mampu memanfaatkan pembubaran ini untuk menggalang kendali terhadap eks-JI, negara dapat memainkan peran proaktif dalam menentukan arah transformasi mereka.

Dengan memanfaatkan kebijakan reintegrasi yang tegas, tapi terukur, pemerintah dapat memastikan bahwa mantan anggota JI benar-benar meninggalkan ideologi esktremnya dan tidak kembali ke aktivitas terlarang.

Hal ini mencakup pengawasan ketat terhadap jaringan sosial dan politik yang mungkin mereka bangun pasca-pembubaran. Namun, untuk menjadi “penggalang” alih-alih “digalang”, Indonesia membutuhkan strategi yang komprehensif dan berlapis.

Jika negara tidak berhasil mengambil peran sebagai aktor yang aktif, maka potensi bahaya akan meningkat secara eksponensial.

Kegagalan untuk memahami dan mengantisipasi pola adaptasi JI dapat membuka jalan bagi mereka untuk mengeksploitasi celah kebijakan dan memanfaatkan momentum untuk kebangkitan baru.

Dalam hal ini, keberhasilan Indonesia bergantung pada kemampuan untuk memahami dinamika sosial-politik yang lebih besar dan menempatkan dirinya sebagai arsitek yang menentukan arah evolusi suatu kelompok.

Karachi, Pakistan (ANTARA) - Dinas imigrasi Selandia Baru mulai mewajibkan warga Israel yang mengajukan visa ke negara tersebut untuk melaporkan secara rinci riwayat aktivitas militer mereka, demikian diwartakan media Israel pada Selasa.

Setidaknya sudah ada satu tentara Israel yang diketahui terlibat dalam agresi ke Jalur Gaza ditolak masuk imigrasi Selandia Baru berdasarkan riwayat yang dilaporkannya sendiri, menurut Times of Israel tanpa menyebut tanggal kejadian tersebut.

Imigrasi Selandia Baru meminta warga Israel dalam usia militer yang mengajukan visa wisata untuk melaporkan apakah mereka pernah berdinas di militer Israel dan apakah mereka merupakan anggota cadangan militer aktif.

Menurut undang-undang Israel, semua warga berusia 18 tahun wajib mengikuti dinas militer nasional.

Mereka yang mengajukan visa itu kemudian diminta melengkapi secara rinci kuesioner terkait dinas militer mereka, termasuk tanggal mulai berdinas, kemudian tempat, unit asal, dan kamp militer tempat mereka berdinas, serta pangkat dan nomor identitas ketentaraan mereka.

Mereka juga diminta menjelaskan keterkaitan dengan dinas intelijen, dinas penegakan hukum tertentu, ataupun kelompok dan organisasi apapun yang memanfaatkan kekerasan atau pelanggaran HAM demi memajukan kepentingannya.

Kuesioner tersebut juga menanyakan apakah mereka pernah terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, ataupun pelanggaran HAM.

Imigrasi Selandia Baru dilaporkan menolak memberi pengecualian bagi warga Israel yang tak bisa membeberkan riwayat dinas militer mereka karena alasan keamanan. Mereka pun tak bisa mengajukan visa karena tidak menyelesaikan kuesioner.

Menurut tentara Israel yang tak disebutkan namanya itu, visanya tetap ditolak Selandia Baru meski ia menulis tak terlibat dalam kejahatan perang di Jalur Gaza.

Selain Selandia Baru, Australia juga dilaporkan mulai menjalankan kebijakan sejenis. Akibatnya, sudah dua warga Israel ditolak masuk ke negara tersebut.

Ketika hendak dimintai keterangan, Dinas Imigrasi Selandia Baru, meski tak menampik laporan tersebut, menyatakan bahwa berdinas dalam perang di Jalur Gaza tak jadi alasan serta-merta untuk menolak warga Israel memasuki Selandia Baru.

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Pemain Oxford United, Ole Romeny, tak lama lagi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Pemain kelahiran Belanda tersebut bakal mengucap sumpah sebagai WNI bulan depan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pengambilan sumpah Ole Romeny menjadi WNI dilaksanakan 8 Februari 2025. Dia berharap proses naturalisasi di DPR RI segera selesai.

"Insyaallah tanggal 8 Februari yang akan datang, kita akan mengambil sumpah mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025), melansir detikNews.

Supratman menyebut Ole bakal dinaturalisasi bersama dua orang pemain U-20 lainnya. Tapi, Supratman tidak menyebut dua sosok tersebut.

"Tapi jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan berserta dua orang pemain naturalisasi yang U-20 juga akan diambil sumpahnya," ujarnya.

Supratman menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh PSSI dan Kemenpora. Dia berharap Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.

"Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di piala dunia itu harga mati," tuturnya.

Video Calon Naturalisasi Timnas: Riedewald Masih PDKT-Mitchel Bakker Sulit

Video Calon Naturalisasi Timnas: Riedewald Masih PDKT-Mitchel Bakker Sulit

Washington (ANTARA) - Otoritas imigrasi AS telah mendeportasi lebih dari 4.000 imigran gelap hanya dalam pekan pertama sejak penggerebekan dimulai, kata kepala perbatasan pemerintahan Presiden Donald Trump, Tom Homan, pada Rabu (29/1).

"Kami baru melakukannya selama satu pekan dan sudah ada lebih dari 4.000 (deportasi), yang sungguh menakjubkan," kata Homan kepada NewsNation dalam sebuah wawancara Rabu pagi waktu setempat.

Homan juga mengungkapkan rencana untuk menambah jumlah tim yang berpartisipasi dalam penggerebekan dan deportasi yang menargetkan sekitar 700.000 imigran gelap yang memiliki catatan kriminal.

Laporan media menunjukkan bahwa dengan dimulainya penggerebekan imigrasi di AS, lokasi konstruksi, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat lain yang biasanya sering dikunjungi oleh para imigran gelap dengan cepat menjadi kosong.

Pemerintahan Biden telah menyaksikan tiga tahun berturut-turut rekor arus migrasi tak berdokumen di perbatasan selatan AS, dan hingga saat ini, lebih dari delapan juta warga migran telah melintasi perbatasan selatan AS secara ilegal sejak Januari 2021, menurut data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP).

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel – Kementerian Imigrasi dan Pemasyaratan (Kemenimipas) memberikan remisi khusus Imlek kepada 34 narapidana (napi) di Indonesia yang beragama Konghucu. Masa hukuman mereka dikurangi dari 15 hari sampai dua bulan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyebut remisi ini sebagai bentuk penghargaan atas upaya narapidana memperbaiki diri melalui program pembinaan. "Sistem pemasyarakatan mengedepankan aspek pembinaan agar warga binaan dapat menyadari kesalahan dan siap kembali ke masyarakat," kata Agus dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per 17 Januari 2025, terdapat total 272.106 tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 52 orang beragama Konghucu.

Agus menjelaskan, wilayah Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai penerima remisi khusus Imlek terbanyak tahun ini, dengan jumlah 12 narapidana. Berikutnya disusul Kalimantan Barat sebanyak tujuh Narapidana dan Jawa Tengah sebanyak tiga Narapidana.

Menurut dia, remisi khusus bukan hanya apresiasi terhadap perilaku baik napi, tetapi juga dapat menghemat anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan makanan hingga Rp18.615.000 per kepala.

"Saya berharap pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensia, sehingga kembalinya saudara-saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat," tuturnya.

Pemberian remisi ini didasarkan pada beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

(Ahmad Islamy Jamil)

Situbondo (ANTARA) - Petugas keamanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaannya pasca-libur panjang pada momentum peringatan Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2025.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Rudi Kristiawan di Situbondo, Rabu, mengemukakan bahwa fokus penggeledahan secara mendadak di kamar hunian nomor 4 dilakukan secara menyeluruh.

"Penggeledahan kamar hunian warga binaan ini untuk memastikan tidak ada barang-barang terlarang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di dalam rumah tahanan negara," katanya.

Rudi Kristiawan menjelaskan, penggeledahan ini merupakan langkah preventif yang rutin dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif.

"Kami terus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Situbondo. Penggeledahan ini juga bertujuan untuk mencegah peredaran barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, maupun alat komunikasi ilegal," ujarnya.

Dalam penggeledahan kamar hunian warga binaan itu, menurutnya, juga dilakukan secara humanis kepada para narapidana dan petugas memastikan penggeledahan berjalan sesuai prosedur tanpa mengganggu hak-hak warga binaan.

"Kami terus berupaya memberikan rasa aman kepada seluruh penghuni rutan, dan selain penggeledahan, kami juga rutin memberikan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran," kata Rudi Kristiawan.

Rutan Kelas IIB Situbondo berkomitmen untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban melalui berbagai langkah preventif dan sinergi dengan pihak-pihak terkait.

"Dengan kegiatan semacam ini dan rutin dilaksanakan, diharapkan dapat menjadi tempat yang aman, tertib, dan mendukung proses pembinaan warga binaan menuju kehidupan yang lebih baik," tutur Rudi.(*)

Sejak pelantikannya pada tanggal 20 Januari, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus maju dengan penangkapan dan deportasi migran tanpa izin tinggal, meski banyak menuai kritik dari aktivis hak sipil dan hak asasi manusia. Ia mengumumkan keadaan darurat di perbatasan AS-Meksiko.

Selain itu, Kongres AS telah meloloskan UU migrasi yang lebih ketat yakni Lakes Riley Act. Berdasarkan UU tersebut, migran tanpa status kependudukan yang sah, akan dapat ditahan di pusat penahanan imigrasi bukan hanya untuk kejahatan berat, tetapi juga untuk pelanggaran ringan seperti mengutil.

Pada minggu pertama masa jabatan kedua Trump, hampir 2.400 migran ditangkap. Badan perlindungan perbatasan AS yakni United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) kini merilis angka baru setiap hari. Penangkapan tersebut diduga ditujukan terutama kepada imigran yang pernah terjerat kasus hukum.

"Deportasi massal terbesar dalam sejarah"

Seorang juru bicara Trump minggu lalu mengatakan tentang "deportasi massal terbesar dalam sejarah." Namun, bahkan di bawah pemerintahan Demokrat sebelumnya Joe Biden, ada ratusan penangkapan setiap hari. Pada tahun 2024 ada rata-rata 311 penangkapan per harinya dan rata-rata 467 pada tahun 2023.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Dengan banyak dukungan antara lain dari dari kepolisian federal AS FBI, ICE memulai "operasi tertarget" terhadap para migran tanpa izin tinggal di kota metropolitan Chicago, AS, pada hari Minggu (26/01). Lembaga penyiaran CNN melaporkan tentang berlangsungnya "operasi kilat".

Beberapa lembaga federal juga diberi kewenangan tambahan untuk menangkap imigran ilegal di Amerika Serikat. Ini adalah operasi yang berlangsung beberapa hari dan akan meluas ke seluruh negeri.

Deportasi dapat meningkat dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Januari, Trump mengumumkan niat untuk mendeportasi "jutaan dan jutaan" migran ilegal.

Direktur ICE Tom Homan juga mengonfirmasi rencana ini. Pria berusia 63 tahun itu dijuluki sebagai "raja perbatasan" oleh Trump saat masa jabatan pertamanya.

Ke mana para migran dideportasi?

Mayoritas para migran yang dideportasi oleh pemerintahan Trump sejauh ini diterbangkan ke Meksiko dan Guatemala. Pemerintah Meksiko berencana mendirikan kamp penerimaan untuk mendukung mereka yang dideportasi.

Setelah Kolombia menolak mengizinkan pesawat militer AS yang membawa orang-orang yang dideportasi mendarat, perselisihan pun terjadi antara kedua negara.

Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang berasal dari partai kiri secara khusus mengkritik penggunaan pesawat militer untuk deportasi. Menurutnya, warga Kolombia yang dideportasi harus diperlakukan "dengan bermartabat" dan bukannya "seperti penjahat".

Trump kemudian mengancam tarif impor tinggi pada produk Kolombia. Presiden Petro akhirnya menyerah, dan mengizinkan penggunaan pesawat militer

Bagaimana proses deportasi era Trump?

Pada prinsipnya, setelah penangkapan, pengadilan AS memutuskan deportasi migran yang tidak punya surat izin tinggal yang sah. Jika keputusannya adalah mendeportasi, mereka akan dibawa ke negara asal dengan pesawat Angkatan Darat AS atau pesawat sipil dan diserahkan kepada pihak berwenang di sana.

Strategi Trump adalah meningkatkan jumlah penangkapan dan deportasi lebih cepat. Salah satu tindakan pertamanya adalah menutup aplikasi CBP One, yang memungkinkan para migran mengajukan suaka secara daring dan menjadwalkan janji temu. Karena penutupan, janji temu suaka yang dijadwalkan sebelumnya juga dibatalkan.

Pemerintahan baru AS juga mengumumkan minggu lalu, imigran ilegal kini juga dapat ditangkap di gereja, sekolah, dan rumah sakit. Dari sudut pandang hukum, hal ini mungkin dilakukan. Namun, peraturan khusus sebelumnya menetapkan, petugas polisi imigrasi AS tidak dapat beroperasi di area "lokasi sensitif" semacam itu tanpa adanya izin khusus.

Deportasi migran Amerika Latin yang sedang terjadi saat ini mendapat publisitas yang besar. Antara lain, Gedung Putih mengumumkan sejumlah penangkapan di akun media sosialnya dan menyajikan gambar-gambar migran kriminal.

Reaksi terhadap kebijakan deportasi era Trump

Penangkapan dan deportasi di bawah Trump dianggap sangat brutal. Selain Kolombia, Brasil juga mengeluhkan tentang perlakuan tidak manusiawi terhadap warganya yang dideportasi.

Puluhan migran yang dideportasi dari Amerika Serikat ke Brasil diborgol dan AC pesawat rusak, kata Kementerian Luar Negeri Brasil.
Menurut laporan media, beberapa dari mereka yang dideportasi ditendang dan dipukuli oleh para penjaga. Selain itu, mereka tidak diberi makanan, minuman, dan akses ke toilet untuk waktu yang lama.

PBB mengingatkan AS tentang hak suaka yang "diakui secara universal". Meskipun negara berhak menjalankan hak kedaulatannya di sepanjang perbatasan luarnya, mereka harus melakukannya "sesuai dengan kewajiban mereka untuk menghormati hak asasi manusia," kata juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ravina Shamdasani.

Bahkan di Amerika Serikat, banyak yang tidak setuju dengan cara deportasi ini. California dan negara bagian serta kota lain yang diperintah Demokrat mengkritik deportasi tersebut.

Beberapa kota besar, seperti Chicago atau Los Angeles, telah menyatakan diri sebagai "kota perlindungan", yang melarang pemerintah kota menggunakan sumber daya atau personel untuk melaksanakan arahan imigrasi federal.

Namun, secara umum, para politisi dari Partai Demokrat yang sekarang menjadi oposisi lebih enggan mengkritik perlakuan Trump terhadap imigran, dibandingkan saat awal masa jabatan pertamanya. Para uskup Katolik di AS menyebut perlakuan Trump terhadap imigran dan pengungsi mengkhawatirkan.

Ada juga kekhawatiran dari komunitas bisnis. Banyak industri di AS bisa kehilangan pekerja akibat deportasi. Ambil contoh sektor pertanian yang sekitar setengah dari seluruh karyawannya dikatakan sebagai migran ilegal.

Yang tidak kalah pentingnya, tindakan pemerintahan baru AS telah menimbulkan ketidakpastian yang besar di kalangan migran.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, proses pemulangan tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, menjadi pengalaman pertama Indonesia melakukan ekstradisi WNI dari Singapura.

Menurut Supratman, pemerintah sudah empat kali melakukan ekstradisi WNI yang tersangkut kasus hukum di Tanah Air dari luar negeri.

“Tapi khusus dengan Singapura, ini pengalaman pertama pasca kita menandatangani perjanjian ekstradisi tahun 2022 yang kita ratifikasi tahun 2023,” ujar Supratman kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

Sementara itu, Indonesia tercatat sudah 20 kali menyetujui pengajuan ekstradisi warga asing yang diajukan oleh beberapa negara sahabat.

“Jadi pengalaman Indonesia untuk mengekstradisi orang yang tersangkut kasus dalam negeri selama ini baru empat orang,” kata Supratman.

“Kalau kita diminta teman-teman dari negara-negara sahabat untuk mengekstradisi warga negaranya, kita sudah melakukannya 20 kali,” sambungnya.

Supratman menerangkan bahwa saat ini pemerintah sedang berupaya melengkapi dokumen persyaratan ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura.

Indonesia, kata Supratman, memiliki waktu 45 hari sejak Tannos pertama kali ditahan aparat Singapura pada 17 Januari 2025.

Namun, dia meyakini pelengkapan berkas akan selesai sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

“Saat ini kita punya waktu 45 hari untuk melengkapi dokumen. Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret 2025, ya dalam waktu dekat bisa dipenuhi,” kata Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Untuk melengkapi dokumen syarat ekstradisi, Indonesia memiliki waktu 45 hari terhitung sejak Tannos ditahan sementara pada 17 Januari 2025.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

SEMARANG, iNewsSragen.id - Pesawat yang ditumpangi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terpaksa mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Rabu (29/1/2025). Cuaca buruk menjadi alasan pesawat yang berangkat dari Makassar menuju Jakarta ini harus dialihkan sementara ke Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril memanfaatkan waktu di Semarang untuk menghadiri perayaan Imlek di Klenteng Sam Poo Kong. Ia menilai tempat ini sarat dengan makna toleransi dan keberagaman, terutama antara Islam dan Konghucu yang telah lama hidup berdampingan secara damai.

"Klenteng Sam Poo Kong menggambarkan toleransi. Di masa lalu, Islam dan Konghucu hidup berdampingan secara damai, dan saya yakin di masa depan, toleransi akan terus terjaga," ujar Yusril.

Ia juga mengungkapkan bahwa klenteng ini memiliki nilai sejarah penting, salah satunya adalah keberadaan makam Nakhoda Wang Jing Hong, seorang Muslim yang menjadi tokoh penting dalam sejarah pelayaran Semarang.

Sam Poo Kong juga bukan tempat asing bagi Yusril. Ia pernah berkunjung ke sini saat terlibat dalam pembuatan film Laksamana Cheng Ho pada 2014, di mana ia berperan sebagai Admiral Zheng He.

"Syutingnya memang tidak di sini, tapi di China dan Thailand. Namun, saya tetap datang ke Semarang untuk mempelajari sejarahnya sampai film itu selesai," ujarnya.

Ketua Yayasan Klenteng Sam Poo Kong, Mulyadi, menyambut kedatangan mendadak Yusril dengan antusias. Ia menganggap ini sebagai kehormatan bagi destinasi wisata religi di Jawa Tengah, terutama dalam momentum perayaan Imlek.

"Saya rasa suatu kehormatan bagi kami, destinasi wisata seperti Sam Poo Kong dikunjungi oleh pejabat senior seperti Pak Yusril," kata Mulyadi.

Meski awalnya hanya mendarat darurat, kunjungan ini menjadi momen yang memperkuat nilai toleransi dan keberagaman budaya di Indonesia.

Editor : Joko Piroso

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada proses persidangan yang harus dilewati dalam proses ekstradisi tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos.

Menurut Supratman, persidangan di Pengadilan Singapura itu akan digelar setelah pemerintah Indonesia melengkapi dokumen yang menjadi syarat ekstradisi.

“Waktu 45 hari adalah waktu untuk kita melengkapi dokumen. Setelah 45 hari, tentu proses ini akan berjalan di Pengadilan Singapura. Karena itu, kita tunggu setelah dokumennya lengkap,” ujar Supratman kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dalam proses ini, kata Supratman, pihaknya tidak bisa ikut campur dalam proses persidangan tersebut dan hanya bisa menunggu hasil akhir putusan pengadilan.

“Terkait dengan proses persidangan, tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai, ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura, tentu masih ada proses banding,” kata Supratman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan bahwa persidangan tersebut adalah tahapan untuk menguji kebenaran identitas Paulus.

“Ya, kan untuk para pihaknya itu memastikan yang bersangkutan ini benar-benar identitasnya dan sebagainya. Dan itu hukum nasionalnya Singapura,” kata Widodo, Rabu.

“Kita kan harus menghormati sebagai negara sahabat, kan. Dan itu bagian dari komitmen kita ketika perjanjian ekstradisi itu ditandatangani,” sambungnya.

Widodo pun membenarkan bahwa masih ada potensi Indonesia kalah dalam proses persidangan tersebut.

Atas dasar itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.

“Ya, ada potensi, potensi pasti ada. Tetapi kan paling tidak kita berusaha maksimal untuk melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada,” ucap Widodo.

Meski begitu, Widodo menegaskan pemerintah optimistis bisa memulangkan Tannos.

Dia bahkan enggan berandai-andai jika nantinya Indonesia kalah di Pengadilan Singapura.

“Kita enggak berpikir ke arah sana. Kita berpikir optimis bahwa semua dokumen bisa dilengkapi dan secara prosedural bisa dikembalikan, dan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan konsep negara hukum kita,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Untuk melengkapi dokumen syarat ekstradisi, Indonesia memiliki waktu 45 hari terhitung sejak Tannos ditahan sementara pada 17 Januari 2025.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.