Mukomuko (ANTARA) - Pengamat hukum dari Kantor Hukum M. CH dan Partners Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Muslim Chaniago, menyarankan agar desa melakukan evaluasi pengelolaan Dana Desa tahun 2024, menyusul temuan kerugian negara dalam pembangunan pekerjaan fisik di sejumlah desa daerah ini.

"Seharusnya kepala desa melakukan evaluasi, bukan melakukan protes, yaitu evaluasi bahwa ada kesalahan dalam pengelolaan dana desa," kata Direktur Kantor Hukum M. CH dan Partners Kabupaten Mukomuko, Muslim Chaniago, saat dihubungi dari Mukomuko, Rabu.

Ia mengatakan hal itu menanggapi aksi puluhan kepala desa di daerah ini yang menemui anggota DPRD setempat guna mengadukan masalah internal di desanya, yaitu adanya temuan dugaan kerugian negara dalam pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa tahun 2024.

Temuan dugaan kerugian negara dalam pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa tahun 2024 itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Mukomuko.

Muslim mengatakan, Inspektorat Daerah Mukomuko, sebuah institusi yang memiliki otoritas untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

Dia menambahkan, tentu ada aturan main jika aturan tidak ditaati, dan seharusnya desa bersyukur ada temuan yang disampaikan Inspektorat kepada kepala desa agar dia melakukan perubahan bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dan efisien sesuai dengan Undang-Undang.

Terkait dengan temuan kerugian negara dalam pekerjaan fisik bersumber dari Dana Desa 2024, kata dia, seharusnya diklarifikasi apakah pelanggaran itu administrasi atau pidana.

Dalam hal ini, menurutnya, kepala desa tidak perlu merasa benar karena dia harus melakukan evaluasi dan menyelesaikan temuan Inspektorat Mukomuko.

Ia mengatakan, Inspektorat Daerah Mukomuko memiliki wewenang untuk itu, yaitu melakukan audit pelaksanaan dan penggunaan dana desa.

Menurutnya, jika menurut Inspektorat Daerah harus mengklarifikasi pelanggaran administrasi dan jika pelanggaran pidana, Inspektorat menyelesaikan ke aparat penegak hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang cerai perdana Sherina Munaf dan Baskara Mahendra digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Sherina dan Baskara tak hadir dalam agenda sidang mediasi tersebut.

Sherina hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Johanes Norman Manurung.

Namun, Johanes bungkam ketika ditanya soal sidang yang berjalan.

"Nanti ya. Maaf ya," kata Johanes sambil bergegas masuk ke dalam mobilnya.

Diberitakan sebelumnya, Sherina Munaf menggugat cerai Baskara Mahendra pada 16 Januari 2025.

Dalam gugatannya, putri Triawan Munaf itu tak menuntut harta gana-gini.

Bintang film Petualangan Sherina itu hanya meminta bercerai dari Baskara.

Di tengah proses cerai ini, Sherina dan Baskara sudah pisah rumah.

Sherina Munaf dan Baskara Mahendra menikah pada 3 November 2020.

Keduanya menggelar acara pernikahan secara tertutup di rumahnya pada masa pandemi Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Dinas imigrasi Selandia Baru mulai mewajibkan warga Israel yang mengajukan visa ke negara tersebut untuk melaporkan secara rinci riwayat aktivitas militer mereka, demikian diwartakan media Israel pada Selasa (28/1/2025).

Setidaknya sudah ada satu tentara Israel yang diketahui terlibat dalam genosida ke Jalur Gaza ditolak masuk imigrasi Selandia Baru berdasarkan riwayat yang dilaporkannya sendiri, menurut Times of Israel tanpa menyebut tanggal kejadian tersebut.

Imigrasi Selandia Baru meminta warga Israel dalam usia militer yang mengajukan visa wisata melaporkan apakah mereka pernah berdinas di militer Israel dan apakah mereka merupakan anggota cadangan militer aktif.

Menurut undang-undang Israel, semua warga berusia 18 tahun wajib mengikuti dinas militer nasional.

Mereka yang mengajukan visa itu kemudian diminta melengkapi secara rinci kuesioner terkait dinas militer mereka, termasuk tanggal mulai berdinas. Kemudian, tempat, unit asal, dan kamp militer tempat mereka berdinas, serta pangkat dan nomor identitas ketentaraan mereka.

Mereka juga diminta menjelaskan keterkaitan dengan dinas intelijen, dinas penegakan hukum tertentu, ataupun kelompok dan organisasi apapun yang memanfaatkan kekerasan atau pelanggaran HAM demi memajukan kepentingannya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bertujuan mengubah paradigma hukum pidana Indonesia dari sarana balas dendam menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Ia mengatakan paradigma masyarakat Indonesia terhadap hukum pidana saat ini belum berubah karena masih berfokus pada pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana.

"Bukan saja saudara-saudara sekalian, saya pribadi pun kalau lihat ada pelaku kejahatan ditangkap, pasti yang ada di dalam benak itu dia bisa dihukum seberat-beratnya, apalagi kalau kita korban. Itu paradigma yang kuno, paradigma zaman Hammurabi," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara Webinar Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Jakarta, Kamis.

Paradigma kuno hukum pidana tersebut, kata Eddy, telah membentuk karakter masyarakat Indonesia selama ini.

Padahal di negara lain, paradigma modern tidak lagi meletakkan hukum pidana sebagai lex talionis atau hukum pembalasan yang menyatakan bahwa pelaku kesalahan harus dihukum dengan cara yang sama.

Maka dari itu, menurut Eddy, tidak mudah mengubah pemikiran masyarakat atas hukum pidana dari paradigma kuno menjadi modern, yang tertuang dalam KUHP baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Kendati demikian, sambung dia, pemerintah akan terus melaksanakan sosialisasi KUHP baru guna mengubah paradigma masyarakat terhadap hukum pidana.

Sasaran sosialisasi mengenai KUHP baru yang didahulukan, yakni aparat penegak hukum, kemudian disusul masyarakat secara luas.

Eddy menjelaskan dalam KUHP baru, terdapat tiga paradigma hukum pidana, yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Keadilan korektif ditujukan bagi pelaku, yakni apabila seseorang berbuat salah maka harus dikoreksi.

"Koreksi yang dimaksud di sini tidak harus sanksi pidana, tetapi ada pula sanksi tindakan," ucapnya.

Kemudian, Eddy menambahkan ada pula keadilan restoratif yang ditujukan kepada korban untuk memulihkan keadaan serta mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat perilaku menyimpang.

Sementara keadilan rehabilitatif ditujukan untuk pelaku dan korban. Dalam paradigma itu, pelaku tidak hanya dikoreksi atau dihukum, tetapi juga diperbaiki.

Demikian pula dengan korban, Eddy menuturkan korban tidak hanya dipulihkan tetapi juga diperbaiki dalam visi keadilan rehabilitatif.

"Inilah paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi pada keadilan retributif, tetapi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Itu semua merupakan visi KUHP Nasional," tutur Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong penggunaan kamera pengawas (closed-circuit television/CCTV) di lingkungan kepolisian sebagai upaya perbaikan dalam penegakan hukum ke depan.

Hal itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan dugaan kasus salah tangkap yang menimpa empat orang anak di bawah umur oleh Polres Tasikmalaya Kota.

"Ini juga saya akan menjadi salah satu perbaikan kita dalam KUHAP mendatang. CCTV itu seharusnya aktif terus dan ada di semua tempat, di mana ada orang ditahan ya ini ke depan nanti kita akan dorong seperti itu," kata Habiburokhman saat memimpin jalannya rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemasangan CCTV seharusnya tak menjadi soal sebab harganya terbilang terjangkau saat ini.

"Karena 'kan harganya juga sekarang CCTV murah, ada yang cuma berapa ratus ribu bisa pakai handphone kita cek," ucapnya.

Habiburokhman menilai pemasangan CCTV dapat membantu tugas kepolisian itu sendiri, misalnya oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam mengawasi kerja-kerja yang dilakukan anggota Polri di lingkungan internal.

"Jadi, sulit memang membuktikannya, tugas Pak Kabid Propam itu Pak," tuturnya.

Ia menyampaikan hal tersebut ketika merespons keterangan Kabid Propam Polda Jabar Kombes Pol. Adiwijaya terkait dengan dugaan adanya kekerasan dalam pemeriksaan kasus empat orang anak di bawah umur yang ditangkap oleh Polres Tasikmalaya Kota.

"Karena memang petunjuknya ada, ada satu yang mengaku yang dipukul telinganya segala macam, ditendang dari belakang, itu menurut saya nanti didalami dengan pemeriksaan para ABH (anak berhadapan hukum)," kata dia.

Sebelumnya, Kombes Pol. Adiwijaya mengatakan bahwa pihaknya mencoba untuk mencari alat bukti terkait dengan dugaan adanya kekerasan dalam pemeriksaan kasus empat orang anak di bawah umur yang ditangkap oleh Polres Tasikmalaya Kota.

Namun, dia menyebut berdasarkan informasi yang diperolehnya CCTV yang berada di lima titik Gedung Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota dalam kondisi mati dan terakhir berfungsi pada tanggal 16 Mei 2024.

"CCTV yang berada di Gedung Satreskrim ada lima titik. Namun, semuanya dalam keadaan mati karena saat dilakukan renovasi gedung dan belum diperbaiki sampai dengan sekarang," ujarnya.

Kombes Pol. Adiwijaya lantas berkata, "Kemudian di dalam area Polres Tasikmalaya Kota terdapat 15 titik CCTV. Namun, rekaman CCTV hanya mampu merekam selama 7 hari kemudian langsung terhapus."

Sebelumnya, Selasa (21/1), anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka bersama kuasa hukum dan orang tua dari anak di bawah umur melaporkan kasus dugaan salah tangkap ke Komisi III DPR RI terkait dengan kejanggalan dalam penegakan hukum oleh Polres Tasikmalaya Kota terhadap kasus pengeroyokan.

Dari kasus tersebut, ada empat anak di bawah umur yang ditetapkan sebagai tersangka, dan kini sudah menjadi terdakwa di persidangan.

Berdasarkan penuturan kuasa hukum, pemeriksaan di kantor polisi terhadap anak-anak tersebut tak sesuai dengan prosedur, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tidak terkait dengan kasus pengeroyokan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dalam episode terbaru di YouTube Robby Purba, Lina Mukherjee berbagi pengalaman hidupnya selama menjalani masa tahanan. Di podcast tersebut, ia mengungkap berbagai sisi kehidupan di dalam penjara, mulai dari perjuangan bertahan hidup hingga pengalaman mistis yang dialaminya.

"Aku merasa seperti mati suri, bukan lagi manusia yang hidup seperti di luar sana," ungkap Lina saat menceritakan bagaimana kehidupannya berubah drastis selama berada di balik jeruji besi.

Selain harus beradaptasi dengan lingkungan yang keras, ia juga mengalami banyak kejadian tak terduga, termasuk interaksi dengan para narapidana lain dan kisah-kisah tragis yang ia temui di sana. Salah satu yang paling membekas adalah peristiwa seorang ibu yang harus menjual bayinya setelah dijatuhi hukuman hanya karena mencuri besi seharga Rp18.000.

Namun, pengalaman di lapas juga memberinya pelajaran berharga. Ia memanfaatkan waktu untuk belajar berbagai keterampilan, termasuk menjahit dan nail art. "Aku ingin membuktikan bahwa meski pernah berada di penjara, seseorang tetap bisa berkarya dan memiliki nilai," katanya dengan penuh semangat.

Di podcast ini, Robby Purba juga menggali sisi spiritual Lina, termasuk ramalan yang pernah diterimanya sebelum masuk penjara. Ia mengaku bahwa seorang spiritualis pernah meramalkan ketenarannya yang penuh kontroversi dan bahkan kemungkinan masuk penjara.

Selain membahas masa lalunya, podcast ini juga mengungkap sisi humor dan ketangguhan Lina dalam menghadapi hidup. Robby Purba dengan gaya khasnya berhasil membuat percakapan menjadi mengalir dan penuh kejutan.

Untuk mendengarkan cerita lengkap Lina Mukherjee, jangan lupa tonton Podcast Robby Purba hanya di kanal YouTube Robby Purba Official! Saksikan eksklusif dan kisah inspiratif lainnya!

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan, draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 telah selesai disusun.

Menurut rencana, susunan dasar aturan untuk melaksanakan pelantikan kepala daerah secara bertahap mulai 6 Februari 2025 itu, bakal diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis (30/1/2025) hari ini

“Perpresnya hari ini kita sampaikan ke Setneg draftnya dan insya Allah nanti akan diproses finalisasi oleh Setneg,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).

Bima Arya menekankan, salah satu poin utama dalam revisi perpres tersebut adalah penetapan tanggal pelantikan untuk kepala daerah terpilih, yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Perpres terbaru tersebut juga akan menegaskan bahwa pelantikan bupati dan wali kota terpilih juga dilakukan oleh Presiden, seperti halnya pelantikan gubernur terpilih.

“Karena yang direvisi adalah tentu tanggal disitu, dan kemudian pelantikan yang langsung dilakukan oleh Presiden terhadap Bupati wali kota. Tapi tempatnya tetap di ibu kota negara Jakarta,” pungkas Bima Arya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 akan dilakukan secara bertahap mulai 6 Februari 2025.

Untuk tahap pertama, pelantikan akan dilaksanakan bagi kepala daerah terpilih yang hasil Pilkadanya tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara untuk pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa di MK akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari hasil sidang perselisihan.

Dengan kesepakatan itu, Komisi II DPR RI pun meminta pemerintah menyiapkan payung hukum atau merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 untuk menjadi landasan melaksanakan pelantikan mulai 6 Februari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung kebijakan pemerintah yang tidak memberikan amnesti untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Pemerintah kini diketahui mempertimbangkan pemberian amnesti hanya untuk kelompok kriminal yang tidak bersenjata.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Hariyanto, menilai, kebijakan pemerintah ini berkaitan dengan penanganan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"TNI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menangani OPM. Jika pemerintah mempertimbangkan amnesti hanya untuk kelompok yang tidak bersenjata, maka TNI akan mendukung kebijakan tersebut," kata Hariyanto, kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2025).

Terkait amnesti itu, lanjut Kapuspen, juga tidak memengaruhi kerja-kerja TNI dalam menjaga kedamaian di Papua.

Ia menegaskan TNI tetap menjalankan tugas seperti biasa di Papua maupun seluruh daerah di Indonesia.

"TNI tetap menjalankan tugasnya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia," tegas Hariyanto.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa KKB di Papua tidak masuk dalam daftar pertimbangan pemberian amnesti oleh pemerintah.

Menurut Supratman, amnesti tersebut rencananya hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

“Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dia mencontohkan, kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.

Hal ini pun telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta: Sebanyak tujuh perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025: Law. Ketujuh universitas ini masuk dalam 389 institusi dari 48 negara dan wilayah sekolah hukum terbaik di dunia.

Penilaian menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat, yang dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas berbeda dalam disiplin ilmu hukum di seluruh dunia. Pemeringkatan hukum mengevaluasi keunggulan di seluruh bidang:

1. Hukum Konstitusi dan Administrasi: memeriksa struktur dan kerangka kerja pemerintahan
2. Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global
3. Hukum Komersial dan Perusahaan: berfokus pada bisnis dan kontrak
4. Hukum Pidana dan Peradilan: membahas sistem dan prosedur peradilan
5. Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi dasar-dasar filosofis

Tabel subjek hukum menggunakan indikator kinerja tepercaya dan ketat yang sama dengan Times Higher Education World University Rankings 2025. Namun metodologinya telah dikalibrasi ulang agar sesuai dengan disiplin ilmu.

Metodologi peringkat berdasarkan pada 157 juta kutipan, 18 juta publikasi penelitian, dan tanggapan survei lebih dari 93.000 akademisi di seluruh dunia.

Baca juga: Cuma 2 Universitas di Indonesia Tembus THE WUR by Subject 2025 Bidang Seni dan Humaniora

Universitas Stanford memimpin dengan mencapai keunggulan di seluruh lingkungan pengajaran dan penelitian. Universitas Harvard mengamankan posisi kedua, menunjukkan kinerja luar biasa dalam penelitian.

New York University berada di peringkat ketiga dengan skor tertinggi untuk lingkungan penelitian. Inggris memperkuat posisinya, dengan tiga universitas masuk dalam 10 besar, sementara UCL naik dari peringkat 12 ke peringkat 10.

Universitas Peking di China masuk di posisi 14. Ini menunjukkan kekuatan khusus dalam lingkungan pengajaran dan penelitian.

Berikut tujuh universitas terbaik di Indonesia di bidang Hukum berdasarkan THE WUR by Subject 2025:

1. Universitas Sebelas Maret: Rank 201-250
2. Universitas Gadjah Mada: Rank 201-250
3. Universitas Indonesia: Rank 201-250
4. Universitas Diponegoro: Rank 301+
5. Universitas Airlangga: Rank 301+
6. Universitas Padjajaran: Rank 301+
7. Universitas Brawijaya: Rank 301+.

Itulah universitas terbaik di Indonesia dalam bidang hukum. Buat kamu yang tertarik belajar hukum, bisa mempertimbangkan kampus-kampus ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

"Perbaikan tata kelola dan good governance terus dilakukan agar tidak menjadi celah berulang bagi tindakan korupsi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya telah memberikan pendampingan hukum kepada kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar terhindari dari praktik korupsi.

Pendampingan itu diberikan agar setiap kementerian, BUMD dan BUMN terhindar dari tata kelola keuangan, kebijakan internal yang dapat memicu praktik korupsi.

"Perbaikan tata kelola dan good governance terus dilakukan agar tidak menjadi celah berulang bagi tindakan korupsi," kata pria yang akrab disapa BG itu dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam yang disiarkan Kamis.

Dia menjelaskan, pendampingan tersebut diberikan oleh Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola bentukan Menko Polkam.

Semenjak desk dibentuk, tercatat ada 2.164 pendampingan hukum yang telah dilakukan kepada beragam kementerian, BUMN dan BUMD.

Jumlah 2.164 itu termasuk 91 legal opinion yang diberikan kepada BUMN dan BUMD untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan bisnis selaras dengan hukum.

"Selain itu terdapat 37 kegiatan mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar jalur pengadilan, guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan serta mempercepat penyelesaian sengketa," jelas dia.

BG melanjutkan, upaya ini sudah selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemberantasan korupsi tidak hanya fokus ke pengungkapan kasus melainkan upaya pencegahan.

Dengan adanya upaya ini, BG berharap praktik korupsi di seluruh kementerian dan lembaga dapat dihindari sejak dini.

"Dengan adanya pendampingan hukum dan kajian regulasi yang lebih ketat, diharapkan berbagai celah yang berpotensi disalahgunakan dapat diminimalisir," jelas dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Gorontalo (ANTARA) - Tim kuasa hukum calon bupati (Cabup) terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 resmi melaporkan pasangan calon nomor urut dua Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf ke kepolisian.

​​​​​​Ketua tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pangeran dari Jakarta, Kamis mengatakan resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi milik Roni Imran oleh pasangan Thariq Modanggu-Nurjana Hasan Yusuf ke Polda Metro Jaya Jakarta.

"Kami resmi melaporkan dugaan pelanggaran sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang diduga telah dilakukan pihak Thariq-Nurjana," kata Pangeran.

Menurutnya sebagaimana diatur dalam UU tersebut, ada tiga hal yang dititikberatkan yaitu terhadap penggunaan data pribadi, pencurian dan pemanfaatan data pribadi orang secara ilegal (tanpa izin).

"Laporan tersebut dilakukan di Polda Metro Jaya karena lokus pengungkapan-nya di sini. Data klien kami diambil dan digunakan tanpa izin sebagai bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Tindakan tersebut melanggar Pasal 67 junto Pasal 59 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pelanggaran ini diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.

Pihaknya juga menduga ada pelanggaran karena adanya pengaksesan data pribadi secara melawan hukum.

Menurutnya jika nanti dalam proses di Mahkamah Konstitusi apa yang didalilkan Roni Imran tidak memiliki ijazah, maka kondisi tersebut mempengaruhi publik secara luas karena banyak penafsiran di media sosial terkait ijazah tersebut.

"Bupati terpilih dikatakan menggunakan ijazah palsu, bahkan menggunakan ijazah orang yang sudah mati. Ini diunggah secara massif di media sosial, tentu telah menghancurkan nama baik Roni Imran," katanya.

Pangeran mengatakan jika MK menyatakan ijazah Roni tidak bermasalah, maka sudah tentu ada perbuatan pencemaran nama baik yang wajib diselesaikan secara hukum.

Gorontalo (ANTARA) - Tim kuasa hukum calon bupati (Cabup) terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 resmi melaporkan pasangan calon nomor urut dua Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf ke kepolisian.

​​​​​​Ketua tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pangeran dari Jakarta, Kamis mengatakan resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi milik Roni Imran oleh pasangan Thariq Modanggu-Nurjana Hasan Yusuf ke Polda Metro Jaya Jakarta.

"Kami resmi melaporkan dugaan pelanggaran sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang diduga telah dilakukan pihak Thariq-Nurjana," kata Pangeran.

Menurutnya sebagaimana diatur dalam UU tersebut, ada tiga hal yang dititikberatkan yaitu terhadap penggunaan data pribadi, pencurian dan pemanfaatan data pribadi orang secara ilegal (tanpa izin).

"Laporan tersebut dilakukan di Polda Metro Jaya karena lokus pengungkapan-nya di sini. Data klien kami diambil dan digunakan tanpa izin sebagai bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Tindakan tersebut melanggar Pasal 67 junto Pasal 59 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pelanggaran ini diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.

Pihaknya juga menduga ada pelanggaran karena adanya pengaksesan data pribadi secara melawan hukum.

Menurutnya jika nanti dalam proses di Mahkamah Konstitusi apa yang didalilkan Roni Imran tidak memiliki ijazah, maka kondisi tersebut mempengaruhi publik secara luas karena banyak penafsiran di media sosial terkait ijazah tersebut.

"Bupati terpilih dikatakan menggunakan ijazah palsu, bahkan menggunakan ijazah orang yang sudah mati. Ini diunggah secara massif di media sosial, tentu telah menghancurkan nama baik Roni Imran," katanya.

Pangeran mengatakan jika MK menyatakan ijazah Roni tidak bermasalah, maka sudah tentu ada perbuatan pencemaran nama baik yang wajib diselesaikan secara hukum.