Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Jember (Unej) Prof M. Arief Amrullah menyebut bahwa efisiensi pra-penuntutan belum maksimal, sehingga hal itu perlu mendapat perhatian dalam wacana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh Komisi III DPR RI.

"Saya menyoroti permasalahan dalam tahapan pra-penuntutan karena proses itu sering kali berbelit-belit dan memakan waktu terlalu lama, akibat bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa penuntut umum," katanya dalam acara talk show dengan tema 'Revisi KUHAP, Kolaborasi atau Kompetisi Antar Penegak Hukum' di salah satu radio di Jember, Kamis.

Menurutnya pemangkasan atau bahkan penghilangan tahap penyelidikan juga menjadi isu yang perlu dicermati dengan hati-hati karena jika tidak diatur dengan baik, maka hal itu bisa berpotensi menghambat keadilan dan memperlambat penanganan perkara.

"Solusi yang perlu dipertimbangkan dalam rancangan KUHAP baru adalah memastikan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan benar-benar dapat terpenuhi," tuturnya.

Ia mengatakan salah satu gagasan ditawarkan adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam proses hukum, sehingga penyidik Polri dan jaksa penuntut umum bisa melakukan penyidikan bersama dan pra-penuntutan secara bersamaan, meskipun tidak harus bertatap muka langsung.

"Dengan sistem digital yang terintegrasi, setiap pertanyaan atau kekurangan dalam berkas dapat segera dilengkapi di waktu yang sama. Hal itu akan memangkas waktu dan meningkatkan efisiensi proses hukum," tuturnya.

Selain efisiensi waktu, lanjut dia, penerapan teknologi dalam proses hukum juga dapat meningkatkan transparansi serta kesetaraan antara penyidik dan jaksa penuntut umum.

"Mereka adalah sesama penegak hukum. Dengan sistem yang lebih transparan, tidak akan ada lagi kecurigaan atau ketidakseimbangan dalam proses hukum," ujarnya.

Guru besar Unej itu menjelaskan bahwa dalam konteks revisi KUHAP, segala perubahan yang dilakukan harus mengarah pada perbaikan sistem peradilan pidana, sehingga bisa lebih adaptif dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

"Jadi diferensiasi fungsional terhadap penegakan hukum harus tegas karena hal itu mencegah adanya tumpang tindih kewenangan, sehingga kami harus memastikan bahwa hukum pidana terus berkembang dan dapat menjawab tantangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak," katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JALUR GAZA - Pejabat Hamas memperingatkan Israel bahwa penundaan pengiriman bantuan di Jalur Gaza dapat memengaruhi jadwal pertukaran tahanan.

?Penundaan dan kegagalan pendudukan Israel mematuhi aspek kemanusiaan dari perjanjian gencatan senjata, dengan tidak mengizinkan masuknya bahan bakar, tenda, karavan, dan peralatan berat, akan memengaruhi pelaksanaan perjanjian,? tegas seorang pejabat Hamas.

Sumber Hamas lainnya, yang mendapat informasi tentang negosiasi tersebut, mengatakan gerakan tersebut telah meminta para mediator ?untuk mewajibkan pendudukan (Israel) melaksanakan perjanjian dan tidak menciptakan? krisis lebih lanjut.

?Faksi-faksi perlawanan kecewa dengan penundaan dan kegagalan pendudukan (Israel) untuk mematuhi penerapan protokol aspek kemanusiaan,? tegas sumber tersebut.

Sumber itu menyatakan, ?Kami berharap para mediator dan penjamin kesepakatan gencatan senjata akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Israel melaksanakan ketentuan kesepakatan dan memperkenalkan materi-materi ini.?

Sumber tersebut juga memperingatkan penundaan apa pun selanjutnya akan menyebabkan penundaan pembebasan tawanan Israel dari Gaza.

Kedua sumber tersebut menunjukkan menurut perjanjian tersebut, ?Israel harus mengizinkan masuknya bantuan dan pasokan kemanusiaan pada pekan pertama gencatan senjata.?

Lampiran protokol kemanusiaan tersebut memperjelas, ?200.000 tenda berperalatan lengkap, 60.000 karavan (rumah mobil) harus dibawa masuk, serta bahan bakar dan material dalam jumlah yang cukup untuk memulihkan fungsi rumah sakit, mengoperasikan toko roti dan stasiun air, serta membawa peralatan berat untuk membuka jalan dan melakukan perbaikan.?

Tim negosiasi Hamas yang tiba di Kairo pada Senin malam bertemu pada Rabu sore dengan pejabat intelijen Mesir di Kairo.

Mereka membahas mekanisme untuk melaksanakan ketentuan kesepakatan dan pengaturan pertukaran tahanan yang akan datang yang dijadwalkan hari ini (Kamis), dan Sabtu,? dengan mencatat pertemuan ini ?membuka jalan untuk memulai fase kedua? negosiasi antara Hamas dan Israel.

Dalam konteks yang sama, Hamas menunjukkan penduduk Jalur Gaza utara menderita bencana kemanusiaan besar akibat penghancuran besar-besaran rumah dan infrastruktur oleh tentara pendudukan Israel.

Ditambahkannya, realitas kemanusiaan di Gaza utara mengharuskan negara-negara Arab dan Islam serta masyarakat internasional memikul tanggung jawab mereka dengan menekan pendudukan Israel agar mempercepat laju pengiriman tenda dan rumah sementara, serta mengintensifkan masuknya bantuan dan pertolongan.

Gerakan tersebut mencatat upaya yang dilakukan untuk melindungi warga Palestina yang mengungsi dan mengirimkan tenda masih jauh dari yang dibutuhkan, mengingat luasnya kerusakan dan bencana kemanusiaan yang disebabkan Israel.

Malang -

Universitas Muhammadiya Malang (UMM) menggelar Seminar Nasional Sinkronisasi dan Harmonisasi Materi RUU Kejaksaan & RUI KUHAP. Ini karena KUHAP dinilai menjadi induk aturan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam seminar ini, hadir Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Trisno Raharjo. Ia berharap KUHAP dapat terselesaikan lebih dahulu sebelum RUU lembaga penegak hukum.

"Hukum acara pidana (KUHAP) harus diselesaikan dulu. Baru kemudian menyusul Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian bisa kemudian dilakukan," ujar Trisno di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 Universitas Muhammadiya Malang, Kamis (30/1/2025).

"Kalau hukum acara pidana (KUHAP) bisa diselesaikan dahulu. Maka juga akan bisa menjadi pendamping KUHP baru nantinya," sambungnya.

Menurut Trisno, lembaga penegak hukum harus menanggalkan ego sektoral agar pembahasan RUU KUHAP bisa terselesaikan tahun ini. Karena juga telah masuk dalam prolegnas DPR RI.

"Harus serius para penegak hukum hilangkan ego sektoral hingga RUU ini bisa diselesaikan tahun ini. Karena Januari 2026 KUHP baru sudah berlaku. Kalau hukum acaranya belum sesuai, kita akan melihat banyak hal yang akan tidak sesuai," tuturnya.

Terpisah, Dekan Fakultas Hukum UMM Prof Tongat menambahkan, distribusi kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum harus diperjelas dalam RUU KUHAP.

Langkah ini menjadi hal penting demi menghindari tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan di Indonesia.

"Distribusi kewenangan masing-masing lembaga harus jelas supaya tidak ada tumpang tindih. Kalau distribusi tidak jelas samar-samar misalnya pasal berkaitan dengan pengendalian penyidikan dan penyelidikan oleh Kejaksaan itu nanti akan menimbulkan tumpang tindih," imbuhnya.

"Termasuk nantinya penanganan tindak pidana yang selama ini kewenangan kepolisian. Kalau misalnya diberikan kepada kejaksaan akan berpotensi tumpang tindih kewenangan," sambungnya.

Maka dari itu, Tongat mendorong perlunya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap RUU Kejaksaan, RUU Kepolisian dengan RUU KUHAP.

"KUHAP adalah induk dan rujukan dalam sistem hukum acara pidana, harusnya ada sinkronisasi dengan undang-undang sektoral. Idealnya RUU KUHAP selesai dibahas, kemudian baru mengarah kepada undang-undang sektoral," katanya.

"Tidak terbalik seperti sekarang. Kita sudah bahas RUU Kejaksaan. Sementara RUU KUHAP belum selesai," tandasnya.

Tongat mendorong tim perancang RUU KUHAP untuk bisa resposif terkait perkembangan aspirasi publik. Agar produk KUHAP dapat menjadi pijakan dalam proses hukum acara pidana di Indonesia.

"Makanya kita mendorong kepada tim perancang RUU KUHAP merespon atensi publik. Salah satunya kepastian kewenangan dalam proses Restorative Justice (RJ) yang seharusnya dilaksanakan saat awal proses penanganan pidana," pungkasnya.

Seminar Nasional Sinkronisasi dan Harmonisasi RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP menghadirkan sejumlah pakar hukum, praktisi, dan mahasiswa.

Selain Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Trisno Raharjo, Dekan FH UMM Prof Tongat, juga hadir sebagai pemateri Prof Dr Deny dari Universitas Trunojoyo, Madura, Dewan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia Dr Sholehuddin, serta Ketua Fordek PTM se-Indonesia Dr Faizal.

(abq/iwd)

Medan (ANTARA) - Seorang tahanan bernama Salman Alfaris Siregar (45), diduga mengalami penganiayaan selama ditahan di RTP Polrestabes Medan, Sumatera Utara, atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan

“Korban ditahan sejak 21 Januari 2025. Saat ditahan, kondisi yang bersangkutan sehat tanpa ada keluhan sakit apapun,” kata Tuseno SH selaku kuasa hukum Mayang Sari merupakan istri Salman usai membuat laporan di Polda Sumut, Kamis (30/1).

Saat ini, lanjut dia, korban mengalami kritis akibat dugaan penganiayaan tersebut dan kini sedang dirawat di rumah sakit.

Atas kejadian ini, istri korban resmi membuat laporan ke Polda Sumut dengan laporan polisi nomor: LP/B/114/I/2025/SPKT Polda Sumatera Utara, tertanggal 30 Januari 2025.

Dia menegaskan, bahwa dalam laporan polisi tersebut dugaan penganiayaan itu terjadi di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polrestabes Medan.

"Suami beliau selaku tahanan di Polrestabes Medan, diduga dianiaya sehingga mengalami koma,” ujar dia.

Pihaknya menjelaskan, pada hari Selasa (21/1), Salman ditahan di RTP Polresta Medan. Lalu, malam harinya ketika istrinya datang menjenguk, suaminya mengaku dianiaya.

“Yang melakukan penganiayaan itu diduga orang lain yang masuk dalam ruang tahanan, tidak memakai baju seragam polisi," kata Tuseno didampingi Mayang Sari.

Mendengar pengakuan itu, lanjutnya, pihak keluarga langsung meminta ke penyidik agar Salman dipindahkan ke ruangan tahanan lain.

"Saat itu, keluarga meminta supaya dipindah ruangan, namun kemudian dilakukan lagi dugaan penganiayaan yang puncaknya pada 29 Januari 2025. Lalu sekitar pukul 06.45, petugas dari RTP Polrestabes Medan menelpon istrinya mengatakan bahwa suaminya kritis," jelas dia.

Mengetahui hal itu, pihaknya selaku kuasa hukum kembali protes ke penyidik Polrestabes Medan. Sebab, dari pengakuan korban dugaan penganiayaan itu dilakukan oleh orang lain tanpa berseragam polisi.

"Kita protes ini ada apa. Kenapa orang sehat tiba-tiba kritis. Berdasarkan pengakuan korban ia dianiaya selama di dalam. Kita tak tahu siapa pelakunya tapi yang jelas si korban ini adalah kewenangan polisi penyidik Polrestabes Medan yang bertanggung jawab," ujarnya.

Karena itu, pihaknya juga meminta agar Kepala RTP Polrestabes Medan bertanggung jawab. Termasuk petugas-petugas yang berjaga pada 21 hingga 29 Januari 2025.

"Mereka ini harus bertanggung jawab. Bagaimana pula CCTV dimatikan sehingga kita menduga ada kesengajaan,” tegas dia.

Pihaknya berharap, melalui laporan ini Kapolda Sumut dapat mengusut seterang-terangnya, dan setegas-tegasnya siapa yang terlibat.

“Bila ada oknum polisi harus ditindak," ungkapnya sembari menyampaikan sampai saat ini, Salman Alfaris Siregar belum sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit Columbia Medan dengan biaya sendiri.

Mayang Sari selaku istri Salman meminta keadilan dengan mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang dialami suaminya.

"Saya meminta keadilan. Ini harus diusut tuntas. Kita kan kooperatif tapi kok bisa begini dibuat. Saya minta pertanggungjawaban," ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengaku pihaknya telah menerima laporan korban.

“Laporan sudah diterima dan dari SPKT dan telah dilimpahkan ke Krimum untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Polrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arief Setyawan ketika dikonfirmasi terkait kasus dugaan penganiayaan tersebut, belum merespon hingga berita dikirim ke redaksi.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Tingginya tembok penjara bukan berarti menjadi batasan untuk terus belajar dan berbuat kebaikan, seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banyuwangi, Jawa Timur.

Petugas Lapas bersama warga binaan memanfaatkan lahan untuk menanam beberapa jenis sayuran yang hasilnya dinikmati bersama.

Kepala Lapas BanyuwangiMochamad Mukaffi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan warga binaan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan ketika telah selesai menjalani pidana.

“Selain menghasilkan sayuran segar, kegiatan ini juga melatih warga binaan agar memiliki bekal keterampilan yang bermanfaat setelah mereka kembali ke masyarakat," kata Mukaffi, Kamis (30/1/2025).

Mukaffi berharap, meski dilakukan di lahan yang terbatas, ilmunya tetap dapat diserap dengan baik oleh warga binaan serta hasil sayurannya optimal.

Petugas Lapas Banyuwangi kemudian membagikan sayuran segar tersebut kepada keluarga binaan yang tengah melakukan kunjungan tatap muka.

“Penyaluran hasil panen sayur kepada keluarga warga binaan juga kami lakukan untuk memotivasi warga binaan agar fokus memperbaiki diri dan mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik,” kata Mukaffi.

Selain disalurkan kepada keluarga warga binaan, kata Mukaffi, sebagian sayuran juga disetorkan kepada penyedia bahan makanan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan makanan warga binaan.

“Sayuran juga akan diolah untuk memenuhi tingkat kebutuhan gizi bagi warga binaan,” ucapnya.

MEDAN, iNewsDeliraya.id- Seorang pria berinisial I (44) warga Tanjung Balai, ditahan karena melakukan penyeludup pekerja migran Indonesia (PMI), Kamis (30/1).

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Teodorus Simarmata SH M.Hum, menjelaskan pelaku melakukan penyelundupan sebanyak 15 kali pekerja migran Indonesia (PMI) dari Tanjungbalai.

Menurutnya, peristiwa ini bermula, Sabtu (18/1). Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Belawan mendapatkan informasi dari petugas kapal patroli Bea Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara.

Bahwa telah diamankan 1 kapal ditengah perairan yang tengah digiring menuju Pelabuhan Bandar Deli Belawan di dalam terdapat 5 orang ABK dan 8 orang WNI diduga merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Pada Minggu (19/1) dini hari, setelah kapal tersebut tiba di Pelabuhan Bandar Deli, 8 orang tersebut diserahkan kepada Kantor Imigrasi Belawan sedangkan 5 ABK masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Petugas Bea Cukai. 

"Kewenangan kita hanya sebatas penyeludupan manusia yang diduga dilakukan tersangka. Sedangkan tindak pidana lainnya biarlah instansi lain melaksanakan," kata Teodorus Simarmata.

Sementara itu, Kakanim Kelas II TPI Belawan Andriw Guntur Suryadarma Simanjuntak mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari penangkapan satu unit kapal ikan yakni KM Rejeki Raya oleh petugas Kapal Patroli BC di perairan Kwala, Sumatera Utara.

"Saat ditangkap, di dalam kapal terdapat lima orang awak kapal dan delapan pekerja migran yang mau pulang ke Indonesia," katanya.

Selanjutnya, petugas BC menyerahkan semua orang yang ada dalam kepal dan setelah diperiksa delapan orang pekerja migran dipulangkan. Petugas Imigrasi Belawan menyita KM Rejeki Raya, empat paspor, uang dan dua teropong sebagai barang bukti. 

"Sedangkan terhadap lima awak kapal kita lakukan pemeriksaan intensif dan hasilnya tekong kapal yakni I kita tetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 120 ayat 1 UU Keimigrasian dengan ancaman kurangan penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun atu denda minimal. Rp. 500 juta dan maksimal Rp 1,5 M.

Editor : Sadam Husin

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan salah satu jalan untuk reformasi kepolisian

"Kami berpikir bahwa reformasi kepolisian itu adalah jalan yang memang harus ditempuh dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mau tidak mau harus dilakukan apalagi setelah ada Kitab UU Hukum Pidana yang akan berlaku 2026 dan ini adalah salah satu jalan untuk perbaikan atau reformasi kepolisian," kata Arif dalam seminar bertajuk “Reposisi Polri dalam Sistem Peradilan Pidana” yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Menurutnya, revisi ini untuk memastikan kontrol kewenangan terhadap kepolisian dalam konteks penegakan hukum baik itu kewenangan penyelidikan maupun penyidikan.

"Termasuk upaya paksa yang itu merupakan kewenangan yang luar biasa bisa membatasi hak asasi manusia agar kewenangannya betul-betul demokratis, transparan, bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan atau digunakan secara sewenang-wenang di luar kepentingan penegakan hukum, ham dan keadilan," ujarnya.

Komisi III DPR telah meneken usulan revisi KUHAP untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Usulan tersebut merupakan upaya untuk membentuk aturan pelaksana dari Kitab KUHP Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Rencananya, setelah masuk Prolegnas, KUHAP akan digarap pada tahun ini 2025 untuk mengejar tayang dari KUHP Nasional.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi II DPR mendorong agar adanya proses penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan pihak terkait yang terlibat dalam polemik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo.

Bahkan, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan dirinya kerap kali menyampaikan jika memang HGB tersebut dijadikan sebagai agunan di perbankan, pihaknya juga akan siap mengecek sampai pada wilayah hilir tersebut.

“Kami mendorong agar ada proses penegakan hukum yang tegas kepada siapapun, baik yang memohon sertifikat, yang menerbitkan sertifikat yang kita duga bermasalah itu, termasuk para pihak saya kira yang memanfaatkannya,” katanya seusai rapat dengan Menteri ATR/BPN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2025).

Rifqi menuturkan pihaknya mengapresiasi Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid karena telah memberikan penjelasan rinci dan didukung dengan fakta-fakta, misalnya pembeberan berbagai sertifikat yang telah diterbitkan di sekitar pagar laut di kawasan Tangerang.

“Bahkan kita hari ini mendapatkan bonus informasi, hal serupa yang terjadi juga di Bekasi, hal serupa yang juga terjadi di Jawa Timur yang ternyata luasannya jauh lebih luas dari apa yang menjadi polemik publik selama ini,” ucapnya.

Tak sampai di situ, legislator NasDem ini mengemukakan pihaknya turut mengapresiasi keberanian dan ketegasan pemerintah, terkhusus Menteri ATR/BPN karena telah membatalkan 50 sertifikat di 50 bidang tanah di Tangerang, Banten.

“Bagi Komisi II DPR yang menjalankan tugas konstitusional pengawasan, hal ini patut kami apresiasi, kami berikansupport,” jelasnya.

Senada, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus, juga memandang bahwa kejadian ini tak cukup hanya dengan pemberian sanksi berat, para pihak terlibat harus melalui proses hukum karena ini termasuk dalam kejahatan.

“Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat, harus proses hukum karena ini kejahatan. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, supaya ada efek jera. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus kuat sekuatnya,” katanya dalam rapat, Selasa (30/1/2025).

BENERMERIAH, iNewsPortalAceh.id - Dalam rangka memperkuat sinergi dan jalin koordinasi Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bener Meriah KAnwil Ditjenpas Aceh, Heddry Yadi beserta jajaran melaksanakan kunjungan dan silaturahmi ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Bener Meriah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama serta sinergitas antar lembaga penegak hukum di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Kamis (30/01/2025) Bertempat di Mapolres Bener Meriah.

Kapolres Bener Meriah AKBP Tuschad Cipta Herdani, S.I.K., M.Med.Kom., menyambut hangat kunjungan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah, Heddry Yadi, A.Md.I.P., S.H dengan didampingi Kasubsi Pengelolaan, Hisrijal, A.Md., S.H. Dalam kunjungan tersebut Kepala Rutan Bener Meriah.

Heddry Yadi menyampaikan bahwa maksud kedatangannya dalam rangka membangun Sinergitas dan menjalin tali silaturahmi bersama pihak Polres Bener Meriah.

Serta membahas mengenai Kerjasama dalam mewujudkan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diantaranya Membangun Sinergitas dengan APH, serta Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

“Tentunya sebagai instansi pelayanan publik yang bekerja di ranah keamanan dan ketertiban, kita harus terus melakukan koordinasi dan kolaborasi demi terciptanya sinergitas yang kuat,” ujar Heddry.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Bener Meriah, AKBP Tuschad Cipta Herdani mengapresiasi atas kegiatan kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan oleh Jajaran Rutan Bener Meriah.

“Saya menyambut baik kunjungan Karutan Bener Meriah, tentunya ini juga menjadi tugas pokok kita dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” jelas Tsuchad.

Dalam kegiatan ini juga dibahas mengenai program kedepannya yang akan dilaksanakan oleh Rutan Bener Meriah dalam waktu dekat yaitu Deklarasi komitmen bersama Rutan Bener Meriah Bebas dari Peredaran Handphone, Pungli dan Narkoba serta Rutan Bener Meriah yang terbebas dari Tindakan Penipuan dari dalam Rutan.

Kegiatan Berjalan dengan khidmat dan lancar.

Editor : Jamaluddin

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan dana desa dipakai untuk judi online atau daring (judol) perlu dibawa ke ranah hukum.

“Kalau memang itu benar, ya seret ke ranah hukum saja. Seret ke ranah hukum,” kata Rifqinizamy usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Komisi II DPR RI akan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

“Karena kalau itu dilakukan (dana desa dipakai judol), saya kira berarti ada dua titik lemah. Satu, titik lemah pengawasan. Dan yang kedua, titik lemah penegakan hukum,” ujarnya.

Adapun Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengemukakan bahwa institusinya sedang mendalami dugaan penyelewengan dana desa untuk judol.

Ivan turut mengonfirmasikan bahwa saat ini PPATK telah menemukan sekitar enam kepala desa pada salah satu kabupaten di Sumatera Utara telah menggunakan dana desa untuk judol.

“Kami menduga daerah lain juga ada modus serupa,” kata Ivan saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin (20/1).

Lebih lanjut, PPATK menemukan enam kepala desa di Sumut menggunakan dana desa untuk judol sekitar Rp50-260 juta.

PPATK juga mendapatkan temuan sebanyak Rp40 miliar dana desa di kabupaten tersebut diduga dipakai untuk judol.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketika waktu memasuki bulan Ramadan, banyak umat Islam bertanya-tanya tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, termasuk apakah menangis bisa membatalkan ibadah tersebut. Beberapa orang percaya bahwa keluarnya air mata saat berpuasa mungkin berdampak pada keabsahan puasa, tetapi benarkah seperti itu?

Menariknya, ada berbagai pendapat di masyarakat mengenai hal ini, sehingga penting untuk memahami jawaban berdasarkan ajaran Islam.

Lalu, apakah menangis benar-benar membatalkan puasa, atau justru memiliki makna lain dalam ibadah?

Hukum Menangis saat Puasa

Menangis adalah ekspresi emosi yang alami dan manusiawi sebagai respons terhadap kebahagiaan, kesedihan, atau perasaan mendalam lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika kita menangis saat sedang menjalankan puasa.

Menurut buku Siapa Berpuasa Dimudahkan Urusannya karya Khalifa Zain Nasrullah, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa menangis dapat membatalkan puasa seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa air mata yang keluar, baik karena kesedihan, kebahagiaan, maupun emosi lainnya, tidak memengaruhi keabsahan puasa.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Quraish Shihab dalam bukunya Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, di mana ia menjelaskan bahwa menangis, apa pun penyebabnya, tidak tergolong sebagai hal yang membatalkan puasa. Dengan kata lain, menangis saat berpuasa bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan dari segi hukum Islam.

Menariknya, Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa menangis yang muncul karena rasa takut kepada Allah, kesadaran akan dosa, atau empati terhadap penderitaan orang lain justru bisa mendatangkan pahala.

Menangis dalam keadaan seperti ini mencerminkan ketulusan hati dan keikhlasan dalam beribadah. Sebagai contoh, seseorang yang menangis saat mendengar ayat-ayat Al-Qur'an atau merasa tersentuh dengan kesulitan orang lain dapat memperoleh nilai ibadah dari air matanya.

Namun, menangis yang disertai amarah atau dendam bisa berdampak negatif terhadap kualitas puasa dan pahala yang diperoleh. Oleh karena itu, meskipun menangis tidak membatalkan puasa, tetap penting untuk menjaga emosi agar ibadah tetap bernilai baik.

Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, nangis ketika puasa tidak membatalkan ibadah puasa yang sedang dijalani. Namun, ada beberapa hal yang memang benar-benar bisa membatalkan puasa seseorang.

Dirangkum dari buku Cerdas Intelektual dan Spiritual dengan Mukjizat Puasa karya Ustadz Yazd al-Busthomi, berikut adalah hal-hal yang membatalkan puasa:

1. Berniat Membatalkan Puasa

Jika seseorang sudah berniat membatalkan puasanya sejak awal, maka puasanya otomatis batal. Meskipun ia tidak melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa, niat tetap menjadi faktor penentu karena setiap amal tergantung pada niatnya.

2. Mengeluarkan Air Mani Secara Sengaja

Melakukan tindakan yang merangsang nafsu syahwat hingga menyebabkan keluarnya mani, dapat membatalkan puasa. Bahkan, sekadar berimajinasi atau berfantasi tentang hal-hal berbau seksual hingga mengakibatkan keluarnya mani juga sudah cukup untuk membatalkannya.

3. Menduga Matahari Telah Terbenam sehingga Melakukan Hal yang Membatalkan Puasa

Jika seseorang mengira matahari sudah terbenam dan berbuka sebelum waktunya, lalu melakukan hal yang membatalkan puasa, maka puasanya batal. Dalam kasus ini, mayoritas ulama mewajibkan qadha untuk menggantinya.

4. Memasukkan Sesuatu ke Dalam Mulut

Seseorang yang dengan sengaja memasukkan makanan atau minuman melalui mulut hingga masuk ke perut, puasanya batal. Bahkan, mengemut garam sekalipun bisa membatalkan puasa meskipun garam tidak memberikan energi pada tubuh.

5. Makan dan Minum dengan Sengaja

Jika seseorang makan atau minum dengan sengaja, puasanya batal dan harus diqadha. Namun, jika ia lupa bahwa sedang berpuasa lalu makan atau minum, puasanya tetap sah dan tidak perlu menggantinya.

6. Muntah dengan Sengaja

Muntah yang terjadi secara tidak sengaja tidak membatalkan puasa dan tidak perlu qadha. Namun, jika seseorang sengaja memuntahkan isi perutnya, maka puasanya batal dan wajib diqadha.

7. Haid dan Nifas

Jika seorang wanita mengalami haid atau nifas, puasanya langsung batal meskipun terjadi sesaat sebelum waktu berbuka. Dalam keadaan ini, ia wajib mengganti puasanya di lain hari.

(hnh/lus)

BANDUNG - Staf Khusus Menteri Hukum Yadi Heriadi Hendriana resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi setelah melalui sidang promosi doktor di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (30/1/2025). Dalam sidang terbuka yang digelar di Gedung Pascasarjana Unpad, Yadi mempertahankan disertasinya yang berjudul ?Ekonomi Politik Media dan Pemerintah pada Pandemi Covid-19.?

Dalam kesempatan tersebut, Yadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas jurnalisme di Indonesia. Menurutnya, jurnalis yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menghadapi berbagai tekanan hukum.

?Ini momen akademik yang memperlihatkan pentingnya teori dan legalitas dalam jurnalistik. Kualitas jurnalisme harus ditingkatkan, karena hanya dengan integritas dan kualitas yang baik, kita bisa menghadang berbagai tekanan hukum,? ujarnya.

Pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu fokus utama dalam disertasi Yadi, menurutnya bukan hanya sekadar fenomena sementara. Meskipun isu pandemi cukup dominan, ia menyatakan bahwa dampak dari media dan pemerintah selama pandemi masih relevan hingga sekarang.

?Pandemi memang menjadi sorotan utama saat itu, namun nilai dan pengaruh yang dihasilkan oleh media serta kebijakan pemerintah terus berlanjut,? tambahnya.

Setelah menyampaikan ringkasan disertasinya, Yadi berhasil menjawab dengan tegas berbagai pertanyaan dan sanggahan yang dilontarkan oleh para penguji, termasuk tiga oponen yang terlibat.

Sidang pun berakhir dengan pengumuman bahwa Yadi lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. ?Berdasarkan hasil riset penelaahan disertasi dan sidang promosi yang diselenggarakan hari ini, maka kami nyatakan saudara tidak harus mengulang. Saudara dinyatakan lulus pada sidang doktor dalam bidang ilmu komunikasi dengan yudisium sangat memuaskan," ujar pimpinan sidang Dadang Rahmat Hidayat.

Dia menyebut Yadi berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan tradisi akademik. "Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini membawa keberhasilan lainnya dimasa mendatang," ungkapnya.

Sejumlah pejabat dan tokoh penting juga hadir dalam sidang Yadi ini, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Selanjutnya, Anas Urbaningrum, Ketua KPI RI Ubaidilah, Ketua MUI Cholil Nafis, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, Tokoh Agama Ust Yusuf Mansyur, dan Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution.