JAKARTA, iNewsAmbon.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang digelar pada 27-29 Desember 2024 sah secara hukum. Keputusan ini sekaligus mengesahkan Bambang Haryadi sebagai Ketua Umum Dekopin terpilih.

Supratman menjelaskan bahwa keputusan ini telah dikonsultasikan dengan Menteri Sekretaris Negara terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dekopin.

"Hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada rekan-rekan Dekopin. Intinya, kami mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Haji Bambang Haryadi," ujar Supratman dalam keterangan resmi, Jumat (31/1/2025).

Menkum HAM berharap keputusan ini dapat mengakhiri polemik yang sempat terjadi terkait sengketa kepemimpinan Dekopin. Ia juga menekankan bahwa pengakuan ini akan segera didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kemenkum HAM.

"Dengan pengakuan ini, kami berharap menjadi tonggak baru dalam perjalanan perkoperasian di Indonesia," tambahnya.

Selain menetapkan Ketua Umum, keputusan ini juga mengesahkan jajaran kepengurusan lainnya, termasuk Ketua Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas, Dewan Majelis Pakar Induk Koperasi, Dekopinwil (Dewan Koperasi Wilayah), dan Dekopinda (Dewan Koperasi Daerah).

Adapun jajaran pengurus Dekopin yang telah tercatat di Kementerian Hukum meliputi:

Ketua Penasehat: Jilmy Asshidique

Ketua Umum: Bambang Haryadi

Ketua Harian: Priskianto

Sekretaris Jenderal: Gilang Widya Pramana

Bendahara Umum: Putri Zulkifli Hasan

Ketua Dewan Pengawas: Said Abdullah

Ketua Majelis Pakar: Ferry Yuliantono

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam rangka menjalani ekstradisi itu sesegera mungkin kami bisa selesaikan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia akan berdiplomasi dengan pemerintah Singapura mengenai gugatan Paulus Tannos di Pengadilan Singapura.

Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin merupakan buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang saat ini ditahan sementara atau provisional arrest di Changi Prison.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri pasti akan melakukan diplomasi terkait hal itu," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

Walaupun demikian, dia menyatakan bahwa pemerintah RI tidak bisa ikut campur dalam urusan Pengadilan Singapura.

Menkum menegaskan bahwa pemerintah RI, terutama Kemenkum, akan memastikan proses pelengkapan dokumen pengajuan ekstradisi Paulus Tannos akan selesai sebelum 3 Maret 2025.

"Seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam rangka menjalani ekstradisi itu sesegera mungkin kami bisa selesaikan," ujarnya.

Namun, saat ditanya jurnalis mengenai dokumen yang masih belum dilengkapi, dia mengatakan bahwa pertanyaan tersebut bersifat teknis.

Akan tetapi, dia menyatakan bahwa pelengkapan dokumen ekstradisi tersebut akan sesegera mungkin dilengkapi oleh Kemenkum.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menandatangani pencanangan Zona Integritas sebagai langkah awal menuju pembangunan birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Acara yang digelar di Kementerian HAM pada Jumat (31/1/2025) turut dihadiri berbagai instansi, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga Ombudsman RI.

Menteri HAM, Natalius Pigai menyatakan bahwa pencanangan Zona Integritas menjadi tonggak penting bagi kementeriannya yang baru terbentuk.

“Ya, kami ini satu-satunya kementerian yang baru dari nol. Semua staf sudah rampung, dari eselon satu hingga empat," kata Pigai di kantornya, Jumat (30/1/2025).

"Setelah pembenahan kapasitas institusi selesai, langkah berikutnya adalah mencanangkan zona integritas ini,” ujarnya melanjutkan.

Menurut Pigai, langkah ini merupakan komitmen KemenHAM untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan amanat undang-undang.

“Ini menjadi titik pijak awal. Kerja sama dengan berbagai instansi akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, KemenHAM berkomitmen memperluas kebijakan integritas ini ke kementerian, lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah dan sektor swasta yang memiliki hubungan kerja dengan kementerian.

“Kami akan membuat kesepakatan bersama dengan mitra kerja, baik pusat maupun daerah, agar semua tugas dilaksanakan di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-korupsi,” kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) akan mendistribusikan 44.000 buku saku kepada narapidana (napi) calon penerima amnesti.

Meskipun tidak terlalu yakin bisa mengubah sifat kriminal menjadi humanis, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini bahwa usahanya tersebut tidak akan sia-sia.

Menurut Pigai, apa yang dilakukan adalah bagian dari upaya mengubah pola pikir kriminal menjadi lebih humanis.

"Namanya juga usaha kalau dibilang langsung berubah ya mudah-mudahan ya berubah. Tapi kan namanya juga kewajiban, dan kami punya kewajiban sebagai pemerintah," kata Pigai di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Dia mengatakan, upaya tersebut minimal untuk memberi masukan-masukan tentang nilai-nilai HAM, mengedukasi narapidana tentang HAM, serta melakukan sosialisasi tentang nilai HAM.

"Itu kewajiban kami tidak masalah. Soal nanti berubah total dan lain belum tentu. Kalau bisa ya syukur alhamdulillah, tapi saya yakin 99 persen berubah," ujarnya.

Pigai menyebut bahwa langkah ini bertujuan memberikan edukasi mengenai nilai-nilai hak asasi manusia sebelum mereka kembali berintegrasi dengan masyarakat.

“Buku saku ini kami siapkan karena semua tindak pidana pada dasarnya adalah pelanggaran HAM, seperti pencurian yang melanggar property rights, pembunuhan yang melanggar right to life, atau penyiksaan yang jelas-jelas melanggar HAM,” katanya.

Pigai juga mengungkapkan bahwa buku tersebut akan diberikan kepada narapidana yang telah lolos asesmen untuk mendapatkan amnesti. KemenHAM juga akan melakukan sosialisasi langsung di lembaga pemasyarakatan.

“Kalau ada 200 atau 500 narapidana yang sudah lolos asesmen, kami akan datang langsung, mengajarkan bahwa mereka tidak boleh mencuri, membunuh, atau melakukan kekerasan karena itu semua melanggar HAM. Setelah itu, buku sakunya langsung kami bagikan,” ujar Pigai.

Buku saku ini nantinya akan dititipkan di setiap lembaga pemasyarakatan melalui petugas pelayanan hukum dan HAM yang bertugas di sana.

Dengan buku saku dan edukasi langsung tersebut, Pigai berharap para narapidana dapat memahami pentingnya menghormati hak asasi manusia saat kembali ke masyarakat.

Pigai mengungkapkan bahwa narapidana yang telah bebas dan menjalani proses reintegrasi sosial akan diberdayakan melalui program pembinaan komponen cadangan (Komcad) oleh Kementerian Pertahanan.

Mereka akan diberi tugas menjaga ketertiban dan keamanan setelah menyelesaikan pelatihan tersebut.

“Nanti setelah keluar, kami mereka akan diberi tugas lain yaitu tugas menjaga ketertiban dan keamanan. Karena itu mereka dididik Komcad dan menjadi kewenangan kementerian pertahanan,” kata Pigai.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menekankan agar jajarannya menyederhanakan seluruh kegiatan seremonial. Dia mengarahkan anggaran dialokasikan untuk program yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Penekanan ini disampaikan Menteri Agus saat memberi sambutan Hari Bakti ke-75 Imigrasi Indonesia, Jumat (31/1/2025). Penyederhanaan kegiatan seremonial ini merupakan implementasi Kementerian Imipas atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas sendiri memperingati hari jadi secara serentak, baik di kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor imigrasi dan rumah detensi di seluruh Indonesia.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," ungkap Menteri Agus.

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam peringatan Hari Bakti ke-75 Imigrasi Indonesia. (dok Imipas)

Hari Jadi ke-75 Imigrasi kali ini mengusung tema 'Melayani, Mengabdi dan Berinovasi'. Peringatan dilakukan dengan pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian di Tanah Air.

Di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI, peserta perayaan dibatasi hingga 15 orang. Meski sederhana, namun syukuran tak mengurangi kebersamaan lantaran Menteri Agus menyapa jajaran kantor imigrasi wilayah lewat video conference.

Menteri Agus menyapa Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat beserta stakeholders seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kesempatan ini, dia juga membahas soal distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Bara dan corporate social responsibility (CSR) untuk UMKM.

Distribusi dilakukan dalam dua tahap, sebanyak 310 paket didistribusikan pada hari ini di PLBN Jagoi Babang, dan 1.800 paket akan selesai didistribusi sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi. Selain itu, Menteri Agus juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Ada juga petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua, Oliver Marsel Ferre, yang berbagi cerita kesehariannya dalam bertugas, saat disapa Menteri Agus.

Syukuran Hari Bakti ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan Hari Jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka HBI antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," pungkas Menteri Agus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk proses ekstradisi buron dalam kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos. Supratman mengatakan dokumen untuk proses ekstradisi akan dilengkapi sebelum 3 Maret 2025.

"Ya pasti (disegerakan). Saat ini kan pemerintah terutama Kementerian Hukum tugas pokoknya adalah memastikan sebelum tanggal 3 Maret yang akan datang, seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk dalam rangka menjalani proses ekstradisi itu, itu sesegera mungkin kami bisa selesaikan," kata Supratman kepada wartawan di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Sementara terkait proses pengadilan yang menguji keabsahan penahanannya di Singapura yang dijalani Tannos, Supratman menyebut tak bisa banyak berkomentar. Menurutnya, itu merupakan prosedur pengadilan di Singapura.

"Urusan pengadilan di Singapura kami nggak bisa campur. Tapi tentu KPK, Kepolisian, Kejaksaan, juga Kementerian Luar Negeri pasti akan melakukan diplomasi terkait hal itu," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap buron dalam kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, sedang menjalani proses pengadilan menguji keabsahan penahanannya di Singapura. KPK menjelaskan, proses itu mirip seperti gugatan praperadilan jika di Indonesia.

"Sampai dengan saat ini di Singapura sendiri juga masih berproses kalau saya tidak salah pengadilan mungkin mirip seperti proses praperadilan ya di Indonesia," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1).

"Saya tidak bisa menyamakan apple to apple karena beda sistem hukum bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan penahanannya provisional arrest yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia," tambahnya.

Terkait persyaratan ekstradisinya, Tessa mengatakan pihak Indonesia sedang berusaha memenuhinya. Tessa menyebutkan pihak Kemenkum sendiri meyakini proses ekstradisi dapat dilakukan tidak sampai 45 hari.

"Dan itu KPK, Kemenkum, Polri, dan Kejaksaan saat ini sedang bersama-bersama memenuhi persyaratan tersebut yang tadi sudah saya sampaikan," sebutnya.

Tessa mengatakan tidak ingin berandai-andai jika nantinya proses ekstradisi itu gagal. Dia meyakini Singapura juga memiliki fokus untuk memberantas korupsi.

"Ya, untuk bisa sampai di tahap ini saja banyak upaya yang dilakukan oleh KPK. Ya, saya pikir kita tidak perlu berandai-andai seandainya kalah seperti apa. KPK dan pemerintah Indonesia dalam hal ini optimis untuk bisa memulangkan yang bersangkutan," kata dia.

Simak juga Video 'Penjelasan Yusril soal Paulus Tannos yang Pindah Jadi WN Afsel':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Yang penting melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan siap membantu penanganan insiden penembakan terhadap sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia yang mengakibatkan seorang meninggal dunia.

Menteri HAM Natalius Pigai menuturkan bahwa pihaknya akan menggunakan jaringan instrumen HAM internasional yang dimiliki apabila dibutuhkan. Kementerian HAM pun mengecam aksi penembakan tersebut dan mendesak pertanggungjawaban hukum dari pemerintah Malaysia.

"Tentu kalau Kementerian Luar Negeri mengalami kesulitan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengalami kesulitan, kami memiliki instrumen," kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Pigai mengatakan bahwa pihaknya memiliki instrumen kerja sama HAM internasional, seperti dengan Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM), jaringan kementerian yang membidangi urusan HAM, serta Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR). Dengan kewenangan yang diberikan, Kementerian HAM dapat memaksimalkan instrumen tersebut.

"Tetapi ‘kan kita juga harus beri kesempatan kementerian yang lain bekerja secara maksimal. Kami juga tidak tinggal diam, ikut mendorong. Yang penting melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Kami menyiapkan segalanya," ucapnya.

Menurut Menteri HAM, penanganan kasus ini merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah. Kementerian HAM berkomitmen membantu jika kementerian/lembaga lain memiliki kesulitan, termasuk dalam hal pemberian bantuan hukum.

Di sisi lain, Menteri HAM telah memerintahkan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan untuk memonitor perkembangan kasus tersebut.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Manan menegaskan bahwa penembakan APMM terhadap sejumlah PMI merupakan tindakan yang berlebihan.

"Kami juga menegaskan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejadian itu. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, kemudian dianggap itu sesuatu yang sudah sesuai dengan prosedur, kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan, bahwa orang bisa diperlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dimatikan," kata dia.

Maka dari itu, Kementerian HAM mendorong SUHAKAM, sebagai pihak independen, untuk ikut memantau kasus tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM internasional. Komisi Nasional HAM RI juga didorong untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM.

Sebelumnya, APMM menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada hari Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Penembakan itu menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengeluarkan surat pengakuan terhadap kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang diketuai Bambang Haryadi. Surat ini diserahkan langsung oleh Supratman kepada Ketum Dekopin Bambang Haryadi.

"Pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin dan pada intinya satu, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Haji Bambang Haryadi," kata Menkum Supratman kepada wartawan di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Supratman menjelaskan surat ini dikeluarkan setelah melihat pelaksanaan Munas yang diselenggarakan oleh Dekopin pada 27-29 Desember 2024. Dia juga mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara terkait dengan Keppres Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dekopin yang tidak mengalami perubahan.

"Berdasarkan hasil Munas yang diselenggarakan oleh Dekopin pada tanggal 27 sampai 29 Desember itu, ternyata tidak mengalami perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," jelas Supratman.

Selain mengakui kepengurusan Dekopin dengan Ketum Bambang Haryadi, Supratman juga menerangkan sekaligus mengakui jajaran Dewan Pengawas, Dewan Majelis Pakar, Induk Kooperasi, Pimpinan Dekopinwil dan Pimpinan Dekopinda. Dia pun berharap pengakuan dari pemerintah ini bisa menjadi langkah awal perjalanan Dekopin ke depan.

"Nah yang kami sahkan hari ini yang pertama adalah Ketua Penasihat yakni Prof Dr Jimly Asshidique SH, Ketua Umum Bapak Bambang Hariyadi SE, Ketua Harian Ir Priskianto MBA, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Muhammad Haji Said Abdullah, Ketua Majelis Pakar Dr Ferry Yuliantono," terang Supratman.

"Dengan demikian, maka pada kesempatan ini pemerintah telah mengakui dan kami berharap dengan pengakuan dan pendaftaran badan hukumnya yang akan segera kami catatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum, segera kami laksanakan. Semoga ini menjadi tonggak yang baru dalam sejarah perjalanan perkoperasian di Tanah Air," pungkasnya.

Simak juga Video 'Kata Menkum soal SK Kepengurusan PMI JK Belum Terbit':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah akan segera mengirimkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi buron kasus e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura.

Supratman mengatakan, tugas utama Kementerian Hukum dalam proses ekstradisi buronan adalah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan negara sahabat.

“Sesegera mungkin (dokumen dikirim),” kata Supratman saat ditemui awak media di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, Kementerian Hukum harus memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan pemerintah Singapura untuk proses ekstradisi itu sebelum 3 Maret mendatang.

Adapun terkait perlawanan Paulus Tannos dengan menggugat keabsahan penangkapan dirinya ke pengadilan di Singapura, pemerintah tidak bisa ikut campur.

Meski demikian, pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri akan melakukan diplomasi terkait perlawanan Paulus Tannos.

“Urusan pengadilan Singapura kita enggak bisa campur,” tutur Supratman.

Adapun Paulus ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan itu berawal dari permohonan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri.

Surat permohonan kemudian diteruskan ke Interpol Singapura dan CPIB.

Meski demikian, Paulus Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk menjalani proses hukum.

Sebab, terdapat syarat administrasi dan hukum yang harus dipenuhi dalam waktu 45 hari.

Belakangan, Paulus Tannos mengajukan perlawanan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut, Paulus Tannos menggugat keabsahan penangkapan sementara di Singapura.

Menurutnya, proses tersebut mirip dengan gugatan praperadilan di Indonesia.

Namun, ia tidak bisa memastikan dua proses hukum itu sama karena terdapat perbedaan yurisdiksi.

"Bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan provisional arrest yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia, masih berjalan kalau saya tidak salah," kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah berkoordinasi mengenai penahanan buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin di Changi Prison, Singapura.

“Tentu dengan yang lain pasti sudah,” kata Menkum Supratman Andi Agtas di Kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa tugas Kemenkum dalam kasus tersebut adalah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Singapura dalam proses ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia.

“Kalau terkait dengan pelaksanaannya di sana nanti minta ke KPK, kepolisian, dan lain-lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/1), melaporkan Paulus Tannos ditahan di Changi Prison, Singapura.

WELLINGTON, KOMPAS.com - Sebuah kesepakatan yang memberikan hak hukum kepada Gunung Taranaki (Taranaki Maunga) di Selandia Baru, yang setara dengan hak yang dimiliki seorang manusia telah tercapai. Kesepakatan itu kemudian disahkan menjadi undang-undang setelah melalui proses negosiasi selama bertahun-tahun.

Hal itu berarti Gunung Taranaki akan memiliki hak, kewajiban, dan perlindungan yang biasanya diperoleh seseorang atau entitas hukum. Suku setempat, iwi, akan bertindak sebagai perwakilan gunung itu dan iwi tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola gunung itu.

Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada suku Maori dari wilayah Taranaki terkait ketidakadilan yang dialami mereka selama penjajahan - termasuk penyitaan tanah secara luas.

“Kita harus mengakui penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan di masa lalu, agar kita dapat menatap masa depan untuk mendukung iwi mewujudkan aspirasi dan peluang mereka sendiri,” kata Paul Goldsmith, menteri yang bertanggung jawab atas perundingan tersebut, seperti dikuti BBC.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ganti Rugi Kolektif Taranaki Maunga disahkan menjadi undang-undang oleh parlemen Selandia Baru pada Kamis (30/1/2025). UU itu memberikan nama resmi secara hukum pada gunung tersebut dan melindungi puncak dan daratan di sekitarnya.

UU itu juga mengakui pandangan orang-orang Maori yang menyatakan bahwa elemen-elemen alam, termasuk gunung, merupakan nenek moyang serta makhluk hidup.

“Hari ini, Taranaki, maunga (gunung) kami, maunga tupuna (gunung leluhur) kami, dilepaskan dari belenggu, belenggu ketidakadilan, ketidaktahuan, kebencian,” kata Debbie Ngarewa-Packer, salah satu pemimpin partai politik Te Pati Maori (Partai Maori) sebagaimana dilansir BBC.

Ngarewa-Packer merupakan salah satu dari delapan iwi Taranaki, di pantai barat Selandia Baru, yang menganggap gunung itu suci.

Ratusan warga Maori lainnya dari wilayah tersebut juga hadir di parlemen pada Kamis kemarin untuk menyaksikan rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Gunung itu tidak akan lagi secara resmi dikenal sebagai Egmont - nama yang diberikan penjelajah Inggris, James Cook, pada abad ke-18 - dan sebagai gantinya akan disebut Taranaki Maunga. Sementara taman nasional di sekitarnya akan diberi nama Maori.

Aisha Campbell, yang juga berasal dari iwi Taranaki, mengatakan kepada 1News bahwa sangat penting baginya untuk menghadiri acara tersebut, dan bahwa gunung "adalah sesuatu yang menghubungkan kita dan yang mengikat kita bersama sebagai satu bangsa".

Kesepakatan Taranaki Maunga merupakan yang terbaru yang dicapai dengan suku Maori dalam upaya memberikan kompensasi atas pelanggaran Perjanjian Waitangi – yang menetapkan Selandia Baru sebagai sebuah negara dan memberikan hak tertentu kepada masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka.

Kesepakatan itu juga disertai dengan permintaan maaf dari pemerintah atas penyitaan Gunung Taranaki dan lebih dari satu juta hektar tanah dari suku Maori setempat pada tahun 1860-an.

Paul Goldsmith mengakui, "Pelanggaran terhadap Perjanjian mengakibatkan kerugian sangat besar dan semakin parah yang dialami oleh whanau (keluarga besar), hapu (sub-suku) dan iwi di Taranaki, yang menyebabkan kerugian yang tidak terkira selama beberapa dekade".

Dia menambahkan, telah disepakati bahwa akses ke gunung itu tidak akan berubah dan "semua warga Selandia Baru akan dapat terus mengunjungi dan menikmati tempat paling menakjubkan itu untuk generasi mendatang".

Gunung itu bukanlah fitur alam Selandia Baru pertama yang diberikan status hukum. Pada tahun 2014, hutan asli Urewera menjadi yang pertama mendapatkan status tersebut, disusul oleh Sungai Whanganui pada tahun 2017.

PENERBITAN Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 lalu, menjadi milestone penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Presiden yang berkedudukan sebagai head of government, dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan di bidang keuangan, membuat terobosan penting dalam tata kelola keuangan negara.

Isu penghematan menjadi relevan dan kontekstual di tengah tantangan dan persoalan yang kompleks, baik yang dihadapi masyarakat maupun dalam tata kelola keuangan negara.

Inpres yang terbit tak lama dari 100 hari kerja pemerintahan Prabowo ini, memiliki capaian dan target yang jelas, rigid, dan presisi.

Hal ini dapat dilihat di diktum kedua dalam Inpres No 1 Tahun 2025 yang menyebutkan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306,7 triliun dengan rincian Rp 256,1 triliun yang berlaku di lingkungan kementerian/lembaga di tingkat pusat, dan Rp 50, 5 triliun terkait anggaran Transfer ke Daerah (TKD). (Kompas, 24 Januari 2025)

Pada poin ini, materi Inpres jauh dari basa-basi dan gimik. Kendati instruksi dikualifikasi sebagai instrumen hukum semu (pseudo wetgeving), Inpres ini merepresentasikan political will Presiden Prabowo di bidang keuangan negara yang kuat dan determinan.

Di saat bersamaan, Inpres ini dapat juga dibaca sebagai umpan balik yang responsif atas kritik dari publik di saat awal pembentukan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, yang dinilai tambun, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, serta pemborosan keuangan negara.

Pada titik ini, Presiden Prabowo memberi pesan, pemerintahan yang ia pimpin senantiasa mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti setiap aspirasi publik yang basisnya common sense.

Dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia, Inpres ini dapat menjadi salah satu instrumen pendobrak untuk mengukuhkan reformasi birokrasi yang sejak awal reformasi menjadi salah satu agenda penting.

Pijakan reformasi birokrasi

Penerbitan Inpres No 1 Tahun 2025 dapat dijadikan pijakan untuk melakukan langkah besar dalam melaksanakan reformasi birokasi di awal pemerintahan.

Langkah ini pula menjadi bagian dari orkestrasi reformasi birokrasi yang telah dilakukan presiden-presiden sebelumnya.

Seperti di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lahir Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, UU No 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU No 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintahan (AP).

Begitu juga di era Jokowi, terbit sejumlah aturan turunan seperti PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PP No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan terbaru UU No 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 2004 tentang ASN.

Langkah awal pemerintahan Presiden Prabowo dengan melakukan efisiensi anggaran memiliki signifikansi yang tidak main-main.

Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip good governance dalam United Nation Development Programme (UNDP) yang menempatkan efektivitas dan efisiensi sebagai salah satu dari 8 prinsip penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Prinsip ini berarti output yang dihasilkan oleh instansi pemerintahan harus sesuai dengan kebutuhan.

Prinsip tersebut bila disandingkan dengan muatan materi yang terdapat dalam Inpres No 1 Tahun 2025 memiliki irisan yang cukup kuat.

Seperti efisiensi dilakukan pada belanja operasional dan belanja nonoperasional yang di antaranya berupa belanja barang dan perjalanan dinas.

Begitu juga di Diktum Keempat Inpres No 1 Tahun 2025, Presiden memerintahkan kepala daerah untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar atau focus group discussion.

Di diktum yang sama, Presiden juga menginstruksikan agar kepala daerah memangkas biaya perjalanan dinas sebesar 50 persen.

Obyek penghematan anggaran dalam Inpres ini mampu memotret realitas yang terjadi di lapangan.

Inpres ini tampak menjawab kegelisahan publik atas borosnya belanja birokrasi, khususnya dalam urusan belanja barang dan perjalanan dinas aparatur kita.

Spirit yang terkandung dalam Inpres ini idealnya diejawantahkan dalam desain pengelolaan birokrasi yang lebih makro dan berkelanjutan.

Dari isu penghematan anggaran diharapkan menjadi pintu masuk untuk menguatkan reformasi birokrasi yang berkesinambungan.

Meritokrasi

Jalan panjang pemerintahan Presiden Prabowo dalam penataan birokrasi di Indonesia masih terjal. Spirit penghematan anggaran yang menjadi bagian dari instrumen penting reformasi birokrasi idealnya diparalelkan dengan penguatan meritokrasi di lingkungan birokrasi.

Mekanisme reward and punishment di lingkungan birokrasi didasari pada merit system yang basisnya pada kinerja dan kualitas kerja, bukan didasari spoil system yang pijakannya pada “klik” atau gerbong yang terafiliasi pada politik, kekerabatan, suku, agama, dan ras (SARA).

Promosi birokrat yang merupakan manifestasi dari political appointed didasari pada dedikasi dalam bekerja.

Bila komitmen meritokrasi dilakukan secara konsekuen dan kolosal dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, maka persoalan klasik yang kerap muncul dalam politik elektoral seperti keterlibatan birokrasi dalam Pemilu maupun Pilkada dapat diminimalkan, bahkan dihilangkan.

Pembenahan birokrasi melalui pintu masuk penghematan anggaran memang mutlak menjadi garapan awal pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal ini sejalan dengan ungkapan dari ilmuwan hukum administrasi negara dari Belanda, Crince le Roy (1976) yang menempatkan aparatur sipil negara sebagai cabang kekuasaan keempat (fourt branch of government) setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Hal Ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya birokrasi kita dalam gerak pengelolaan dan penyelenggaraan negara.

Pilihannya tak lain dengan membentuk sistem yang kuat dan ajek dalam menata birokrasi kita lebih baik. Melalui Inpres No 1 Tahun 2025 ini, Presiden Prabowo telah memulainya.