Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa penutupan Kampung Rusia di Bali merupakan bentuk tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) yang abai terhadap aturan Indonesia.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan Pemda setempat guna memperlancar penertiban Kampung Rusia di Bali. Hal ini juga menjadi perhatian khusus, karena bagaimanapun Bali merupakan salah satu pintu utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia,” kata Deputi Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menanggapi tindak lanjut terhadap penutupan Kampung Rusia di Bali, Hariyanto mengatakan bahwa sebelumnya wilayah yang terkenal dengan sebutan "Kampung Rusia" di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali itu mendapat banyak respons kurang baik dari warga setempat.

Hal tersebut terbukti dengan adanya temuan pemerintah daerah setempat yang menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian dan sawah yang dilindungi. Sehingga harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bangunan tersebut dinilai melanggar Pasal 19 ayat 3 pada Perda Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, juga Perda Gianyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Sebagai tindak lanjut dari adanya temuan tersebut, Kemenpar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memperlancar penertiban Kampung Rusia di Bali.

“Hal ini juga menjadi perhatian khusus, karena bagaimanapun Bali merupakan salah satu pintu utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia,” ujar Hariyanto.

Menurutnya, saat ini kasus telah ditangani oleh pihak terkait yaitu Direktorat Kriminal Umum Reserse Kriminal Polda Bali.

“Kita semua berharap ke depan tidak akan terjadi kembali kejadian seperti ini, karena Bali sudah dikenal sebagai destinasi pariwisata yang aman, serta sudah mendapatkan penghargaan dunia, misalnya Destinasi Wisata terbaik kedua di dunia 2025 dari TripAdvisor, Best Island dari majalah DestinAsian 2024, dan lainnya,” kata dia.

Sebagai destinasi wisata yang paling banyak mendatangkan wisatawan mancanegara bersama Jakarta dan Kepulauan Riau, ia mengatakan keamanan pariwisata di Bali harus terus diperketat agar tujuan mewujudkan pariwisata yang berkualitas (quality tourism) bisa tercapai.

“Kasus ini tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang dan penegakan hukum itu mesti ditegakkan. Kita sudah harus mengarah ke sana, karena kita sudah mengarah ke quality tourism, kita harus pastikan wisatawan yang datang ikut bertanggung jawab,” ujar dia.

Sebelumnya, pada Senin (20/1) kemarin Pemkab Gianyar melalui Satpol PP menutup dan membubarkan Paro Ubud yang merupakan apartemen dilengkapi ruang kerja, restoran, kafe, dan fasilitas lainnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Bali pun telah menetapkan Direktur PT Parq Ubud Partners berinisial AF (53) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan sawah dilindungi di Ubud, Bali pada Jumat (24/1).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Penutupan Kampung Rusia untuk tegakkan hukum pada WNA abai aturan

Ternate (ANTARA) - Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir secara langsung menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke 75.

Ia berharap HBI bertema “melayani, mengabdi, dan berinovasi” dapat menjadi momentum bagi jajaran imigrasi semakin maju dan berdampak.

“Selamat kepada jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Malut yang saat ini merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-75 Tahun. Semoga Imigrasi Indonesia semakin melayani, mengabdi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Budi kepada Kakanwil Ditjen Imigrasi Malut, Ian Fidihanto Markos dan jajaran, saat menghadiri acara syukuran yang ditandai dengan pemotongan tumpeng di Ternate, Jumat.

Kakanwil Ditjenim, Ian F. Markos mengapresiasi sinergi yang terus dibangun Budi dan jajaran Kemenkum Malut di masa transisi. Hal ini, merupakan bentuk solidaritas Insan Pengayoman pascatransisi.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hibrid ini, turut dihadiri secara virtual oleh Kanwil Ditjen Imigrasi di seluruh Indonesia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andriyanto dalam sambutannya menyampaikan selamat Hari Bhakti Imigrasi ke-75 kepada seluruh insan imigrasi di seluruh penjuru negeri, dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote.

Lebih lanjut Agus mengajak seluruh insan imigrasi menjadikan momen Hari Bhakti Imigrasi Ke 75 ini sebagai penyemangat untuk terus berdedikasi dan berinovasi dalam memajukan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara.

Ankara (ANTARA) - Kelompok pejuang Palestina, Hamas, pada Jumat (31/1) merilis nama 183 tahanan Palestina di penjara Israel yang dijadwalkan dibebaskan pada Sabtu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Informasi Tahanan yang dikelola Hamas mengemukakan bahwa mereka yang akan dibebaskan termasuk 18 orang yang menjalani hukuman seumur hidup, 54 orang yang menjalani hukuman jangka panjang, dan 111 warga Palestina dari Gaza yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023.

Menurut pernyataan tersebut, 54 dari tahanan yang akan dibebaskan pada Sabtu adalah anggota Fatah, delapan prang anggota Hamas, enam orang terafiliasi dengan Jihad Islam, dua orang dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), dan dua dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP).

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa tujuh tahanan akan dideportasi setelah dibebaskan dari penjara Israel.

Sebelumnya pada Jumat pagi, Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, mengumumkan nama tiga tawanan Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu.

"Sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan Banjir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam telah memutuskan untuk membebaskan tawanan Israel berikut pada Sabtu, 1 Februari 2025: Ofer Calderon, Keith Samuel Siegel, dan Yarden Bibas," kata Juru Bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubeida.

Di bawah tahap pertama kesepakatan, yang akan berlangsung selama 42 hari, sebanyal 33 tawanan Israel akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.700-2.000 tahanan Palestina.

Hamas membebaskan tiga sandera Israel dan lima sandera Thailand di Gaza pada Kamis, sementara Israel membebaskan 110 tahanan Palestina. Ini merupakan pertukaran ketiga sejak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 19 Januari.

Perang genosida Israel telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Ketiadaan rumah tahanan (rutan) khusus anak di Kota Tasikmalaya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terutama Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Moh Faruk Rozi mengatakan, perlu adanya rutan khusus anak setelah munculnya kasus pengeroyokan dan pembacokan yang melibatkan anggota geng motor di bawah umur.

"Keberadaan rutan anak sangat diperlukan untuk menangani kasus hukum yang melibatkan anak di bawah umur secara lebih tepat," kata AKBP Moh Faruk kepada wartawan di Polres Tasikmalaya Kota, Jumat (31/1/2025) lalu.

Bahkan, dikatakaan Faruk, rutan khusus anak itu menjadi bahan diskusi antara pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatannyang ada di Kota Tasikmalaya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini penanganan kasus anak harus tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan aspek pembinaan dibandingkan hukuman pidana.

"Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kasus ini, baik pemerinta pusat maupun daerah dapat bekerja sama untuk mewujudkan rutan khusus anak yang memang layak," ungkapnya.

Editor : Asep Juhariyono

Putaran takdir mengantarkan Ho Kwon Ping (72) mantan narapidana menjadi seorang pebisnis perhotelan sukses. Kisahnya berawal dari sebuah tanah terbengkalai di Thailand.

Ho menjalani masa muda dengan menempuh pendidikan di Universitas Stanford pada awal 1970-an, kala itu ia dikenal sebagai seorang aktivitas yang keras menentang Perang Vietnam.

Dikutip detikproperti dari CNBC Sampai suatu ketika, ia diskors dari kampusnya karena memprotes penemu dan fisikawan Amerika William Shockley dari Stanford. Tak punya pilihan, akhirnya ia pulang ke Singapura untuk wajib militer dan mengulang kembali kuliah.

Di Singapura, Ho tak hanya mengenyam pendidikan. Ia juga bekerja sebagai jurnalis lepas di sebuah majalah. Tetapi, tulisannya yang pro-Komunis membuatnya dipenjara selama dua bulan pada 1977.

"Saya mulai menulis tentang politik Singapura yang tidak disukai pemerintah. Jadi, saya dipenjara berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri karena pro-Komunis," kata Ho dikutip dari CNBC Make It, Minggu (26/1/2025).

Setelah bebas, Ho kembali bergabung dengan majalah yang sama sebagai jurnalis dan pindah dengan istrinya ke Hong Kong. Pengantin baru itu pindah ke sebuah desa nelayan kecil di Pulau Lamma yang disebut Yung Shue Wan, yang berarti 'Banyan Tree Bay' atau teluk pohon beringin.

Ho lahir di Hong Kong tapi besar di Thailand sebelum pindah ke Singapura. Ayahnya, Ho Rih Hwa adalah pengusaha yang ikut mendirikan Thai Wah Public Company dan memimpin Wah Chang Group, konglomerat yang beroperasi di seluruh Asia.

"Meskipun orang tuaku cukup kaya, aku selalu sedikit memberontak dan ingin mandiri," ungkapnya.

Pada 1981, ayah Ho jatuh sakit dan sebagai anak sulung, ia mengambil alih bisnis keluarganya. Setelah menghadapi banyak kegagalan, Ho mendapat pencerahan untuk membangun mereknya sendiri daripada menjalankan campuran berbagai bisnis.

Banyan Tree Hotels & Resorts Bintan Foto: (Banyan Tree Hotels & Resorts Bintan)

Suatu hari pada 1984, Ho menemukan sebidang tanah pesisir yang luas di Teluk Bang Tao di Phuket, Thailand. Ia memutuskan untuk membeli lahan seluas lebih dari 550 hektare. Tanah tersebut merupakan bekas tambang timah yang terbengkalai menurut pernyataan resmi perusahaan.

Setelah beberapa tahun melakukan restorasi, Ho bersama istri dan saudaranya yang seorang arsitek merancang dan mengembangkan beberapa hotel dan resort di lahan tersebut. Laguna Phuket, resor terpadu pertama di Asia, pun dibuka pada 1987.

"Kami merancang hotel pertama dan kami berhasil mendapatkan perusahaan Thailand untuk mengelolanya. Hotel kedua - Sheraton mengelolanya, lalu ketiga dan keempat, dan seterusnya," kata Ho.

"Dan kemudian lahan terakhir tidak memiliki pantai (jadi) tidak ada yang ingin mengelolanya. Saat itulah saya mendapat ide dan berkata: Baiklah, karena tidak ada yang ingin mengelolanya ... mengapa kita tidak memulai merek kita sendiri?" tambahnya.

Ia pun membangun sejumlah vila pribadi yang masing-masing dilengkapi kolam renang lantaran tidak ada pantai. Saat itu belum ada konsep vila dengan kolam renang. Kemudian, ia membuka resor mewah beserta spa pada 1994.

Pada tahun 2006, Banyan Tree Holdings Limited memulai debutnya di Bursa Efek Singapura. Lalu,Banyan Group diluncurkan sebagai merek umum untuk portofolio multi-merek pada 2024.

Ketika ditanya soal masanya sebagai aktivis, ia mengaku telah bertumbuh. Ia ingin membuat perubahan sosial melalui perusahaannya.

"Hal-hal yang pernah saya lakukan tidak bisa dilakukan terus-menerus. Anda akan masuk penjara secara permanen, dan juga tidak efektif. Namun, apa yang ingin kami lakukan dalam hal perubahan sosial, saya rasa kami benar-benar melakukannya melalui Banyan Tree," tuturnya.

Dikutip dari CNBC Make it, saat ini Banyan Group memiliki 12 merek global, lebih dari 80 hotel dan resor, beserta spa, galeri, dan tempat tinggal yang tersebar di lebih dari 20 negara. Perusahaan itu tercatat dalam Bursa Efek Singapura dengan pendapatan sebesar 328 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 3,95 triliun (kurs 12.065) pada 2023. Banyan Group memiliki kapitalisasi pasar sebesar 300 juta dolar Singapura atau setara Rp 3,6 triliun menurut data London Stock Exchange Group (LSEG).

Artikel ini telah tayang di detikproperti

Beredar informasi perihal 'bedol desa' pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut pungutan liar terhadap warga negara asing (WNA) asal China. Informasinya, sekitar 30 pejabat setingkat kabid, kasubbid, kasi, dan petugas lapangan diperiksa.

Masih dari informasi yang beredar, pencopotan dan pemeriksaan ini karena adanya informasi dari Kedubes China soal data-data warganya yang dipungli selama 2024 hingga Januari 2025.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli) itu benar (hoax). Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, ketika dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (1/2/2025).

Untuk diketahui sebelumnya, ada WNA China yang mengaku dipungli saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 16 Januari 2025. Namun terkonfirmasi bahwa soal video TikTok yang dibuat oleh WN China itu palsu alias hoax.

WN China tersebut juga telah ditangkap pihak Imigrasi dan dideportasi. WN China itu pun telah mengakui kesalahannya.

Kembali ke Menteri Agus, dia memastikan semua petugas Imigrasi Bandara Soetta yang namanya ada dalam data Kedubes China diperiksa. "Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," sambung Menteri Agus.

Dia menekankan perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soetta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. Menteri Agus memastikan oknum imigrasi yang melakukan praktik pungli dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

Dia pun berterima kasih dengan Kedubes China yang memberikan informasi tersebut. Menteri Agus menuturkan hal ini menjadi momentum Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni salah satu direktorat di bawah Kementerian Imipas, untuk berbenah.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Menteri Agus.

Menteri Agus menuturkan Kementerian Imipas yang dipimpinnya akan selalu terbuka dengan saran, kritik dan masukan selama dapat dipertanggungjawabkan. Dia pun bersyukur dengan adanya informasi dari Kedubes China.

"Kalau nggak diinformasikan kedutaan, kami kan nggak tahu. Dengan begini kami bersyukur sehingga segera, tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan. Dan ini menjadi peringatan untuk jajaran Unit Pelayanan, untuk amanah dan tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," tegas Menteri Agus.

Menteri Agus mengatakan ke depan dilakukan pengembangan sistem pemeriksaan keimigrasian sehingga berbasis digital. Harapannya proses keimigrasian menjadi lebih mudah, transparan dan efisien.

"Terpenting adalah bebas dari potensi penyalahgunaan," sebut Menteri Agus Andrianto.

Sementara itu Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam menambahkan Ditjen Imigrasi mendukung program akselerasi yang dicanangkan Menteri melalui beberapa inovasi layanan digital yang dimiliki Ditjen Imigrasi. Di antaranya permohonan visa secara online, penggunaan autogate untuk pemeriksaan keimigrasian di bandara dan pelabuhan internasional, serta perpanjangan izin tinggal secara mandiri.

"Kami merespons baik semua pihak yang menyampaikan aspirasi, kritik, saran terkait layanan keimigrasian. Semua itu sangat berarti sebagai bahan evaluasi kami untuk menjadi semakin baik," pungkas Godam.

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen-Imipas) menghadirkan autogate Bandara Internasional Juanda (dok. istimewa)

Kedubes China Apresiasi Langkah Bersih-bersih

Kedutaan Besar (Kedubes) China di Republik Indonesia, terkait hal ini, menyampaikan salam hormat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah menjembatani penyelesaian permasalahan ini. Kedubes China mengaku telah berkoordinasi dengan Imigrasi.

"Tahun lalu, dengan bantuan dari Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjaga kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta, dan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok," tulis Kedubes China dalam suratnya kepada Kemlu.

Kedubes China menyebut pihaknya melampirkan daftar kejadian pungli antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Kedutaan Besar berharap ke depan Imigrasi memasang tanda-tanda seperti 'Tidak Ada Tip', 'Silakan Laporkan Jika Ada Pemerasan' dalam bahasa Tiongkok, Indonesia, dan Inggris di pos pemeriksaan imigrasi.

"Dan perintah tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan Tiongkok, sehingga mereka tidak menyarankan para pelancong Tiongkok untuk menyuap petugas Imigrasi," tulis Kedubes China. Kedubes China juga menyertakan nomor hotline pengaduan untuk warganya yang merasa dipungli.

Kementerian Imipas melalui Ditjen Imigrasi memasang tulisan 'No Tipping' di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta pasca informasi dari Kedubes China. (dok. istimewa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Hingga kini pihak Polres Parigi Moutong belum merincikan kronologi terkait kaburnya tujuh tahanan tersebut

Kota Palu (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengimbau tahanan tujuh orang tahanan yang kabur dari sel segera menyerahkan diri.

"Benar tujuh tahanan melarikan diri, saat ini kami melakukan pencarian," kata Kasi Humas Polres Parigi Moutong Iptu Sumarlin dihubungi dari Palu, Jumat.

Ia mengemukakan polisi kini telah disebar melakukan pencarian para tersangka yang melarikan diri, dilaporkan satu dari tujuh tersangka telah ditemukan.

Ia juga meminta bantuan para wartawan bila mendapat informasi keberadaan para tahanan yang kabur tersebut segera laporkan kepada pihak kepolisian.

"Rekan-rekan bila menemukan informasi segera beritahu kami. Kami juga minta masyarakat bila mendapat informasi keberadaan para tahanan laporkan kepada kami," ujarnya.

Dilaporkan, tujuh tahanan kabur dari sel Polres Parigi Moutong pada Jumat (31/1) sekitar Pukul 05:00 WITA.

Adapun tujuh tahanan tersebut atas nama Fandi, Sopian, Caling, Alan, Moh Guntur, Moh Trisno dan Waldi.

"Harus ditemukan, kami berkomitmen melakukan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang ada," kata dia.

Hingga kini pihak Polres Parigi Moutong belum merincikan kronologi terkait kaburnya tujuh tahanan tersebut.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memutuskan menggelar puncak peringatan hari jadi imigrasi Indonesia ke-75 pada Jumat (31/1) dalam bentuk yang lebih sederhana dan bersahaja.

Perayaan yang bertema Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi tersebut digelar dengan pemotongan tumpeng, doa bersama, serta video conference dengan perwakilan petugas di daerah.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

"Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," lanjutnya.

Penyederhanaan bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI yang dibatasi hingga 15 orang peserta agar efisien dan fokus pada esensi.

Selain itu, perayaan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ini juga diisi dengan pembahasan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan corporate social responsibility (CSR) untuk UKM.

Distribusi tersebut dilakukan dalam dua tahap, 310 paket didistribusi pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang, dan 1.800 paket akan selesai didistribusi sebelum 7 Januari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik," kata Agus.

"Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," lanjutnya.

Sebelumnya, perayaan HBI ke-75 ini juga menggelar serangkaian acara sepanjang Januari 2025, mulai dari layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, layanan 1.075 paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno Jakarta.

Depok (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok menggalakkan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai program strategis yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terus digalakkan melalui sosialisasi di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat," kata Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, di Depok, Sabtu.

Menurut dia di bidang stabilitas sosial-politik, Bakesbangpol aktif berkoordinasi dengan berbagai instansi guna memastikan situasi yang aman dan kondusif.

Ia mengatakan tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam menghadapi dinamika sosial-politik yang terus berkembang serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas kota.

Namun, ia optimistis bahwa dengan kerja sama yang solid, Kota Depok akan terus menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja, transparansi, dan inovasi dalam menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kami, Kota Depok semakin maju dan harmonis dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat," ujarnya.

"Kami tentunya memberikan kinerja terbaik dengan program untuk masyarakat luas," katanya.

Ke depan, Bakesbangpol berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas program, menghadapi dinamika sosial-politik yang terus berkembang, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas kota.

"Dengan capaian ini, Kota Depok diharapkan semakin berkembang dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan demokratis," kata Lienda.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta buntut dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap warga negara (WN) China.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (1/2).

Agus menegaskan, pihaknya tidak menoleransi apa pun bentuk pelanggaran. Ia memastikan, anak buahnya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

Dalam surat yang dikeluarkan pada 21 Januari 2025, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China menyatakan telah menjalin kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan memecahkan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp32,75 juta yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

Kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan terjadi dalam kurun waktu Februari 2024 hingga Januari 2025.

"Ini hanya lah puncak gunung es karena lebih banyak warga negara Tiongkok yang diperas tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," tulis mereka.

Kedubes China berharap agar tanda-tanda yang bertuliskan 'Dilarang memberi tip', 'Silakan lapor jika terjadi pemerasan' dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Perintah larangan memberi tip juga dapat dikeluarkan kepada agen-agen perjalanan China sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi.

Lebih lanjut, Kedubes China menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Luar Negeri RI atas bantuan yang diberikan.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi kontak terkait di Kedubes China, yakni Liu Lin, untuk mengonfirmasi surat tersebut. Namun, belum diperoleh balasan hingga berita ini ditulis.

MensesnegPrasetyo Hadi mengatakan retret kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan. Fungsi retret itu adalah menyatukan visi dan misi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Kan begini, efisiensi (anggaran) bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga," kata Prasetyo di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

"Nah kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK. Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," sambungnya.

Meski begitu, Prasetyo mengatakan saat ini anggaran untuk retret kepala daerah belum ditentukan. Dia mengatakan terkait anggaran masih dalam pembahasan.

Namun, Prasetyo memastikan anggaran retret kepala daerah tidak berasal dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan anggaran retreat akan berasal dari pemerintah.

"Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," ujarnya.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," imbuh dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengklaim proses ekstradisi tersangka dugaan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos dari Singapura tak menemui kendala.

Supratman menjelaskan proses ekstradisi Tannos dari Singapura ke Indonesia hanya tinggal menunggu proses yang sedang berjalan.

"Nggak ada (kendala), itu soal waktu aja," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2).

Ia mengatakan proses ekstradisi Tannos dari Negeri Singa tersebut harus mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku sesuai perjanjian ekstradisi yang ada.

Terlebih, kata dia, upaya tersebut menjadi kali pertama Indonesia dan Singapura mempraktikkan perjanjian ekstradisi antar kedua negara.

"Sekali lagi saya katakan, ini pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura, ini pertama kalinya," tutur dia.

"Jadi bukan soal ada kendala atau tidak, ini sekali lagi, kita tunggu prosesnya selanjutnya," sambungnya.

Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po adalah buron KPK dalam kasus proyek e-KTP. Paulus Tannos telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021 lalu. Selanjutnya, Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura.

Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buron tersebut.

Lalu, pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan Paulus Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan proses ekstradisi Paulus Tannos.

Adapun imbas penangkapan tersebut, Tannos sedang menguji penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura.