Jakarta (ANTARA) - Hampir genap dua pekan sejak kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui bersama oleh Israel dan kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina, Hamas pada 19 Januari lalu, serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina untuk sejenak menemukan jeda.

Kesepakatan yang tercapai usai pembicaraan panjang itu terdiri dari tiga tahap. Dalam periode tahap pertama kesepakatan yang akan berlangsung selama 42 hari, terdapat sejumlah butir kesepakatan, mulai dari penarikan pasukan Israel, pertukaran tahanan dan sandera, masuknya bantuan kemanusiaan, hingga dibukanya kembali perlintasan Rafah.

Berikut sejumlah implementasi dari butir-butir kesepakatan tahap pertama yang telah ANTARA rangkum dari sejumlah sumber.

Setengah juta warga kembali

PBB melaporkan bahwa hampir setengah juta orang telah kembali ke wilayah utara Jalur Gaza sejak gencatan senjata mulai berlaku per Jumat (31/1).

Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric mengatakan bahwa mitra-mitra kemanusiaan menyampaikan warga Palestina yang mengungsi juga bergerak dari utara ke selatan, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil.

PBB bersama mitra kemanusiaannya turut meningkatkan respons di sejumlah titik pemantauan di sepanjang jalur tersebut. Pemantauan tersebut mencakup pertolongan pertama dan dukungan psikologis bagi mereka yang rentan.

Pertukaran tawanan capai gelombang keempat

Sesuai tahap pertama kesepakatan yang akan berlangsung selama 42 hari, sebanyak 33 tawanan Israel akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.700-2.000 tahanan Palestina.

Sebanyak 32 warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel pada Sabtu sebagai bagian dari gelombang ke-empat kesepakatan pertukaran tawanan antara Israel dan Hamas. Namun, Hamas mencatat secara keseluruhan sebanyak 183 warga Palestina akan dibebaskan pada hari tersebut.

Pada hari sebelumnya, Jumat (31/1), Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, telah membebaskan tiga tawanan dari Gaza dan menyerahkannya kepada Palang Merah Internasional.

Perbatasan Rafah dibuka, pasien berobat ke Mesir

Kelompok pertama pasien dan warga Palestina yang terluka, yang terdiri dari 50 orang anak, meninggalkan Jalur Gaza melalui perbatasan Rafah pada Sabtu untuk menjalani perawatan medis di Mesir.

Keberangkatan mereka menandai hari pertama pembukaan perbatasan Rafah sesuai dengan perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari.

Direktur Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan Gaza, Mohammed Zaqout, menyampaikan bahwa ada lebih banyak pasien yang siap untuk berangkat ke Mesir dengan jumlah sekitar 6.000. Selain itu, ada ekitar 12.000 lainnya yang sangat membutuhkan perhatian medis.

Hamas kecam usulan Trump untuk pindahkan warga

Kelompok Palestina, Hamas, mengecam pernyataan berulang dari Amerika Serikat tentang pemindahan warga Palestina dari Gaza dengan menyebutnya tidak masuk akal dan tidak berarti.

Pemimpin Senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menyampaikan bahwa pengumuman berulang dari AS tentang pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza dengan dalih pembangunan kembali mencerminkan keterlibatan yang terus-menerus dalam kejahatan tersebut.

Pemimpin Hamas tersebut menganggap desakan pemerintahan AS terhadap rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza sebagai “resep” untuk kekacauan dan ketegangan lebih lanjut di kawasan.

Pada Jumat, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia yakin Mesir dan Yordania akan menerima warga Palestina dari Jalur Gaza, menekankan kembali pernyataan sebelumnya mengenai isu tersebut.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia buka suara terkait kasus pemerasan warga negara (WN) China di Bandara Soekarno-Hatta.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pihaknya telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap WN China.

Menurutnya, keputusan itu diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soekarno-Hatta, kami ganti," ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta diperiksa

Agus memastikan, semua petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat dan namanya tercantum dalam data Kedubes China akan ditarik dan diperiksa.

"Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," jelas dia.

Dia menekankan, perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan.

Agus bahkan memastikan oknum petugas imigrasi yang melakukan praktik pungli akan dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga berterima kasih kepada Kedubes China yang telah memberikan informasi tersebut.

Agus menambahkan, pihaknya ke depan akan melakukan pengembangan sistem pemeriksaan keimigrasian sehingga berbasis digital.

Hal ini diharapkan agar proses keimigrasian menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Menteri Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Roy Soemirat memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga pemerintah terkait.

"Direktorat Konsuler Kemenlu akan terus membantu dalam menfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes China," ujarnya, Sabtu.

Kasus pemerasan WN China di Bandara Soekarno-Hatta

Sebelumnya, Kedutaan Besar China di Indonesia telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan bahwa ada sejumlah warga negaranya yang menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan”.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia buka suara terkait kasus pemerasan warga negara (WN) China di Bandara Soekarno-Hatta.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pihaknya telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap WN China.

Menurutnya, keputusan itu diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soekarno-Hatta, kami ganti," ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta diperiksa

Agus memastikan, semua petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat dan namanya tercantum dalam data Kedubes China akan ditarik dan diperiksa.

"Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," jelas dia.

Dia menekankan, perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan.

Agus bahkan memastikan oknum petugas imigrasi yang melakukan praktik pungli akan dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga berterima kasih kepada Kedubes China yang telah memberikan informasi tersebut.

Agus menambahkan, pihaknya ke depan akan melakukan pengembangan sistem pemeriksaan keimigrasian sehingga berbasis digital.

Hal ini diharapkan agar proses keimigrasian menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Menteri Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Roy Soemirat memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga pemerintah terkait.

"Direktorat Konsuler Kemenlu akan terus membantu dalam menfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes China," ujarnya, Sabtu.

Kasus pemerasan WN China di Bandara Soekarno-Hatta

Sebelumnya, Kedutaan Besar China di Indonesia telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan bahwa ada sejumlah warga negaranya yang menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan”.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang digadang-gadang seperti Temasek, ditargetkan meluncur pada kuartal I 2025. Hal ini disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo, jika memungkinkan Rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dibawa ke Paripurna pekan depan. RUU BUMN sudah disepakati dibawa ke Paripurna.

"Secepatnya, kalau minggu depan memungkinkan ada jadwal Paripurna ya kita Paripurna," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Saat dikonfirmasi apakah Danantara akan diluncurkan seiring dengan pengesahan RUU BUMN di Paripurna, Prasetyo menjawab singkat. Ia juga berharap Danantara bisa meluncur pada kuartal I 2025.

"(meluncur kuartal I 2025?) Insyaallah, doakan," tuturnya.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, delapan fraksi di komisi VI DPR RI menyetujui RUU BUMN dibawa ke sidang paripurna. Sebagai informasi, salah satu yang diatur dalam RUU BUMN adalah soal Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Dari kedelapan fraksi di Komisi VI DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, setuju?" tanya Anggia yang disetujui peserta rapat, di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga mengikuti rapat menargetkan RUU BUMN bakal disahkan di paripurna pada Selasa pekan depan. "Rencana hari Selasa, selasa pekan depan," ujar Dasco.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Imigrasi membenarkan kabar tentang pencopotan seluruh pejabat di Kantor Imigrasi Kelas-1 Bandar Udara (Bandara) Soekarno-Hatta. Pencopotan tersebut buntut dari nota protes pemerintahan China terhadap pemerintah Indonesia terkait dugaan pemerasan yang dilakukan petugas-petugas imigrasi bandara terhadap warga negara Tirai Bambu sepanjang 2024-2025.

Menteri Imigrasi Agus Andrianto menegaskan pencopotan tersebut dilakukan untuk proses penyelidikan. “Kami sudah menerima informasi itu. Dan kami tarik (copot) semua terhadap nama-nama yang ada di data dari penugasan di Bandara Soekarno-Hatta,” kata Agus saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (1/2/2025).

Mantan Kepala Bareskrim Polri itu menegaskan, akan memberikan sanksi lebih tegas terhadap para petugas, dan pejabat di Bandara Kelas-1 Soekarno-Hatta yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan tersebut. “Tindakan tegas juga akan kita lakukan jika nantinya benar terbukti melakukan kesalahan,” ujar Agus.

Agus belum bersedia membeberkan nama-nama para pejabat, maupun petugas Imigrasi Soekarno-Hatta yang dicopot itu. Tetapi kata dia, ada sekitar 30-an nama yang dicopot dari tingkat pejabat, sampai petugas di lapangan. Dan dari pemeriksaan sementara, ada sejumlah petugas yang melakukan pemerasan lebih dari satu kali.

“Ada yang dua, dan tiga kali (melakukan pemerasan). Dan saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, ‘pembabatan’ habis para petugas dan pejabat imigrasi di bandara utama Indonesia ini, tak terkait dengan kasus warga negara China yang sempat viral mempublikasikan aksi pungli di bandara beberapa waktu lalu. “Yang itu (video pungli) itu berbeda. Yang itu tidak benar. Kalau kasusnya yang ini berbeda,” ujar Agus.

Kasus publikasi bernarasi pungli oleh seorang warga China beberapa waktu lalu itu, kata Agus, sudah dilakukan penangkapan. Pun kata dia, terhadap pembuat video tersebut sudah dilakukan penangkapan dan dideportasi, dan penangkalan.

Kapuas Hulu (ANTARA) - Imigrasi Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat melakukan pertemuan dengan pihak Imigrasi Lubok Antu Malaysia membahas antisipasi dan pengawasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia wilayah Kapuas Hulu.

"Pertemuan itu untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam mencegah dan menangani kasus TPPO di daerah perbatasan, termasuk di Terminal Pemberangkatan Internasional PLBN Badau," kata Kasubsi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Putussibau, Muhammad Fahrul Rizki, di Putussibau Kapuas Hulu, Jum'at.

Fahrul mengatakan dalam pertemuan itu membahas baik itu pencegahan maupun penanganan dalam rangka mengantisipasi maraknya TPPO di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Ia menyampaikan perdagangan orang seringkali melibatkan jaringan yang kompleks dengan para korban yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja maupun prostitusi.

Sehingga perlu dilakukan pertemuan dengan pihak Imigrasi Lubok Antu Malaysia untuk memperkuat kerja sama, sebab sinergisitas dan komitmen bersama sangat penting terjalin dengan baik khususnya mengenai TPPO.

Menurutnya, dalam pertemuan itu juga membahas langkah-langkah konkret seperti apa yang harus dilakukan ketika menemukan indikasi TPPO bagi petugas imigrasi di kedua negara, serta penggunaan teknologi dalam memantau perlintasan orang di kawasan perbatasan.

Fahrul berharap dengan semakin eratnya kerja sama tersebut dapat menekan kasus TPPO, sehingga keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat lebih terjamin.

"Di awal tahun ini ada dua penundaan keberangkatan yang menjadi indikasi TPPO," ucap Fahrul.

Sementara itu, Ketua Operasi ICQS Lubok Antu Malaysia Lo Vui Ket menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar negara.

"Kami siap bekerja sama dengan pihak Imigrasi Indonesia untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi para pelaku perdagangan orang untuk mengekspor atau mengimpor korban ke negara kami," kata Lo Vui Ket.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset strategis negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional.

"BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, dan refocusing agar menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus, dan memberikan nilai tambah," kata Supratman pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Hal ini juga sesuai dengan visi dan arah kebijakan pemerintah terkait BUMN, yakni mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.

Selain itu, Supratman mengatakan bahwa BUMN juga perlu mengimplementasikan tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), pengembangan sumber daya manusia unggul yang berintegritas dan berwawasan global serta terus melakukan akselerasi, inovasi, dan penguasaan teknologi untuk peningkatan produktivitas.

Dalam delapan Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam demi meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Ia pun berharap BUMN dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, termasuk nikel, bauksit, dan tembaga.

"Menjadi penguatan rantai pasok industri strategis, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, dan juga untuk peningkatan kandungan lokal dan substitusi impor untuk memperkuat kemandirian ekonomi," ujarnya.

Selain dalam penciptaan nilai melalui hilirisasi, BUMN juga diharapkan dapat menjadi agen pembangunan nasional.

Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan konektivitas yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan ketahanan energi dan pangan nasional, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat melakukan kontribusi fiskal terhadap penerimaan negara melalui dividen dan pajak.

Oleh karena itu, lanjut Menkum, pemerintah mendukung revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI.

Dalam perkembangannya, aturan ini telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah dilakukan untuk dapat senantiasa mengakselerasi persaingan BUMN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi beredarnya surat Kedutaan Besar (Kedubes) China berisi komplain tentang dugaan pemerasan yang dialami warga negaranya oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Surat Kedubes China yang ditujukan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu RI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika diterbitkan pada 21 Januari 2025.

Juru Bicara Kemlu RI, Roy Soemirat, mengungkapkan, saat ini Kemlu RI terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait isu tersebut. ⁠"Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu fasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak kedubes RRT," kata Roy, Sabtu (1/2/2025).

Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, Roy mengatakan hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut. "Mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik," ujarnya.

Surat Kedubes China berisi keluhan praktik pemerasan yang dilakukan petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta terhadap warga negara China telah viral di media sosial. Dalam surat itu, Kedubes China melampirkan daftar kasus antara Februari 2024 hingga 2025.

"Ini hanyalah puncak gunung es karena lebih banyak warga negara China yang diperas tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," demikian bunyi surat yang ditulis menggunakan bahasa Inggris tersebut.

Dalam surat itu, Kedubes China pun menyampaikan bahwa mereka telah menangani 44 kasus pemerasan terhadap warganya oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. "Tahun lalu, dengan bantuan Bagian Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar China menyelesaikan kontak dan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan, dengan total uang sekitar Rp 32.750.000 yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China," tulisnya.

Kedubes China pun meminta agar plang bertuliskan "Dilarang memberi tip" dan "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" ditempatkan di pos pemeriksaan imigrasi. Kedubes China meminta plang itu ditulis dalam bahasa Mandarin, Inggris, dan Indonesia. "Dan perintah larangan memberi tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China sehingga mereka tidak akan menyarankan pelancong China untuk menyuap petugas imigrasi," kata Kedubes China.

Kedubes China juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kemlu RI dan merasa terhormat menyampaikan pengaduan tersebut kepada Kemlu RI.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Jajaran pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung melaksanakan kegiatan deteksi dini berupa kontrol keliling blok hunian dan lingkungan kantor untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.

"Kontrol keliling merupakan upaya antisipastif terhadap munculnya gangguan kamtib di dalam Rutan," ujar Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan James Bond Naibaho, Sabtu (1/2).

Disebutkan, hal tersebut dilakukan untuk mencegah upaya pelarian dan masuknya barang-barang terlarang.

"Petugas Rutan Tarutung tetap waspada dalam tugas pengamanan dengan meningkatkan intensitas kontrol keliling blok hunian dan mengecek kondisi fisik bangunan baik dinding kamar, terali besi, pengecekan gembok, branggang setiap blok, dan juga mengisi buku laporan pengamanan," sebutnya.

Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sesuai dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya pada poin 1 yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas/ Rutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah berupaya menyelesaikan payung hukum untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

Untuk mengakomodir Danantara, pemerintah bersama DPR perlu menggodok rancangan undang-undang (RUU) perihal perubahan ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN.

Hari ini, Sabtu (1/2/2025) Komisi VI DPR RI dalam forum Rapat Kerja Tingkat I menyetujui RUU tersebut agar dapat dibawa ke Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI yang rencananya akan digelar pada pekan depan, Selasa (4/2/2025). Rapat Paripurna tersebut akan mengesahkan RUU menjadi UU, dan akan menjadi landasan hukum berdirinya BPI Danantara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah melihat dibentuknya BPI Danantara ini menjadi sebuah hal yang mendesak. Seperti diketahui, peresmian Danantara ini telah berkali-kali ditunda bahkan sejak rencana awal pada November 2024.

"Kita ini berkejaran dengan waktu untuk memperkuat ekonomi kita, semakin kita lambat maka akan kehilangan kesempatan-kesempatan. Tapi kita paham mekanisme yang harus dilalui dalam pembentukan UU. Hari ini tingkat I selesai dan dibawa ke Paripurna, kita serahkan kepada teman-teman di DPR," kata Prasetyo saat ditemui usai rapat, Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berharap payung hukum ini segera diselesaikan. Pemerintah berharap pada kuartal I 2025 ini BPI Danantara bisa dirilis.

"Insyaallah. Insyaallah [kuartal I/2024], doakan," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan rapat Paripurna untuk pengesaan RUU BUMN menjadi UU ini rencananya akan dilaksanakan pada Selasa (4/2/2025).

Dasco juga menjelaskan mengapa Rapat Tingkat I ini juga harus dilaksanakan di hari libur. Menurutnya pembahasan RUU BUMN sudah dilakukan sejak lama dan ada dorongan agar RUU BUMN untuk segera dituntaskan.

"Tidak ada hal khusus [di hari Sabtu] karena memamg ini teman-teman sudah beberapa hari sudah membahas ini supaya jeda waktu tidak teralu lama, minta selesai hari ini, pemerintahnya bisa [hari ini] ya kita selesaikan hari ini," ujar Dasco.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Hal ini disampaikan Prasetyo menanggpi rencana retret kepala daerah yang digelar di tengah penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian/Lembaga.

“Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo mengatakan, retret kepala daerah penting untuk menyatukan kerja-kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut dia, retret ini bakal menggunakan dana dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar Prasetyo.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 untuk retret.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Januari 2025.

Retret serupa pernah digelar Prabowo dengan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril saat itu.

Kendati begitu, Yusril mengaku, belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan.

Demikian juga, dia menyebut, belum mengetahui tempat pelaksanaannya, termasuk soal kemungkinan retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.

KOMPAS.com - Lini masa media sosial X (Twitter) diramaikan dengan tangkapan layar yang disebut berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Kedubes China di Indonesia.

Dalam tangkapan layar surat yang diunggah oleh akun X @emerson_yu**** pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional Indonesia.

Melalui surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan, sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat itu disebutkan, bahwa kasus pemerasan WNA China di Bandara Soekarno-Hatta terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan”.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

Kementerian Imigrasi buka suara

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga pemerintah terkait.

Menurutnya, Direktorat Konsuler Kemenlu akan terus membantu dalam menfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes China.

"Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

"Ini mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik," tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, keputusan itu diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi bentuk pelanggaran apapun dan memastikan pejabat yang terlibat akan mendapat hukuman.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.