Dari hasil pengembangan, ternyata HW juga mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari narapidana lain berinisial W (42)

Samarinda (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda kembali membongkar jaringan peredaran narkoba di wilayahnya, dengan mengungkap sindikat yang melibatkan narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Samarinda.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar saat konferensi pers di Samarinda, Selasa, menyatakan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan seorang pria berinisial H di Samarinda. Dari tangan H, petugas Satreskoba menemukan barang bukti sabu seberat 10,69 gram brutto.

"Dari penangkapan H, kami melakukan pengembangan lebih lanjut. Hasilnya, terungkap bahwa H ternyata mendapatkan perintah dari seseorang di dalam Rutan Kelas I Samarinda," ujarnya.

Menurut Kapolresta, H diperintah oleh seorang narapidana berinisial HW. HW tercatat sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman di Rutan Samarinda,.

Satreskoba Polresta Samarinda kemudian berkoordinasi dengan pihak Rutan Kelas I Samarinda untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya, HW berhasil diamankan bersama dengan telepon seluler yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dalam mengatur peredaran narkoba.

"Dari hasil pengembangan, ternyata HW juga mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari narapidana lain berinisial W (42)," lanjut Kapolresta.

Saat ini, ketiga tersangka telah diamankan di Polresta Samarinda untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kapolresta Hendri Umar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Samarinda, termasuk yang melibatkan jaringan di dalam rutan.

"Kami akan terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menindak tegas para pelaku kejahatan narkotika," pungkasnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan terdakwa Agus disabilitas sejak 20-23 Januari 2025.

Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis.

Layanan Perlindungan dilakukan LPSK bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk menghadirkan saksi dan korban yang terlindung dalam persidangan.

Beberapa saksi dan korban yang hadir dalam persidangan tersebut antara lain MA, AR, JB, dan YD.

Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK menggandeng psikolog guna memberikan penguatan psikologis sebelum persidangan, memastikan para korban siap memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Kemudian, persidangan akan kembali digelar pada 3 Februari 2025 dengan menghadirkan saksi dan korban lainnya yang berada dalam perlindungan LPSK, yaitu LA, IK, dan AR.

Lebih lanjut, LPSK mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri (PN) Mataram, khususnya majelis hakim dan jaksa penuntut umum, yang telah menggelar persidangan secara tertutup dan mengakomodasi permintaan korban agar mereka tidak berhadapan langsung dengan terdakwa.

Hal itu sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual penting untuk memastikan keadilan.

Dia menegaskan bahwa tidak ada hak istimewa atau kekebalan hukum bagi pelaku kekerasan seksual, meskipun pelaku adalah penyandang disabilitas.

Menurut dia, penanganan kasus kekerasan seksual harus berpusat pada pengalaman korban. Oleh karena itu, meskipun secara kasat mata pelaku dianggap tidak memungkinkan untuk melakukan tindak pidana, fakta yang disampaikan korban tetap harus didengar untuk memastikan kebenaran.

Sri Nurherwati menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan, termasuk dalam kapasitas mereka sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Dia menyebut, negara wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan.

"Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melibatkan pendampingan hukum dan dukungan psikologis yang sangat penting. Kami memastikan korban siap memberikan keterangan tanpa rasa takut atau malu agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya," ujar Sri Nurherwati.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya restitusi bagi korban kekerasan seksual. Apalagi, Undang-Undang TPKS telah menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban.

"Restitusi bukanlah sesuatu yang bersifat transaksional, melainkan hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku," katanya.

Restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Sri Nurherwati mengatakan, dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku, yakni kebenaran, keadilan dengan pelaku mendapatkan sanksi, dan pemulihan korban mendapat hak hidupnya kembali atas hak dan sosialnya.

Selain pendampingan hukum, korban kekerasan seksual juga berhak atas bantuan medis, psikologis, psikososial, dan restitusi sebagai ganti kerugian dari pelaku. LPSK terus mendorong agar hak-hak korban dalam memperoleh restitusi dapat terpenuhi.

Sri Nurherwati berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan pendamping korban semakin kuat, sehingga hak-hak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara optimal.

Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berlanjut sebagai auditor negara guna memastikan terpenuhinya upaya pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan hal tersebut seiring dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi atas arahan dan petunjuk BPK selama ini serta berharap bimbingan tersebut dapat terus berlanjut," ujar Eddy dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 di Sentul, Jawa Barat, Selasa, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (A/T) Polri tersebut pun turut menjabarkan fokus tugas BNPT berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, yakni pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Maka dari itu, dirinya berharap BPK bisa terus memberikan bimbingan dan arahan, terutama dalam mengelola laporan keuangan, agar berbagai upaya pencegahan terorisme dapat tercapai.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi BPK dengan kementerian/lembaga sesuai UU Keuangan Negara.

"Entry meeting ini sebenarnya untuk komunikasi kami dengan partner kami kementerian/lembaga, termasuk BNPT, sesuai yang diamanatkan UU keuangan negara," ucap Nyoman dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menjelaskan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada BNPT, yang disampaikan Presiden pada dirinya saat melaporkan rencana entry meeting pada hari ini.

Adapun tiga poin utama yang ditekankan Presiden kepada BNPT, yaitu semua kegiatan terkait keuangan negara harus dicatat dengan benar, wajib meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta penguatan deradikalisasi dan pencegahan radikal terorisme.

Kepala BNPT menyambut kehadiran Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK beserta jajaran di Kantor Pusat BNPT.

Saat penutupan acara, Kepala BNPT menerima surat tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 sebagai simbol dimulainya pemeriksaan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI resmi melantik 5 anggota dewan pengganti antar waktu (PAW) untuk masa jabatan 2024-2029 dari Fraksi Gerindra dan Demokrat dalam rapat paripurna, Selasa (4/2/2025).

Para anggota dewan baru tersebut menggantikan para legislator yang kini telah menjadi menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

“Pertama, Saudara H. Mulyadi dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Barat V menggantikan Saudara Fadli Zon,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat, Selasa (4/2/2025).

Diketahui, Fadli Zon kini telah menjabat sebagai menteri Kebudayaan pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo.

Kemudian, Politikus Gerindra Jamal Mirdad menggantikan Sugiono yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri.

“Selanjutnya, Saudara Azis Subekti dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI menggantikan Saudara Prasetyo Hadi,” kata Dasco.

Adapun Prasetyo Hadi adalah menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Kabinet Merah Putih.

“Selanjutnya, Saudara HT Ibrahim dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Aceh menggantikan Saudara Teuku Rifqi Harsya,” ucap Dasco.

Penggantian Teuku Rifqi Harsya dilakukan karena ia ditunjuk sebagai Menteri Ekonomi Kreatif di Kabinet Merah Putih.

Usai membacakan daftar 5 nama tersebut, Dasco pun meminta persetujuan peserta rapat untuk melantik mereka sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

“Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal IX Peraturan DPR RI tentang tata tertib, berdasarkan hal tersebut di atas, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan pengganti antarwaktu anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapat paripurna hari ini?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat paripurna yang hadir.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti risiko dalam pengelolaan anggaran transisi di tengah perubahan struktural Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian baru, karena proses transisi tersebut dapat meningkatkan resiko dalam pelaksanaan anggaran dan pengelolaan aset pada Kemenkumham pada tahun 2024.

“BPK menyoroti risiko dalam pengelolaan anggaran transisi, termasuk potensi ketidaksesuaian dalam belanja barang dan jasa, serta penggunaan mekanisme pengadaan yang berisiko meningkatkan biaya. Selain itu, efektivitas mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) juga menjadi fokus utama untuk memastikan keakuratan penyajian kas dan belanja,” ucap Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadyana saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kemenkumham tahun 2024, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, Kemenkumham dibagi menjadi Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Perubahan ini berdampak pada kecukupan pengungkapan (full disclosure) dalam catatan penting lainnya terkait penggunaan anggaran, keberlanjutan tugas dan fungsi kementerian yang pisah, serta pengungkapan belanja kementerian pengampu untuk membiayai kementerian hasil pemisahan

Dalam kesempatan itu, Nyoman menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara LK Kemenkumham tahun 2024. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya juga menjadi bagian penting dari agenda pemeriksaan tahun ini.

“Hingga semester I 2024, dari 2.369 rekomendasi yang disampaikan kepada Kemenkumham, sebanyak 90,38 persen telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian,” katanya.

Dengan fokus pada substansi hasil pemeriksaan dan perbaikan sistem, BPK menargetkan pemeriksaan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperbaiki tata kelola keuangan Kemenkumham demi kepentingan publik.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK.

“Tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas di masa transisi. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Supratman.

KOMPAS.com - Para pemimpin, pembuat kebijakan, dan tokoh-tokoh penting di dunia menghadiri World Leaders Summit on Children's Rights di Kota Vatikan pada tanggal 2-3 Februari 2025.

Sejumlah tokoh penting itu antara lain Paus Fransiskus, Ratu Rania dari Yordania, mantan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi, Presiden FIFA Gianni Infantino, serta Pemenang Nobel Al Gore dan Kailash Satyarthi.

Diskusi dalam forum ini berfokus pada isu-isu mendesak yang memengaruhi anak-anak di seluruh dunia, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, hingga akses terhadap sumber daya esensial.

Salah satu perwakilan dari Indonesia, Arsjad Rasjid sebagai Co-founder dari 5P Global Movement, mengangkat topik tentang nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan hak anak.

Saat menjadi pembicara dalam panel bertajuk "Hak Anak atas Keluarga", ia memperkenalkan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka dalam memperkuat struktur keluarga dan memastikan perkembangan anak yang holistik.

“Ada beberapa poin utama, yaitu gotong royong sebagai dasar bagi solusi berbasis komunitas dalam mengatasi tantangan kesejahteraan anak,” ujar Arsjad Rasjid melalui keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

Poin kedua adalah keadilan sosial untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi semua anak.

“Poin ketiga yakni persatuan sebagai cara untuk mengatasi ketimpangan global yang membuat jutaan anak berada dalam kondisi rentan,” imbuhnya.

Pesan ini mendapat respons dari berbagai pemimpin dunia, termasuk Megawati Soekarnoputri, Wakil Perdana Menteri Italia Antonio Tajani, serta Menteri Pembangunan Sosial Afrika Selatan Nokuzola Gladys Tolashe.

Mereka pun menekankan pentingnya kebijakan inklusif dalam meningkatkan kesejahteraan anak secara global.

Pembukaan dan diskusi

World Leaders Summit on Children's Rights dimulai di Istana Apostolik, di mana Paus Fransiskus menyambut anak-anak dari berbagai benua sebagai simbol peran utama mereka dalam membentuk masa depan.

Dalam pidatonya, Paus menegaskan bahwa para pemimpin dunia memiliki tanggung jawab etis dan moral untuk melindungi hak-hak anak.

Sepanjang rangkaian acara, diskusi berfokus pada hak anak di era modern, akses terhadap sumber daya, pendidikan, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

Para tokoh berpengaruh, seperti Presiden Interpol Ahmed Naser Al-Raisi, Kepala Ekonom FAO Máximo Torero, dan Pemenang Nobel Kailash Satyarthi, turut menyampaikan wawasan mereka tentang berbagai hal.

Contohnya, bagaimana pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dapat berkolaborasi untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi anak-anak.

Dalam penutupan World Leaders Summit on Children's Rights, Paus Fransiskus menyerukan tentang persatuan, harapan, dan aksi kolektif.

Ia pun mendorong para pemimpin dunia agar tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam menerapkan kebijakan yang melindungi hak anak.

Hal ini sebagai penegasan bahwa KTT ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan juga katalis bagi perubahan global.

Pertemuan para pemimpin dan pemikir dunia ini kembali menegaskan komitmen universal untuk memastikan setiap anak memiliki akses terhadap keamanan, pendidikan, dan lingkungan.

Semua hal itu untuk mendukung pertumbuhan mereka—sebuah visi yang melampaui batas negara, ideologi, dan kesenjangan ekonomi.

Imigrasi Denpasar menangkap tiga warga negara (WN) asal India terkait kasus penipuan. Para pelaku membuat dan menawarkan visa dan dokumen keimigrasian palsu ke Kanada.

Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra mengatakan tiga pelaku berinisial SK, DK, dan P itu ditangkap Imigrasi Denpasar pada Kamis (23/1/2025).

"Mereka melakukan penipuan bermodus scamming. Mereka menawarkan pembuatan visa, tiket, dan dokumen keimigrasian ke Kanada," kata Ridha di konferensi pers, dilansir detikBali, Selasa (4/1/2025).

Ridha mengatakan tiga WN India itu baru dua minggu berada Indonesia. Mereka berbekal izin tinggal terbatas (ITAS) investor dan visa kedatangan (VOA). Selama di Bali, bukannya berwisata, mereka malah melakukan penipuan.

Sasarannya, sesama warga India di India. Mereka menawarkan dan meyakinkan korbannya melalui panggilan video. Melalui panggilan video itu, P dan dua komplotannya menunjukkan visa dan dokumen imigrasi Kanada palsu.

"Modus, pelaku video call dengan korban dengan meyakinkan bahwa pelaku dapat menerbitkan dokumen itu ke kanada dengan syarat mentransfer sejumlah uang," kata Ridha.

Baca selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga Malven Yusuf Adh Dhuqa (13), salah satu korban hanyut di Pantai Drini, Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul, DI Yogyakarta, menempuh jalur hukum.

Laporan keluarga dilakukan di Polres Gunungkidul, Selasa (4/2/2025).

Kuasa Hukum Keluarga Malven, Rifan Hanum menyampaikan, pihaknya melaporkan empat pihak yakni kepala sekolah, wali kelas, penyelenggara atau agen travel, dan penanggung jawab pantai Drini.

Dia menyebut, ada unsur kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang.

"Menurut hemat kami unsur kelalaian terpenuhi," kata Rifan di Polres Gunungkidul, Selasa.

Dikatakannya, pada saat menentukan lokasi wisata di pantai Drini, tidak dipersiapkan alat pelindung diri atau pelampung. Selain itu tidak ada garis di tepi pantai drini.

Selain itu, orangtua tidak mengizinkan tetapi harus tetap bayar.

"Kenapa saat orangtua tidak mengizinkan masih tetap disuruh bayar sehingga melepas kepergian anak kami," ucap dia.

Rifan mengatakan, laporan pihaknya sudah diterima Polres Gunungkidul. Sebelumnya sudah melakukan mediasi keluarga dengan pihak sekolah, tetapi tidak menemukan jalan tengah.

Ibu korban mencari keadilan

Sementara, orang tua Malven, Istiqomah mengatakan ingin meminta keadilan kematian anaknya.

"Kami ingin menuntut keadilan," kata dia.

Sementara Kapolres Gunungkidul AKBP Ary Murtini mengatakan pihaknya sedang meminta keterangan beberapa orang. Nanti kedepannya akan diberitahu.

"Belum bisa menyimpulkan. Andaikan mau lapor silakan, kita tidak boleh menolak laporan," kata dia.

Perlu diketahui, 13 anak SMP N 7 Mojokerto, Jawa Timur, terseret ombak pantai Drini pada Selasa (28/1/2025) lalu. Ada 9 anak yang diselamatkan, 4 orang di antaranya tewas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indira Malik sebagai saksi dalam sidang kasus suap dan gratifikasi tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (4/2/2025).

Adapun ketiga hakim itu adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang didakwa menerima suap terkait vonis bebas terdakwa pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

Dalam persidangan, jaksa meminta penjelasan dari Indira terkait permintaan penyidik Kejagung menyangkut pelaporan gratifikasi Erintuah, Mangapul, dan Heru serta eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

KPK kemudian mengecek data pelaporan gratifikasi dan menemukan bahwa hanya Zarof yang pernah melapor gratifikasi.

"Erintuah Damanik itu tidak terdapat laporan penerimaan gratifikasi maupun penolakan gratifikasi, lalu Mangapul itu juga sama, lalu Heru Hanindyo itu juga sama," jawab Indira.

Selain Indira, jaksa juga menghadirkan Hutomo Septian, pengacara sekaligus anak kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Dua orang pengacara bernama Meigi Angga Kuswantoro dan Dimas Yemahura Al Farauq juga dihadirkan dalam sidang.

Mereka adalah kuasa hukum Dina Sera Afrianti, korban pembunuhan Ronald Tannur yang kasusnya divonis bebas oleh tiga hakim PN Surabaya.

Dalam kasus ini, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya.

Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.

Selain suap, ketiga hakim itu juga didakwa menerima gratifikasi senilai ratusan juta rupiah.

SOLO, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kepastian hukum dan investasi untuk mendorong pembangunan di Jawa Tengah dalam acara "Serasehan Bersama Gubernur Jawa Tengah Terpilih" di Sunan Hotel Solo pada Senin (3/2/2025) malam.

Menurutnya, peningkatan di bidang ekonomi di Jateng bisa berjalan baik jika 2 hal tersebut diterapkan.

"Yang perlu dilakukan satu adalah kepastian hukum, kepastian investasi sehingga ke depan ini merupakan sarana komunikasi yang baik. Eksplorasi Jawa Tengah bisa berjalan," ujarnya di hadapan para pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)

Salah satu fokus utama Luthfi adalah menciptakan 10 aglomerasi di Jawa Tengah, yang bertujuan untuk memicu pertumbuhan ekonomi baru.

"Jadi nanti tidak hanya konektivitas terkait infrastruktur, tetapi juga banyak aspek yang nanti ditunjuk pada badan. Badan aglomerasi pusat, daerah. Sehingga akan tumbuh ekonomi baru di wilayah kita," jelasnya.

Kepada para pengusaha, Luthfi berjanji bahwa pemerintahannya akan sangat terbuka dan siap menjalin kerja sama.

"Kita prinsip sangat terbuka sekali. Bahkan kita nanti ada pertemuan tertentu, bikin MoU tertentu yang semuanya sudah kita catat tim transisi yang pada saatnya nanti saya ditetapkan menjadi gubernur," tambahnya.

Ketua Umum Kadin Jateng, Harry Nuryanto Soediro, menyambut baik inisiatif ini.

Ia menilai kegiatan serasehan ini sebagai langkah awal yang positif untuk menjalin sinergi dan kolaborasi antara pengusaha dan pemerintahan baru di Jawa Tengah.

"Tentunya bersama gubernur diharapkan menjadi awal yang baik untuk melakukan sinergi kolaborasi. Memiliki peran untuk mendorong iklim usaha yang kondusif mengakselerasi pertumbuhan dan memperkuat fundamental ekonomi di sektor-sektor unggulan yang ada di Jawa Tengah ini agar tetap stabil," tandasnya.

Harry juga menambahkan bahwa pihaknya sedang melakukan identifikasi peluang baru yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Jateng.

"Kami berharap dapat bersinergi dan kolaborasikan dengan program-program pemerintah Jateng di tahun 2025-2029. Sekali lagi kami sebagai mitra pemerintah siap bersinergi dan siap mengangkat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, bersama instansi terkait lainnya menangkap tiga warga negara asing (WNA) asal India yang diduga melakukan penipuan daring (scamming) dan korbannya berasal dari India dan dikendalikan dari Pulau Dewata.

“Ini bentuk penegakan hukum kepada WNA yang tidak memberikan manfaat kepada Bali,” Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali Parlindungan di Denpasar, Bali, Selasa.

Ketiga WNA India itu seluruhnya laki-laki dengan inisial P dan DK yang keduanya mengantongi izin tinggal dengan jenis visa saat kedatangan (Visa On Arrival) yang masing-masing berlaku hingga 20 dan 11 Februari 2025.

Kemudian, berinisial SK yang mengantongi izin tinggal terbatas investor dengan masa berlaku hingga 15 Juli 2026.

Ketiga WNA itu ditangkap Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Denpasar bersama petugas dari Badan Intelijen Strategis (Bais), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polda Bali pada 23 Januari 2025.

Mereka diciduk di salah satu rumah di Jalan Tukad Balian Gang IV Sidakarya, Denpasar Selatan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra dalam kesempatan yang sama menjelaskan mereka tiba di Bali pada pertengahan Januari 2025.

Ada pun modus yang dilakukan ketiga pria itu, lanjut dia, yakni dengan melakukan penipuan daring yang menyasar para korban dari India yang berada di negara tersebut yang ingin ke Kanada.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut dia, ada sembilan korban yang juga WNA India dengan menipu seakan-akan visa, tiket dan dokumen lain untuk masuk Kanada sudah rampung.

Kemudian, para korban akan dihubungi dengan cara panggilan video (video call) untuk meyakinkan para korban dan meminta melakukan transfer sejumlah uang.

“Mereka coba mengelabui supaya tidak terlacak apabila dilakukan di Bali,” kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Denpasar sebanyak 138 kasus pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing (WNA) ditangani selama 2024 atau meningkat dibandingkan 2023 mencapai 104 kasus.

Wisatawan asing asal India saat ini termasuk turis terbanyak nomor dua selama 2024 dengan kedatangan mencapai 550.379 orang atau naik hampir 25 persen jika dibandingkan 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali.

Total jumlah wisatawan mancanegara di Bali selama 2024 mencapai 6,33 juta orang atau naik 20 persen dibandingkan 2023 mencapai 5,27 juta, dengan peringkat pertama dipegang turis asal Australia mencapai 1,54 juta orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025