JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI membantah, Pemerintah Indonesia mau menampung tahanan Palestina yang dibebaskan Israel dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza.

Dikutip dari kantor berita Antara pada Selasa (4/2/2025), beredar kabar bahwa kelompok Hamas Palestina tengah berunding dengan Indonesia.

Yakni Indonesia mau menampung para tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel.

"Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut," terang juru bicara Kemenlu RI Rolliansyah Soemirat melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Jadi, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI telah menegaskan, Pemerintah Indonesia hanya berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority (PA) yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina.

Sebagaimana diberitakan Arab News pada Senin (3/2/2025) mengutip The Quds Press melaporkan, Pakistan menjadi salah satu dari empat negara yang setuju mau menampung tahanan Palestina yang dibebaskan tersebut.

"Hamas saat ini tengah berunding dengan beberapa negara untuk mendapatkan persetujuan menampung tahanan yang dibebaskan," kata kantor berita itu dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Senin, mengutip seorang pejabat senior Hamas.

Sedangkan untuk negara-negara yang telah setuju untuk menerima para tahanan Palestina tersebut ialah Turkiye, Qatar, Pakistan, dan Malaysia.

Dari laporan media tersebut juga dikatakan, Hamas tengah berunding dengan Aljazair dan Indonesia untuk menampung tahanan.

Sementara itu Tunisia menolak untuk menjadi tuan rumah.

Diketahui, gencatan senjata Gaza tahap awal selama enam minggu telah mengakhiri perang Israel-Hamas yang berlangsung setahun lebih yang lalu.

Dengan adanya gencatan senjata itu, sandera Israel akan dibebaskan dengan imbalan pengembalian warga Palestina yang ditahan di Israel.

Di antara komponen utama kesepakatan tersebut ialah Hamas akan membebaskan 33 sandera Israel, termasuk semua wanita (tentara dan warga sipil), anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan Hamas.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Kenya memperkuat komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (P/CVE).

Penguatan tersebut ditekankan dalam dialog bilateral Indonesia-Kenya bertajuk “The Whole of Government and The Whole Society Approach: The Significant Role of Civil Society in PCVE Efforts in Indonesia and Kenya” pada Senin, di Nairobi, sebagaimana rilis pers yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi, Selasa.

Dalam dialog tersebut, KBRI menegaskan komitmen Indonesia dan Kenya untuk memperkuat kerja sama P/CVE, termasuk mendorong pelibatan masyarakat sipil kedua negara pada upaya P/CVE.

Dialog bilateral tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin, dan dalam sambutannya, Dubes Saripudin menyampaikan bahwa isu ektremisme berbasis kekerasan dan terorisme menjadi penting dan strategis dalam menjaga keamanan negara maupun global.

Oleh karena itu, dia menilai perlu ada kerja sama internasional baik di tingkat government-to-government maupun people-to-people di akar rumput.

Dia juga menyampaikan perlunya transfer pengetahuan dalam implementasi P/CVE, baik di Indonesia maupun Kenya, dan dia berharap kedua negara dapat bersinergi dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Duta Besar RI itu juga berharap kerja sama di sektor keamanan dapat mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kenya.

Dialog bilateral itu merupakan acara puncak konferensi lintas negara bertema Enhancing Cooperation: A Cross Country Peer to Peer Learning and Exchange Program on Localizing Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) Strategies in Kenya pada 26 Januari-3 Februari 2025.

Diadakan oleh Joint Initiative for Strategic Religious Action(JISRA) bekerja sama dengan BNPT, NCTC Kenya dan Mensen met een Missie (MM), para peserta dialog terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia, Kenya, dan Nigeria.

Sementara itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pertukaran praktik terbaik antara Indonesia dan Kenya, khususnya dalam upaya pelokalan RAN P/CVE, mengidentifikasi tantangan dan solusi, serta menyoroti peran strategis masyarakat sipil dalam upaya pelokalan P/CVE.

Kegiatan konferensi lintas negara di Kenya itu dilakukan di Nairobi dan Mombasa, melalui kunjungan ke Kilifi County dan Kwale County.

Sementara itu, pada acara puncak konferensi lintas negara tersebut, para peserta mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut.

Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya: Riset terkait rehabilitasi dan reintegrasi, dukungan JISRA terhadap pelokalan RAN PE di Indonesia, serta kelanjutan program pembelajaran dan Peer to Peer Learning antara Indonesia dan Kenya di Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

KPK memastikan hadir dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait penetapan tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Tim Biro Hukum KPK telah mempersiapkan diri menghadapi sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) besok.

"Ya, Biro Hukum sudah mempersiapkan diri insyaallah akan hadir di sidang praperadilan Saudara HK (Hasto Kristiyanto)," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Tessa mengatakan pihaknya yakin proses penetapan tersangka kepada Hasto sudah memenuhi aturan dengan memenuhi minimal 2 alat bukti. KPK berharap proses praperadilan dapat berjalan dengan objektif.

"Kita berharap bahwa proses tersebut dapat berjalan dengan objektif sehingga Hakim juga bisa menilai dan memutuskan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun," sebutnya.

Tessa mengatakan tidak ingin berandai-andai bila nanti pihaknya kalah dalam praperadilan. Tessa mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan penyidik, termasuk soal apakah akan menahan Hasto jika menang dalam sidang praperadilan.

"Ya penahanan itu merupakan kewenangan penyidik, karena ada syarat formal dan materil. Saya tidak bisa berbicara atas nama penyidik," ungkapnya.

Sempat Ditunda

Sebelumnya, sidang praperadilan terkait status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditunda. Sidang ditunda karena KPK tidak hadir.

KPK telah mengirimkan permohonan penundaan sidang pada 16 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Hasto dan hakim menyetujui penundaan sidang hingga Rabu (5/2).

"Untuk termohon, hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang tertanggal 16 Januari pasca termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir hari ini," kata Hakim Djuyamto dalam persidangan di PN Jaksel, Jakarta, Selasa (21/1).

"Dengan demikian sidang perkara praperadilan nomor 5 kita tunda pada hari Rabu tanggal 5 (Februari) 2025 dengan agenda memanggil kembali termohon oleh karena pada hari ini belum hadir," tambahnya.

Diketahui, permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simak Video: KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Hasto Ditunda

(ial/jbr)

Jakarta -

KPK menanggapi mantan terpidana kasus suap dari Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, yang mengadu ke Komnas HAM usai dirinya dicegah ke luar negeri. KPK menyarankan agar Agustina bisa mengkomunikasikan kepada penyidik jika dalam kondisi sakit.

"Tentunya ke depan bila ada kebutuhan pemeriksaan kesehatan seyogyanya yang bersangkutan bisa hadir dan komunikasi kepada penyidik dan sampaikan kebutuhannya," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Tessa mengatakan KPK baru mengetahui bahwa Agustiani mengidap penyakit. Pencegahan sendiri dilakukan sejak 15 Januari.

"Kita juga baru tau, karena pencegahan itu baru dilakukan tanggal 15 Januari. Jadi KPK belum melakukan komunikasi kepada yang bersangkutan," tuturnya.

Sebelumnya, Agustiani Tio telah mendatangi kantor Komnas HAM. Dia mengadukan pencegahan dirinya ke luar negeri oleh KPK.

"Melaporkan terkait pengaduan terhadap kesewenang-wenangan dari penyidik KPK karena surat pencekalan yang diterima oleh Ibu Tio dan suami," ujar pengacara Agustiani, Army Mulyanto, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Dia mengatakan Agustiani Tio sedang mengidap kanker. Menurutnya, kliennya harus menjalani perawatan lanjutan.

"Nah, terkait apa yang menjadi dasar kami membuat laporan adalah terkait hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan dari Ibu Tio yang memang faktanya hari ini beliau sedang menghidap penyakit kanker dan memang harus melakukan tindakan rawat lanjutan di Februari ini," ujarnya.

Agustiani Tio sendiri mengaku tidak tahu alasan KPK mencegah dirinya ke luar negeri. Dia mengatakan sudah menjalani hukuman dan telah bebas pada 23 April 2023.

Dia mengaku harus ke China untuk melakukan operasi. Dia khawatir penyakitnya memburuk.

"Saya tidak tahu apa dasarnya saya menerima pencekalan untuk berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Saya harus kembali lagi pada 17 Februari ini untuk operasi yang tadi ada di usus saya itu. Karena dikhawatirkan itu akan menjadi cikal bakal kanker lagi," ujar Agustiani Tio sambil menangis.

(ial/lir)

"Mereka datang ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Tetapi yang jelas kita masih dalam pemeriksaan awal dan pendalaman juga. Saya belum bisa memastikan tujuan mereka ini. Nanti setelah selesai diperiksa hasilnya akan kita sampaikan,"

Selatpanjang, Riau (ANTARA) - Imigrasi Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau melakukan pemeriksaan 20 Warga Negara Asing asal Bangladesh yang terdampar di Pesisir Pantai Beting Beras, Desa Kuala Merbau, Kecamatan Pulau pada Selasa dini hari (4/2).

Kepala Imigrasi Selatpanjang, Putu Sonny Kharmawi G di Selatpanjang, Selasa mengatakan puluhan WNA itu dibawa oleh dua orang tekong lokal yang merupakan warga Desa Kedabu Rapat dan Desa Melai.

Sonny belum bisa memastikan tujuan akhir mereka.

"Mereka datang ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Tetapi yang jelas kita masih dalam pemeriksaan awal dan pendalaman juga. Saya belum bisa memastikan tujuan mereka ini. Nanti setelah selesai diperiksa hasilnya akan kita sampaikan," katanya.

Di samping melakukan pemeriksaan, pihak juga imigrasi akan menitipkan sementara mereka ke Lembaga Permasyarakatan Selatpanjang. Hal itu dikarenakan tidak ruangan yang memadai di kantor imigrasi untuk menampung puluhan WNA asal Bangladesh tersebut.

"Saya sudah koordinasi ke rekan kita Kepala Lapas Selatpanjang bahwa, akan kita titipkan dulu mereka (20 WNA Bangladesh) ke Lapas untuk sementara waktu. Karena di sana mencukupi untuk penempatannya," jelas Putu Sonny.

Putu Sonny menerangkan bahwa puluhan WNA tersebut memegang dokumen paspor yang digunakan untuk masuk ke luar negeri dengan menggunakan jalur ilegal. Tetapi hanya 15 orang yang masih memiliki paspor, sedangkan paspor 5 orang lainnya hanyut ke laut.

"Karena mereka ada memegang dokumen paspor, rencana ke depan akan kita deportasi ke negara asalnya. Kalau paspor yang hilang hanyut, kita segera laporkan dan koordinasikan ke kedutaan atau konsulat terdekat untuk digantikan paspornya," sebutnya.

Ditambahkan Kepala Seksi Intel Dakim, Rianto Hendro Santoso, penitipan 20 WNA asal Bangladesh di Lapas Selatpanjang sifatnya hanya sementara. Imigrasi Selatpanjang akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dari mana dan akan ke mana mereka akan dibawa.

"Nanti setelah selesai kita dalami dan menyelesaikan administrasi, seterusnya akan segera kita pindahkan ke rumah detensi Imigrasi Pekanbaru dalam rangka pendeportasian," tutur Rianto.

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Rahmat Santoso
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Pada intinya kita mendapatkan nilai penghormatan dan kedaulatan dari dua negara. Sekaligus penekanan terhadap aspek hukum internasional,"

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI menyatakan bahwa pemerintah Prancis wajib untuk memberikan pembinaan hukum terhadap terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui yang telah dikembalikan oleh pemerintah Indonesia.

"Pada intinya kita mendapatkan nilai penghormatan dan kedaulatan dari dua negara. Sekaligus penekanan terhadap aspek hukum internasional," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa.

Ia juga menyebutkan, pemerintah Prancis harus menghormati dan mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

"Maka mencapai kesepakatan dan pada akhirnya kita melakukan pemulangan terpidana mati asal Prancis ini secara resmi," ucapnya.

Dalam hal ini, proses pemulangan Serge Areski Atlaoui dilakukan dengan cara yang sama, yakni mengikuti syarat pemindahan terpidana mati lainnya seperti Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana anggota kasus Bali Nine ke Australia.

Oleh sebab itu, kewenangan untuk pembinaan kepada narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Dan Indonesia pun menghormati kebijakan yang diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

"Dalam ruang lingkup ini kita berharap antara Indonesia dan Prancis bisa ditingkatkan, baik pemulangan maupun transfer narapidana itu," kata dia.

Sementara itu, Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mengabulkan kesepakatan pemulangan terpidana mati atas warga negaranya tersebut.

"Khususnya saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan tentu saja kami juga sampaikan apresiasi kepada otoritas tertinggi di Republik Indonesia," katanya.

Ia juga mengatakan, bahwa hasil kesepakatan yang diberikan Pemerintah Indonesia tentunya akan dihormati sesuai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pihaknya akan menjalani pembinaan kepada narapidana yang sudah diserahkan.

"Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengaturan praktis tentang pemindahan narapidana telah dibicarakan dan ditanda tangani oleh Kehakiman Prancis dan Indonesia," kata dia.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Provinsi Aceh, menggencarkan program penyuluhan hukum kepada para pelajar guna mencegah kenakalan remaja di daerah tersebut

Kepala Kejari Bireuen Munawal Hadi di Bireuen, Selasa, mengatakan penyuluhan hukum tersebut merupakan bagian dari program jaksa masuk sekolah. Program tersebut bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada pelajar agar mereka tidak bermasalah dengan hukum yang dapat mengganggu masa depan mereka.

"Kami terus menggencarkan penyuluhan hukum melalui program jaksa masuk sekolah. Tujuannya, meningkatkan kesadaran pelajar terhadap hukum, sehingga dapat mencegah kenakalan remaja di kalangan pelajar," katanya.

Munawal Hadi mengatakan penyuluhan hukum tersebut di antaranya dilakukan di SMK Negeri 1 Ganda Pura, Kabupaten Bireuen. Kegiatan tersebut diikuti puluhan pelajar dan dewan guru.

Program jaksa masuk sekolah merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara khususnya masyarakat yang berstatus pelajar.

Munawal Hadi menyebutkan program jaksa masuk sekolah tersebut merupakan upaya Kejari Bireuen membentuk generasi muda sadar hukum dan memiliki sikap saling menghargai satu sama lain.

"Kami berharap dari penyuluhan hukum melalui program jaksa masuk sekolah ini melahirkan generasi muda di Kabupaten Bireuen yang sadar hukum serta terhindar dari kenakalan remaja dan tindak pidana umum lainnya," kata Munawal Hadi.

Sementara itu, Dona Popo Saragih dari Kejari Bireuen yang menjadi penyuluh hukum dalam kegiatan jaksa masuk sekolah di SMK Negeri 1 Ganda Pura, Kabupaten Bireuen, menyatakan kenakalan remaja sering terjadi di antaranya perundungan, penyalahgunaan narkotika, dan lainnya.

"Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak negatif pada remaja itu sendiri dan lingkungan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius," kata Dona Popo Saragih.

Penyuluhan hukum tersebut mendapat respons positif dari para pelajar dan guru SMK Negeri 1 Ganda Pura. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin untuk memberikan edukasi hukum yang bermanfaat bagi para pelajar.

Palembang -

Lima terdakwa yang menganiaya Irohim, tahanan di Rutan Pakjo Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan 13 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, Selasa (4/2/2025).

Kelima terdakwa yakni Muhammad Yusuf, Arjuna, Wahyu Andreasyah, Hendra Gunawan, dan Andika. Kelimanya juga merupakan tahanan Rutan Pakjo Palembang seperti korban.

Di hadapan Majelis Hakim yang di pimpin Hakim Ketua Raden Zaenal Arifin dinyatakan bersalah telah menghilangkan nyawa korban Irohim dengan secara bersama-sama hingga korban meninggal dunia.

"Apa yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan cara menendang dan memukul korban membuat terdakwa meninggal dunia," ujarnya.

JPU membeberkan hal-hal yang memberatkan kelima terdakwa. Pertama, kelima terdakwa berstatus tahanan yang masih menjalani hukuman. Kedua, para terdakwa telah melakukan pemukulan dan juga menendang pada bagian-bagian vital tubuh korban membuat korban Irohim meninggal dunia.

"Kami menuntut dan menyatakan kepada lima terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan bersama-sama telah menghilangkan nyawa orang sebagaimana dalam dakwaan pidana pasal 170 KUHP ayat (2) ke 3 KUHP," ujar JPU.

"Menjatuhkan pidana terhadap kelima terdakwa dengan pidana hukuman kurungan 13 tahun penjara dan kelima terdakwa tetap di tahan," sambung JPU.

Usai mendengar bacaan tuntutan tersebut, kelima terdakwa nampak santai dan akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada sidang pekan depan.

Sementara itu kakak perempuan korban Irohim, Baina, terlihat tidak terima atas tuntutan Jaksa tersebut. Baina menilai tuntutan tersebut tak sebanding dengan nyawa adiknya.

"Kami tidak terima biar aku saja yang membunuh kelima pelaku dan tuntut aku 13 tahun penjara asal kelima orang tersebut mati!" ujarnya kesal.

(des/des)

JAKARTA - Peneliti Forum Indonesia Sejahtera (FIS), Eko Prasetyo, mengingatkan pemerintah agar lebih serius dalam menjamin kenyamanan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kepastian hukum dan prosedur yang sederhana menjadi faktor utama dalam menarik investasi. Tanpa kedua hal tersebut, daya saing investasi Indonesia bisa semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN,? katanya, Selasa (4/2/2025).

Eko menegaskan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara sahabat untuk bertemu dengan kepala negara dan pemimpin pemerintahan akan menjadi sia-sia jika tata kelola investasi di dalam negeri tidak diperbaiki.

"Investor asing tidak hanya mempertimbangkan faktor keamanan, tetapi juga kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai syarat utama dalam menanamkan modalnya,? ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus menyadari investor tidak akan mengambil risiko di negara yang tidak memberikan kepastian hukum. "Jika regulasi terus berubah dan kebijakan tidak konsisten, mereka akan lebih memilih negara lain yang memberikan jaminan lebih baik," ujarnya.

Dia mencontohkan, negara di kawasan ASEAN yang paling menjanjikan dibidang investasi dengan berikan jaminan kemudahan dan komitmen pemerintahnya kepada para pengusaha seperti Vietnam, semakin menarik bagi pengusaha dan para investor. Vietnam juga dinilai lebih unggul dalam memberikan kepastian hukum serta stabilitas politik yang lebih baik dibandingkan Indonesia.

"Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah investasi asing dan pengusaha lokalnya lebih nyaman mengembangkan investasinya, sehingga investasi yang masuk ke negara-negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat,? tandasnya.

Selain itu, Eko juga menyoroti masih adanya kendala birokrasi yang rumit di Indonesia. Menurutnya, meskipun pemerintah telah berupaya melakukan reformasi regulasi, pelaksanaan di lapangan masih sering menghadapi hambatan. Hal ini menyebabkan para investor merasa enggan karena proses perizinan yang panjang dan sering berubah.

?Prosedur yang berbelit-belit dan perizinan yang tidak transparan juga menjadi faktor penghambat utama. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi,? tambahnya.

Eko menekankan stabilitas politik juga menjadi perhatian utama investor. ?Ketidakpastian dalam transisi pemerintahan, konflik regulasi, serta kebijakan ekonomi yang tidak konsisten bisa menjadi faktor yang membuat investor ragu menanamkan modalnya di Indonesia,? ujarnya.

Eko meminta, pemerintah segera melakukan perbaikan dalam tata kelola investasi dengan memastikan adanya kepastian hukum yang jelas dan prosedur yang lebih sederhana. Dengan begitu, daya tarik Indonesia di mata investor asing bisa meningkat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Presiden Prabowo harus memastikan diplomasi ekonomi yang dilakukan ke luar negeri sejalan dengan perbaikan kebijakan di dalam negeri. Jika tidak, maka kita hanya akan kehilangan momentum dan semakin tertinggal dari negara-negara tetangga," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengimbau agar anggota DPR berhati-hati terhadap para eks prajurit TNI yang sudah diberhentikan akibat terjerat kasus hukum.

Hal ini disampaikan Sjafrie saat bicara di hadapan anggota dan pimpinan Komisi I DPR, merespons maraknya anggota TNI terlibat kasus kekerasan beberapa waktu terakhir.

"Ini menjadi catatan bapak-bapak ibu sekalian, hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan," kata Sjafrie dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR, Selasa (4/2/2025).

"Contoh mereka yang desertir dan insubordinasi itu di masyarakat harus mendapat pencermatan," ujarnya lagi.

Sebab, Sjafrie mengungkapkan, para prajurit TNI yang diberhentikan dari kedinasan karena melanggar hukum, akan sulit mendapatkan tempat di masyarakat.

"Biasanya orang yang sudah dipecat dari dinas keprajuritan karena penegakan hukum, biasanya susah mendapat tempat di luar," ujar Menhan.

Lebih lanjut, Menhan menegaskan bahwa TNI tidak pernah memberikan toleransi bagi para prajurit yang melanggar hukum.

Sjafrie menyebut, mereka bisa dihadapkan pada dua hukum, yakni pidana militer dan umum.

"Saya kira sudah jelas, bahwa siapa pun warga negara yang melanggar hukum apalagi dia seorang prajurit TNI itu pasti akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama bagi prajurit. Dia menghadapai dua hukum. Hukum pidana militer dan juga dia kena hukum pidana umum," kata Sjafrie.

"Jadi kita tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum dan itu tidak pernah dibiarkan," ujarnya lagi.

Terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui diterbangkan ke Prancis melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta menggunakan pesawat KLM Royal Dutch Airlines KL810 ETD, Selasa (4/2) pukul 19.25 WIB, dengan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Amsterdam.

Penerbangan dilanjutkan dengan Air France AF1437 rute Amsterdam-Paris.

"Setelah dipindahkan, pelaksanaan hukuman Serge Atlaoui akan sepenuhnya diatur oleh hukum dan prosedur di Prancis, termasuk kebijakan terkait pemberian grasi, remisi, atau amnesti," ujar Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, Selasa (4/2).

Pemerintah Prancis disebut berkomitmen untuk memberikan akses informasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukuman Serge Atlaoui setelah pemindahan dilakukan.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih erat antara kedua negara dalam berbagai bidang, khususnya di ranah hukum dan penegakan keadilan.

"Atas nama Pemerintah Prancis kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atas kerja sama yang sangat baik," kata Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menambahkan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis telah menandatangani Pengaturan Praktis terkait pemindahan narapidana warga negara Prancis Serge Areski Atlaoui. Penandatanganan tersebut dilakukan secara daring pada 24 Januari 2025.

Proses serah terima narapidana dari Direktorat Jenderal pemasyarakatan ke Kejaksaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta.

Kemudian, serah terima narapidana dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ke Direktorat Jenderal Imigrasi dilanjutkan ke otoritas Prancis dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sesaat sebelum keberangkatan.

Serge Areski Atlaoui merupakan terpidana mati kasus narkotika berupa pengoperasian pabrik ekstasi di Tangerang, pada tahun 2005.

Eksekusi mati Serge Atlaoui ditangguhkan pada 2015 lalu. Serge Atlaoui sempat dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lapas Salemba karena ia mengidap kanker.

JAKARTA - Kelompok pejuang Hamas menyatakan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk menampung tahanan Palestina yang dibebaskan Israel.

Meski demikian, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengakui belum ada komunikasi resmi mengenai masalah tersebut.

?Terkait pertanyaan yang disampaikan mengenai pemberitaan pembicaraan dengan Hamas untuk menampung para tahanan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut,? papar pernyataan Kemlu RI.

Kemlu RI menegaskan, ?Pemri (Pemerintah RI) berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina saat ini.?

Sebelumnya dilaporkan, Pakistan menjadi satu dari empat negara yang telah setuju menampung para tahanan Palestina, menurut laporan kantor berita Palestina, Quds Press, yang dekat dengan Hamas.

Fase awal gencatan senjata selama enam minggu yang mengakhiri perang selama 15 bulan mencakup penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza tengah dan pengembalian warga Palestina yang mengungsi ke Gaza utara.

Di antara komponen utama kesepakatan tersebut adalah Hamas akan membebaskan 33 sandera Israel, termasuk semua wanita (tentara dan warga sipil), anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan Hamas.

"Gerakan (Hamas) saat ini sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara untuk mendapatkan persetujuan untuk menampung tahanan yang dibebaskan lainnya," tulis kantor berita Palestina mengutip seorang pejabat Hamas, sebagaimana dikutip Arab News, Selasa (4/2/2025).

"Negara-negara yang telah setuju untuk menerima mereka sejauh ini termasuk Turki, Qatar, Pakistan, dan Malaysia," lanjut laporan tersebut.

Laporan itu mengatakan 99 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel telah dideportasi ke Mesir, dengan 263 orang diharapkan akan dibebaskan setelah selesainya tahap pertama proses pembebasan.

15 tahanan Palestina diperkirakan tiba di Turki pada hari Selasa dari Ibu Kota Mesir, Kairo.