JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menunjuk OC Kaligis sebagai kuasa hukum untuk menghadapi gugatan perdata Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, dua pelaku pembunuhan dan pemerkosaan.

“Saya dapat kuasa untuk gugatan perdata 5 Februari,” ujar Oc Kaligis saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).

Kendati demikian, OC Kaligis tidak menjelaskan lebih lanjut perihal perkara ini.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Rabu (5/2/2025), OC Kaligis bersama timnya sempat hadir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun, OC Kaligis kemudian meninggalkan PN Jakarta Selatan karena ada keperluan persidangan di lain tempat.

Oleh karena itu, sidang perdata AKBP Bintoro terkait kasus dugaan perbuatan melawan hukum ini diwakilkan oleh tim pengacara OC Kaligis.

Sebagai informasi, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (7/1/2025).

Gugatan ini teregistrasi dengan nomor perkara 30/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL.

Dalam gugatan tersebut, eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, eks Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana, dan eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ahmad Zakaria, menjadi pihak tergugat.

Bukan hanya itu, pengacara Evelin Dohar Hutagalung dan seseorang bernama Herry juga menjadi pihak tergugat. Tergugat lainnya bernama Dika Pratama.

Evelin Dohar Hutagalung merupakan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan yang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.

Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, nilai sengketa kasus dugaan perbuatan melawan hukum ini sebesar Rp 1,6 miliar.

Gugatan ini masih berkaitan dengan proses penyelidikan Bidang Propam Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyuapan lima anggota Polri dari Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo.

Mereka yang terlibat adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung, eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ahmad Zakaria, Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial ND, dan eks Kanit PPA Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana.

Sejak 25 Januari 2025, empat polisi telah menjalani penempatan khusus (patsus) atau ditahan di Bidang Propam Polda Metro Jaya. Namun, AKP Mariana tidak menjalani penahanan.

Kasus dugaan penyuapan ini muncul ke publik setelah organisasi Indonesia Police Watch (IPW) mengeluarkan rilis tentang perkara tersebut.

Rilis itu mengacu pada gugatan perdata Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 7 Januari 2025 terhadap AKBP Bintoro, AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, Evelin Dohar Hutagalung, dan Herry.

AKBP Bintoro disebut meminta sejumlah uang kepada keluarga Arif Nugroho dengan perjanjian menghentikan kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita berinisial FA (16).

Perkara yang menjerat Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo mempunyai dua berkas perkara yang berbeda, yakni pembunuhan dan pemerkosaan.

Laporan kepolisian terkait kasus ini tercatat dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel.

Kasus pembunuhan Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo terhadap FA masih ditangani oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

Berkas perkara kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo telah dilimpahkan dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Bahkan, jaksa penuntut umum (JPU) telah menyatakan lengkap atau P-21 berkas perkara Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo terkait kasus pemerkosaan terhadap FA.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat "perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara."

"Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. "Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. ... Mereka harus bertindak lebih baik," cetusnya.

Ia mengatakan PBB perlu "bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan," seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan "negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai."

Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss tahun lalu, dan menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, yang dikenal sebagai UNRWA. Duta besar AS untuk PBB saat itu, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki "bias kronis terhadap Israel" dan menekankan pada apa yang disebutnya sebagai pelanggar HAM di antara para anggotanya.

Ini dilakukan setelah Israel menuduh UNRWA melindungi para militan Hamas yang berpartisipasi dalam serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Tuduhan ini telah dibantah oleh UNRWA.

Presiden Joe Biden kemudian memperbarui dukungan AS terhadap Dewan HAM PBB, dan AS memenangkan kursi di badan beranggotakan 47 negara tersebut pada Oktober 2021. Namun, pemerintahan Biden mengumumkan pada akhir September lalu, bahwa Amerika Serikat tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

Saksikan Live d'Rooftalk: Jurus Jitu Wihaji Turunkan Angka Stunting

Sebelum pengumuman Trump ini, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kembali pentingnya Dewan HAM PBB dan pekerjaan UNRWA dalam memberikan "layanan penting bagi Palestina."

Juru bicara Dewan HAM PBB, Pascal Sim mengatakan, perintah Trump pada hari Selasa ini tidak banyak memberikan dampak konkret karena Amerika Serikat sudah bukan anggota dewan tersebut. Namun, seperti semua negara anggota PBB lainnya, AS secara otomatis memiliki status pengamat informal dan akan tetap memiliki kursi di ruang bundar dewan yang mewah di kompleks PBB di Jenewa.

UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina yang mengungsi atau terusir dari rumah mereka sebelum dan selama perang Arab-Israel tahun 1948, yang terjadi setelah berdirinya Israel, serta bagi keturunan mereka.

UNRWA memberikan bantuan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya kepada sekitar 2,5 juta warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta 3 juta orang lainnya di Suriah, Yordania dan Lebanon.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

"Dasar amnesti adalah presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai universal tentang Hak Asasi Manusia. Itu adalah dasar dan landasan utama yang muncul dari

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut dasar pemberian amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada puluhan ribu narapidana karena hendak membangun bangsa bermartabat dengan spirit Pancasila dan HAM.

"Dasar amnesti adalah presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai universal tentang Hak Asasi Manusia. Itu adalah dasar dan landasan utama yang muncul dari relung hati Presiden RI," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut dalam memberikan amnesti tersebut didasari pula oleh aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi.

"Amnesti didasari oleh nilai HAM, rekonsiliasi dan perdamaian," ucapnya.

Di sisi lain, dia mengatakan pemberian amnesti kepada puluhan ribu narapidana juga membawa dampak positif terhadap solusi permasalahan kelebihan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kerap terjadi.

"Dampak dari amnesti, negara melakukan transformasi atau perubahan atau mendapat nilai plus, yaitu misalnya pengurangan kapasitas," ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan proses asesmen terhadap 44 ribu narapidana yang rencananya akan diberikan amnesti oleh Presiden.

"Amnesti ini diberikan kepada, yang kami analisis itu kurang lebih 44 ribu. Jadi kurang lebih, bisa naik bisa turun. Jadi tidak bisa kami kunci 44 ribu, dan saat ini sedang dilakukan asesmen di hukum," tuturnya.

Dia mencontohkan asesmen hukum tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan ada tidaknya kasus hukum lain yang menjerat dan tengah dijalani oleh narapidana tersebut.

"Dia layak amenesti, tapi dia ada kasus lainnya, pak. Ada pidana lainnya, atau sedang proses. Itu misalnya asesmennya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

Dia menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Dia mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan rencana pemberian amnesti atau pengampunan kepada tahanan politik di Papua diberikan khusus bagi mereka yang berbeda ideologi.

Pigai menegaskan pemerintah tak akan memberikan amnesti kepada tahanan politik yang terlibat dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Karena dia beda ideologi menggunakan atribut-atribut yang bertentangan dengan negara itu akan diberikan amnesti. Tapi bukan untuk yang bersenjata," kata Pigai dalam rapat kerja di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Menurut Pigai, tak ada jaminan jika anggota terkait KKB diberikan amnesti maka mereka tak akan beraksi lagi. Dia menilai keputusan tersebut bukan bentuk diskriminasi.

"Bisa saja memegang senjata membunuh orang kemudian masuk penjara, setelah kita kasih amnesti keluar dia panas lagi. Orang yang biasa membunuh, membunuh manusia adalah hal yang biasa," ucap dia..

Pigai menyebut rencana pemberian amnesti kepada para tahanan didasari atas keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rekonsiliasi.

Pada kesempatan itu, dia juga mengklaim hingga 100 hari pemerintahan Prabowo tak ada kasus terkait UU ITE.

Menurutnya, hingga saat ini tak ada masyarakat yang dilaporkan atau dipenjara karena menghina para pejabat. Pigai berpendapat hal itu sebagai prestasi di awal pemerintahan Prabowo.

"Ini adalah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan," katanya.

Rencana amnesti kepada 44 ribu tahanan sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Namun, kata dia, rencana pemberian amnesti kepada kelompok separatis di Papua masih dalam tahap kajian.

"Betul apa yang dikatakan Pak Supratman (Menteri Hukum Supratman Andi Agtas) bahwa di antara 44 ribu napi yang akan diusulkan kepada Presiden untuk mendapat amnesti itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua," kata Yusril, Kamis (30/1).

“Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur, dan semua staf, bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun sering kali tidur di kantor,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku dirinya dan jajaran Kementerian HAM lainnya tak jarang bekerja hingga bermalam di kantor pada saat awal-awal berdirinya kementerian tersebut.

"Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur, dan semua staf, bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun sering kali tidur di kantor," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia bahkan mengklaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) sejak awal dirinya dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan (SOTK). Secara subjektif kami menilai itu sebagai kinerja yang baik, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian HAM," ucapnya.

Dia menyebut klaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan SOTK diperkuat pula legitimasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

"Jadi Kementerian HAM adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan SOTK menurut Menpan RB. Jadi saya mempertanggungjawabkan, saya menyatakan dua minggu (SOTK) pun bisa saya selesaikan, dan saya memang sudah selesaikan," tuturnya.

Padahal, lanjut dia, pada saat awal pembentukannya Kementerian HAM yang baru berdiri itu hanya diawaki oleh dirinya beserta Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin.

"Sementara staf Direktorat Jenderal HAM adalah staf transisi Kementerian Hukum dan HAM karena staf kantor yang baru dan stafnya hanya dua orang maka kami bekerja secara maraton," tuturnya.

Dia menyebut di minggu pertama dirinya bekerja sebagai Menteri HAM dia juga langsung menunjuk lima staf khusus menteri, serta pelaksana tugas harian, sekretaris jenderal, direktur jenderal, hingga inspektur jenderal.

"Bulan November kami sudah menyelesaikan SOTK tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, dan tanggal 4 Desember 2024, SOTK untuk Eselon I, Eselon II, Eselon III dan IV saya selesaikan," kata dia.

Untuk itu, dia menyebut capaian tersebut menjadi sebuah prestasi yang berhasil diraih oleh para staf di Kementerian HAM.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan pihaknya tidak akan gegabah dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap perusahaan, baik nasional maupun multinasional, yang diduga melanggar HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan, kementeriannya memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Namun, ia menekankan, setiap langkah yang diambil harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar tidak berdampak negatif pada stabilitas perusahaan dan perekonomian.

"Khusus tentang strategi bisnis dan HAM, kami diberi kewenangan untuk audit dan memberi sanksi serta punishment kepada perusahaan multinasional dan perusahaan nasional berskala internasional,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (5/2/2025).

“Oleh karena itu, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang. Kalau kami bersuara tanpa melakukan audit, nanti indeks sahamnya jeblok," sambungnya.

Dalam rapat tersebut, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM hanya akan menangani kasus-kasus yang bersifat kasuistik, bukan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan.

"Misalnya, terjadi peristiwa di sebuah perusahaan, pagarnya dirobohkan atau ada warga yang dikriminalisasi. Kami hanya menangani kasusnya saja, tapi tidak akan menangani perusahaan secara utuh," katanya.

Menurut Pigai, jika Kementerian HAM mengaudit dan memberi sanksi kepada sebuah perusahaan untuk seluruh permasalahan yang terjadi, dampaknya bisa sangat besar.

Sanksi tersebut, kata Pigai, dapat berimbas pada kejatuhan harga saham, bahkan memicu pemblokiran akses perusahaan ke perbankan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Begitu kami memberi punishment, bursa saham (perusahaannya) jatuh. Nanti internasional juga akan banned di perbankan, nasional juga dengan OJK banned di perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps," jelasnya.

Atas dasar itu, Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM tidak akan bertindak gegabah dalam menangani dugaan pelanggaran HAM oleh perusahaan.

"Kita ini semua, terutama kami, adalah intelektual. Karena itu, tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan," pungkasnya.

Depok (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dengan melakukan pelaksanaan tes urine bagi seluruh pegawai sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan kerja bersih dari narkoba.

"Kami menjalankan Asta Cita Pak Prabowo Subianto, di mana salah satunya adalah memerangi narkoba. Oleh karena itu, kami mulai dari diri kami sendiri. Kantor Imigrasi Depok harus bersih dari narkoba," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok, Irvan Triansyah, saat pelaksanaan tes urine, Rabu.

Irvan menambahkan bahwa kerja sama dengan BNN Kota Depok ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berintegritas.

"Semoga sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga Kota Depok terbebas dari narkoba," ujarnya.

Kepala BNN Kota Depok, Kombes Pol. R. M. Tohir Hendarsyah, menyatakan memang kami diminta oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pengecekan urine seluruh pegawai. Ini bentuk kerja sama nyata dalam pengawasan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya bersama memberantas narkoba.

"Kepala Kantor Imigrasi Depok bahkan turut serta menjalani tes urine sebagai bentuk komitmennya. Ini sejalan dengan program pemerintah dan visi Asta Cita untuk mewujudkan Depok bersih narkoba," tambahnya.

Tes urine ini menjadi langkah awal dalam memastikan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dengan sinergi yang kuat antara institusi, diharapkan program ini dapat terus berjalan guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan berintegritas.

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar apel pagi pegawai pada Rabu (5/2) dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan & Pembinaan Hukum, Zulfahmi, serta dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Chusni Thamrin, dan seluruh jajaran pegawai.

Dalam arahannya, Zulfahmi mengingatkan jajaran untuk menindaklanjuti arahan Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir seperti peningkatan pelayanan masyarakat, kedisiplinan, dan kinerja tusi sebagaimana arahan Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta.

Selain itu, ia juga menegaskan Kanwil Kemenkum Malut telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga penting bagi seluruh jajaran untuk memperbarui dan melengkapi data dukung oleh Tim Reformasi Birokrasi (RB). Terutama mengingat adanya pergantian personel di beberapa bagian.

"Kita harus menjaga predikat WBK yang telah diraih dengan memastikan semua data dukung Reformasi Birokrasi diperbaharui dan dilengkapi. Ini bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga tentang komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," kata dia.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan para pegawai untuk segera melaporkan SPT Tahunan, LHKASN, dan LHKPN sebagai bentuk transparansi.

Karena aspek ini juga menjadi bagian dari penilaian pusat terhadap transparansi dan akuntabilitas pegawai di lingkungan Kemenkum Malut sebagai wujud reformasi birokrasi.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, dalam kesempatan terpisah menekankan peningkatan kualitas pelayanan di masa transisi. Pelayanan masyarakat yang prima, tambah Budi Argap Situngkir, merupakan komitmen implementasi reformasi birokrasi khususnya pembangunan zona integritas menuju WBBM.

"Saya berharap seluruh jajaran tetap menjaga semangat dan mempertahankan kinerja terbaik dan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Menutup apel pagi, Zulfahmi mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga kesehatan dan tetap bersemangat dalam menjalankan tugas.

"Lebih dari itu, saya berharap kita semua diberikan kesehatan dan semangat dalam bekerja, karena hanya dengan tubuh yang sehat dan semangat yang tinggi, kita bisa memberikan kinerja terbaik bagi Kanwil Kemenkum Malut," tutupnya.

SEMARANG, iNews.id - Seorang narapidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang tepergok berada di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang atau Lapas Kedungpane. Napi tersebut diduga sempat 'kabur' dari tempat penahanan. 

Informasi yang dihimpun, napi kabur tersebut berinisial AH diduga Agus Hartono. Dia keluar tempat penahanan tanpa sebab yang jelas dan tepergok petugas kejaksaan di Jawa Tengah. kejadian ini pun berbuntut panjang, bahkan mengakibatkan sejumlah pejabat di Lapas Semarang diganti.

“Pas lagi di luar, tepergok kejaksaan. Akhirnya ini dilaporkan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung ke Menteri (Imigrasi Pemasyarakatan),” kata seorang sumber di lapangan, Selasa (4/2/2025).

“Kejadiannya 2 minggu yang lalu,” ucapnya lagi. 

Akibat insiden itu, sejumlah pejabat utama di Lapas Semarang diganti. Informasi yang diperoleh, ada 14 pejabat di lingkungan Lapas Semarang yang terkena dampak kejadian tersebut.

Terkait hal ini, wartawan coba mengumpulkan informasi dari informan lain di lapangan.

“Betul (yang dipindah) para Kabid, Pak. Inisialnya AH atau siapa ya, Agus kayaknya,” kata sumber tersebut.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Ponco Hartanto saat dikonfirmasi lewat pesan singkat tak menampik ada terpidana korupsi Lapas Kedungpane Semarang yang 'kabur' dan kepergok kejaksaan. Kendati demikian dia belum bersedia memberikan keterangan lebih detail terkait hal ini. 

“Ke Penkum (Penerangan Hukum) atau Asintel (Asisten Intelijen), Mas. Maturnuwun,” kata Ponco saat dikonfirmasi. 

Wartawan mencoba menghubungi Kasipenkum Kejati Jateng Arfan Triono mulai Selasa malam hingga Rabu (5/2/2025) pagi. Namun hingga berita ini ditulis, Arfan belum merespons, baik via pesan ataupun saat dihubungi.

Salah satu pejabat Kejari Kota Semarang juga tak membantah adanya informasi tersebut ketika dihubungi wartawan. Namun dia tak bersedia memberikan informasi lebih lanjut. 

“Wah gak penak aku (wah, saya tidak enak), ditanyakan ke Lapas aja Mas,” ujarnya.

Selanjutnya wartawan mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Jateng Kunrat Kasmiri hingga diarahkan untuk menghubungi ajudan Kakanwil Ditjen Pas Jateng bernama Paskalis Nainggolan. Tak lama, setelah dikirimi pesan singkat, Paskalis langsung menghubungi via telepon. 

“Bapak (Kakanwil Ditjen Pas Jateng) terkait hal itu, yang peristiwanya terjadi beberapa waktu lalu, (arahan) agar berkomunikasi langsung ke Kalapas Semarang. Bapak saat ini sedang di Nusakambangan fokus untuk (persiapan) kedatangan Menteri,” kata Paskalis via telepon, Selasa (4/2/2025) malam. 

Paskalis kemudian mengarahkan agar wartawan menghubungi Tutur yang merupakan ADC alias Ajudan Kalapas Semarang untuk konfirmasi lebih lanjut. Namun, Tutur saat dikirimi pesan singkat dari Selasa malam hingga Rabu pagi ini belum merespons permintaan konfirmasi wartawan. 

Sementara di lingkungan Lapas Semarang, diketahui pada 18 Januari 2025 dilakukan upacara serah terima jabatan Kalapas. Kalapas sebelumnya Usman Madjid menyerahkan memori pelaksana tugas kepada Kalapas Semarang yang baru.

Usman Madjid naik jabatan menjadi Kepala Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Barat. Kalapas Semarang diisi Mardi Santoso yang sebelumnya sempat menjabat Kalapas Batu Nusakambangan. 

Diketahui, Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejati Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis (22/12/2022). Dia ditangkap pukul 09.30 WIB usai pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang. Ketika itu Agus Hartono duduk di kursi 41B. 

Agus Hartono merupakan seorang pengusaha juga diketahui sempat melaporkan dua jaksa Kejati Jateng karena dituding memerasnya Rp10miliar sebagai mahar menghapus Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasusnya.

Pada Rabu (21/12/2022) ketika itu, Kajati Jateng I Made Suanarwan membantah anak buahnya melakukan pemerasan kepada Agus Hartono. 

“Tidak ada bukti,” kata Kajati I Made Suanarwan ketika itu.  

Selanjutnya, Agus Hartono ditahan dan diproses hukum. Dia dijerat beberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah karena membobol bank pelat merah dengan modus kredit macet dan beberapa kasus tindak pidana pencucian uang. Vonis dari beberapa kasus itu mencapai 19 tahun penjara.

Editor: Donald Karouw

KOMPAS.com - Rumah Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno yang berlokasi di Jakarta Selatan, digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (5/2/2025) malam.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno itu berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung No 8 RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," ucap Tessa, Rabu (5/2/2025).

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa Rita Widyasari mendapatkan jatah 3,3-5 dollar AS untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

Jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima dari perusahaan tambang dan mengalir ke sejumlah orang.

Lantas, siapa Japto Soerjosomarno?

Profil Japto Soerjosomarno

Dilansir dari Kompas TV (27/11/2021), Japto Soerjosoemarno adalah anak dari pasangan Mayor Jenderal (Pun) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo Soerjosoemano dan Dollu Zegeroius yang merupakan keturunan Belanda.

Japto juga menjadi adik kandung dari aktris Kanjeng Raden Ayu Soemarini Soerjosoemarno yang lebih dikenal sebagai Marini.

Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah tersebut dikenal sebagai sosok penyayang binatang.

Namun di sisi lain, Japto juga seorang pemburu andal. Dia memiliki tropi dari Big Five Afrika dan koleksi binatang yang diawetkan.

Jadi Ketum Pemuda Pancasila selama 30 tahun

Dia menjadi satu-satunya tokoh utama ormas Pemuda Pancasila dan telah menjabat sebagai ketua umum selama 30 tahun.

Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur pada 1981, menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai pemimpin ormas tersebut.

Japto kembali terpilih menjadi pemimpin tertinggi Pemuda Pancasila secara aklamasi pada Musyawarah Besar X di Jakarta.

Selain di ormas Pemuda Pancasila, Japto pernah menjadi pengurus Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia (Formasi) masa bakti 1996-2000 yang diketuai oleh Ponco Sutowo.

Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (PB Perbakin) 2006-2010.

Pria kelahiran 16 Desember 1949 ini juga pernah mencalonkan diri sebagai ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2011 dan 2015, tetapi gagal.

Pada 2023, dia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI) periode 2023-2027.

Dikutip dari Antara (21/2/2023), dia resmi menjadi Ketum PG PBI setelah mengalahkan Boy Rafli Amar dan Ahmad Sahroni dalam Musyawarah Nasional PB PGI di Jakarta pada Februari 2023.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta dukungan DPR RI dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang menjadi salah satu program Kementerian HAM periode saat ini di bawah kepemimpinannya.

"Penyampaian surat permintaan kami agar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sangat penting urgensitasnya, kami berharap pimpinan DPR bisa mendukungnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut ia, undang-undang yang terbit pada tahun 1999 itu sudah tidak mengakomodasi perkembangan zaman sehingga membutuhkan pembaruan-pembaruan bidang HAM.

"Revisi Undang-Undang HAM adalah undang-undang induk memayungi semua instansi, semua masyarakat Indonesia, yang sebenarnya sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang sudah 25 tahun sebenarnya sudah tidak sesuai," ucapnya.

Pigai mengatakan Kementerian HAM telah menyiapkan materi untuk penyusunan revisi UU HAM dan akan mengikuti pula arahan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Sehingga kami sendiri bertindak sebagai pimpinan dari sisi pemerintah karena kami adalah pimpinan dan sekretariat maka kami telah menyiapkan semua yang dibutuhkan, termasuk mengusulkan untuk dukungan-dukungan administrasi kepada pimpinan DPR," ujarnya.

Ia lantas berkata, "Kami memohon pimpinan DPR bisa memberi atensi tidak hanya dalam penyusunannya tetapi dukungan administrasinya untuk itu."

Sejak awal dilantik presiden, ia mengatakan pihaknya menyusun program Kementerian HAM berorientasi pada pencapaian program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami harus menyusun kebijakan peraturan perundang-perundangan, yaitu salah satunya adalah kami telah menyampaikan kepada DPR yang terhormat revisi Undang-Undang HAM yang selama ini belum pernah disampaikan secara serius," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta dukungan DPR RI dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang menjadi salah satu program Kementerian HAM periode saat ini di bawah kepemimpinannya.

"Penyampaian surat permintaan kami agar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sangat penting urgensitasnya, kami berharap pimpinan DPR bisa mendukungnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut ia, undang-undang yang terbit pada tahun 1999 itu sudah tidak mengakomodasi perkembangan zaman sehingga membutuhkan pembaruan-pembaruan bidang HAM.

"Revisi Undang-Undang HAM adalah undang-undang induk memayungi semua instansi, semua masyarakat Indonesia, yang sebenarnya sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang sudah 25 tahun sebenarnya sudah tidak sesuai," ucapnya.

Pigai mengatakan Kementerian HAM telah menyiapkan materi untuk penyusunan revisi UU HAM dan akan mengikuti pula arahan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Sehingga kami sendiri bertindak sebagai pimpinan dari sisi pemerintah karena kami adalah pimpinan dan sekretariat maka kami telah menyiapkan semua yang dibutuhkan, termasuk mengusulkan untuk dukungan-dukungan administrasi kepada pimpinan DPR," ujarnya.

Ia lantas berkata, "Kami memohon pimpinan DPR bisa memberi atensi tidak hanya dalam penyusunannya tetapi dukungan administrasinya untuk itu."

Sejak awal dilantik presiden, ia mengatakan pihaknya menyusun program Kementerian HAM berorientasi pada pencapaian program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami harus menyusun kebijakan peraturan perundang-perundangan, yaitu salah satunya adalah kami telah menyampaikan kepada DPR yang terhormat revisi Undang-Undang HAM yang selama ini belum pernah disampaikan secara serius," katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025